Connect with us

HUKRIM

Culik Anak Jaksa, Ranti Kore Divonis 6 Tahun Penjara

Published

on

Suasana sidang pembacaan putusan kasus penculikan dengan terdakwa Ranti Kore Cs di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Selasa (4/12).

Kupang, penatimor.com – Prantiana Kore alias Ranti divonis hukuman penjara selama 6 tahun.

Demikian amar putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang atas terdakwa perkara dugaan tindak pidana penculikan anak dibawah umur Richard Mantolas (4), putra dari jaksa Kundrat Mantolas saat menjabat Kasi Pidsus Kejari TTU.

Sebelumnya, Ranti Kore juga divonis hukuman 2 tahun penjara oleh hakim di Pengadilan Tipikor Kupang sebagai terdakwa perkara korupsi dana desa di Desa Neonasi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten TTU.

Selain Ranti Kore, dalam perkara penculikan anak jaksa, majelis hakim melalui amar putusan yang dibacakan terpisah, juga menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara atas terdakwa Cristian Nahas.

Sementara terdakwa Simson Rassy divonis 4 tahun dan Tomas Valentino Kore dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

Hakim Ketua Yetedi Windiarton didampingi hakim anggota, Prasetio Utomo dan Tjokorda Pastima, mengaku telah mempertimbangkan seluruh keterangan terdakwa dan fakta persidangan serta pembelaan penasihat hukum, sehingga putusan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

“Para terdakwa diputuskan berbeda karena memiliki peran yang berbeda mulai dari peran sebagai penculik serta turut serta melakukan,” ungkap Yetedi Windiarton.

Keempat terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya Meriyeta Soruh, Paulus Seran dan Marsel Radja itu, dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum perlindungan anak sesuai dengan dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Akibat perbuatan terdakwa, majelis hakim berpendapat terdakwa Ranti Cs telah melanggarar aturan yang didakwakan dan menghukum terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp 60.000.000 dan subsidair masing-masing 3 bulan kurungan penjara,” ungkap Yetedi Windiarton.

Terhadap keputusan tersebut para terdakwa dan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. (R1)

HUKRIM

Cabuli Gadis 15 Tahun di Jl. Nangka, Oknum Pelajar Terancam 15 Tahun Penjara

Published

on

Bobby Jacob Mooynafi (Foto: Wiliam)

Kupang, penatimor.com – Kasus asusila terhadap anak di bawah umur terus saja terjadi di Kota Kupang.

Kali ini korbannya adalah gadis remaja berusia 15 tahun. Dia dicabuli oleh YL (17), oknum pelajar pada salah satu sekolah menengah atas di Kupang, yang sedang dalam kondisi mabuk minuman keras di Jl. Nangka, Kelurahan Lasikode, pada Selasa (8/1).

Kasus ini telah dilaporkan ke polisi di Polres Kupang Kota, Selasa (15/1).

Pelapornya adalah Heri Batileo SH.,MH., selaku kuasa hukum korban.

Heri dalam laporannya, menguraikan kronologi kasus tersebut sesuai keterangan korban.

“Pada waktu korban ke rumah teman nya karena lagi kumpul dan ngobrol, tapi ada anak-anak di Jalan Nangka lagi minum minuman keras di depan situ,” kata Heri.

Melihat pesta miras itu, korban dan temannya lalu masuk ke rumah dan duduk, namun tiba-tiba datang pelaku YL yang sedang dalam kondisi mabuk.

YL diduga mencabuli korban dengan menusukkan jarinya ke kemaluan korban.

“Perbuatan YL tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit di kemaluan nya,” ungkap Heri.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Benar ada laporan pencabulan dan korban datang melapor didampingi oleh Lembaga Hukum Surya NTT. Korban masih diambil keterangan,” kata Kasat Reskrim.

Menurut perwira yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Sikka itu, pelaku dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Mahasiswa Politani Desak Dosen Laurensius Lehar Dipecat

Published

on

Alfonsus Wolla

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan perzinahan oknum dosen dan mahasiswi Politani Kupang, Dr. Laurensius Lehar (LL) dan Gratia Tania Magdalena Ngefak (GTMN) dinilai sangat memalukan serta mencoreng nama baik lembaga perguruan tinggi negeri (PTN) ini.

Terhadap ulah kedua oknum tersebut, mahasiswa Politani Kupang menuntut agar keduanya diberkan sanksi berat berupa pemecatan.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Ketua BEM Politani Kupang, Alfonsus Wolla yang juga adalah mahasiswa Jurusan MPLK, Prodi MPLK, kepada wartawan di kampus Politani Kupang, Senin (14/1).

Menurut Alfonsus, kedua oknum ini telah mencoreng nama lembaga sehingga dosen harus diberikan sanksi yang berat, agar menjadi efek jera dan kepada mahasiswa di-drop out, karena sekarang masalah tersebut tidak lagi membawa nama pribadi namun melibatkan nama lembaga.

Lanjutnya, selama ini mahasiswa sangat menjaga nama baik lembaga tersebut dan dengan ulah kedua oknum tersebut, diberbagai media sosial, media cetak dan elektronik menjadi viral dan sudah tercoreng nama baik lembaganya itu.

“Apalagi mahasiswa yang terlibat baru semester satu. Dosen sebaiknya dipecat karena bergelar S3 dengan wawasan yang luas namun melecehkan sendiri lembaganya,” katanya.

Dikatakan, para dosen di Politani dianggap oleh mahasiswa sebagai orangtuanya sendiri, karena mahasiswa dititipkan oleh orangtua kepada para dosen agar bisa membimbing ke arah yang lebih baik, namun malah oknum dosen melakukan pelecehan lagi terhadap mahasiswa.

“Kami menganggap dosen sebagai orangtua kami sendiri, malah oknum dosen melakukan hal yang tidak diinginkan. Kami menganggap orangtua kami melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri,” tegasnya.

Terkait kesehariannya GTMN, Alfonsus mengungkapkan bahwa GTMN merupakan mahasiswa yang pendiam dan rajin mengikuti kegiatan akademik di kampusnya itu.

“Sesuai dengan pengamatan saya terhadap GTMN selama ini merupakan mahasiswa baru yang pediam dan penurut. Mungkin karena mahasiswa baru jadi pendiam namun tidak disangka kalau ada kejadian yang mencoreng nama lembaga seperti yang terjadi sekarang ini,” ungkap Alfonsus.

Terpisah, Direktur Politani Kupang Thomas Lapenangga, yang dikonfirmasi terkait tanggapan mahasiswa tersebut, mengatakan, sangat mendukung aspirasi dari mahasiswa atau pemikiran para pemuda untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga PTN yang ia nahkodainya itu.

Namun harus harus melihat latar belakang sebuah persoalan secara cermat mulai dari akar masalahnya, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak merugikan atau membuat suasana semakin ricuh.

“Kami menghargai apa yang disampaikan mahasiswa, karena selama ini mereka menjaga nama baik lembaga ini. Namun pemikiran anak muda ini kita juga memberikan mereka pemahaman yang baik tentang mekanisme dan sistem pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Terhadap masalah ini, pihaknya tidak tinggal diam dan sementara mengambil langkah-langkah seperti pemanggilan terhadap kedua oknum tersebut untuk dimintai keterangan, serta melakukan rapat pengambilan keputusan secara bersama-sama oleh para pimpinan.

“Saya sudah rapat koordinasi untuk melihat persoalan ini untuk diambil langkah-langkah dengan teman-teman pimpinan lain, karena hal-hal tertentu saya selaku pimpinan mengambil keputusan, namun masalah seperti ini butuh pemikiran dan sumbangsi teman-teman pimpinan yang lain,” katanya.

Thomas Lapenangga mengaku oknum dosen LL dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait masalah yang dilakukannya, namun sesuai dengan pengakuan LL pada saat kejadian dirinya tidak berada di lokasi, setelah ada keributan barulah ia datang dan kasus ini juga sudah disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

“Sudah ada upaya perdamaian dan langkah tersebut merupakan langkah yang diharapkan oleh pihak kampus. Proses perdamaian juga dituangkan dalam surat pernyataan,” paparnya.

Sementara langkah yang diambil pihak kampus sampai saat ini setelah berkoordinasi dengan para pimpinan belum ada kejelasan terkait sanksi.

Dikatakan hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang mengatur soal masalah seperti ini.

“Kami juga tidak ingin hal ini terjadi karena dengan pemberitaan di media massa dan tersebar di media sosial, nama baik lembaga ini tercoreng, namun sanksi ringan, sedang dan berat ini belum bisa di pastikan. Ini kembali kepada akar masalah. Sementara aturan yang ada apabila ada hukum tetap dari Pengadilan barulah diberikan sanksi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Thomas mengatakan LL memiliki potensi yang baik kedepannya untuk diberikan tanggung jawab menjabati jabatan tertentu di Politani.

“Setelah dia pulang selesaikan studinya, saya melihat dia memiliki potensi, sehingga saya mau memberikan dia jabatan di bidang promosi. Namun tidak berselang lama kena masalah,” tandasnya.

Untuk nasib dari GTMN, lanjut Thomas, akan diberikan pembinaan khusus karena persoalan ini kembali ke akar persoalan yang terjadi.

Pihak pimpinan Politani yang dilibatkan dalam rapat koordinasi untuk membahas persoalan yang menimpa LL yakni Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur IV. Sementara Wakil Direktur III yang membidangi Kemahasiswaan tidak hadir karena sedang berhalangan.

Sementara itu, dosen LL yang dikonfirmasi koran ini mengaku tetap pada keterangan sebelumnya, bahwa saat penggerebekan itu dirinya tidak berada di kos-kosan mahasiswi tersebut. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Plt. Kadis Nakertrans Bakal Digugat Perdata, Dilaporkan ke Komnas HAM dan Ombudsman

Published

on

Kuasa Hukum, Dedy Jahapay dan keluarga mendampingi Selfina Marsia Etidena usai melaporkan Plt. Kadis Nakertrans Cs di depan SPKT Polda NTT, Senin (14/1).

Kupang, penatimor.com – Selain melaporkan secara pidana Plt. Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona dan Satgas TPPO ke Polda NTT, kuasa hukum korban Selfia Marsia Etidena, Dedy Jahapay juga segera melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang.

“Selain pidana, kami juga tempuh upaya hukum secara perdata, karena korban mengalami kerugian secara materi,” kata Dedy.

Menurut pengacara muda di Kupang asal Alor itu, langkah hukum secara perdata dilakukan karena korban menuntut ganti rugi.

“Karena korban adalah mahasiswa, sehingga pencegahan keberangkatan ini telah membuat korban rugi waktu kuliah dan lain-lain,” kata Dedy.

Ditambahkan, kasus tersebut juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor