Connect with us

UTAMA

Dishub Kota Kupang Diminta Tuntaskan Masalah Kemacetan

Published

on

Ilustrasi kemacetan (NET)

Kupang, penatimor.com – Dalam pembahasan Banggar APBD Murni tahun 2019, Pemkot Kupang mengalokasikan anggaran pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 13 miliar lebih, berupa belanja tidak langsung Rp 5 miliar lebih dan belanja langsung Rp 8 miliar lebih.

Saat pembahasan Banggar di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Jumat (30/11), anggota Banggar DPRD Kota Kupang Daniel hurek, mengatakan, Dinas Perhubungan harus mencari solusi untuk kemacetan di Kota Kupang.

Salah satunya dengan membuka jalur satu arah di beberapa wilayah yang dimungkinkan.

“Kita semua harus berpikir dari sekarang bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Kupang kedepannya, karena kota ini terus berkembang, baik itu jumlah penduduk maupun kepadatan kendaraan yang akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas,” katanya.

Daniel Hurek melanjutkan, ada kasus yang terjadi di Jl. Ahmad Yani, dimana ada saran dari masyarakat di Kelurahan Merdeka dan Oeba, agar anak-anak sekolah di wilayah tersebut, bisa masuk dari Jl. Kartini, dan masuk melalui gerbang masuk lingkungan sekolah di wilayah Kampus Unika, sehingga beban jalan di Jl. Ahmad Yani tidak macet.

“Karena di lokasi ini, sering terjadi macet di jam-jam masuk dan keluar sekolah,  saya harap pikiran ini bisa dikaji agar bisa mengatasi kemacetan, ini masukan kita mohon dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jemari Joseph Dogon,  mengatakan, perlu adanya kerja sama dengan Polantas dan Dinas Perhubungan.

Misalnya dengan memasang rambu-rambu lalu lintas agar masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas.

Selain itu, perlu adanya rambu lalu lintas yang dipasang di wilayah pertigaan dan perempatan,  agar mencegah terjadinya kecelakaan dan pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.

Sementara itu, Livingston Ratu Kadja,  mengatakan,  di Kelurahan Nunbaun Sabu, ada 9 sekolah yang ada, di pagi dan siang hari sangat macet, sehingga diperlukan adanya traffic light,  agar bisa mencegah kemacetan dan kecelakaan.

“Ini sudah dua kali saya usulkan,  saya berharap di anggaran murni ini bisa dialokasikan anggaran,  karena masyarakat sudah mengeluh dan saya minta ketegasan pemerintah,” ujarnya.

Theni Medah,  mengatakan, Dinas Perhubungan agar memperhatikan jalan di Jl. Cak Doko,  sering terjadi kemacetan,  ada pertigaan yang banyak sekali menyebabkan kemacetan,  mohon agar diatur agar bisa nyaman bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang,  Yeskiel Loudoe, mengatakan, pemerintah harus punya ketegasan, agar bisa mengatasi masalah kemacetan di Kota Kupang.

Pasalnya kata Yeskiel,  masalah kemacetan ini selalu berulang tahun setiap tahunnya. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah, jika diperlukan maka dibuatkan Perda tentang mobil yang parkir sembarangan di jalan untuk diangkut agar menimbulkan efek jera di masyarakat.

Sementara itu, Merry Salouw mengaku Dinas Perhubungan harus menerapkan semua aturan dengan lebih tegas. Rambu lalu lintas harus diperhatikan,  jika diperlukan ada pemasangan baru, maka dapat diusulkan.

Selain itu kata Mery, adapun bantuan Kementerian Perhubungan beberapa bus,  yang dimaksudkan agar Pemkot Kupang dapat membuka jalur-jalur trayek baru,  agar memudahkan masyarakat dalam transportasi.

Ini harus diperhatikan, mulai dari jalur mana saja yang akan dibuka, tarif,  sopir dan perawatan kendaraan.

“Jangan kendaraan ini nantinya hanya parkir saja di dinas, sementara masyarakat di wilayah tertentu yang belum memiliki jalur transportasi umum sementara kesulitan mengakses transportasi. Mohon agar dipertimbangkan dan dikerjakan,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Kupang Iknasius Lega, mengatakan,  untuk status pembuatan traffic light,  sudah berkoordinasi dengan Balai Transportasi Darat Kementerian PUPR,  karena jalan tersebut adalah jalan negara.

Pasalnya beberapa meter ada jembatan,  jadi masih diperhitungkan apakah efektif jika memasang traffic light di lokasi tersebut.

“Jadi kami masih berkoordinasi dengan Balai Transportasi Darat agar dapat mengambil keputusan dan menginstruksikan,  karena area tersebut adalah jalan negara,” ujarnya.

Dia juga mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Polantas untuk menerapkan berbagai aturan dan lainnya agar mampu mengurai kemacetan yang ada di Kota Kupang.  (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor