Connect with us

UTAMA

Dishub Kota Kupang Diminta Tuntaskan Masalah Kemacetan

Published

on

Ilustrasi kemacetan (NET)

Kupang, penatimor.com – Dalam pembahasan Banggar APBD Murni tahun 2019, Pemkot Kupang mengalokasikan anggaran pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 13 miliar lebih, berupa belanja tidak langsung Rp 5 miliar lebih dan belanja langsung Rp 8 miliar lebih.

Saat pembahasan Banggar di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Jumat (30/11), anggota Banggar DPRD Kota Kupang Daniel hurek, mengatakan, Dinas Perhubungan harus mencari solusi untuk kemacetan di Kota Kupang.

Salah satunya dengan membuka jalur satu arah di beberapa wilayah yang dimungkinkan.

“Kita semua harus berpikir dari sekarang bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Kupang kedepannya, karena kota ini terus berkembang, baik itu jumlah penduduk maupun kepadatan kendaraan yang akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas,” katanya.

Daniel Hurek melanjutkan, ada kasus yang terjadi di Jl. Ahmad Yani, dimana ada saran dari masyarakat di Kelurahan Merdeka dan Oeba, agar anak-anak sekolah di wilayah tersebut, bisa masuk dari Jl. Kartini, dan masuk melalui gerbang masuk lingkungan sekolah di wilayah Kampus Unika, sehingga beban jalan di Jl. Ahmad Yani tidak macet.

“Karena di lokasi ini, sering terjadi macet di jam-jam masuk dan keluar sekolah,  saya harap pikiran ini bisa dikaji agar bisa mengatasi kemacetan, ini masukan kita mohon dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jemari Joseph Dogon,  mengatakan, perlu adanya kerja sama dengan Polantas dan Dinas Perhubungan.

Misalnya dengan memasang rambu-rambu lalu lintas agar masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas.

Selain itu, perlu adanya rambu lalu lintas yang dipasang di wilayah pertigaan dan perempatan,  agar mencegah terjadinya kecelakaan dan pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.

Sementara itu, Livingston Ratu Kadja,  mengatakan,  di Kelurahan Nunbaun Sabu, ada 9 sekolah yang ada, di pagi dan siang hari sangat macet, sehingga diperlukan adanya traffic light,  agar bisa mencegah kemacetan dan kecelakaan.

“Ini sudah dua kali saya usulkan,  saya berharap di anggaran murni ini bisa dialokasikan anggaran,  karena masyarakat sudah mengeluh dan saya minta ketegasan pemerintah,” ujarnya.

Theni Medah,  mengatakan, Dinas Perhubungan agar memperhatikan jalan di Jl. Cak Doko,  sering terjadi kemacetan,  ada pertigaan yang banyak sekali menyebabkan kemacetan,  mohon agar diatur agar bisa nyaman bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang,  Yeskiel Loudoe, mengatakan, pemerintah harus punya ketegasan, agar bisa mengatasi masalah kemacetan di Kota Kupang.

Pasalnya kata Yeskiel,  masalah kemacetan ini selalu berulang tahun setiap tahunnya. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah, jika diperlukan maka dibuatkan Perda tentang mobil yang parkir sembarangan di jalan untuk diangkut agar menimbulkan efek jera di masyarakat.

Sementara itu, Merry Salouw mengaku Dinas Perhubungan harus menerapkan semua aturan dengan lebih tegas. Rambu lalu lintas harus diperhatikan,  jika diperlukan ada pemasangan baru, maka dapat diusulkan.

Selain itu kata Mery, adapun bantuan Kementerian Perhubungan beberapa bus,  yang dimaksudkan agar Pemkot Kupang dapat membuka jalur-jalur trayek baru,  agar memudahkan masyarakat dalam transportasi.

Ini harus diperhatikan, mulai dari jalur mana saja yang akan dibuka, tarif,  sopir dan perawatan kendaraan.

“Jangan kendaraan ini nantinya hanya parkir saja di dinas, sementara masyarakat di wilayah tertentu yang belum memiliki jalur transportasi umum sementara kesulitan mengakses transportasi. Mohon agar dipertimbangkan dan dikerjakan,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Kupang Iknasius Lega, mengatakan,  untuk status pembuatan traffic light,  sudah berkoordinasi dengan Balai Transportasi Darat Kementerian PUPR,  karena jalan tersebut adalah jalan negara.

Pasalnya beberapa meter ada jembatan,  jadi masih diperhitungkan apakah efektif jika memasang traffic light di lokasi tersebut.

“Jadi kami masih berkoordinasi dengan Balai Transportasi Darat agar dapat mengambil keputusan dan menginstruksikan,  karena area tersebut adalah jalan negara,” ujarnya.

Dia juga mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Polantas untuk menerapkan berbagai aturan dan lainnya agar mampu mengurai kemacetan yang ada di Kota Kupang.  (R1)

NASIONAL

Kominfo Panggil Facebook soal Video Penembakan Selandia Baru

Published

on

Ilustrasi. (Foto: Social Media Website)

Jakarta, Penatimor.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta Facebook meningkatkan kemampuan moderasi konten agar cepat memblokir dan mencegah konten negatif.

Hal ini diungkapkan Dirjen Aptika Semuel Pangerapan atas kegagalan Facebook mencegah video penembakan masjid di Selandia Baru yang tersiar langsung.

Semuel mengungkapkan bukan kali ini saja Facebook gagal mencegah konten negatif tersiar langsung. Pada 2017 di Indonesia, seorang pria bernama Pahinggar Indrawan menyiarkan langsung video ketika ia bunuh diri dengan cara gantung diri.

“Sebenarnya sudah ada dua kasus, dulu ada bunuh diri dan ini (penembakan). Kami mengharapkan mereka punya konten moderator yang lebih lebih canggih,” kata Semuel di Kantor Kemkominfo, Rabu (20/3).

Selanjutnya, Semuel mengatakan akan memanggil Facebook untuk membicarakan mengenai penyiaran langsung video penembakkan dua masjid di wilayah Christchurch.

“Saya secara pribadi akan panggil mereka. Kami rencana panggil minggu ini,” kata Semuel.

Semuel berharap Facebook memiliki alat moderasi kelas wahid mengingat status Facebook sebagai raksasa jejaring sosial dengan jumlah pengguna bulanan sebesar 2,1 miliar. Dia mengatakan seharusnya Facebook tidak hanya mengandalkan laporan dari pengguna untuk menyaring konten negatif.

“Jadi kami harap Facebook tidak bergantung pada laporan pengguna. Kalau sudah ada laporan berarti konten negatif sudah sudah beredar,” kata Semuel.

Semuel mengatakan Kemkominfo telah memblokir 2.856 video penembakan dua Masjid di Selandia Baru hingga Senin (18/3) pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan catatan Kemkominfo, pemblokiran video penembakan Selandia Baru melalui Instagram ada 1.501. Disusul 856 video juga melalui platform Twitter.

Selanjutnya terdapat 355 video di Facebook dan 144 video di YouTube. Nando mengatakan video-video ini merupakan video yang beredar di Indonesia. (R2/cnnindonesia)

Continue Reading

UTAMA

Maruf Amin Tampil Menyatu dengan Jokowi; Sandi Tampil Sendiri

Published

on

KH Maruf Amin

Jakarta, penatimor.com – Tampilan debat cawapres membuktikan bahwa sosok KH Maruf Amin tampil diluar dugaan banyak orang.

“KH Maruf Amin sangat berdisiplin, 4 menit visi misi penuh gagasan membumi, menjawab persoalan rakyat melalui Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja. Visi misi KH Maruf Amin terbukti menyatu dengan Jokowi. Berbeda dengan Sandiaga Uno yang lebih menampilkan gagasan pribadi dengan program usang yang praktis gagal diterapkan, yakni OK-OC,” ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Sekretaris TKN 01 tersebut mengingatkan bahwa tidak boleh wapres punya visi misi sendiri.

“Konsistensi KH Maruf Amin menjabarkan program Jokowi dan memberikan sentuhan Islami sangat pas ditampilkan. Apapun pemimpin punya tugas menciptakan kemaslahatan bangsa dan melindungi umat. Sementara Sandi lebih artificial dibungkus oleh pakaiannya yang terkesan mahal,” kata Hasto Kristiyanto yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.

Gagasan yang diangkat Sandiaga Uno menurut Hasto, ternyata tidak banyak mengalami perubahan.

Kritik yang disampaikan terhadap BPJS tanpa solusi kongkrit. Demikian halnya upaya menjadikan OK-OC sebagai program nasional sangat mengkhawatirkan mengingat kegagalan implementasi program tersebut di Jakarta.

“Data menunjukkan dari target OK-OC sebanyak 40 ribu per tahun yang mendaftar hanya 1000 atau 2.5% dan hanya 150 orang yang dapat modal. Ini cermin gagalnya OK-OC,” beber Hastom

“Debat adalah momentum menampilkan gagasan orijinal seorang pemimpin,” lanjut dia. (R4)

Continue Reading

UTAMA

DPRD Sikka Masih Punya Waktu Bangun Citra Positif dengan Penuhi Rekomendasi BPKP NTT

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Kupang, penatimor.com – Pihak BPKP Perwakilan NTT telah menunaikan tugas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka khususnya dana tunjangan anggota DPRD 2018 yang oleh Bupati Sikka dinilai sebagai tidak layak dan tidak memenuhi prosedur dalam penentuan angka tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD Sikka 2018, ketika Bupati Ansar Rera berada di ujung masa jabatannya.

Meskipun kita belum tahu secara pasti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP dimaksud tergolong yang mana, apakah Laporan Hasil Pemeriksaan itu mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP itu mengenai kinerja, yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Oleh karena itu baik Bupati Sikka maupun DPRD Sikka harus mendeclare bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP NTT itu bersifat terbuka untuk umum, bukan bersifat rahasia karena bukan rahasia negara, agar masyarakat bisa tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, dan menjadi tanggung jawab siapa saja untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP NTT atas keuangan Pemerintah Daerah, Cq. DPRD Sikka.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Kupang, Rabu (20/3).

Petrus sampaikan, memang Undang-Undang (UU) memberikan batas waktu selama 60 hari kepada pejabat yang direkomendasikan (DPRD) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, tetap di bawah pantauan BPKP NTT.

Dalam pemberitaan disebutkan bahwa Hasil Pemeriksaan BPKP NTT, disimpulkan bahwa dana tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Sikka pada periode 2018, terdapat angka tunjangan yang melebihi nilai kewajaran/kepantasan karena terdapat pelanggaran dalam proses penentuan nilai tunjangan yang sesungguhnya yang tidak didasarkan hasil survey sesuai standar Undang-Undang.

Oleh karena itu, lanjut Petrus, menurut BPKP NTT terdapat kelebihan angka penerimaan yang tidak wajar bagi 35 anggota DPRD Sikka adalah sebesar Rp 3,393 miliar yang oleh BPKP NTT merekomendasikan agar dalam tempo 60 hari dana itu dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Pemeriksaan BPKP menurut Petrus, adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Jadi di sini yang diperiksa adalah pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara yang menjadi tanggung jawab bupati sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mempertanggung- jawabkannya,” tandas Petrus.

“Dan tanggung jawab itu sudah ditunjukan oleh Bupati Sikka Robby Idong sebagai koreksi total atas kesalahan Bupati Joseph Ansar Rera 2013-2018, yang masih mencoba lempar batu sembunyi tangan dan mencari kambing hitam menyikapi kasus ini,” lanjut dia.

Terhadap pertanyaan publik tentang apakah penyelesaian secara hukum hanya cukup dengan mengembalikan uang sebesar Rp 3, 393 miliar kepada kas daerah dan persoalannya selesai atau proses hukum atas tindak pidana korupsi masih terus berlanjut, maka jawabannya menurut Petrus Salestinus adalah hal itu tergantung dari sikap DPRD Sikka dan Bupati Sikka.

“Artinya jika dalam tenggang waktu 60 hari ini 35 anggota DPRD Sikka mengembalikan kelebihan dana tunjangan yang diterima masing-masing kepada kas daerah, maka dengan demikian berarti rekomendasi BPKP telah dilaksanakan oleh anggota DPRD Sikka, karenanya BPKP tidak akan meningkatkan pemeriksaan ke tahap pemeriksaan investigatif guna mengungkap indikasi kerugian negara/daerah dan apakah ada atau tidaknya unsur pidana,” tegas Petrus.

Jadi menurut Petrus, dalam tempo 60 hari ke depan ini merupakan ujian terhadap kadar kepatuhan 35 anggota DPRD Sikka, apakah mereka masih tetap membangkang karena ingin mempertahankan kelebihan dana tunjangan perumahan dan transportasi yang sudah dinikmati, atau memilih harus mengembalikan kepada yang berhak yaitu Pemda Sikka.

“Jika memilih mempertahankan, maka mereka juga harus siap menghadapi proses hukum pasca audit investigatif BPKP NTT, sebagai konsekuensi yuridis dari sikap memilih mempertahankan menikmati uang haram tadi dan akan berlanjut ke audit investigatif,” sebut Petrus.

Dengan demikian, lanjut dia, kita bisa membayangkan kondisi dimana kursi DPRD Sikka suatu saat akan kosong karena mayoritas anggota DPRD Sikka harus menghadapi proses hukum dan dengan demikian fungsi representasi rakyat yang diemban oleh anggota DPRD Sikka akan berantakan tidak terurus dengan baik.

Masih menurut Petrus Salestinus, hal ini memang jelas suatu kondisi dan potret yang sangat tidak baik bagi proses demokratisasi yang dihadapi warga masyarakat Sikka di tanggal 17 April 2019 dan selama 5 tahun ke depan, karena penyelenggaraan pemilu didasarkan kepada asas-asas jujur, adil dan berkualitas demi melahirkan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang berhati nurani, bukan yang emosional dan kehilangan akal sehat, karena rakyatpun akan memilih dengan hati nurani rakyat sendiri.

Sementara, sikap Bupati Sikka menggugat kelebihan bayar tunjangan anggota DPRD Sikka 2018, harus dipandang sebagai peringatan dini dan pencegahan korupsi yang sangat efektif, terutama untuk menyelematkan wajah DPRD Sikka dan Pemerintah Daerah Sikka serta memberikan citra baik bagi ke 35 anggota DPRD Sikka, terlebih-lebih karena ke 35 nggota DPRD Sikka ini pada saat yang bersamaan sedang berada dipertengahan jalan sebagai caleg menuju pemilu legislatif tanggal 17 April 2019.

“Ini momentum yang menentukan apakah ke 35 anggota DPRD Sikka ini masih layak dipilih kembali atau cukup sampai di urusan kelebihan dana tunjangan yang saat ini menjadi obyek pemeriksaan BPKP NTT, tentu semuanya  berpulang kepada sikap ke 35 anggota DPRD Sikka yang juga adalah caleg 2019 dan bagaimana hati nurani rakyat menilai,” pungkas Petrus Salestinus yang juga advokat senior Peradi di Jakarta asal NTT. (R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!