Connect with us

HUKRIM

Bukan Tindak Pidana, Polda NTT Hentikan Penyelidikan Kasus Kayu Sonokeling

Published

on

Direktur Reskrimsus AKBP Heri Tri Maryadi (tengah) sedang memaparkan penanganan kasus kayu sonokeling di Mapolda NTT, Senin (3/12).

Kupang, penatimor.com – Polda NTT melalui Subdit Tipidter Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merilis penanganan kasus dugaan tindak pidana dalam pengangkutan kayu sonokeling asal Kabupaten Kupang dan TTU.

Kayu sonokeling yang diamankan dibeli pemodal dari sejumlah masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang yaitu Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, sedangkan di Kabupaten TTU berasal dari Taekas, Oesena, Numpene, dan Toamese.

Direktur Reskrimsus AKBP Heri Tri Maryadi dalam jumpa pers di kantornya, Senin (3/12), mengatakan, dugaan awal pengangkutan kayu oleh CV. Inruchi dan CV. Fortuna 17 tersebut menggunakan dokumen tidak sah dan/atau dugaan melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan.

Penanganan kasus tersebut berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/56/XI/ 2018/Tipidter, tanggal 15 Oktober 2018, Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP-Lidik/135 /XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 13 Oktober 2018 dan SP-Lidik/136/
XI/2018/Ditreskrimsus, tanggal 15 Oktober 2018 dan Laporan Polisi Nomor: LP-A/386/X/2018/SPKT, tanggal 25 Oktober 2018.

Dirreskrimsus menjelaskan, kasus yang ditangani tersebut, terjadi pada Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita di gudang PT. Sindo Ekspres, Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan pada pukul 16.00 di Pelabuhan Tenau Kupang.

Selanjutnya pada Selasa
tanggal 16 Oktober 2018, sekitar pukul 03.00, di Jalan Timor Raya, (depan
Polsek Amanuban Barat) Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TTS.

Orang nomor satu di Ditreskrimsus itu menguraikan kronologi kasus tersebut, dimana pada Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00, penyelidik Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda NTT menerima informasi bahwa
ada 2 unit mobil tronton dengan masing-masing muatan konteiner berisikan
kayu sonokeling berangkat dari Kefamenanu menuju ke Kupang dengan dugaan mengunakan dokumen yang tidak sah dan kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.

Sehingga, lanjut Dirreskrimsus, pada Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00, bertempat di gudang PT. Sindo Ekspres, Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Alak, Kota Kupang, penyelidik menemukan 1 unit mobil tronton beserta konteinernya milik PT. Sindo Ekspres yang berisikan kayu sonokeling, dan selanjutnya sekitar pukul 06.00, penyelidik kembali menemukan 1 unit mobil tronton beserta konteinernya yang bersisikan kayu sonokeling di sekitar pelabuhan Tenau Kupang.

Selanjutnya oleh tim penyelidik melakukan tindakan dengan mengamankan 2 unit mobil tronton tersebut beserta konteinernya bersama dokumen penyertaan kayu sonokelingnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dirreskrimsus sampaikan, pada Senin 15 Oktober 2018 penyelidik Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda NTT kembali menerima informasi bahwa ada 2 unit mobil tronton dengan muatan masing-masing konteiner berisikan kayu sonokeling dengan dugaan menggunakan dokumen yang tidak sah dan berasal dari kawasan hutan.

Sehingga pada Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00, bertempat di Jl. Timor Raya, (depan Polsek Amanuban Barat) Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TTS, penyelidik Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda NTT, menemukan 2 unit mobil tronton dengan masing-masing bermuatan konteiner berisikan kayu sonokeling.

Selanjutnya oleh tim penyelidik melakukan tindakan dengan
mengamankan 2 unit tronton tersebut dengan muatan konteinernya bersama
dokumen penyertaan kayu sonokelingnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Masih menurut Dirreskrimsus, barang yang diamankan masing-masing 4 unit konteiner, 4 eksemplar SATS-DN, termasuk 33,23 m3 kayu sonokeling milik CV. Inrichi dan 34,3 m3 kayu sonokeling milik CV Fortuna 17.

“Tindakan yang dilakukan yaitu mengamankan 4 unit mobil tronton dan 4 unit konteiner beserta sejumlah 67,53 m3 kayu sonokeling. Melakukan pengecekan dokumen yang menyertai kayu sonokeling, melakukan lacak balak, melakukan interogasi terhadap saksi-saksi masing-masing sopir dan kernet mobil tronton, pemilik kayu/pemilik perusahaan, pembeli kayu, pemilik lahan, petugas yang melakukan lacak balak (BBKSDA NTT dan Dishut Provinsi
NTT),” sebut Dirreskrimsus.

Saksi lainnya adalah petugas BBKSDA yang menerbitkan SAST-DN, pejabat Dishut Provinsi NTT, dan ahli dari Kementerian LHK RI.

Dirreskrimsus melanjutkan, pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 83 ayat (4) huruf a, b, dan c dan/atau Pasal 88 ayat (2) huruf a dan b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Kesimpulannya, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan ahli selanjutnya dikaitkan dokumen penyertaan kayu maupun barang berupa kayu sonokeling yang diamankan petugas, berdasarkan Kepmen RI 447/KPTS II/2003 maupun berdasarkan UU No. 18 tahun 2013 maka penyidik berkesimpulan bahwa kegiatan peredaran atau pengangkutan kayu sonokeling yang dilakukan oleh CV. Inrichi dengan pemodal Komang maupun CV. Fortuna oleh Ny. Halima sudah sesuai dengan ketentuan dan bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan,” ungkap Direskrimsus didampingi Kabid Humas Kombes Jules Abas dan Kabid Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT MHD. Zaidi,S.hut.

Dengan tidak terbukti kasus tersebut sebagai tindak pidana, Polda NTT segera membuka police line dan mengembalikan barang bukti kayu sonokeling ke pemilik. (R1)

HUKRIM

Cabuli Gadis 15 Tahun di Jl. Nangka, Oknum Pelajar Terancam 15 Tahun Penjara

Published

on

Bobby Jacob Mooynafi (Foto: Wiliam)

Kupang, penatimor.com – Kasus asusila terhadap anak di bawah umur terus saja terjadi di Kota Kupang.

Kali ini korbannya adalah gadis remaja berusia 15 tahun. Dia dicabuli oleh YL (17), oknum pelajar pada salah satu sekolah menengah atas di Kupang, yang sedang dalam kondisi mabuk minuman keras di Jl. Nangka, Kelurahan Lasikode, pada Selasa (8/1).

Kasus ini telah dilaporkan ke polisi di Polres Kupang Kota, Selasa (15/1).

Pelapornya adalah Heri Batileo SH.,MH., selaku kuasa hukum korban.

Heri dalam laporannya, menguraikan kronologi kasus tersebut sesuai keterangan korban.

“Pada waktu korban ke rumah teman nya karena lagi kumpul dan ngobrol, tapi ada anak-anak di Jalan Nangka lagi minum minuman keras di depan situ,” kata Heri.

Melihat pesta miras itu, korban dan temannya lalu masuk ke rumah dan duduk, namun tiba-tiba datang pelaku YL yang sedang dalam kondisi mabuk.

YL diduga mencabuli korban dengan menusukkan jarinya ke kemaluan korban.

“Perbuatan YL tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit di kemaluan nya,” ungkap Heri.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Benar ada laporan pencabulan dan korban datang melapor didampingi oleh Lembaga Hukum Surya NTT. Korban masih diambil keterangan,” kata Kasat Reskrim.

Menurut perwira yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Sikka itu, pelaku dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Mahasiswa Politani Desak Dosen Laurensius Lehar Dipecat

Published

on

Alfonsus Wolla

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan perzinahan oknum dosen dan mahasiswi Politani Kupang, Dr. Laurensius Lehar (LL) dan Gratia Tania Magdalena Ngefak (GTMN) dinilai sangat memalukan serta mencoreng nama baik lembaga perguruan tinggi negeri (PTN) ini.

Terhadap ulah kedua oknum tersebut, mahasiswa Politani Kupang menuntut agar keduanya diberkan sanksi berat berupa pemecatan.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Ketua BEM Politani Kupang, Alfonsus Wolla yang juga adalah mahasiswa Jurusan MPLK, Prodi MPLK, kepada wartawan di kampus Politani Kupang, Senin (14/1).

Menurut Alfonsus, kedua oknum ini telah mencoreng nama lembaga sehingga dosen harus diberikan sanksi yang berat, agar menjadi efek jera dan kepada mahasiswa di-drop out, karena sekarang masalah tersebut tidak lagi membawa nama pribadi namun melibatkan nama lembaga.

Lanjutnya, selama ini mahasiswa sangat menjaga nama baik lembaga tersebut dan dengan ulah kedua oknum tersebut, diberbagai media sosial, media cetak dan elektronik menjadi viral dan sudah tercoreng nama baik lembaganya itu.

“Apalagi mahasiswa yang terlibat baru semester satu. Dosen sebaiknya dipecat karena bergelar S3 dengan wawasan yang luas namun melecehkan sendiri lembaganya,” katanya.

Dikatakan, para dosen di Politani dianggap oleh mahasiswa sebagai orangtuanya sendiri, karena mahasiswa dititipkan oleh orangtua kepada para dosen agar bisa membimbing ke arah yang lebih baik, namun malah oknum dosen melakukan pelecehan lagi terhadap mahasiswa.

“Kami menganggap dosen sebagai orangtua kami sendiri, malah oknum dosen melakukan hal yang tidak diinginkan. Kami menganggap orangtua kami melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri,” tegasnya.

Terkait kesehariannya GTMN, Alfonsus mengungkapkan bahwa GTMN merupakan mahasiswa yang pendiam dan rajin mengikuti kegiatan akademik di kampusnya itu.

“Sesuai dengan pengamatan saya terhadap GTMN selama ini merupakan mahasiswa baru yang pediam dan penurut. Mungkin karena mahasiswa baru jadi pendiam namun tidak disangka kalau ada kejadian yang mencoreng nama lembaga seperti yang terjadi sekarang ini,” ungkap Alfonsus.

Terpisah, Direktur Politani Kupang Thomas Lapenangga, yang dikonfirmasi terkait tanggapan mahasiswa tersebut, mengatakan, sangat mendukung aspirasi dari mahasiswa atau pemikiran para pemuda untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga PTN yang ia nahkodainya itu.

Namun harus harus melihat latar belakang sebuah persoalan secara cermat mulai dari akar masalahnya, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak merugikan atau membuat suasana semakin ricuh.

“Kami menghargai apa yang disampaikan mahasiswa, karena selama ini mereka menjaga nama baik lembaga ini. Namun pemikiran anak muda ini kita juga memberikan mereka pemahaman yang baik tentang mekanisme dan sistem pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Terhadap masalah ini, pihaknya tidak tinggal diam dan sementara mengambil langkah-langkah seperti pemanggilan terhadap kedua oknum tersebut untuk dimintai keterangan, serta melakukan rapat pengambilan keputusan secara bersama-sama oleh para pimpinan.

“Saya sudah rapat koordinasi untuk melihat persoalan ini untuk diambil langkah-langkah dengan teman-teman pimpinan lain, karena hal-hal tertentu saya selaku pimpinan mengambil keputusan, namun masalah seperti ini butuh pemikiran dan sumbangsi teman-teman pimpinan yang lain,” katanya.

Thomas Lapenangga mengaku oknum dosen LL dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait masalah yang dilakukannya, namun sesuai dengan pengakuan LL pada saat kejadian dirinya tidak berada di lokasi, setelah ada keributan barulah ia datang dan kasus ini juga sudah disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

“Sudah ada upaya perdamaian dan langkah tersebut merupakan langkah yang diharapkan oleh pihak kampus. Proses perdamaian juga dituangkan dalam surat pernyataan,” paparnya.

Sementara langkah yang diambil pihak kampus sampai saat ini setelah berkoordinasi dengan para pimpinan belum ada kejelasan terkait sanksi.

Dikatakan hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang mengatur soal masalah seperti ini.

“Kami juga tidak ingin hal ini terjadi karena dengan pemberitaan di media massa dan tersebar di media sosial, nama baik lembaga ini tercoreng, namun sanksi ringan, sedang dan berat ini belum bisa di pastikan. Ini kembali kepada akar masalah. Sementara aturan yang ada apabila ada hukum tetap dari Pengadilan barulah diberikan sanksi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Thomas mengatakan LL memiliki potensi yang baik kedepannya untuk diberikan tanggung jawab menjabati jabatan tertentu di Politani.

“Setelah dia pulang selesaikan studinya, saya melihat dia memiliki potensi, sehingga saya mau memberikan dia jabatan di bidang promosi. Namun tidak berselang lama kena masalah,” tandasnya.

Untuk nasib dari GTMN, lanjut Thomas, akan diberikan pembinaan khusus karena persoalan ini kembali ke akar persoalan yang terjadi.

Pihak pimpinan Politani yang dilibatkan dalam rapat koordinasi untuk membahas persoalan yang menimpa LL yakni Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur IV. Sementara Wakil Direktur III yang membidangi Kemahasiswaan tidak hadir karena sedang berhalangan.

Sementara itu, dosen LL yang dikonfirmasi koran ini mengaku tetap pada keterangan sebelumnya, bahwa saat penggerebekan itu dirinya tidak berada di kos-kosan mahasiswi tersebut. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Plt. Kadis Nakertrans Bakal Digugat Perdata, Dilaporkan ke Komnas HAM dan Ombudsman

Published

on

Kuasa Hukum, Dedy Jahapay dan keluarga mendampingi Selfina Marsia Etidena usai melaporkan Plt. Kadis Nakertrans Cs di depan SPKT Polda NTT, Senin (14/1).

Kupang, penatimor.com – Selain melaporkan secara pidana Plt. Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona dan Satgas TPPO ke Polda NTT, kuasa hukum korban Selfia Marsia Etidena, Dedy Jahapay juga segera melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang.

“Selain pidana, kami juga tempuh upaya hukum secara perdata, karena korban mengalami kerugian secara materi,” kata Dedy.

Menurut pengacara muda di Kupang asal Alor itu, langkah hukum secara perdata dilakukan karena korban menuntut ganti rugi.

“Karena korban adalah mahasiswa, sehingga pencegahan keberangkatan ini telah membuat korban rugi waktu kuliah dan lain-lain,” kata Dedy.

Ditambahkan, kasus tersebut juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor