Connect with us

POLKAM

Persoalan Infrastruktur di NTT Harus Ditangani dengan Pola Kerja Baru

Published

on

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (berdiri/ tengah) saat menyampaikan materi pada kegaiatan Sarasehan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-73 dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) ke-41 Tingkat Provinsi NTT, Kamis (29/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Penanganan persoalan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus ditangani dengan pola kerja baru atau out of box. Butuh lompatan luar biasa (quantum leap) untuk mengatasi keterbelakangan NTT terutama dalam aspek aksesibilitas.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi sampaikan ini saat menjadi Narasumber pada kegiatan Sarasehan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-73 dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) ke-41 Tingkat Provinsi NTT, Kamis (29/11/2018).

Pada kegiatan dengan tema “Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera” itu, Wagub Nae Soi menyatakan kondisi jalan provinsi sangat memprihatikan.

“Dari 2.650 kilometer ruas jalan provinsi, sebagian besar saya istilahkan mati sebelah. Ada kurang lebih 1.650 kilometer jalan provinsi dengan kondisi sangat memprihatinkan,” ungkap Nae Soi.

Nae Soi mengungkapkan, banyak yang mencibir dan menganggap dirinya dan Gubernur Viktor Laiskodat berilusi saat bertekad menyelesaikan persoalan jalan provinsi dalam kurun waktu tiga tahun. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin hal itu bisa diwujudkan, dari mana sumber dananya.

“Selama ini, kita sudah biasa mengandalkan dana dari APBN dan APBD untuk kerjakan jalan. Yang belum ada dan belum kita lakukan secara maksimal adalah dengan (cara) Pembiayaan Proyek Investasi (baca:Infrastruktur) Non Anggaran Pemerintah (PINA, red),” ujar Nae Soi.

Menurut Nae Soi, pembangunan infrstruktur yang merupakan misi ketiga dari lima misi Victory-Josef harus dilaksanakan secara serius. Karena jalan, jembatan, pelabuhan udara dan laut merupakan unsur aksesibilitas utama dalam mendukung pariwisata sebagai penggerak utama dalam kebangkitan NTT Mlmenuju sejahtera.

“Cara lain untuk membangun konektivitas infrastruktur jalan ini adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kita minta badan usaha kerja dulu, baru kemudian cicil. Bisa dengan cicil dari APBD kita dalam jangka waktu tertentu. Atau pilihan lainnya dengan menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya berasal dari perhitungan penyusustan jalan dan bukan dari APBD. Tentu saja perusahaan yang diajak adalah yang bonafit dan yang mau membantu. Untuk ini dibutuhkan kemampuan lobi yang tinggi dan strategi yang cermat. Dan kami sedang memikirkan peluang ini,” jelas Nae Soi.

Dia menyatakan, dirinya bersama Gubernur Viktor Laiskodat datang ke NTT dengan mimpi besar untuk membereskan JaLA yang adalah akronim dari Jalan, Listrik dan Air. Lanjut Nae Soi, hal-hal ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa lagi ditunda.

“Daerah Amfoang dari dulu tidak pernah merasakan kemerdekaan karena jalannya sangat memprihatinkan. Tahun depan sudah dialokasikan Rp.250 miliar untuk selesaikan jalan ke sana. Apalagi di sana akan dibangun Observatorium LAPAN yang sangat potensial. Begitupun jalan ke Elar, Manggarai Timur akan dibangun sekitar 14 kilometer tahun depan. Tidak ada lagi bangun jalan dengan sistem cicil, satu atau dua kilometer tiap tahunnya. Pembangunan jalan sepanjang ini tentu butuh sumberdaya manusia yang banyak. Kita membuka diri terhadap semua orang yang berkemaun baik termasuk yang berasal dari luar NTT,” tandas Nae Soi.

Narasumber lainnya, Bupati Belu, Wilibrodus Lay menyatakan dukungannya terhadap semua program pemerintah Provinsi NTT. Daerahnya siap mensinkronkan program-prgram Pemerintah Kabupaten Belu dengan RPJMD Provinsi NTT.

“Di Belu, dalam pembangunan jalan, saya juga mengabaikan aspek pemerataan yakni bangun jalan satu kilometer di desa ini, dua kilometer di di sana, satu kilometer di desa itu, yang penting masyarakat nikmati pembangunan. Pendekatan seperti ini tidak selesaikan masalah. Yang saya lakukan adalah fokus pada poros-poros ekonomi. Ada yang saya bangun sampai 17 kilometer. Saya berharap bapak gubernur dan wakil gubernur juga dapat melobi ke pusat untuk tambah dana APBD (kabupaten/kota) kita,” kata Wili Lay.

Salah satu panelis, yang juga pimpinan salah satu media di NTT, Dion Putra menyatakan, dalam pergumulan di kalangan media, kepemimpinan Viktor-Josef memang memberikan warna baru atau benar out of the box. Ekspetasi masyarakat sungguh luar biasa.

“Tentu butuh pejelasan lanjut tentang strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur ini. Perencanaan dan agenda aksi harus diuraikan secara kongkret supaya masyarakat semakin paham,” ujar Dion Putra. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KOTA KUPANG

Reses Bukan Wadah Kampanye: Bawaslu Kota Kupang Awasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD yang Nyaleg 2024

Published

on

Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adi Chandra Nange.
Continue Reading

POLKAM

Bawaslu Rote Ndao Ingatkan Peserta Pemilu Patuhi Jadwal Kampanye, Ancaman 1 Tahun Penjara, Denda Rp12 Juta

Published

on

Ketua Bawaslu Rote Ndao, Demsi Toulasik, SE.
Continue Reading

KOTA KUPANG

Lawan Terorisme, BNPT Dorong Simpul Pendidikan jadi Agen Perdamaian

Published

on

Kegiatan FKPT NTT dalam pencegahan radikal terorisme melibatkan para guru TK hingga SMA/SMK se-Kota Kupang di Asrama Haji Kupang, Selasa (10/10/2023).
Continue Reading