Connect with us

UTAMA

94 Jabatan di Pemkot Kupang Lowong, Wali Kota: Segera Rolling Eselon II, Lurah dan Camat

Published

on

Ilustrasi mutasi pejabat (NET)

Kupang, penatimor.com – Fraksi PDIP mendorong dan mendukung pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupamg dengan mempercepat penataan pada setiap tingkatan eselon, dimulai dari eselon IV sampai eselon II.

“Pelaksanaan mutasi harus dilakukan dalam satu kesatuan yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan sebuah tata birokrasi pemerintahan yang siap melaksanakan visi dan misi kepala daerah guna melakukan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat,” kata Jhon GF. Seran, saat membacakan pemandangan Fraksi PDIP, Senin (26/11).
Hal tersebut disampaikan pada sidang pemandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang APBD 2019.

Jhon mengatakan, wacana mutasi yang digulirkan telah menjadi seperti bola salju yang terus bergelending, semakin membesar dan tanpa arah.

Fraksi PDIP juga menilai pemerintah tidak serius dan tidak siap dalam melakukan penataan birokrasi. Kondisi birokrasi yang gaduh dan timpang dinilai akan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.

“Karena itu, Fraksi PDIP meminta data jumlah eselon dari eselon IV sampai eselon II. Berapa yang terisi dan berapa yang sudah tidak ada penjabatnya. Selanjutnya, perlu dijelaskan pula alasan mengapa sampai dipenghujung tahun anggaran 2018 ini belum juga dapat dilakukan mutasi guna penataan birokrasi,” ungkapnya.

Sementara itu Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, menjelaskan, rekapitulasi pejabat struktural menurut eselonering per 26 November 2018 yaitu, eselon II A tersedia satu orang dan lowong satu orang, eselon IIB tersedia 37 dan lowong 7, serta terisi 30.

Eselon IIIA tersedia 54, lowong 6 dan terisi 48. Eselon IIIB tersedia 116, lowong 13 dan terisi 103. Eselon IVA tersedia 554, lowong 50 dan terisi 504, eselon IVB tersedia 243, lowong 17 dan terisi 226.

Jumlah yang tersedia sebanyak 1.005, lowong 94 dan terisi 911.

Wali Kota yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/11), di Balai Kota Kupang, mengatakan, mutasi akan segera dilakukan setelah selesai sidang anggaran murni 2019.

Mutasi menurut dia, akan dilakukan untuk para lurah dan camat serta rolling jabatan sesuai dengan uji kompetensi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Semua draf mutasi telah selesai dipersiapkan atau sudah rampung. Setelah selesai sidang anggaran murni, maka mutasi akan segera dilakukan, karena kami semua sementara sibuk untuk pembahasan anggaran murni 2019,” kata Wali Kota.

Sosok yang akrab disapa Jeriko ini juga mengaku, mutasi akan dilakukan bagi para lurah dam camat. Ada yang dirolling ada yang dipromisi menjadi kepala bidang dan lainnya.

Jadi menurutnya, mutasi bukan karena alasan tidak suka atau alasan lain, tetapi untuk meningkatkan kinerja masing-masing pejabat.

“Di tempat yang baru, pejabat itu dipercayakan, sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya. Kami melakukan mutasi untuk penataan birokrasi, agar semua ditata secara baik, dan mampu menjalankan tugasnya secara baik guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Wali Kota mengaku, mutasi tidak harus menjadi sesuatu hal yang ditakuti. Mutasi merupakan hal biasa yang dilakukan di semua daerah untuk penataan birokrasi dan peningkatan kinerja semua ASN.

Dengan mutasi diharapkan semua pejabat dapat menjalankan tugasnya secara maksimal untuk pembangunan daerah ini menjadi lebih baik.

“Kami akan mulai dengan rolling jabatan eselon II, lurah dan camat. Selanjutnya akan dibentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan yang lowong. Jadi semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang ada lurah yang diganti, ada yang tidak, kami melihat kinerja selama ini. Jika harus diganti maka tentunya kami ganti, agar pelayanan kepada masyarakat pun maksimal,” tutupnya. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor