Connect with us

UTAMA

Pemkot Kupang Pangkas Habis Anggaran Perjalanan Dinas dan Bahan Bakar

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore memangkas habis anggaran perjalanan dinas dan bahan bakar kendaraan dinas.

Efisiensi anggaran ini sebesar Rp 24 miliar. Anggaran ini direncanakan akan dipakai untuk pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Di tahun anggaran 2019, kami potong semua anggaran perjalanan dinas yang tidak penting, uang bensin kendaraan dinas yang tidak perlu. Kendaraan dinas saja menggunakan bensin 20 liter per hari, pertanyaannya, bensin ini dipakai untuk apa saja,” kata Wali Kota saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Rabu (28/11).

Wali Kota mengaku, efisiensi anggaran ini totalnya mencapai Rp 24 miliar, yang akan digunakan pemerintah untuk pembangunan ruang terbuka hijau berupa kegiatan pembangunan baru yaitu taman kota di Tugu Adipura Penfui, Patung Kasih, Air Mancur Bundaran Tirosa, sabuk hijau atau green belt Jalan Samratulangi, Patung Sasando di Jalan Ina Bo’i, eks Teluk Kupang, Alun-alun Kota dan area Patung Sonbai.

“Jadi uang perjalanan dinas yang tidak urgen atau merupakan kebutuhan dasar, semuanya kami potong. Jangan perjalanan dinas dilakukan secara terus menerus setiap tahun, tetapi tidak mendatangkan manfaat sama sekali bagi perkembangan dan kemajuan kota serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Jefri menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan, penatausahaan maupun laporan serta pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, pemerintah berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

“Jadi dalam penggunaan anggaran, pemerintah harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan hal lainnya sudah sesuai dengan aturan, efisiensi anggaran sangat diperlukan agar anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Dia mengaku, ada begitu banyak masalah di Kota Kupang yang harus segera dibenahi. Masalah kemiskinan, infrastruktur, penataan kota, pendidikan kesehatan dan lainnya.

Semua hal ini menjadi prioritas program kerja di tahun 2019 yang harus segera diselesaikan.

“Semua program ini ditujukan atau difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat bantuan, karena anggaran yang tidak mencukupi, lalu banyak ASN yang kerjanya hanya perjalanan dinas, lebih baik kita potong saja perjalanan dinasnya, uangnya bisa dipakai untuk membantu masyarakat,” terangnya.

Wali Kota melanjutkan, masalah kebersihan Kota Kupang juga sementara menjadi sorotan, bagaimana keadaan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, jika masih banyak sampah yang bertebaran dimana-mana.

Perlu adanya sebuah gerakan untuk revolusi mental. Pemkot Kupang juga telah mencanangkan setiap Jumat, semua OPD, camat dan lurah wajib menggerakan warganya untuk membersihkan lingkungam masing-masing, termasuk daerah pantai dan pasar.

“Gerakan kebersihan ini akan terus dilakukan, agar semua masyarakat ikut terlibat dalam menjaga kebersihan kota. Pemerintah juga akan menambah bak sampah agar memudahkan masyarakat membuang sampah,” kata Wali Kota. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor