Connect with us

HUKRIM

Diduga Ijazah S1 Palsu, Bupati Rote Ndao Terpilih Dipolisikan

Published

on

Bima Fanggidae, Adolfina Koamesa dan Jimmy Dami saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda NTT, Selasa (27/11). Foto: Wiliam

Kupang, penatimor.com – Bupati Rote Ndao terpilih dalam Pilkada Serentak 2018 Paulina Haning-Bullu, yang juga istri Bupati Rote Ndao dua periode, Lens Haning, diadukan ke polisi dengan sangkaan kepemilikan ijazah S1 yang diduga palsu.

Kasus ini dilaporkan di SPKT Mapolda NTT, pukul 13.36, Selasa (27/11).

Pelapor kasus ini adalah Bima Fanggidae dan Adolfina Koamesa. Kedua pelapor juga merupakan kontestan dalam Pilkada di pulau terselatan Indonesia itu.

Bima Fanggidae kepada wartawan di Mapolda NTT, mengatakan, bukti ijazah S1 yang diduga palsu tersebut didapatkan setelah pihaknya mengadu ke KPUD Rote Ndao, saat sidang DKPP tanggal 25 Oktober 2018 di Kupang.

Dan bukti-bukti dari surat verifikasi yang diberikan KPUD kepada Kopertis sebagai lembaga yang melegalisir ijazah, menyatakan bahwa ijazah terlapor tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, atau kenaikan pangkat dan pengembangan karier.

“Itu yang dasar dari kami datang melapor, karena ternyata KPUD dengan sengaja meloloskan seseorang yang sudah tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai kepala daerah, karena ijazahnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jawaban dari Kopertis itu tanggal 29 Januari dan penetapan pasangan calon itu tanggal 12 Februari. Jadi KPUD sudah mengetahui di depan duluan bahwa ini tidak memenuhi syarat. Tapi tetap diloloskan, sehingga ini menjadi preseden buruk untuk demokrasi di Indonesia, dan khusus juga di Rote Ndao, karena masyarakat Rote dibohongi,” tandas Bima Fanggidae.

Dia melanjutkan, sebagai mantan Paslon di Pilkada Rote Ndao merasa dirugikan baik sebagai materil dan nonmateril.

“Jadi yang diduga palsu adalah ijazah S1, karena dia mendaftar dengan ijazah tersebut, yaitu S1 Ekonomi Pariwisata STIE Satya Widya Surabaya,” sebut Bima.

Melihat dari format yang dimasukan pihak terlapor di KPUD, lanjut Bima, diketahui agak rancu karena di situ menerangkan bahwa terlapor kuliah dari tahun 2002-2006, dimana saat itu yang bersangkutan berstatus PNS di Pemprov NTT.

“Mestinya kalau orang pegawai negeri kuliah di Surabaya, berarti harus ada surat tugas belajar. Tapi tidak pernah ada lampirannya dan tidak tahu ada apa tidak. Dan kedua adalah dari forlap Dikti kita dapatkan bahwa status dia adalah pindahan, tetapi pindahan dari tempat kuliah mana, karena SKS nya sendiri ketika dia lulus tahun 2006 itu, tidak sesuai SKS kalau kita dapat S1, karena hanya 42 SKS saja. Harusnya 160, tapi pindahannya dari mana kita tidak tahu. Dan wisudanya itu bulan Maret 2006, tetapi dia lulus di bulan April 2006. Itu juga sendiri sudah ganjil,” kata Bima.

“Orang lulus dulu baru diwisuda, tapi lepas dari itu kita susah membuktikannya, sampai dengan sidang DKPP ternyata ada selembaran surat yang diberikan KPUD ditujukan kepada Kopertis sebagai lembaga yang melegalisir ijazah menanyakan perihalnya verifikasi ijazah S1 dari terlapor dan dijawab bahwa perkuliahan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dan ijazah nya tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa dipakai untuk maju sebagai pejabat publik,” lanjut dia.

Bima melanjutkan, pihaknya juga akan melaporkan KPUD, karena diduga telah sengaja meloloskan persoalan ini.

“Mereka (KPUD) tahu ini tidak betul tetapi tidak ada upaya untuk membatalkan. Kami baru laporkan kasus ini karena baru tahu sekarang, setelah KPUD lampirkan data ini ke kita, dalam jawaban kita atas ijazah palsu. Dengan laporan ini kita ingin agar persoalan ini bersih. Pembatalan memang sudah tidak bisa, kita tahu itu, tapi kita kejar ini pidananya, bahwa ini kan pemalsuan dokumen negara,” sebut Bima Fanggidae.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abraham Abast yang dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya laporan tersebut.

“Ya, kami sudah terima laporannya, segera para pihak terkait akan dimintai klarfikasi,” singkat Kabid Humas yang juga mantan Kapolres Manggarai Barat itu. (R1)

HUKRIM

Tersangka Kasus Pemilu, Polisi Cari Caleg Bernard Bait

Published

on

Bernard Paulus Thomas Welem Bait

Kupang, penatimor.com – Penyidik Satreskrim Polres Kupang sedang menangani kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu).

Dalam proses hukum kasus ini, penyidik telah menetapkan seorang tersangka, yaitu Bernard Paulus Thomas Welem Bait (54).

Tersangka yang merupakan warga RT 001/RW 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang itu hingga saat ini masih dalam pencarian penyidik.

Penyidik bahkan sampai mencari tersangka dengan cara membuat pengumuman resmi di media massa.

Kapolres Kupang AKBP Indera Gunawan, SIK., membenarkan bahwa pihaknya sedang mencari tersangka dimaksud.

Dijelaskan, tersangka diduga melakukan tindak pidana Pemilu dimana setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sekadar tahu, Bernard Paulus Thomas Welem Bait atau biasa disapa Bernad Bait itu sebelumnya adalah anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Fraksi PDIP.

Bernard kemudian mengundurkan diri karena maju bertarung di Pilkada Kabupaten Kupang tahun 2018, menjadi calon wakil bupati mendampingi calon Bupati Kupang Nelson Obed Matara.

Kasus ini merupakan tindak lanjut penyidik Polres Kupang atas laporan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kupang terkait dugaan pelanggaran tahapan kampanye.

Penyidik telah menetapkan satu orang calon anggota legislatif (caleg), yaitu Bernard Bait sebagai tersangka.

Saat ini berkas tahap pertama sudah dikirim ke Kejari Kabupaten Kupang dan jika dinyatakan lengkap (P21) maka segera dilimpahkan.

Menurut Kapolres Indera, terkait tahapan pelaksanaan kampanye pemilu, pihaknya mendapat satu laporan dari Gakkumdu Kabupaten Kupang.

Dalam laporan itu ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum caleg Bernard Bait di Desa Oh Aem, Kecamatan Amfoang Selatan.

Dugaannya, oknum caleg bersangkutan membagikan listik solar cell kepada warga pemilih di desa setempat.

Terhadap temuan itu, Panwas desa menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Kupang dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan laporan diteruskan ke Polres Kupang.

“Kita baru tangani satu laporan soal dugaan pelanggaran yang dilakukan satu oknum caleg berinisial BB. Untuk darimana asal partai itu kita tidak bisa masuk terlalu kedalam karena ini pribadi,” katanya.

Menurut Indera, oknum caleg Bernard Bait sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkaspun sudah dikirim ke kejaksaan. Belum tahu apakah sudah lengkap atau belum karena minimal tiga hari berkas di kejaksaan.

“Kalau sudah dinyatakan lengkap maka segera kita limpahkan. Sampai saat ini baru satu tersangka belum ada tambahan,” tegas Indera.

Untuk diketahui, Gakkumdu Kabupaten Kupang menindaklanjuti hasil temuan dugaan pelanggaran kampanye di Kabupaten Kupang. Dugaan pelanggaran dilakukan oknum calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Kupang dari PDIP ini ditemukan Panwas di Desa Oh Aem, Kecamatan Amfoang Selatan.

Hasil laporan itu kemudian dibahas tim Sentra Gakkumdu dan ada bukti kuat terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sehingga siap dilimpahkan ke Polres Kupang.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang yang juga Koordinator Divisi Penindakan, Martony Reo, menyampaikan hal ini kepada wartawan di Oelamasi, Senin (18/2) lalu.

Turut mendampingi, Koordinator Sentra Gakkumdu, IPTU Daeng Djumadi, juga tiga komisioner Bawaslu Kupang.

Martony mengatakan, terkait pelaksanaan kampanye pemilu 2019 di Kabupaten Kupang, pihaknya mendapat laporan dari Panwas Desa Oh Aem di Kecamatan Amfoang Selatan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, oknum caleg DPRD Kabupaten Kupang dari PDIP, diduga melakukan pelanggaran kampanye.

Dugaannya, oknum caleg bersangkutan membagikan listik solar cell kepada warga pemilih di desa setempat.

Terhadap temuan itu, Panwas desa
menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Kupang dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dikatakannya, laporan itu kemudian disampaikan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang yang unsur di dalamnya dari Polres Kupang,  Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Bawaslu.

Tim kemudian melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengumpulkan bahan dan keterangan selama kurun waktu 14 hari kerja.

“Dari hasil penyelidikan ini, dugaan pelanggaran memenuhi unsur sesuai pasal yang dikenakan. Makanya Sentra Gakkumdu akan menindaklanjuti dengan melimpahkan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik di Polres Kupang,”  katanya. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Prof. Yusuf Henuk Segera Diperiksa Penyidik Polda NTT

Published

on

Tommy Michael Dirgantara Jacob, SH

Kupang, penatimor.com – Prof. Yusuf Leonard Henuk (YLH), mantan guru besar Undana Kupang akan segera diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT.

Sesuai rencana penyidik, YLH akan segera dipanggil untuk diperiksa sebagai terlapor dalam dugaan kasus ujaran kebencian yang dilaporkan pemuda Advent di Polda NTT pada 7 Januari 2019 lalu.

Hal ini disampaikan pengacara pelapor, Tommy Michael Dirgantara Jacob, SH., kepada wartawan di kantor nya, Senin (18/3).

Tommy mengatakan, pihaknya telah mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari penyidik Polda NTT pada Senin pagi kemarin.

Ditambahkan pihaknya juga mengapresiasi proses yang dilakukan penyidik karena tidak menutup akan kasus ini namun terus melakukan sesuai dengan tahapan proses hukum yang berlaku.

“Terkait SP2HP saya mengapresiasi kinerja kepolisian dalam hal ini pihak Ditreskrimsus Polda NTT dalam melakukan penyelidikan menindaklanjuti laporan klien saya,” ungkapnya.

Lanjut Tommy, sejak laporan hingga kini penyidik telah memeriksa empat orang saksi yakni saksi dan juga pelapor Eppy Manu (23), Barka Manilapai dan Pdt. Deny Kanadjo, STh., dari Gereja Advent, serta satu saksi ahli dari Kantor Kemenag Provinsi NTT.

Dengan proses hukum yang terus berjalan baik, ia berharap ada keadilan yang diperoleh kliennya.

Ia juga berharap semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kehidupan bertoleransi di NTT.

“Harapan kedepan, semoga setelah laporan ini tidak ada lagi oknum yang bisa merusak toleransi, dengan cara cara tidak etis seperti membuat postingan yang bisa memecah belah umat beragama karena kita di NTT sudah kuat toleransinya,” jelasnya.

Sebelumnya Eppy Manu (23), pemuda Gereja Advent mendatangi Mapolda NTT pada Senin (7/1) siang.

Ia datang bersama rekannya Barka Manilapai (30) dengan didampingi oleh pengacara Tommy Jacob, SH., untuk melaporkan tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Prof YLH di media sosial twitter terhadap gerejanya.

Laporan itu diterima oleh Bripda William Tansatrisna dengan nomor laporan STPLI/01/I/2019/Ditreskrimsus Polda NTT itu dibuat karena mereka tidak terima terhadap postingan postingan yang dibuat oleh Prof. YLH melalui media sosial yang mereka anggap telah melecehkan dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap kepercayaan dan gereja mereka.

Prof. YLH melakukan tindakan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial Twitter dengan akun Prof Yusuf L Henuk dan akun Yusuf Leonard Henuk pada Facebook.

Pada intinya, lanjut Eppy, terlapor telah memberikan pernyataan bahwa Advent merupakan ajaran sesat dan kami tidak terima.

Ia juga mempertanyakan apa legitimasi yang mendasari Prof YLH untuk menyatakan hal tersebut.

Terlapor diduga telah menyebarkan ujaran kebencian (SARA) melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) junto 45 a ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Tamsil 71 Anggota Pol PP Kupang Ditilep, Total Rp 110 Juta, Dilidik Jaksa

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang menjadi hak Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Kupang belum dibayarkan selama dua bulan di tahun 2018 lalu.

Ada 71 anggota Sat Pol PP yang belum menerima Tamsil dan Kesra, sehingga total semua anggaran sebesar Rp 110 juta.

Anggaran ini telah dipakai oleh bendahara Sat Pol PP periode sebelumnya, Dondi Langanguru, dan Dondi mengaku memakai uang tersebut bersama mantan Kasat Pol PP Thomas Dagang.

Hal ini terus menjadi perbincangan di kalangan Sat Pol PP Kota Kupang, dan akhirnya semua sepakat untuk bertemu langsung dengan Wakil Wali Kota Hermanus Man untuk meminta perhatian.

Semua anggota Sat Pol PP Kota Kupang dipimpin Kasat Pol PP Felisberto Amaral bertemu dengan Wakil Wali Kota Kupang di ruang Garuda, Balai Kota Kupang, Senin (18/3).

Hermanus Man, seusai pertemuan menjelaskan, ada dua persoalan, pertama masalah administrasi, dimana pemerintah mendorong agar mantan bendahara segera mengembalikan uang yang sudah dia pakai.

Kedua adalah masalah hukum, dan sementara diproses di Kejaksaan Negeri Kupang.

“Karena per orangnya Rp 1,5 juta, dan ada 71 orang, maka kami mendorong agar bendahara atau pelaku dapat mengembalikan uang,” ujarnya.

Hermanus melanjutkan, bendahara yang terkait sudah dipanggil dan mengaku semua perbuatannya.

Yang bersangkutan juga mengaku tidak bisa mengembalikan uang tersebut, karena itu Pemkot Kupang sudah menempuh jalur hukum.

“Kami juga tidak bisa mengganti uang itu lalu dibayarkan kepada Pol PP karena tentu saja itu akan melawan hukum, maka kita ikuti saja semua proses hukum yang sementara berjalan ini,” ujarnya.

Prinsipnya kata Hermanus, semua proses harus berjalan baik, agar yang bersalah dalam kasus ini dapat diproses sesuai dengan hukum yang ada.

Kasat Pol PP Felisberto Amaral mengatakan, dua bulan Tamsil dan Kesra pada tahun 2018 lalu belum dibayarkan, dan hal ini yang mengakibatkan banyak masalah terjadi di anggota Sat Pol PP.

“Saya sudah mengundang mantan Kasat Pol PP dan bendahara lama untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan, kapan mereka mau membayarkan semua hak anggota, namun mantan Kasat tidak datang sehingga kami memilih untuk bertemu dengan Wakil Wali Kota,” katanya.

Felisberto Amaral mengaku, upaya komunikasi sudah dilakukan, namun tidak ada yang mendengar dan mau melakukannya. Apalagi mantan kasat dan bendahara yang diundang pun tidak datang.

“Dengan arahan Wakil Wali Kota, saya berharap semua anggota Sat Pol PP bisa tenang dan dapat menjalankan tugas dengan baik, dan membiarkan semua proses hukum berjalan,” ujarnya.

Terpisah, Thomas Dagang mengaku dirinya tidak berurusan dengan keuangan, karena tupoksi pimpinan bukan berurusan dengan uang Tamsil dan Kesra.

“Sebagai Kasat waktu itu, saya hanya memberikan persetujuan dan usulan anggaran untuk membayarkan Tamsil dan lainnya yang merupakan hak anggota Pol PP, sedangkan yang bertugas mencairkan dan membagikan adalah bendahara,” katanya.

Untuk urusan pembayaran Tamsil, Thomas mengaku tidak mengetahui sama sekali, karena urusan uang semuanya merupakan tupoksi bendahara dan bukan Kasat Pol PP.
Selain itu, lanjut Thomas, bendahara tersebut juga sudah menandatangani surat pernyataan bahwa akan mengganti semua uang yang dipakai.

Bendahara juga mengakui bahwa uang itu sudah dipakainya.

“Surat pernyataan itu ditandatanganinya pada 18 Desember 2018. Jadi masalah ini sudah diurusnya dan sampai pada Kasat yang baru,” jelas Thomas Dagang. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!