Connect with us

HUKRIM

Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Sega Fransiskus

Published

on

Sega Fransiskus (NET)

Kupang, penatimor.com – Mahkamah Agung (MA) RI menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi di Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Sega Fransiskus.

Informasi penolakan atas upaya PK tersebut telah disampaikan pihak Pengadilan Tipikor Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Emerensiana Jehamat dalam bentuk akta pemberitahuan putusan MA Nomor: 4/Akta. Pid.Sus-TPK/2018/PN Kupang yang memberitahukan putusan MA Nomor: 166/PK/Pid. Sus/2016 tanggal 17 Oktober 2016 atas terdakwa Sega Fransiskus.

Putusan tersebut menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku.

MA juga membebankan kepada terpidana sebagai pemohon biaya perkara sebesar Rp 2.500.

Sega Fransiskus yang juga mantan Kepala Kanwil Kemenag NTT menjadi terpidana perkara korupsi anggaran perjalanan dinas senilai Rp 1,2 miliar.

Berdasarkan putusan kasasi MA dengan nomor perkara: 835 K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain
atau suatu korporasi dengan merugikan
keuangan negara.

Putusan MA menguatkan
putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, dimana sesuai putusan Kasasi, Sega divonis hukuman 7 tahun penjara dan didenda sebesar Rp 200 juta.

Dan apabila terpidana tidak membayar denda, maka dia akan menjalani kurungan tambahan selama 6 bulan.

Sega juga diwajibkan membayar uang penganti kerugian negara sebesar Rp 600 juta lebih.

Apabila terpidana tidak mengembalikan kerugian negara itu, maka terpidana akan menjalani hukuman kurungan tambahan selama satu tahun. (R1)

HUKRIM

Dion Porsiana Mengakui Seluruh Perbuatannya, Rabu Depan Tuntutan

Published

on

Dion Constantyn Porsiana menjalani sidang terkait kasus kepemilikan narkotika di PN Kupang. Dia tampak didampingi ibu nya dr. Yovita Niken Mitak.

Kupang, penatimor.com – Majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang, kembali menggelar sidang lanjutan kasus kepemilikan narkotika jenis ganja dengan terdakwa Dion Constantyn Porsiana di ruang sidang Pengayoman.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh ketua majelis hakim Nuril Huda, S.H.,M.Hum., didampingi anggota majelis hakim Wempy William James Duka, S.H.,M.H., dan Ari Prabowo, S.H.

Sidang berlangsung aman dan lancar serta dikawal ketat aparat kepolisian yang sedang bertugas mengamankan jalannya persidangan, Rabu (20/3).

Saksi yang dihadirkan hanya satu orang yakni saksi mahkota atau saksi yang juga terlibat dalam kasus yang sama yakni Niko Whatford.

Kuasa hukum terdakwa, Aloisius Luis Balun, SH., saat dikonfirmasi wartawan di ruang Pos Bakum PN Kupang, mengatakan, Niko Whatford yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan secara detail perbuatan keduanya, mulai dari pertemuan keduanya hingga terjerat dalam kasus kepemilikian narkoba tersebut.

Menurut Luis Balun, kedua terdakwa merupakan teman akrab karena orangtuanya juga merupakan teman dekat, sehingga saat terdakwa Dion usai studinya di Jakarta lalu kembali dan keduanya mulai bersama kemudian berpatungan untuk membeli narkoba itu.

“Intinya kedua terdakwa yang adalah klien saya mengakui semua perbuatannya, mulai dari memesan lalu mengomsumsi barang haram tersebut sampai di tangkap polisi,” ujarnya.

Dikatakan keduanya memesan melalui media sosial instagram kemudian dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE. Setelah mendapatkan paketan pemesanan itu kemudian keduanya membagi secara merata.

“Keduanya sudah mengakui perbuatannya dan saksi dari terdakwa Dion sudah diperiksa sebanyak lima orang termasuk saksi mahkota hari ini,” paparnya.

Dijelaskan agenda sidang berikut merupakan sidang tuntutan dari JPU terhadap terdakwa lalu dilanjutkan dengan pembelaan dan terakhir putusan.

“Semuanya sudah diakui, jadi tidak perlu saksi yang banyak lagi, maka kurang lebih tiga kali sidang lagi sudah bisa putusan,” tambah pengacara yang sudah 25 tahun berkecimpung di dunia ini.

Sebelumnya JPU Anton Londa, SH., MH., dan Sisca Marpaun, SH., yang mengawal proses sidang perbuatan melawan hukum tersebut menghadirkan sebanyak 4 orang saksi yakni 2 orang anggota polisi yang saat itu melakukan penggerebekan terhadap terdakwa Diony dan Ketua RT serta satu orang warga RT 001/RW 001, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang saat itu menyaksikan proses penggeledahan.

Saksi yang diperiksa terpisah yakni Maksi Napa (36) dan Roni Putra Radja (36) yang berstatus sebagai anggota polisi Dit Resnarkoba Polda NTT saat memberikan keterangan mengaku bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Diony merupakan pengembangan dari keterangan terdakwa Niko Whatford yang ditangkap sebelumnya di pusat kuliner Kelurahan Pasir Panjang.

Kedua anggota polisi yang diperiksa bersamaan itu menjelaskan proses penangkapan terhadap terdakwa Diony dilakukan pada tanggal 30 September 2018 pukul 14.00, karena menurut pengakuan dari Niko Whatford yang ditangkap sebelumnya mengaku bahwa ia memperoleh barang haram itu dari terdakwa Diony.

Setelah mendapat keterangan tersebut kemudian polisi meminta kepada terdakwa Niko Whatford untuk menghubunggi Diony dan berpura-pura meminta ganja karena miliknya sudah habis.

Setelah mendapat barang bukti kemudian pihak kepolisian yang beranggotakan kurang lebih sekitar sepuluh orang itu langsung menunjukan surat perintah tugas (sprint) kepada orangtua terdakwa lalu meminta Ketua RT 001/RW 001 serta salah satu warga Kelurahan Naikolan untuk menyaksikan penggeledahan.

Ditambahkan, sesuai dengan keterangan para terdakwa, barang haram tersebut di pesan melalui media sosial instagram kemudian dikirim via jasa pengiriman JNE sebanyak 8 kali transaksi.

Terdakwa juga mengaku sudah mengkomsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2016.

Saat itu terdakwa masih sekolah di Surabaya.

Sedangkan terhadap pemeriksaan Ayub Jamilele (61) RT 001 RW 001 dan Zadrach Benediktus Ria (34).

Dalam proses pemeriksaan yang diawali dengan pengambilan sumpah menurut agama dan kepercayaan Kristen itu diakui bahwa ada proses penangkapan terhadap salah satu warganya sekitar pukul 14.00.

Keduanya pun tidak menduga bahwa ada warganya yang terlibat mengomsumsi narkoba karena terdakwa dalam kesehariannya tampak sopan dan sedikit pendiam.

“Saya sangat kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan warga saya dan dia selalu berikap sopan di lingkungan,” tutur Ketua RT 001.

Zadrach Benediktus Ria (34) juga membenarkan bahwa dirinya diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga merupakan narkotika yang disimpan di saku celana, kamar dan mobil terdakwa.

“Polisi melakukan penggeledahan di luar rumah kemudian dilakukan lagi di dalam kamar dan menemukan sebanyak satu bungkus ganja sementara di kamar ditemukan sisa-sisa dari pada puntung rokok,” ungkapnya.

Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Diony Constantyn Porsiana mengakui semua kesaksian yang di sampaikan bahwa kesaksian tersebut benar adanya.

Sebelumnya terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 112 serta Pasal 1 dan 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 12 tahun penjara.

Sidang kemudian dinyatakan ditunda oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan pada Rabu (27/3), dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap terdakwa Dion. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Bank NTT dan Rimba Mas Lakukan Mediasi

Published

on

Lesly Anderson Lay

Kupang, penatimor.com – Mediasi terhadap gugatan PT. Rimba Mas terhadap PT. Bank NTT terkait pemblokiran rekening secara sepihak, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) 1A Kupang, Rabu (20/3).

Mediasi dilakukan di ruang diversi dari pukul 14.00-16.00, dipimpin hakim mediator Wempi William James Duka, S.H.,M.H.

Hadir bersama, kuasa hukum PT. Rimba Mas selaku penggugat, Lesly Anderson Lay, SH., dan Tommy Jacob, SH.

Sementara Bank NTT sebagai tergugat didampingi penerima kuasa Virgin Manu, SH., dan Jhon Saban, SH.

Gugatan terhadap Bank NTT dilakukan atas pemblokiran rekening secara sepihak milik nasabah Boby Hartono Tantowi, SH (44) selaku Dirut PT. Rimba Mas Indah yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menurut Lesly Lay, Bank NTT memblokir rekening kliennya, tapi sesuai dengan print out rekening giro ternyata ada dilakukan debet senilai Rp 1,8 miliar.

“Di sini kami mau mempertanyakan debet itu untuk apa. Ternyata dengan rekening koran itu terbaca untuk pelunasan pinjam atas kontruksi pekerjaan pembangunan gudang tambak garam, dan itu kita akui bahwa ada pinjaman,” kata Lesly.

Advokat muda di Kupang itu melanjutkan, Bank NTT mengunakan alasan itu memblokir rekening giro, dan mendebet uang yang sumber pembayaran dari pekerjaan jalan.

“Itu keliru, maka kami layangkan gugatan, karena pemblokiran cuma bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum kalau PT. Rimba Mas dalam masalah hukum,” tandas Lesly.

“Kenapa kita ajukan gugatan karena pemblokiran ini sudah menyimpang dan menyalahi peraturan Bank Indonesia,” lanjut dia.

Masih menurut Lesly, tujuan mediasi ini agar terjadi perdamaian, tapi perdamaian itu terjadi apabila para pihak bersedia membuka ruang untuk mediasi.

Dan sesuai dengan petunjuk hakim mediator, dalam persidangan pada tanggal 28 Maret 2019 nanti, para pihak membawa draf perdamaian untuk dibahas.

“Apabila penggugat dan tergugat sudah sepakat maka dibuat akta perdamaian,” ungkap Lesly Lay. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Tipu Warga Puluhan Juta, Pengurus Aliansi Indonesia Posko Garuda Sakti NTT Dibekuk Polisi

Published

on

Pihak Polres Kupang saat mendatangi rumah tersangka, Rabu (20/3).

Kupang, penatimor.com – Dua orang warga yang mengaku pengurus DPD Lembaga Aliansi Indonesia Posko Garuda Sakti NTT dibekuk polisi di Polres Kupang, Rabu (20/3) siang.

Keduanya masing-masing Hendrik Bistolen dan Yonathan Finit, warga Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

Kedua pelaku menipu lima orang warga Dusun Manumuti Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

Para korban masing-masing Ester Tneh, Abner Abiater Kapitan, Yohanis Bani, Randi Yabes Otemusu dan Semi Fridel Bani.

Modusnya, kedua pelaku hendak merekrut para korban sebagai tenaga kerja untuk Lembaga Aliansi Indonesia Posko Garuda Sakti NTT untuk ditempatkan di Kabupaten Kupang, TTS dan Kabupaten Malaka.

Namun syaratnya, para korban diwajibkan menyetor sejumlah uang yang diakui sebagai uang kartu tanda anggota, seragam masing-masing tujuh pasang untuk tenaga kerja pria dan enam pasang untuk tenaga kerja wanita.

Para korban juga dijanjikan upah antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta per bulan.
Untuk itu, para korban diwajibkan menyetor uang Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.

Para korban pun sudah menyetor uang diatas Rp 7,5 juta sesuai permintaan para terlapor.

Kasus ini terjadi sejak 23 April 2017 lalu dan para korban baru mengadukan pada Selasa (19/3) sesuai laporan polisi nomor LP/B/99/III/2019/Polres Kupang tanggal 19 Maret 2019.

Dalam laporannya, para korban mengaku kalau pada 4 Januari 2017 yang lalu, terlapor Hendrik Bistolen yang mengaku sebagai ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Posko Garuda Sakti NTT dibantu terlapor Yonathan Finit merekrut sejumlah tenaga kerja untuk lembaga tersebut.

Kedua terlapor mendatangi calon tenaga kerja di Kabupaten Kupang, TTS, Malaka dan Kota Kupang sambil mensosialisasikan lembaga tersebut.

Kepada pencari kerja, terlapor mengaku kalau lembaga Aliansi Indonesia Posko Garuda Sakti NTT sedang membutuhkan tenaga kerja karena lembaga tersebut bergerak dibidang sosial kontrol dan pendampingan hukum.

Kedua terlapor kemudian menjelaskan hak dan kewajiban anggota apabila hendak bergabung.

Anggota akan diberikan kartu tanda anggota, seragam tujuh pasang untuk pria dan enam pasang untuk wanita serta upah hingga Rp 5 juta per bulan.

Sementara kewajiban anggota yakni membayar sejumlah uang yang bervariasi antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.
Atas bujuk rayu terlapor, para korban pun tergiur.

Korban Ester Tneh menyetor Rp 7,5 juta, Abner Abiater Kapitan Rp 7,5 juta, Yohanis Bani Rp 7,5 juta, Randi Yabes Otemusu Rp 7,5 juta, Semi Fridel Bani Rp 10 juta.

Uang setoran para korban diterima langsung oleh terlapor Hendrik Bistolen dan ada pula yang diterima Mikael Bunga selaku bendahara.

Semua penyetoran dan penerimaan uang ini memiliki bukti kuitansi tanda terima yang dipegang korban.

Selain setoran uang ini, masing-masing korban pun diwajibkan menyetor lagi Rp 2,5 juta kepada terlapor Yonathan Finit namun tidak disertai kuitansi sebagai bukti tanda terima.

Namun kedua terlapor ingkar janji. Hingga dua tahun ini, para korban tidak pernah direkrut menjadi anggota dan tidak pernah mendapatkan gaji maupun fasilitas seperti yang dijanjikan.

Para korban mulai sadar kalau mereka tertipu sehingga ke Polres Kupang mengadukan kasus penipuan tersebut.

Polisi pun mendatangi kediaman kedua terlapor dan langsung mengamankan kedua terlapor di Mapolres Kupang.

Kedua pelaku pun langsung diperiksa Bripka Alex Senge, penyidik Sat Reskrim Polres Kupang.

Selain kedua pelaku, penyidik juga meminta keterangan dari para saksi korban.

Polisi kemudian mengamankan barang bukti kuitansi tanda terima uang dari korban kepada terlapor Hendrik Bistolen.

Juga diamankan surat tugas khusus lembaga eksekutif badan penelitian aset negara aliansi Indonesia dalam bentuk Id card tanda pengenal.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap kalau hingga saat ini, lembaga ini memiliki anggota 170 orang dan hingga kini hanya 27 orang yang masih aktif.

Diduga ratusan orang anggota ini sudah menyetor dana hingga belasan juta kepada kedua terlapor.

Kapolres Kupang AKBP Indera Gunawan, SIK., melalui Kasat Reskrim Polres Kupang, Iptu Simson Ebet Amalo, SH yang dikonfirmasi kemarin membenarkan kejadian ini.

“Kedua terlapor sudah kita amankan dan kita periksa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tandas Kasat Reskrim Polres Kupang.

Dari hasil penyelidikan terhadap kedua terlapor, mereka mengakui perbuatannya dan mengaku memungut uang dari para korban.

“Kedua pelaku mengaku kalau hak-hak anggota yang dijanjikan sejak tahun 2017 belum dilaksanakan hingga saat ini,” tambah Kasat Reskrim Polres Kupang.

Atas perbuatan para pelaku, polisi menjerat keduanya dengan Pasal 378 jo Pasal 55 jo Pasal 64 KUHP.

Usai diperiksa penyidik, kedua pelaku diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Tersangka sementara menjalani masa tangkapan 24 jam hingga Kamis pagi diputuskan statusnya,” ujar Kasat Reskrim Polres Kupang. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!