Connect with us

UTAMA

Wali Kota Serahkan Hasil Uji Kompetensi Eselon II Ke Wawali

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Assesor eselon II, telah diserahkan ke Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Rabu (7/11).

Wali Kota menjelaskan, hasil uji kompetensi diserahkan ke Wawali untuk diteliti dan dikaji, agar nantinya saat penempatan para pejabat eselon II sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

“Saya tadi sudah serahkan hasilnya ke pak Wakil Wali Kota, untuk dikaji lagi, apakah kita gunakan semua rekomendasi Pansel atau perlu dikaji lagi. Yang jelas mutasi atau rolling segera dilakukan,” ujarnya.

Menurut orang nomor satu di Pemkot Kupang itu, rolling jabatan eselon II rencananya akan digelar pada akhir November 2018, sesuai dengan rencana awal.

“Setelah dari Wakil Wali Kota, saya akan lihat. Saya dan pak wakil akan berdiskusi tentang roling, apakah para pejabat sudah sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya atau tidak,” jelasnya.

Jefri mengaku, rolling jabatan merupaka suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk menempatkan pejabat sesuai dengan posisinya, dan orang yang tepat untuk mengelola suatu instansi yang dipimpinnya.

“Tentunya kita mau pejabat yang memimpin di OPD adalah pejabat yang mampu bekerja secara baik, jujur dan mampu memimpin semua stafnya. Jika pemimpinnya inovatif dan kreatif serta jujur dan bertanggung jawab, maka OPD tersebut akan berjalan dengan baik, dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada maksyarakat,” ujarnya.

Pejabat yang ada sekarang kata Jefri, bukan belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tetapi penataan kembali sebuah birokrasi pemerintahan sangat penting, untuk mendukung semua program kerja pemerintah.

“Jika ingin program kerja dan pelayanan berjalan baik, maka perlu ditempatkan orang-orang yang tepat dan mampu menjalankan semua program. Karena itu, penataan birokrasi menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemerintah,” kata Wali Kota.

Terpisah, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, dirinya baru saja menerima hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Pansel dan Assesor beberapa waktu lalu.

“Saya baru saja terima rekomendasi Pansel dari Wali Kota, dan saya perlu pelajari dulu, apa saja yang direkomendasikan dan apa saja yang perlu dikaji. Jadi saya masih butuh waktu,” ujar Wawali.

Hermanus menjelaskan, pelaksanaan mutasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, karena dalam masa menjelang sidang pembahasan anggaran murni 2019.

“Karena jika kita lakukan mutasi sekarang, maka akan mengganggu dan mengacaukan segala proses persidangan,” ungkapnya.

Pasalnya, sidang pembahasan anggaran murni 2019 akan dimulai di minggu kedua atau ketiga bulan November ini, dan harus selesai pada 30 November.

“Kita sementara mempersiapkan untuk sidang pembahasan anggaran murni 2019, dan harus diketuk pada 30 November. Jadi jika kita lakukan mutasi maka akan mengacaukan semua tatanan yang ada. Sehingga saya usulkan ke Wali Kota agar mutasi dilakukan setelah sidang anggaran murni,” terangnya.

Menurutnya, mutasi akan tepat jika dilaksanakan setelah sidang pembahasan APBD murni 2019, agar memasuki tahun anggaran yang baru pejabat yang ada juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kita harus memperhitungkan semuanya dengan baik, terkait pejabat dan pelaksanaan kerjanya nanti. Jadi mutasi atau rolling jabatan eselon II akan dilaksanakan sesusai sidang APBD murni 2019, dan selanjutnya akan memasuki lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang ada sekarang,” terangnya.

Untuk jabatan yang kosong, kata Wawali, akan dibentuk Pansel lagi, untuk melakukan uji kompetensi dan lelang jabatan. Proses ini akan dilakukan setelah rolling jabatan eselon II yang ada sekarang.

“Prinsipnya, kita lakukan semuanya harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang muncul di kemudian hari karena menyalahi aturan yang ada,” kata Hermanus.

Dia mengaku, setelah sidang anggaran murni, barulah pemerintah bisa fokus di mutasi, Pansel lelang jabatan lowong, termasuk untuk seleksi pejabat definitive Sekretaris Daerah.

Pasalnya, Penjabat Sekda, masa jabatannya hanya sampai 17 Desember, sehingga harus segera melakukan seleksi agar tahun 2019 mendatang, sudah ada pejabat Sekda definitive.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Kupang Thomas Jansen Ga, mengatakan, hasil Pansel itu merupakan kepentingan internal Wali Kota, untuk menentukan pejabat pada saat pelaksanaan rolling eselon II nantinya.

“Dari hasil itu, ada rekomendasi-rekomendasi Pansel yang bisa digunakan untuk kepentingan mutasi, pejabat mana yang cocok ditempatkan di OPD tertentu, agar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-maisng pejabat,” ungkapnya.

Rekomendasi Pansel kata Thomas, merupakan rekomendasi yang berupa masukan, bisa digunakan seutuhnya dan bisa juga tidak.

Dan keputusan seutuhnya ada di kepala daerah untuk menentukan pejabat mana yang sesuai dan cocok untuk menempati suatu jabatan.

“Jadi yang diberikan Pansel hanya bersifat rekomendasi saja, keputusan seutuhnya ada di Wali Kota, mau digunakan atau tidak,” pungkas Thomas. (R1)

POLKAM

2.734 Pemilih di Sumba Timur Dikeluarkan dari DPTHP

Published

on

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Sebanyak 2.734 pemilih di Kabupaten Sumba Timur dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 (DPTHP2) karena pelaksanaan penetapannya tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 1351.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe sampaikan ini dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018).

Maryanti menyatakan hal itu setelah mendengar penjelasan dari Komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur yang menyampaikan bahwa penetapan DPTHP2 itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat yang menjamin untuk segera memberikan e-KTP kepada para pemilih dimaksud.

Menurut Maryanti, hal tersebut sebenarnya belum pasti, namun pihak KPU Sumba Timur telah mengambil sikap dan keputusan untuk memasukkannya ke dalam DPT. Karena itu, KPU Sumba Timur harus mengeluarkan 2.734 pemilih tersebut dari DPTHP2.

“Karena kalau tetap diakomodir maka hal itu melanggar perintah dari KPU. Jadi kita bukan ikut rekomendasi dari pihak lain, karena lembaga ini menganut hirarki,” ujar Maryanti.

Dia menegaskan, apabila para pemilih telah melakukan perekaman e-KTP maka hal itu dimungkinkan untuk diakomodir, namun jika sama sekali belum melakukan perekaman dan hanya sekadar dijanjikan oleh Disdukcapil, tentu para pemilih tidak dapat diakomodir ke dalam DPTHP2.

“Jadi kalau belum ada perekaman dan baru dijanjikan saja maka kita jangan sekali kali berani mengakomodir. Karena itu kita juga harus berani mengakui hal ini, dan juga siap untuk mengubah. Artinya, ada pekerjaan rumah bagi KPU Sumba Timur untuk mengeluarkan by name 2.734 pemilih dari DPTHP2,” tegasnya.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, sependapat dengan KPU NTT agar sebanyak 2.734 pemilih tidak dimasukkan ke dalam kategori DPTHP2, dengan catatan nama-nama pemilih yang dikeluarkan tersebut tetap diinput agar tidak mempengaruhi pemilih-pemilih lainnya.

“Catatannya adalah agar dipastikan ketersebaran dari 2.734 ini, karena ini tidak hanya di satu lokasi saja, tetapi tersebar di sekian TPS, sekian desa dan kecamatan. Kita tidak hanya mengejar angka tetapi substansi dari nama-nama yang sebanyak 2.734 ini,” tandasnya.

Pleno tersebut berhasil menyelesaikan DPTHP2 untuk 12 dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT, sedangkan sisanya ditunda. Pleno diskors dan akan dilanjutkan pada Kamis (15/11/2018). (R2)

Continue Reading

SOSBUD

Forum Pencagahan HIV/AIDS Kota Kupang Kritik Rencana Penutupan Lokalisasi

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Rencana penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) oleh Pemerintah Kota Kupang banyak menuai kritikan oleh berbagai pihak. Sebab kebijakan ini dinilai tidak berdasarkan kajian yang jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Salah satu kekhawatiran yang muncul sebagai dampak dari penutupan lokalisasi adalah pekerja seks yang selama ini berkerja pada satu lokasi kemudian tersebar untuk tetap melakukan aktivitas ini.

“Hal ini kemudian akan mempersulit pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penyebaran HIV/AIDS,” kata Koordinator Forum Pencagahan HIV/AIDS Kota Kupang, Inosentus Natio dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini di Kupang, Rabu (14/11/2018).

Menurut Natio, kebijakan ini dinilai telah mengabaikan hak ekonomi dan sosial pekerja seks yang kemudian akan menimbulkan masalah baru karena ada sekian banyak anak yang putus pendidikannya sebab biaya pendidikan anak-anak itu didapatkan dengan bekerja sebagai pekerja seks. Hal ini bukan sebagai pembenaran khusus untuk pekerja seks namun inilah realitas yang terjadi di Karang Dempel.

“Akibat tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan kerja, lapangan pekerjaan yang sangat sulit dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam mengharuskan mereka mengambil pilihan terburuk dalam hidupnya yaitu menjadi pekerja seks,” katanya.

Dia menyebutkan, salah satu alasan penutupan KD adalah untuk mengatasi masalah penyebaran HIV AIDS. Berdasarkan data KPA Provinsi NTT dan catatan OPSI NTT, Jumlah ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) di Kota Kupang sebanyak 1.353 orang. Dari jumlah tersebut Wiraswasta menyumbang sebesar 20%, diikuti IRT sebesar 13%, pekerja seks sebesar 10% dan PNS sebesar 8%. Dari 10% pekerja sex ODHA, Karang dempel menyumbang 12 orang dari 126 pekerja seksnya.

“Dari data ini kita dapat melihat bahwa potensi penyebaran HIV AIDS lebih besar berada diluar KD karena KD hanya menyumbang 12 orang dan diluar Karang Dempel yaitu Swasta, IRT, PS, PNS, TNI POLRI dan lain sebagainya menyumbang 1.353 orang. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan menutup KD maka masalah penyebaran HIV AIDS dapat diselesaikan,” ujarnya.

Natio menjelaskan, penanganan HIV AIDS di KD sudah dilakukan oleh KPA (Komisi Penagulangan HIV AIDS) Kota Kupang sampai dengan saat ini. Tiga target besar KPA Kota Kupang adalah Zero New Infection (tidak ada lagi virus HIV baru), Zero related AIDS (tidak ada lagi yang meninggal karena AIDS) dan Zero stigma dan diskriminasi (tidak ada lagi stigma dan diskriminasi).

Bentuk kongkrit dari tiga program besar ini adalah dengan membagikan kondom, melakukan penyuluhan, monitoring dan lain sebagainya. Dengan adanya KD telah memudahkan pemerintah untuk mengintervensi program kesehatan khususnya penangulangan HIV AIDS. Sasaran programnya akan jelas dan pasti.

“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Atma Jaya bahwa penutupan lokalisasi tidak mengurangi praktik prostitusi dan pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi jumlah pekerja seks dan sebarannya sebab praktik ini terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain,” jelasnya. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Wagub NTT Minta KY Lakukan Edukasi dan Advokasi Hukum

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) RI Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tugasnya selain menerima laporan dan pemantauan sidang pengadilan, juga diharapkan dapat melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terkait penegakan hukum di daerah itu.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi sampaikan ini dalam sambutannya pada acara Public Expose Peresmian Kantor Baru Penghubung KY RI Wilayah NTT di halaman Kantor Penghubung KY NTT, Jl. Thamrin Oepoi, Kupang,Rabu (14/11/2018).

Wagub Nae Soi menaruh harapan besar terhadap keberadaan Kantor Penghubung KY Wilayah NTT. Sebagai miniatur KY, kantor penghubung hendaknya dapat melaksanakan tugasnya untuk menjaga pelaksanaan hukum yang bermartabat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi mengapresiasi dan menaruh harapan besar terhadap kehadiran kantor ini. Kiranya dapat menjalankan fungsi utama KY yakni check and balance secara bertanggung jawab di wilayah NTT. Masyarakat luas juga diharapkan semakin mendapatkan informasi tentang keberadaan KY,” ungkapnya.

Menurut Nae Soi, keberadaan penghubung KY di daerah sangat strategis. Terutama untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait persoalan hukum, serta dapat menjawabi rasa keadilan masyarakat NTT.

“Saya berharap kehadiran kantor baru penghubung ini dapat bermanfaat secara optimal. Khususnya dalam mengangkat kehormatan dan wibawa hukum di NTT,” kata Nae Soi.

Sementara itu, Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus memberikan penghargaan yang besar terhadap Pemerintah Provinsi NTT yang telah memberikan hak pinjam pakai gedung untuk kantor penghubung KY NTT.

“Waktu awal saya lihat gedung ini, keadaanya masih memprihatinkan. Tapi kemudian dipoles  sehingga tampak megah begini. Terima kasih pak wagub dan pemerintah provinsi. Dibandingkan daerah lain, bangunan gedung penghubung KY NTT relatif cukup besar dan lengkap,” ujar Jaja.

Jaja menjelaskan, pembentukan kantor penghubung daerah didasarkan pada banyaknya laporan dan mewakili wilayah di Indonesia. NTT merupakakan salah satu representasi wilayah Indonesia Timur. Kehadiran kantor penghubung diharapkan dapat memberiman layanan publik yang memuaskan masyarakat pencari keadilan.

“Untuk wilayah Timur, yang paling banyak jumlah laporannya adalah Makasar. Kemudian disusul Kupang. Jumlahnya memang dibawah Makasar. Kehadirannya bertujuan untuk ciptakan proses peradilan yang independen dan akuntabel di NTT,” tandasnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Andreas Don Rade menyambut gembira kehadiran gedung baru kantor penghubung KY tersebut. Karena dapat membawa dampak positif bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

“Dengan adanya kantor baru ini, klarifikasi pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan di Kupang, tak perlu lagi tunggu dari Jakarta. Hal ini memudahkan pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya,” ujar Andreas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator KY NTT, Hendrikus Ara dalam laporannya menyatakan, keberadaan Kantor Penghubung Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY. Sejak tahun 2013, sudah ada 12 penghubung pada seluruh provinsi di Indonesia.

“NTT dipandang perlu untuk dibentuk kantor penghubung karena probeblematika hukum dan peradilannya,” kata Hendrik. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor