Connect with us

UTAMA

Wali Kota Serahkan Hasil Uji Kompetensi Eselon II Ke Wawali

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Assesor eselon II, telah diserahkan ke Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Rabu (7/11).

Wali Kota menjelaskan, hasil uji kompetensi diserahkan ke Wawali untuk diteliti dan dikaji, agar nantinya saat penempatan para pejabat eselon II sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

“Saya tadi sudah serahkan hasilnya ke pak Wakil Wali Kota, untuk dikaji lagi, apakah kita gunakan semua rekomendasi Pansel atau perlu dikaji lagi. Yang jelas mutasi atau rolling segera dilakukan,” ujarnya.

Menurut orang nomor satu di Pemkot Kupang itu, rolling jabatan eselon II rencananya akan digelar pada akhir November 2018, sesuai dengan rencana awal.

“Setelah dari Wakil Wali Kota, saya akan lihat. Saya dan pak wakil akan berdiskusi tentang roling, apakah para pejabat sudah sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya atau tidak,” jelasnya.

Jefri mengaku, rolling jabatan merupaka suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk menempatkan pejabat sesuai dengan posisinya, dan orang yang tepat untuk mengelola suatu instansi yang dipimpinnya.

“Tentunya kita mau pejabat yang memimpin di OPD adalah pejabat yang mampu bekerja secara baik, jujur dan mampu memimpin semua stafnya. Jika pemimpinnya inovatif dan kreatif serta jujur dan bertanggung jawab, maka OPD tersebut akan berjalan dengan baik, dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada maksyarakat,” ujarnya.

Pejabat yang ada sekarang kata Jefri, bukan belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tetapi penataan kembali sebuah birokrasi pemerintahan sangat penting, untuk mendukung semua program kerja pemerintah.

“Jika ingin program kerja dan pelayanan berjalan baik, maka perlu ditempatkan orang-orang yang tepat dan mampu menjalankan semua program. Karena itu, penataan birokrasi menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemerintah,” kata Wali Kota.

Terpisah, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, dirinya baru saja menerima hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Pansel dan Assesor beberapa waktu lalu.

“Saya baru saja terima rekomendasi Pansel dari Wali Kota, dan saya perlu pelajari dulu, apa saja yang direkomendasikan dan apa saja yang perlu dikaji. Jadi saya masih butuh waktu,” ujar Wawali.

Hermanus menjelaskan, pelaksanaan mutasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, karena dalam masa menjelang sidang pembahasan anggaran murni 2019.

“Karena jika kita lakukan mutasi sekarang, maka akan mengganggu dan mengacaukan segala proses persidangan,” ungkapnya.

Pasalnya, sidang pembahasan anggaran murni 2019 akan dimulai di minggu kedua atau ketiga bulan November ini, dan harus selesai pada 30 November.

“Kita sementara mempersiapkan untuk sidang pembahasan anggaran murni 2019, dan harus diketuk pada 30 November. Jadi jika kita lakukan mutasi maka akan mengacaukan semua tatanan yang ada. Sehingga saya usulkan ke Wali Kota agar mutasi dilakukan setelah sidang anggaran murni,” terangnya.

Menurutnya, mutasi akan tepat jika dilaksanakan setelah sidang pembahasan APBD murni 2019, agar memasuki tahun anggaran yang baru pejabat yang ada juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kita harus memperhitungkan semuanya dengan baik, terkait pejabat dan pelaksanaan kerjanya nanti. Jadi mutasi atau rolling jabatan eselon II akan dilaksanakan sesusai sidang APBD murni 2019, dan selanjutnya akan memasuki lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang ada sekarang,” terangnya.

Untuk jabatan yang kosong, kata Wawali, akan dibentuk Pansel lagi, untuk melakukan uji kompetensi dan lelang jabatan. Proses ini akan dilakukan setelah rolling jabatan eselon II yang ada sekarang.

“Prinsipnya, kita lakukan semuanya harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang muncul di kemudian hari karena menyalahi aturan yang ada,” kata Hermanus.

Dia mengaku, setelah sidang anggaran murni, barulah pemerintah bisa fokus di mutasi, Pansel lelang jabatan lowong, termasuk untuk seleksi pejabat definitive Sekretaris Daerah.

Pasalnya, Penjabat Sekda, masa jabatannya hanya sampai 17 Desember, sehingga harus segera melakukan seleksi agar tahun 2019 mendatang, sudah ada pejabat Sekda definitive.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Kupang Thomas Jansen Ga, mengatakan, hasil Pansel itu merupakan kepentingan internal Wali Kota, untuk menentukan pejabat pada saat pelaksanaan rolling eselon II nantinya.

“Dari hasil itu, ada rekomendasi-rekomendasi Pansel yang bisa digunakan untuk kepentingan mutasi, pejabat mana yang cocok ditempatkan di OPD tertentu, agar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-maisng pejabat,” ungkapnya.

Rekomendasi Pansel kata Thomas, merupakan rekomendasi yang berupa masukan, bisa digunakan seutuhnya dan bisa juga tidak.

Dan keputusan seutuhnya ada di kepala daerah untuk menentukan pejabat mana yang sesuai dan cocok untuk menempati suatu jabatan.

“Jadi yang diberikan Pansel hanya bersifat rekomendasi saja, keputusan seutuhnya ada di Wali Kota, mau digunakan atau tidak,” pungkas Thomas. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor