Connect with us

UTAMA

Penutupan KD tidak Boleh Ciptakan Persoalan Baru

Published

on

Ilustrasi lokalisasi prostitusi (NET)

Kupang, penatimor.com – Rencana penutupan lokasi pelacuran Karang Dempel (KD) di Kecamatan Alak, Kota Kupang, dinilai memang harus dilakukan, karena tidak ada aturan yang memperbolehkan aktivitas pelacuran untuk umum.

Namun dalam proses penutupan tersebut, pemerintah terlebih dahulu harus berdiskusi, sosialisasi, dan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi dampak negatif yang terjadi pasca penutupan.

“Negara sudah tentu melarang, karena tidak ada aturan yang memperbolehkan aktivitas pelacuran di Indonesia, begitu pun agama. Namun karena hal tersebut sudah berjalan, maka penutupan tidak boleh serta merta dilakukan begitu saja, sebab di situ ada kehidupan, yakni ada aktivitas orang menghidupi diri sendiri, keluarga dan orang lain,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli.

Legislatif PDIP asal Dapil Kelapa Lima ini, mengungkapkan, untuk menutup KD, harus ada diskusi dari pemerintah yang diikuti dengan solusi yang disiapkan bagi para Wanita Pekerja Seks (WPS).

Sehingga, dampak dari penutupan KD nantinya tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lain.

“Diskusi, sosialisasi, dan penyiapan solusi itu penting. Tidak boleh menyelesaikan sebuah persoalan dengan menimbulkan persoalan yang baru,” katanya.

Menurut Adrianus, jika selama ini para pekerja seks telah menghidupkan diri sendiri dengan pekerjaan melacur, maka ketika ditutup sudah tentu mereka tidak lagi memiliki sumber penghasilan untuk hidup.

Untuk itu harus ada solusi yang disiapkan Wali Kota, yakni minimal membekali mereka dengan keterampilan yang bisa digunakan untuk menghidupi diri.

Pemerintah harus mempersiapkan para pekerja seks sesuai keahlian masing-masing, kemudian diberi bantuan modal yang sesuai dengan keahlian tersebut. Tujuannya agar mereka bisa beralih dari pekerjaan melacur ke pekerjaan lain yang baru yang lebih baik.

Terkait rencana pemulangan WPS pasca penutupan KD, Adrianus menilai Wali Kota harus memperhatikan proses dan mekanisme pemulangan secara baik.

Jika seorang WPS sudah tercatat sebagai warga Kota Kupang, memiliki administrasi dasar kependudukan seperti KTP-e Kota Kupang, maka tidak semudah yang dibayangkan Wali Kota untuk memulangkan mereka ke daerah asal suku mereka.

“Aturan administrasi kependudukan jelas mengatur tentang hak dari seorang penduduk atau warga negara. Jika dipindahkan maka harus didukung dengan surat permohonan pindah dari yang bersangkutan. Jika WPS tersebut tidak mau pulang ke daerah suku asalnya, maka Wali Kota tidak bisa memaksa dia untuk pindah. Sebab dia juga warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk hidup di mana saja selagi masih di dalam wilayah negara Republik Indonesia,” jelas Adrianus.

Dia melanjutkan, jika seorang warga negara Indonesia, siapa pun dia, ketika sudah mengambil keputusan untuk hidup dan menjadi warga Kota Kupang dan didukung dengan kepemilikan administrasi dasar berupa KTP-e, maka orang tersebut telah sah menjadi warga Kota Kupang, dan siapa saja tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh apalagi memaksanya untuk pindah.

WPS yang diperkirakan dapat dipulangkan ke daerah asal pasca penutupan KD, kemungkinan adalah WPS yang merupakan warga lokal NTT namun bukan warga Kota Kupang.

WPS tersebut bisa saja memiliki administrasi dasar berupa KTP-e kabupaten lain, namun datang ke Kota Kupang untuk bekerja.

Untuk itu Adrianus Talli menilai, rencana penutupan KD pada tanggal 1 Januari 2019 oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore sebaiknya ditunda, agar pemerintah bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme pemulangan serta jaminan kehidupan yang lebih baik bagi WPS usai KD ditutup.

“Penutupan KD sebaiknya ditunda saja selama satu atau dua tahun, sebab Pemerintah Pusat tidak mengetahui secara pasti kondisi di Kota Kupang, dan Wali Kota juga tidak bisa mengikuti begitu saja tanpa diskusi-diskusi mendalam terkait persiapan terhadap dampak serta solusi yang harus diberikan kepada WPS pasca KD ditutup. Harus ada keterampilan kerja yang diberikan bagi WPS, agar ketika berhenti sebagai PS maka sudah bisa mandiri dengan pekerjaan yang lebih menjanjikan untuk menghidupi diri, keluarga dan orang lain yang menjadi tanggungan,” tutupnya. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor