Connect with us

UTAMA

Penutupan KD tidak Boleh Ciptakan Persoalan Baru

Published

on

Ilustrasi lokalisasi prostitusi (NET)

Kupang, penatimor.com – Rencana penutupan lokasi pelacuran Karang Dempel (KD) di Kecamatan Alak, Kota Kupang, dinilai memang harus dilakukan, karena tidak ada aturan yang memperbolehkan aktivitas pelacuran untuk umum.

Namun dalam proses penutupan tersebut, pemerintah terlebih dahulu harus berdiskusi, sosialisasi, dan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi dampak negatif yang terjadi pasca penutupan.

“Negara sudah tentu melarang, karena tidak ada aturan yang memperbolehkan aktivitas pelacuran di Indonesia, begitu pun agama. Namun karena hal tersebut sudah berjalan, maka penutupan tidak boleh serta merta dilakukan begitu saja, sebab di situ ada kehidupan, yakni ada aktivitas orang menghidupi diri sendiri, keluarga dan orang lain,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli.

Legislatif PDIP asal Dapil Kelapa Lima ini, mengungkapkan, untuk menutup KD, harus ada diskusi dari pemerintah yang diikuti dengan solusi yang disiapkan bagi para Wanita Pekerja Seks (WPS).

Sehingga, dampak dari penutupan KD nantinya tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lain.

“Diskusi, sosialisasi, dan penyiapan solusi itu penting. Tidak boleh menyelesaikan sebuah persoalan dengan menimbulkan persoalan yang baru,” katanya.

Menurut Adrianus, jika selama ini para pekerja seks telah menghidupkan diri sendiri dengan pekerjaan melacur, maka ketika ditutup sudah tentu mereka tidak lagi memiliki sumber penghasilan untuk hidup.

Untuk itu harus ada solusi yang disiapkan Wali Kota, yakni minimal membekali mereka dengan keterampilan yang bisa digunakan untuk menghidupi diri.

Pemerintah harus mempersiapkan para pekerja seks sesuai keahlian masing-masing, kemudian diberi bantuan modal yang sesuai dengan keahlian tersebut. Tujuannya agar mereka bisa beralih dari pekerjaan melacur ke pekerjaan lain yang baru yang lebih baik.

Terkait rencana pemulangan WPS pasca penutupan KD, Adrianus menilai Wali Kota harus memperhatikan proses dan mekanisme pemulangan secara baik.

Jika seorang WPS sudah tercatat sebagai warga Kota Kupang, memiliki administrasi dasar kependudukan seperti KTP-e Kota Kupang, maka tidak semudah yang dibayangkan Wali Kota untuk memulangkan mereka ke daerah asal suku mereka.

“Aturan administrasi kependudukan jelas mengatur tentang hak dari seorang penduduk atau warga negara. Jika dipindahkan maka harus didukung dengan surat permohonan pindah dari yang bersangkutan. Jika WPS tersebut tidak mau pulang ke daerah suku asalnya, maka Wali Kota tidak bisa memaksa dia untuk pindah. Sebab dia juga warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk hidup di mana saja selagi masih di dalam wilayah negara Republik Indonesia,” jelas Adrianus.

Dia melanjutkan, jika seorang warga negara Indonesia, siapa pun dia, ketika sudah mengambil keputusan untuk hidup dan menjadi warga Kota Kupang dan didukung dengan kepemilikan administrasi dasar berupa KTP-e, maka orang tersebut telah sah menjadi warga Kota Kupang, dan siapa saja tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh apalagi memaksanya untuk pindah.

WPS yang diperkirakan dapat dipulangkan ke daerah asal pasca penutupan KD, kemungkinan adalah WPS yang merupakan warga lokal NTT namun bukan warga Kota Kupang.

WPS tersebut bisa saja memiliki administrasi dasar berupa KTP-e kabupaten lain, namun datang ke Kota Kupang untuk bekerja.

Untuk itu Adrianus Talli menilai, rencana penutupan KD pada tanggal 1 Januari 2019 oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore sebaiknya ditunda, agar pemerintah bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme pemulangan serta jaminan kehidupan yang lebih baik bagi WPS usai KD ditutup.

“Penutupan KD sebaiknya ditunda saja selama satu atau dua tahun, sebab Pemerintah Pusat tidak mengetahui secara pasti kondisi di Kota Kupang, dan Wali Kota juga tidak bisa mengikuti begitu saja tanpa diskusi-diskusi mendalam terkait persiapan terhadap dampak serta solusi yang harus diberikan kepada WPS pasca KD ditutup. Harus ada keterampilan kerja yang diberikan bagi WPS, agar ketika berhenti sebagai PS maka sudah bisa mandiri dengan pekerjaan yang lebih menjanjikan untuk menghidupi diri, keluarga dan orang lain yang menjadi tanggungan,” tutupnya. (R1)

POLKAM

2.734 Pemilih di Sumba Timur Dikeluarkan dari DPTHP

Published

on

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Sebanyak 2.734 pemilih di Kabupaten Sumba Timur dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 (DPTHP2) karena pelaksanaan penetapannya tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 1351.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe sampaikan ini dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018).

Maryanti menyatakan hal itu setelah mendengar penjelasan dari Komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur yang menyampaikan bahwa penetapan DPTHP2 itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat yang menjamin untuk segera memberikan e-KTP kepada para pemilih dimaksud.

Menurut Maryanti, hal tersebut sebenarnya belum pasti, namun pihak KPU Sumba Timur telah mengambil sikap dan keputusan untuk memasukkannya ke dalam DPT. Karena itu, KPU Sumba Timur harus mengeluarkan 2.734 pemilih tersebut dari DPTHP2.

“Karena kalau tetap diakomodir maka hal itu melanggar perintah dari KPU. Jadi kita bukan ikut rekomendasi dari pihak lain, karena lembaga ini menganut hirarki,” ujar Maryanti.

Dia menegaskan, apabila para pemilih telah melakukan perekaman e-KTP maka hal itu dimungkinkan untuk diakomodir, namun jika sama sekali belum melakukan perekaman dan hanya sekadar dijanjikan oleh Disdukcapil, tentu para pemilih tidak dapat diakomodir ke dalam DPTHP2.

“Jadi kalau belum ada perekaman dan baru dijanjikan saja maka kita jangan sekali kali berani mengakomodir. Karena itu kita juga harus berani mengakui hal ini, dan juga siap untuk mengubah. Artinya, ada pekerjaan rumah bagi KPU Sumba Timur untuk mengeluarkan by name 2.734 pemilih dari DPTHP2,” tegasnya.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, sependapat dengan KPU NTT agar sebanyak 2.734 pemilih tidak dimasukkan ke dalam kategori DPTHP2, dengan catatan nama-nama pemilih yang dikeluarkan tersebut tetap diinput agar tidak mempengaruhi pemilih-pemilih lainnya.

“Catatannya adalah agar dipastikan ketersebaran dari 2.734 ini, karena ini tidak hanya di satu lokasi saja, tetapi tersebar di sekian TPS, sekian desa dan kecamatan. Kita tidak hanya mengejar angka tetapi substansi dari nama-nama yang sebanyak 2.734 ini,” tandasnya.

Pleno tersebut berhasil menyelesaikan DPTHP2 untuk 12 dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT, sedangkan sisanya ditunda. Pleno diskors dan akan dilanjutkan pada Kamis (15/11/2018). (R2)

Continue Reading

SOSBUD

Forum Pencagahan HIV/AIDS Kota Kupang Kritik Rencana Penutupan Lokalisasi

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Rencana penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) oleh Pemerintah Kota Kupang banyak menuai kritikan oleh berbagai pihak. Sebab kebijakan ini dinilai tidak berdasarkan kajian yang jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Salah satu kekhawatiran yang muncul sebagai dampak dari penutupan lokalisasi adalah pekerja seks yang selama ini berkerja pada satu lokasi kemudian tersebar untuk tetap melakukan aktivitas ini.

“Hal ini kemudian akan mempersulit pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penyebaran HIV/AIDS,” kata Koordinator Forum Pencagahan HIV/AIDS Kota Kupang, Inosentus Natio dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini di Kupang, Rabu (14/11/2018).

Menurut Natio, kebijakan ini dinilai telah mengabaikan hak ekonomi dan sosial pekerja seks yang kemudian akan menimbulkan masalah baru karena ada sekian banyak anak yang putus pendidikannya sebab biaya pendidikan anak-anak itu didapatkan dengan bekerja sebagai pekerja seks. Hal ini bukan sebagai pembenaran khusus untuk pekerja seks namun inilah realitas yang terjadi di Karang Dempel.

“Akibat tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan kerja, lapangan pekerjaan yang sangat sulit dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam mengharuskan mereka mengambil pilihan terburuk dalam hidupnya yaitu menjadi pekerja seks,” katanya.

Dia menyebutkan, salah satu alasan penutupan KD adalah untuk mengatasi masalah penyebaran HIV AIDS. Berdasarkan data KPA Provinsi NTT dan catatan OPSI NTT, Jumlah ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) di Kota Kupang sebanyak 1.353 orang. Dari jumlah tersebut Wiraswasta menyumbang sebesar 20%, diikuti IRT sebesar 13%, pekerja seks sebesar 10% dan PNS sebesar 8%. Dari 10% pekerja sex ODHA, Karang dempel menyumbang 12 orang dari 126 pekerja seksnya.

“Dari data ini kita dapat melihat bahwa potensi penyebaran HIV AIDS lebih besar berada diluar KD karena KD hanya menyumbang 12 orang dan diluar Karang Dempel yaitu Swasta, IRT, PS, PNS, TNI POLRI dan lain sebagainya menyumbang 1.353 orang. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan menutup KD maka masalah penyebaran HIV AIDS dapat diselesaikan,” ujarnya.

Natio menjelaskan, penanganan HIV AIDS di KD sudah dilakukan oleh KPA (Komisi Penagulangan HIV AIDS) Kota Kupang sampai dengan saat ini. Tiga target besar KPA Kota Kupang adalah Zero New Infection (tidak ada lagi virus HIV baru), Zero related AIDS (tidak ada lagi yang meninggal karena AIDS) dan Zero stigma dan diskriminasi (tidak ada lagi stigma dan diskriminasi).

Bentuk kongkrit dari tiga program besar ini adalah dengan membagikan kondom, melakukan penyuluhan, monitoring dan lain sebagainya. Dengan adanya KD telah memudahkan pemerintah untuk mengintervensi program kesehatan khususnya penangulangan HIV AIDS. Sasaran programnya akan jelas dan pasti.

“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Atma Jaya bahwa penutupan lokalisasi tidak mengurangi praktik prostitusi dan pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi jumlah pekerja seks dan sebarannya sebab praktik ini terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain,” jelasnya. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Wagub NTT Minta KY Lakukan Edukasi dan Advokasi Hukum

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) RI Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tugasnya selain menerima laporan dan pemantauan sidang pengadilan, juga diharapkan dapat melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terkait penegakan hukum di daerah itu.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi sampaikan ini dalam sambutannya pada acara Public Expose Peresmian Kantor Baru Penghubung KY RI Wilayah NTT di halaman Kantor Penghubung KY NTT, Jl. Thamrin Oepoi, Kupang,Rabu (14/11/2018).

Wagub Nae Soi menaruh harapan besar terhadap keberadaan Kantor Penghubung KY Wilayah NTT. Sebagai miniatur KY, kantor penghubung hendaknya dapat melaksanakan tugasnya untuk menjaga pelaksanaan hukum yang bermartabat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi mengapresiasi dan menaruh harapan besar terhadap kehadiran kantor ini. Kiranya dapat menjalankan fungsi utama KY yakni check and balance secara bertanggung jawab di wilayah NTT. Masyarakat luas juga diharapkan semakin mendapatkan informasi tentang keberadaan KY,” ungkapnya.

Menurut Nae Soi, keberadaan penghubung KY di daerah sangat strategis. Terutama untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait persoalan hukum, serta dapat menjawabi rasa keadilan masyarakat NTT.

“Saya berharap kehadiran kantor baru penghubung ini dapat bermanfaat secara optimal. Khususnya dalam mengangkat kehormatan dan wibawa hukum di NTT,” kata Nae Soi.

Sementara itu, Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus memberikan penghargaan yang besar terhadap Pemerintah Provinsi NTT yang telah memberikan hak pinjam pakai gedung untuk kantor penghubung KY NTT.

“Waktu awal saya lihat gedung ini, keadaanya masih memprihatinkan. Tapi kemudian dipoles  sehingga tampak megah begini. Terima kasih pak wagub dan pemerintah provinsi. Dibandingkan daerah lain, bangunan gedung penghubung KY NTT relatif cukup besar dan lengkap,” ujar Jaja.

Jaja menjelaskan, pembentukan kantor penghubung daerah didasarkan pada banyaknya laporan dan mewakili wilayah di Indonesia. NTT merupakakan salah satu representasi wilayah Indonesia Timur. Kehadiran kantor penghubung diharapkan dapat memberiman layanan publik yang memuaskan masyarakat pencari keadilan.

“Untuk wilayah Timur, yang paling banyak jumlah laporannya adalah Makasar. Kemudian disusul Kupang. Jumlahnya memang dibawah Makasar. Kehadirannya bertujuan untuk ciptakan proses peradilan yang independen dan akuntabel di NTT,” tandasnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Andreas Don Rade menyambut gembira kehadiran gedung baru kantor penghubung KY tersebut. Karena dapat membawa dampak positif bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

“Dengan adanya kantor baru ini, klarifikasi pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan di Kupang, tak perlu lagi tunggu dari Jakarta. Hal ini memudahkan pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya,” ujar Andreas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator KY NTT, Hendrikus Ara dalam laporannya menyatakan, keberadaan Kantor Penghubung Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY. Sejak tahun 2013, sudah ada 12 penghubung pada seluruh provinsi di Indonesia.

“NTT dipandang perlu untuk dibentuk kantor penghubung karena probeblematika hukum dan peradilannya,” kata Hendrik. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor