Connect with us

POLKAM

Jokowi- Amin Diyakini Bisa Netralkan Bangsa

Published

on

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Jhony G. Plate ketika melantik pengurus TKD NTT Jokowi- Amin di Kupang, Kamis (7/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Calon Presiden, Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Ma’aruf Amin menjadi wakilnya merupakan pilihan tepat karena diyakini bisa menetralkan bangsa, disaat ada yang mau mencobai Pancasila.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi NTT Jokowi-Amin, Melchias Marcus Mekeng sampaikan pada acara pelantikan dan rapat kerja daerah (Rakerda) TKD NTT Jokowi- Amin di Kupang, Kamis (7/11).

Mekeng yakin, Jokowi- Amin bisa memimpin bangsa dan mensejahterakan bangsa ini. Karena itu dukungan terhadap Jokowi- Amin harus diberikan pada saat pemilu presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Kali ini kita beri dukungan, dan setelah terpilih kita minta perhatian. Tidak perlu malu- malu karena lumrah dalam politik,” kata Mekeng.

Ketua Komisi XI DPR RI ini optimis jika pasangan Jokowi- Amin akan menang besar di NTT dengan perolehan suara 85 persen. Karena masyarakat NTT sudah sangat dekat dan mengenal Jokowi. Apalagi beliau juga sudah memberi banyak hal di aspek pembangunan infrastruktur di provinsi berbasis kepulauan ini.

“Baru empat tahun memimpin, sudah ada tiga bendungan berskala besar yang dibangun di NTT dari tujuh unit yang direncanakan. Bahkan sejumlah jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan laut juga sudah dilakukan,” tandas politisi Golkar ini.

Ketua Dewan Penasihat TKD NTT Jokowi- Amin, Frans Lebu Raya menyatakan, sejak Jokowi menetapkan Amin sebagai pasangan, dirinya langsung menyikapi dengan menggelar rapat. Dirinya juga sudah berkeliling hampir seluruh wilayah NTT dan semua orang bicara tentang Jokowi. Walau demikian, tidak boleh lengah tapi harus terus kerja.

“Mari kita bergandeng tangan untuk memenangkan Jokowi- Amin pada Pilres 2019 mendatang,” ajak Lebu Raya.

Mantan Gubernur NTT dua periode ini menyatakan, memperjuangkan Jokowi- Amin bukan saja menjadi presiden dan wakil presiden, tapi demi kepentingan bangsa dan negara. Karena diyakini Jokowi tetap menjamin tegaknya NKRI, kokohnya Pancasila dalam bingkai kebhinekaan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Jhony G. Plate ketika melantik pengurus TKD NTT Jokowi- Amin mengungkapkan, upaya menyatakan ide, gagasan, dan seluruh aksi nyata dari nawacita Jokowi sudah dilakukan di seluruh pelosok negeri ini, terutama di NTT. Hal itu akan memberi daya tarik warga yang tentunya telah menikmati hasil pembangunan karya tangan Jokowi.

“Hal parktis nyata yang sudah dibuat Jokowi yang kami paparkan kepada masyarakat. Rekam jejak Jokowi itulah yang terus kami ceriterakan ke setiap basis di tengah masyarakat,” tandas Plate. (R2)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Moeldoko: Ada Senjata Sniper untuk Aksi 22 Mei

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan jenis senjata api yang diselundupkan kelompok tertentu untuk mengacaukan aksi 22 Mei, ada yang diperuntukkan bagi penembak jitu atau Sniper.

Hal itu disampaikan Moeldoko ketika ditanya lebih jauh tentang motif penyelundupan senjata yang berhasil digagalkan intelijen negara, saat ditemui di Kantor KSP, Senin (20/5).

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. Ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu melanjutkan, berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir (alat pembidik), sehingga saat digunakan harus pakai teleskop.

“Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik, agar publik paham,” tegasnya.

Moeldoko menilai akan sangat mungkin terjadi adu domba pada aksi 22 Mei nanti dengan membenturkan aparat dan masyarakat. Targetnya menjadikan TNI dan Polri sebagai tertuduh.

Itulah kenapa saat rapat di Kantor Kemenkopolhukam lalu, disepakati bahwa TNI – Polri menghindarkan dari penggunaan senjata dengan peluru tajam. Selain itu, aparat dihindarkan berhadapan langsung dengan massa.

“Enggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap enggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan,” tutup Moeldoko. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk 22 Mei 2019

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkap keberhasilan pihak intelijen negara menggagalkan penyelundupan senjata api yang akan digunakan untuk mengacaukan situasi pada 22 Mei 2019.

Diketahui, pada tanggal itu akan ada momentum pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kabar adanya gerakan massa yang disebut-sebut sebagai people power untuk menolak hasil Pilpres 2019 karena dianggap banyak kecurangan.

“Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata, kita tangkap, ada senjata. Orangnya lagi diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi,” ucap Moeldoko di kantornya, Jakarta pada Senin (20/5).

Bentuk kekecauan itu menurut Moeldoko, bisa saja dengan melakukan penembakan kepada kerumunan massa, akhirnya seolah-olah itu dianggap tembakan dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Akibatnya kondisi itu menjadi pemicu sebuah kondisi kaos.

Ditegaskan Moeldoko, apa yang disampaikannya itu bukan untuk menakut-nakuti. Justru, dia ingin memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa memang ada indikasi akan terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Sudah sering kita dengar kepolisian telah menangkap teroris dan dia mengaku akan memanfaatkan situasi pengumpulan massa ini menjadi target,” lanjut mantan Panglima TNI ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat sebaiknya tidak perlu datang ke kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi rawan dan membahayakan pada 22 Mei nanti. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Prabowo Dinilai Ingkari Kontrak Politik

Published

on

Hasto Kristiyanto

Jakarta, penatimor.com – PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

“Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang,” kata Hasto, Rabu (16/5).

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

“Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

“Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta,” kata Hasto.

Lebih jauh kata Hasto, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah.

Hal ini menurut Hasto menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

“Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil,” kata Hasto. (R4)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!