Connect with us

UTAMA

Jelang Sidang APBD 2019, Pemkot Sinkronkan RKA dan KUA PPAS

Published

on

Thomas Jansen Gah

Kupang, penatimor.com –  Bulan November 2018 merupakan jadwal sidang pembahasan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Pemerintah Kota Kupang pun telah menyusun berbagai langkah dan proses untuk pelaksanaan pembahasan anggaran murni 2019.

Hal ini diungkapkan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Thomas Jansen Ga, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (7/11).

Thomas menjelaskan, saat ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sementara dalam proses penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dengan Bappeda Kota Kupang.

“Kami sementara dalam proses untuk sinkronkan antara RKA dari masing-masing OPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 yang telah selesai dibahas beberapa waktu lalu,” kata Thomas.

Dia menjelaskan, masing-masing OPD telah merancangkan berbagai program kegiatannya, menindaklanjutinya, dan harus disinkronkan dengan KUA PPAS yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD Kota Kupang.

“Jadi rencana kegiatan dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing OPD harus disinkronkan lagi dengan KUA PPAS yang telah disetujui dengan DPRD beberapa waktu lalu. Jangan sampai ada perbedaan. Harus ada penyesuaian dan sinkronisasi,” jelasnya.

Target Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Kupang, kata Thomas, setelah KUA PPAS dan RKA sudah sinkron, dan setelah didapat hasil keputusan Undang-Undang APBN, berapa DAK dan DAU yang didapat Pemerintah Kota Kupang, dari itulah baru dibagikan ke semua OPD sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang telah diprogramkan.

“Kita akan lebih fokus pada infrastruktur kota, kebersihan penataan ruang dan lingkungan hidup, drainase, lampu jalan dan lampu taman. Itu merupakan kebutuhan-kebutuhan publik yang harus dipenuhi,” kata Thomas.

Menurutnya, berkaitan dengan pelayanan publik, ada OPD-OPD yang berkaitan atau menangani masalah administrasi, fasilitas publik dan lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan ada yang prioritas dan lainnya, karena semua pelayanan itu merupakan kebutuhan masyarakat.

“Contohnya, kebutuhan publik untuk pelayanan administrasi, seperti pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat yang lain. Jadi semua OPD memiliki peran dan fungsinya masing-masing,” terangnya.

Thomas mengaku, untuk kesehatan, pendidikan dan layanan sosial juga menjadi perhatian. Pasalnya tiga pelayanan ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun dari segi SDM untuk memperbaiki sistem pelayanan.

“Prinsipnya semua pelayanan harus dibenahi. Dalam APBD 2019 ini juga, harus sesuai dengan visi misi kepala daerah, sehingga semua program yang telah direncanakan bisa dijalankan dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, masa sidang anggaran murni 2019 akan segera dimulai, yaitu pada minggu kedua atau ketiga November, dan harus bisa selesai pada 30 November.

“Kami berupaya agar semua proses sampai pada pembahasan dan pengetukan palu tidak terlambat. Semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” kata Wawali. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor