Connect with us

POLKAM

Dewan Ingatkan Pemerintah Maksimalkan Pelayanan e-KTP

Published

on

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho (kiri) (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta gubernur untuk mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota tentang pelayanan KTP elektronik (e-KTP) yang belum maksimal kepada masyarakat.

Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Umum DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (8/11/2018).

Ebu Tho menegaskan, semua hal ini sangat melekat dengan kepentingan untuk mengurus hak- haknya sebagai warga negara. Terutama berkaitan dengan penggunaan hak pilih pada pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 17 April 2019 mendatang.

“Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah mengingat Pemilu 2019 hanya tinggal lima bulan lagi,” tegasnya.

Sementara di satu sisi, kata Ebu Tho, persoalan DPT masih juga bermasalah, sehingga penetapan DPT hasil verifikasi belum juga dilakukan. Walaupun KPU sudah mengagendakan pada 15 November ini, DPT hasil verifikasi sudah dapat ditetapkan.

“Kami minta agar pemerintah perlu memastikan semua ketetapan dan kepastian DPT yang mempunyai hak pilih di NTT,” tegas Ebu Tho.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Jemris Fointuna mengatakan, hingga 31 Oktober 2018, sebanyak 651.000 yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih atau penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di NTT yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Jemris mengatakan, jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik itu berdasarkan data yang dihimpun posko daftar pemilih tetap (DPT) yang dibangun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se- NTT.

“Keterlambatan perekaman ini dikuatirkan akan berpengaruh pada penggunaan hak pilih pada Pemilu 2019,” katanya.

Dia menjelaskan, Pasal 348 UU Nomor 7 tahun 2017 ayat 1 (satu) secara tegas menyatakan, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) meliputi pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.

Selain itu, pemilik KTP elektronik yang terdaftar  pada daftar pemilih tambahan. Juga pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, serta penduduk yang telah memiliki hak pilih.

“Fakta menunjukkan, di beberapa kabupaten/kota di NTT, warga yang belum melakukan perekaman KPT elektronik masih cukup banyak,” ungkap Jemris.

Jemris menyebutkan sejumlah kabupaten yang penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman. Kabupaten Kupang masih terdapat lebih dari 109.000 penduduk, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) lebih dari 83.000 penduduk. Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) lebih dari 82.000 penduduk. Kota Kupang masih terhadap lebih dari 69.000 penduduk. Kabupaten Malaka, lebih dari 45.000 penduduk. Kabupaten Flores Timur lebih dari 40.000 penduduk. Sedangkan kabupaten lain, rata- rata yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, di bawah 30.000 penduduk.

“Kami berharap masyarakat segera melakukan perekaman KTP elektronik sehingga apabila tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik di TPS sesuai alamat domisili dalam KTP,” ajak Jemris. (R2)

POLKAM

2.734 Pemilih di Sumba Timur Dikeluarkan dari DPTHP

Published

on

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Sebanyak 2.734 pemilih di Kabupaten Sumba Timur dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 (DPTHP2) karena pelaksanaan penetapannya tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 1351.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe sampaikan ini dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018).

Maryanti menyatakan hal itu setelah mendengar penjelasan dari Komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur yang menyampaikan bahwa penetapan DPTHP2 itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat yang menjamin untuk segera memberikan e-KTP kepada para pemilih dimaksud.

Menurut Maryanti, hal tersebut sebenarnya belum pasti, namun pihak KPU Sumba Timur telah mengambil sikap dan keputusan untuk memasukkannya ke dalam DPT. Karena itu, KPU Sumba Timur harus mengeluarkan 2.734 pemilih tersebut dari DPTHP2.

“Karena kalau tetap diakomodir maka hal itu melanggar perintah dari KPU. Jadi kita bukan ikut rekomendasi dari pihak lain, karena lembaga ini menganut hirarki,” ujar Maryanti.

Dia menegaskan, apabila para pemilih telah melakukan perekaman e-KTP maka hal itu dimungkinkan untuk diakomodir, namun jika sama sekali belum melakukan perekaman dan hanya sekadar dijanjikan oleh Disdukcapil, tentu para pemilih tidak dapat diakomodir ke dalam DPTHP2.

“Jadi kalau belum ada perekaman dan baru dijanjikan saja maka kita jangan sekali kali berani mengakomodir. Karena itu kita juga harus berani mengakui hal ini, dan juga siap untuk mengubah. Artinya, ada pekerjaan rumah bagi KPU Sumba Timur untuk mengeluarkan by name 2.734 pemilih dari DPTHP2,” tegasnya.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, sependapat dengan KPU NTT agar sebanyak 2.734 pemilih tidak dimasukkan ke dalam kategori DPTHP2, dengan catatan nama-nama pemilih yang dikeluarkan tersebut tetap diinput agar tidak mempengaruhi pemilih-pemilih lainnya.

“Catatannya adalah agar dipastikan ketersebaran dari 2.734 ini, karena ini tidak hanya di satu lokasi saja, tetapi tersebar di sekian TPS, sekian desa dan kecamatan. Kita tidak hanya mengejar angka tetapi substansi dari nama-nama yang sebanyak 2.734 ini,” tandasnya.

Pleno tersebut berhasil menyelesaikan DPTHP2 untuk 12 dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT, sedangkan sisanya ditunda. Pleno diskors dan akan dilanjutkan pada Kamis (15/11/2018). (R2)

Continue Reading

POLKAM

Wagub NTT Minta KY Lakukan Edukasi dan Advokasi Hukum

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) RI Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tugasnya selain menerima laporan dan pemantauan sidang pengadilan, juga diharapkan dapat melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terkait penegakan hukum di daerah itu.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi sampaikan ini dalam sambutannya pada acara Public Expose Peresmian Kantor Baru Penghubung KY RI Wilayah NTT di halaman Kantor Penghubung KY NTT, Jl. Thamrin Oepoi, Kupang,Rabu (14/11/2018).

Wagub Nae Soi menaruh harapan besar terhadap keberadaan Kantor Penghubung KY Wilayah NTT. Sebagai miniatur KY, kantor penghubung hendaknya dapat melaksanakan tugasnya untuk menjaga pelaksanaan hukum yang bermartabat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi mengapresiasi dan menaruh harapan besar terhadap kehadiran kantor ini. Kiranya dapat menjalankan fungsi utama KY yakni check and balance secara bertanggung jawab di wilayah NTT. Masyarakat luas juga diharapkan semakin mendapatkan informasi tentang keberadaan KY,” ungkapnya.

Menurut Nae Soi, keberadaan penghubung KY di daerah sangat strategis. Terutama untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait persoalan hukum, serta dapat menjawabi rasa keadilan masyarakat NTT.

“Saya berharap kehadiran kantor baru penghubung ini dapat bermanfaat secara optimal. Khususnya dalam mengangkat kehormatan dan wibawa hukum di NTT,” kata Nae Soi.

Sementara itu, Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus memberikan penghargaan yang besar terhadap Pemerintah Provinsi NTT yang telah memberikan hak pinjam pakai gedung untuk kantor penghubung KY NTT.

“Waktu awal saya lihat gedung ini, keadaanya masih memprihatinkan. Tapi kemudian dipoles  sehingga tampak megah begini. Terima kasih pak wagub dan pemerintah provinsi. Dibandingkan daerah lain, bangunan gedung penghubung KY NTT relatif cukup besar dan lengkap,” ujar Jaja.

Jaja menjelaskan, pembentukan kantor penghubung daerah didasarkan pada banyaknya laporan dan mewakili wilayah di Indonesia. NTT merupakakan salah satu representasi wilayah Indonesia Timur. Kehadiran kantor penghubung diharapkan dapat memberiman layanan publik yang memuaskan masyarakat pencari keadilan.

“Untuk wilayah Timur, yang paling banyak jumlah laporannya adalah Makasar. Kemudian disusul Kupang. Jumlahnya memang dibawah Makasar. Kehadirannya bertujuan untuk ciptakan proses peradilan yang independen dan akuntabel di NTT,” tandasnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Andreas Don Rade menyambut gembira kehadiran gedung baru kantor penghubung KY tersebut. Karena dapat membawa dampak positif bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

“Dengan adanya kantor baru ini, klarifikasi pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan di Kupang, tak perlu lagi tunggu dari Jakarta. Hal ini memudahkan pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya,” ujar Andreas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator KY NTT, Hendrikus Ara dalam laporannya menyatakan, keberadaan Kantor Penghubung Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY. Sejak tahun 2013, sudah ada 12 penghubung pada seluruh provinsi di Indonesia.

“NTT dipandang perlu untuk dibentuk kantor penghubung karena probeblematika hukum dan peradilannya,” kata Hendrik. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Wagub NTT Resmikan Resto Kelor Taman Dedari

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef A. Nae Soi melakukan pemotongan kue tart dari kelor saat meresmikan pembukaan Resto Kelor dan Jamur di Taman Dedari Sikumana, Selasa malam (13/11/2018). Resto milik  keluarga dr. Dewa Putu Sahadewa tersebut menyajikan aneka menu dari hasil olahan kelor dan jamur.

“Saya sungguh mengapresiasi kehadiran resto ini. Saya akan informasikan kepada sahabat dan kenalan saya di seluruh Indonesia bahwa di NTT sudah ada resto kelor,” ujar Nae Soi.

Wagub Nae Soi menyatakan, pertama dirinya bersama Gubernur Viktor Laiskodat memperkenalkan kelor, banyak orang menertawakan. Karena dianggap kelor sebagai suatu tanaman yang tidak punya manfaat.

“Setelah mengetahui kandungan gizi yang besar dari kelor, baru kita sadar tanaman ini ternyata luar bisa lezatnya. Pembukaan resto ini semakin membuka mata kita akan manfaatnya. Karena pemilik resto ini adalah para dokter yang pasti sudah sangat tahu dan paham besarnya kandungan gizi kelor,” katanya.

Lebih lanjut, Nae Soi mengungkapkan, manfaat kelor sudah dirasakannya secara pribadi. Setelah rajin mengkonsumsi sayur dan teh kelor setiap hari, beliau merasakan staminanya semakin meningkat.

“Saya bisa bekerja secara stabil dari pagi sampai malam tanpa mudah lelah. Juga ternyata kelor bagus untuk pengobatan penyakit. Sejak rajin mengkonsumsi kelor, kadar kolesterol saya normal dan stabil. Tidak perlu lagi konsumsi obat kimia,” ungkapnya.

Sementara itu pengelola Resto Kelor dan Jamur, Sri Sudarti menjelaskan pemilihan bahan baku kelor karena tanaman tersebut sangat banyak dan menjamur di NTT. Namun kreativitas untuk mengolah kelor jadi aneka menu masih sangat terbatas.

“Ini jadi tantangan yang coba saya jawab dengan buat kelor jadi aneka menu bergizi. Di resto ini, masakan dengan bahan baku kelor sudah sangat lengkap. Ada mie, soto, makanan ringan, kue basah maupun kering, puding dan aneka hasil olahan lain yang kesemuanya terbuat dari kelor. Harganya pun sangat terjangkau,” jelas Sri.

Untuk diketahui Resto Kelor dan Jamur dibuka setiap hari dari jam 09.00 sampai dengan 22.00 wita. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor