Connect with us

POLKAM

Dewan Ingatkan Pemerintah Maksimalkan Pelayanan e-KTP

Published

on

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho (kiri) (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta gubernur untuk mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota tentang pelayanan KTP elektronik (e-KTP) yang belum maksimal kepada masyarakat.

Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Umum DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (8/11/2018).

Ebu Tho menegaskan, semua hal ini sangat melekat dengan kepentingan untuk mengurus hak- haknya sebagai warga negara. Terutama berkaitan dengan penggunaan hak pilih pada pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 17 April 2019 mendatang.

“Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah mengingat Pemilu 2019 hanya tinggal lima bulan lagi,” tegasnya.

Sementara di satu sisi, kata Ebu Tho, persoalan DPT masih juga bermasalah, sehingga penetapan DPT hasil verifikasi belum juga dilakukan. Walaupun KPU sudah mengagendakan pada 15 November ini, DPT hasil verifikasi sudah dapat ditetapkan.

“Kami minta agar pemerintah perlu memastikan semua ketetapan dan kepastian DPT yang mempunyai hak pilih di NTT,” tegas Ebu Tho.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Jemris Fointuna mengatakan, hingga 31 Oktober 2018, sebanyak 651.000 yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih atau penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di NTT yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Jemris mengatakan, jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik itu berdasarkan data yang dihimpun posko daftar pemilih tetap (DPT) yang dibangun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se- NTT.

“Keterlambatan perekaman ini dikuatirkan akan berpengaruh pada penggunaan hak pilih pada Pemilu 2019,” katanya.

Dia menjelaskan, Pasal 348 UU Nomor 7 tahun 2017 ayat 1 (satu) secara tegas menyatakan, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) meliputi pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.

Selain itu, pemilik KTP elektronik yang terdaftar  pada daftar pemilih tambahan. Juga pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, serta penduduk yang telah memiliki hak pilih.

“Fakta menunjukkan, di beberapa kabupaten/kota di NTT, warga yang belum melakukan perekaman KPT elektronik masih cukup banyak,” ungkap Jemris.

Jemris menyebutkan sejumlah kabupaten yang penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman. Kabupaten Kupang masih terdapat lebih dari 109.000 penduduk, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) lebih dari 83.000 penduduk. Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) lebih dari 82.000 penduduk. Kota Kupang masih terhadap lebih dari 69.000 penduduk. Kabupaten Malaka, lebih dari 45.000 penduduk. Kabupaten Flores Timur lebih dari 40.000 penduduk. Sedangkan kabupaten lain, rata- rata yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, di bawah 30.000 penduduk.

“Kami berharap masyarakat segera melakukan perekaman KTP elektronik sehingga apabila tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik di TPS sesuai alamat domisili dalam KTP,” ajak Jemris. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Tanggapi Jawaban Pemprov NTT, Fraksi Demokrat: Ada Sesuatu yang Disembunyikan

Published

on

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reni Marlina Un saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019).

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyampaikan rasa kecewa dan tidak puas terhadap jawaban Pemerintah Provinsi terhadap pertanyaan Pemandangan Umum Fraksi terkait apa yang disebut ‘pergeseran siluman’ dalam APBD tahun 2019 saat ini dengan dalih menunda untuk menjawabnya pada pembahasan APBD perubahan 2019 mendatang.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD NTT terhadap LKPj pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2018, Jumat (21/6/2019) malam.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT memberikan sejumlah catatan terhadap berbagai hal terkait pemerintahan dan pembangunan daerah serta penjelasan-penjelasan pemerintah baik terhadap pemandangan politik Fraksi maupun dalam pembahasan-pembahasan di Komisi dan badan-badan di lembaga DPRD.

“Jawaban pemerintah tersebut terkesan menghindar, nampak jelas ada sesuatu yang tengah disembunyikan. Penegasan bahwa ini bukan porsi pembahasan untuk APBD tahun 2018 juga cacat argumentasi dan inkonsisten karena banyak hal dalam agenda APBD 2019 ternyata juga dijawab oleh pemerintah yakni soal PPDB Online, Pembubaran UPTD pendidikan dan masih banyak lagi,” kata Reni.

Menurut Reni, dugaan pergeseran APBD oleh Fraksi Partai Demokrat tersebut akhirnya diakui pemerintah dalam surat Tentang Penyesuian Teknis rencana Pembangunan Jalan (surat no.B.Keuda.910.3/680.ak/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019), yang dikirimkan pemerintah kepada pimpinan DPRD, maupun penjelasan dan permohonan maaf Kepala Dinas PUPR karena tidak melibatkan komisi IV DPRD Provinsi dalam pergeseran anggaran tersebut.

“Bagi Fraksi Partai Demokrat hal ini secara terang benderang telah terjadi kesalahan fatal dimana dokumen pembahasan anggaran dengan DPRD telah diubah secara sepihak oleh pemerintah Provinsi NTT. Pergeseran tersebut menurut pandangan kami tanpa alasan yang kuat dan mendesak untuk dilakukannya pergeseran tersebut,” ungkapnya.

Reni menegaskan, alasan penambahan volume dan lebar jalan bisa dilakukan dalam pembahasan APBD perubahan. Pertimbangan lainnya, dengan status Bokong- Lelogama sebagai Jalan Kabupaten yang dibangun karena kebijakan diskresi gubernur, maka pemeliharaan dan pelebaran jalan mestinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Karena itu Fraksi Partai Demokrat dengan tegas, menolak untuk memahami pergeseran ini maupun memaafkan tindakan ini karena itu perlu diproses lebih lanjut demi menegakkan marwah dan martabat DPRD NTT agar tidak menjadi preseden buruk dimasa mendatang dimana DPRD tidak perlu lagi bersidang bahas anggaran di Komisi dan Banggar karena toh Pemerintah akan melakukan rasionalisasi sendiri dan membongkar semua kesepakatan yang ada,” tegasnya.

Dia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat merasa perlu mendorong dan mengajak rekan-rekan Fraksi di DPRD NTT untuk membentuk PANSUS atau Panitia Khusus DPRD agar persoalan ini menjadi terang benderang bagi publik dan menjadi makin transparan serta berkualitas tata kelola APBD maupun tata kelola pemerintahan termasuk mekanisme kemitraan yang taat asas antara eksekutif dan legislatif.

“Dengan Pansus maka akan dapat diperiksa dengan lebih teliti sejumlah anggaran lain yang juga digeser atau berbeda dengan pembahasan yang mulai terungkap dan diangkat komisi dan anggota DPRD seperti dana Rp 32 miliar di dinas LHK yang dirasionalisasi, proyek jalan di Segmen Adonara dan Sabu Raijua yang hilang dan lain sebagainya,” ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pemerintah terkait pergeseran anggaran ini tidak terjadi lagi agar tidak memunculkan kesan adanya diskriminasi dalam urgensi pengalokasian anggaran sehingga ada daerah-daerah tertentu yang segera dialokasikan anggaran bahkan ditambhkan sementara yang lain dikemudiankan bahkan tunggu nanti ditutup kembali melalui perubahan.

“Kita perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan sehingga tidak ada ruang untuk ‘bongkar pasang’ atau pergeseran yang tidak wajar diluar mekanisme yang terjadi saat ini,” tandasnya. (R2)

Continue Reading

POLKAM

ASN Pemprov NTT Diminta Tingkatkan Kualitas Diri

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Setelah sekian lama berkeliling ke pelosok, hari ini, Senin (17/6/2019) Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat kembali memimpin apel kesadaran, bersama seluruh ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Dalam arahannya, Viktor menegaskan setiap aparatur segera membenahi dan meningkatkan kualitas diri.

“Setiap orang yang tidak upgrade diri, pasti ketahuan, akan kelihatan. Eselon dua akan segera terisi. Kita tidak boleh hanya habis di kata-kata saja, lalu bekerjanya tidak jelas,” ucap Gubernur Viktor yang menilai kinerja para ASN masih belum maksimal.

Gubernur Viktor kembali mengingatkan pentingnya semangat kerja. Dalam semangat itu, dirinya tidak ingin pendekatan struktural. Posisi atau struktur jabatan eselonering, tidak boleh menjadi penghalang perubahan.

“Diperlukan semangat, etos kerja, kemampuan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran saya dan pak Yosef Nae Soi sebagai Wakil Gubernur. Dari kantor ini, perubahan Nusa Tenggara Timur harus dilakukan,” katanya.

Dalam sisa masa jabatannya bersama Wakil Gubernur NTT, mereka ingin merubah pola pikir dan pola kerja para abdi negara dan abdi masyarakat itu. Empat tahun tiga bulan lagi, sisa masa kerja mereka itu disebutnya.

“Kita musti rubah mindset, untuk bergerak maju. Provinsi dengan keterbatasan yang luar biasa seperti kita ini, tidak bisa maju dengan cara kerja biasa-biasa, tidak bisa dengan ewu pakewuh,” kata Viktor seraya mengingatkan untuk tetap menjaga kebersihan kota.

Menurutnya, para pegawai juga harus menggunakan cara berpikir seperti orang miskin. Berempati, merasakan bagaimana kesulitan orang di desa, hidup dalam berbagai keterbatasan. Dia pun menyebutkan tuntutan cara bekerja, seperti orang kelaparan. Jika tidak segera ditolong, pasti mati.

“Karena itu, kita perlu semangat yang luar biasa, konsisten, punya komitmen dan profesionalis. Tidak boleh berpikir liniear. Cara berpikirnya adalah, bagaimana bila saya hidup menderita di desa-desa? Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan,” katanya mengilustrasikan betapa sulitnya hidup menjadi orang miskin.

Dalam apel yang juga dihadiri Wakil Gubernur NTT, Sekretaris Daerah bersama para Asiten dan Staf Ahli serta pimpinan perangkat daerah itu, turut dibacakan 37 nama ASN yang pensiun. Mereka memasuki masa purna bakti pertanggal 1 Juli 2019. (R2)

Continue Reading

POLKAM

5 Kandidat Ini Digadang Jadi Ketua DPRD NTT

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Komunikasi verbal yang merebak di internal partai besutan Megawati Soekarnoputri, soal siapakah yang bakal didaulat menduduki kursi pimpinan DPRD kian mengerucut pada lima (5) nama pengurus harian DPD PDI Perjuangan NTT.

Dari sepuluh (10) anggota DPRD NTT yang terpilih dan kini menghiasi dukungan, soal layak atau tidaknya menduduki kursi pimpinan (Ketua DPRD), rupanya ikut menggenjot sekaligus memperkuat sistem dan mekanisme partai marhaenis tersebut.

Sebagai partai yang memperoleh dukungan mayoritas rakyat NTT dan layak mengambil posisi ketua DPRD, PDI Perjuangan dan kader-kader handalnya, tidak lalu terpana dan bergeliat dalam panasnya dukungan.

“Secara berjenjang, partai ini punya sistim dan mekanisme. Ada porsi PAC ditingkatannya, ada porsi DPC ditingkatannya, ada porsi DPD ditingkatannya dan ada juga porsi DPP ditingkatannya. Ini rule standar dan tidak bisa dirubah karena alasan apa saja, apalagi atas tekanan super hero,” jelas salah seorang pentolan partai berlambang banteng moncong putih itu.

Menurutnya, konstruksi integritas ditunjang moralitas, berkapasitas diimbangi aklak dan berkelakuan baik, termasuk keberpihakan (sensibilitas) yang pada gilirannya mendapat penerimaan umum (aksebtabilitas) adalah batasan prinsip yang melingkari sistim dan mekanisme partai.

“Sebagai partai dewasa, PDI Perjuangan tidak sementara dalam kurungan cara pandang sektarian, promordial juga batasan sekular lainnya. Dan hari ini dapat saya tegaskan PDI Perjuangan terus berdinamika dalam menggodok siapakah bakal calon pimpinan DPR seturut penjenjangan kader disetiap tingkatannya,” paparnya.

“Jika ada suara sumbang, PAC bisa lampaui DPC itu mustahil. Dan jika DPC bisa melampaui DPD itu sesuatu yang jauh diluar AD/ART Partai, apalagi DPD yang lalu melompat melampaui DPP Partai! Pointernya disini,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, Nelson Obed Matara secara terpisah menjelaskan, DPD PDI Perjuangan NTT hingga hari saat ini belum mendapat petunjuk berupa Surat Keputusan (SK) DPP tentang kriteria dan tata cara perekrutan pimpinan DPRD NTT.

“Belum ada petunjuk dari DPP. Kalaupun sudah ada, tentu akan dibahas khusus ditingkat internal DPD partai dan kemudian diikuti dengan usulan sejumlah nama ke DPP partai,” ungkapnya.

Menurut Nelson, wilayah tanggungjawab terkait siapakah yang layak diusul ke DPP menjadi bagian dari pengejawantahan Wakil Ketua Kaderisasi DPD PDI Perjuangan NTT.

“Ini wilayah tanggungjawabnya Pak Gusti Beribe. Karena beliau yang punya kewenangan dalam urusan kaderisasi partai. Bila kemudian ada nama Nelson Matara, Yunus Takandewa, Viktor Mado Watun, Emanuel Kolfidus dan Patris Lali Wolo, ya saya kira sah-sah saja sejauh sesuai dengan mekanisme dan sistim di DPD partai,” ujarnya.

Sebagai sekretaris partai, Nelson menyatakan, dirinya berkewajiban untuk membawa nama-nama tersebut ke DPP partai untuk kemudian direkomendasikan satu nama.

Untuk diketahui, lima nama atau kandidat yang digadang- gadang itu, yakni Nelson Obed Matara, Yunus Takandewa, Viktor Mado Watun, Emanuel Kolfidus dan Patris Laliwolo, sebagai calon kuat pimpinan DPRD NTT. Mereka adalah pengurus DPD PDI Perjuangan NTT.

Secara aturan, sistem dan mekanisme partai, kelimanya layak diusul ke DPP Partai. Sementara lainnya, dinilai sebagai kekayaan partai dan berada di tingkatan DPC partai. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!