Connect with us

UTAMA

Wagub Akui Tata Ruang di NTT Belum Maksimal

Published

on

Pengurus Komisariat Provinsi NTT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menggelar acara Sarasehan Nasional di Hotel Aston, Selasa (6/11).

Kupang, penatimor.com – Dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional tahun 2018, pengurus Komisariat Provinsi NTT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), yang telah diberikan mandat oleh IAP Nasional, menggelar acara Sarasehan Nasional di Hotel Aston, Selasa (6/11).

Sarasehan nasional ini mengusung tema, “Pemimpin Politik Tata Ruang”.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengadvokasi para pemimpin daerah di Provinsi NTT agar dalam memberikan kepemimpinan politik untuk mengembangkan rencana kota dan wilayah, memastikan artikulasi dan koordinasi dengan rencana sektoral dan rencana tata ruang lainnya, dengan wilayah tetangga lainnya, untuk merencanakan dan mengelola kota dalam skala yang sesuai demi menciptakan ruang layak huni dan ruang layak investasi.

Menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk memahami sektor penataan ruang dalam rangka mendorong pembangnunan ekonomi dengan mengetengahkan skala ekonomi wilayah dan aglomerasi, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, memperkuat hubungan kota dan desa dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana dan intesitas penggunaan energi, mengatasi kesenjangan sosial dan tata ruang dan memajukan kohesi wilayah dan kesaling-lengkapan pada daerah, baik yang berkembang maupun yang sedang mengalami kemerosotan menurut UN-Habitat tahun 2015.

Acara ini dihadiri Wakil Gubernur NTT Yosef Nae Soi, Direktur Jendral Tata Ruang Dr. Abdul Kamarzuki, Ketua Komisi V DPR RI Fary Francis dan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore.

Wakil Gubernur NTT Yosef Nae Soi, mengatakan, kedepan semua akan berbeda dari sekarang, karena itu sangat dibutuhkan pemimpin yang memahami dan mengerti tentang tata ruang.

Dalam tata ruang di NTT, lanjut Wagub, semua sumbernya ada, sungai, hutan dan lainnya. Tetapi untuk penataannya belum dilaksanakan dan masih jauh dari harapan.

“Kami masih jauh dari harapan. Kami masih dalam tahapan penataan. Tantangan di NTT yaitu mampu tidak untuk melakukan penataan. Sesuai dengan temanya, Politik Tata Ruang, tentu harus ada caranya,” kata Yosef.

Dikatakan, untuk mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan regulasi, perlu adanya ketaatan dari semua pihak, termasuk masyarakat.

Karena itu perlu disosialisasikan di masyarakat untuk mengikuti semua aturan dan regulasi yang berlaku.

“Pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat juga harus menggunakan cara yang santun, berbudaya dan sesuai dengan cara-cara adat yang berlaku di masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk tertib dalam hal tata ruang, dan bukan hanya di atas kertas tetapi dilaksanakan. Mari kita berdiskusi bersama untuk menata tata ruang di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis, mengatakan, banyak persoalan yang dihadapi terkait tata ruang, yaitu rencana pembangunan tata ruang belum bisa dijadikan pedoman dalam perizinan dan pemanfaatan ruang.

“Contohya pembangunan ruang tata hijau yang sementara dibangun di Kota Kupang, yaitu lima koridor. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang tentang Tata Ruang, khususnya ruang terbuka hijau, diperlukan sebesar 30 persen dari luas wilayah Kota Kupang atau kurang lebih 54.01 meter persegi. Sementara kalau kita lihat, untuk Kota Kupang yang luasnya 180.000 kilo meter persegi, baru tersedia ruang terbuka hijau sebesar 27,98 kilo meter,” kata Fary.

Legislatif Partai Gerindra itu melanjutkan, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Tata Ruang ini.

Dikatakan, pelaksanaan tata ruang ini juga didasarkan pada kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi pemerintah di bidang penataan ruang.

Permasalahan lainnya, lanjut Fary, adalah masih tingginya permasalahan konflik penataan ruang laut, pesisir, alih fungsi lahan dan semakin maraknya pemekaran wilayah yang tidak didukung oleh penataan ruang yang terencana, dan masih terbatasnya partisipasi masyarakat terhadap penataan ruang.

“Banyak masyarakat beranggapan bahwa penataan ruang adalah tanggung jawab pemerintah, padahal sebenarnya sekian persen dari pembanguan didukung oleh masyarakat umum,” ujarnya.

Berkaitan dengan politik anggaran tata ruang, menurut Fary, jika ada program dan rencana untuk tata ruang terbuka hijau, maka Komisi V DPR RI selalu mendukung, dalam rangka politik anggaran untuk mendukung tata ruang.

Sementara itu, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, Kota Kupang terus merancangkan berbagai program pembangunan untuk penataan kota. Di dalamnya selalu memperhatikan tentang ruang terbuka hijau.

Pembangunan yang sementara dikerjakan yaitu pembangunan Koridor V Bundaran Tirosa.

“Kami mempunyai harapan untuk menjadikan Kota Kupang menjadi lebih indah dan maju, Kota Kupang sebagai wajah NTT yang harus ditata secara baik,” kata Jefri.

Dikatakan, selain pembangunan Koridor V, adapun empat koridor lainnya yang rencananya dibangun di Kota Kupang. Ada yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Kupang.

Selain itu, Kota Kupang juga telah memprogramkan penanaman 1.000 anakan pohon di setiap kelurahan. Setiap lurah wajib menggerakan warganya untuk menanam anakan pohon, baik itu anakan pohon flamboyan, trambesi, kelor dan lainnya.

“Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi NTT. Untuk itu, sangat penting dilakukan penataan, terkakit ruang terbuka hijau, pemerintah tengah berupaya untuk memenuhinya. Manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak terutama masyarakat sendiri,” pungkas Wali Kota. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Terindikasi Korupsi, Kejati NTT Bidik Proyek Rehabilitasi Sekolah pada BPPW NTT

Published

on

Kondisi proyek rehabilitasi dan revonasi sekolah di Kabupaten Alor yang mangkrak.
Continue Reading

EKONOMI

Bazar Ramadhan Kejati NTT, 3,5 Ton Beras dan Aneka Kebutuhan Pokok Ludes Terjual

Published

on

Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Riono Budisantoso.
Continue Reading

EKONOMI

Gandeng Bulog dan Pegadaian, IAD NTT Gelar Bazar Ramadhan, Sediakan Sembako Murah

Published

on

Plt. Kajati NTT Riono Budisantoso, SH.,MA., bersama Ketua IAD Wilayah NTT Ny. Wolse Riono Budi Santoso, saat membuka kegiatan Bazar Ramadhan 2024 di halaman kantor Kejati NTT, Selasa (265/3/2024) siang.
Continue Reading