Connect with us

UTAMA

Terminal Tipe A Gunakan Anggaran Rp 20,6 M, ATCS Rp 3 M

Published

on

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, beserta jajaran pemerintah lainnya, meletakan batu pertama pembangnunan Terminal Tipe A Bimoku di Kelurahan Lasiana, Selasa (6/11).

Kupang, penatimor.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT, melakukan groundbreaking pembangunan Terminal Tipe A dan Area Traffick Control System (ATCS) Kota Kupang, di Bimoku, Kelurahan Lasiana, Selasa (6/11).

Acara ini dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT Syaiful.

Turut hadir Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe, Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Merry Salouw dan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Pembangunan Terminal Tipe A Bimoku diperuntukan sebagai terminal angkutan penumpang antar lintas batas negara dengan tujuan Indonesia ke Timor Leste, atau sebaliknya.

Terminal ini dibangun di atas tanah hibah dari Pemkot Kupang kepada Kemhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, dengan lahan seluas 2,3 hektare.

Alokasi anggaran pembangunan terminal ini sampai operasional dan anggaran perencanaan sebesar Rp 20,6 miliar yang bersumber dari APBN Kemhub.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama tahun 2018, berupa persiapan pembersihan lahan dan timbunan sirtu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.

Tahap kedua, tahun 2019, yaitu lanjutan timbunan sirtu sampai top level, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,5 miliar.

Sementara tahap ketiga, tahun 2020 yaitu, pembangunan fasilitas terminal yang direncanakan sampai selesai.

Sementara untuk ATCS, digunakan sebagai sistem pengaturan lalu lintas yang terintegrasi dengan pengendali dalam suatu ruang kontrol yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang, untuk mengatur keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di persimpangan.

Di tahun 2018 ini, telah dibangun tiga ATCS di tiga titik simpang, yaitu simpang Patung Kirab, simpang Kantor Gubernur NTT dan simpang Mapolda NTT, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp 3,5 miliar, untuk pengadaan dan pemasangan ATCS, CCTV, Software dan lainnya.

Sementara untuk pembangunan ruang kontrol dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kota Kupang.

Tahapan pembangunan selanjutnya, masih ada 6 simpang lagi, dimana empat simpang akan dibangun pada tahun ini, dan dua simpang lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Dengan adanya pembangunan terminal Tipe A dan ATCS diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Kupang pada khususnya dan provinsi NTT pada umumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana, mengatakan, semua program ini didukung oleh Komisi V DPR RI, terkait pembangunan sarana prasarana jalan, angkutan jalan, dan lainnya.

ATCS dan Terminal Tipe A ini merupakan suatu kegiatan strategis dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat, karena dengan dibangunnya Terminal Tipe A ini, maka seluruh bus antar kota, antar provinsi, harus keluar masuk dan antar jemput di terminal ini.

Semua bus juga harus dilakuan pemeriksaan sehingga lalu lintasnya bisa berjalan baik.

“Dengan adanya terminal ini juga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, kenyamanan para penumpang juga terjaga. Launching ATCS ini merupakan pertama di Kota Kupang, karena itu, ini merupakan sebuah proses dan model untuk modernisasi angkutan jalan,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya ATCS ini melalui kontrol, bisa mengawasi bagaimana situasi arus lalu lintas yang dipantau.

Di Kota Kupang, dalam tahun 2018, akan ada 7 simpang yang dipasang ATCS, dan dua akan dipasang di tahun 2019 mendatang.

“Kami juga meminta bantuan dan dukungan semua pihak, pemerintah daerah Kota Kupang, pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Kota Kupang yang memiliki Terminal Tipe A dan ATCS ini. Kepada pengelola ATCS, agar menjaga dan memelihara ATCS ini, karena merupakan aset yang harus dijaga agar tetap berfungsi dengan baik,” harap dia.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis, mengatakan, pembangunan Terminal Tipe A tersebut sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, tetapi lambat terlaksana karena terkendala dengan status kepemilikan lahan.

“Karena itu, kami minta agar proses pembebasan lahan ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan masyarakat, sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Fary mengaku, sejak tahun 2015, pemerintah pusat memberikan anggaran sekitar Rp 50 miliar lebih, tetapi karena tidak bisa terselesaikan masalah lahan, dana ini kemudian ditarik lagi.

“Dan tahun 2016 juga begitu, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan terminal ini, tetapi gagal juga sampai hari ini. Saya membawa Menteri Perhubungan secara langsung datang untuk melihat lokasi ini, dengan harapan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa serius menyangkut persoalan lahan,” kata Fary.

Dia mengaku, memang sampai saat ini masalah lahan sudah terselesaikan, tetapi masih ada dua tiga masyarakat yang masih mengadu tentang lahannya.

Karena itu, diharapkan kepada Wali Kota Kupang dan Ketua DPRD Kota Kupang untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini.

“Saya ingin katakan bahwa program ini sudah diusulkan sejak lama, tetapi memang hanya terkendala masalah lahan. Kami bersyukur hari ini bisa dilaksanakan groundbreaking,” ujarnya.

Dikatakan, terminal ini tidak hanya untuk keluar masuk bus, tetapi juga bisa melakukan pengawasan terhadap bus yang sudah tidak layak, sehingga bus yang melayani masyarakat bisa dikontrol dan diberikan pengecekan atau perawatan secara baik.

“Kendaraan atau bus untuk melayani masyarakat harus merupakan kendaraan yang layak, terutama untuk menjaga pelayanan, kenyamanan dan keamanan dari masyarakat pengguna jasa angkutan,” terangnya.

Terlaksananya pembangunan ini kata Fary, atas kerja sama dan kerja keras dari Pemkot Kupang, yang selalu membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, terkait pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Kupang.

“Jadi memang sangat penting bagi kepala daerah untuk terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, pembangunan Terminal Tipe A merupakan kegiatan yang dinanti-nanti.

Diakuinya, ada begitu banyak kendala yang dihadapi, tetapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik sampai bisa digelar groundbreaking.

“Kesempatan pemerintah pusat memberikan anggaran kepada Pemkot Kupang, dengan mendapat pembangunan Terminal tipe A ini, merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan secara baik. Maka kami terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan, dan akhirnya selesai sampai hari ini bisa digelar acara peletakan batu pertama ini,” ujar Wali Kota.

Anggaran Rp 20,6 miliar menurut Jefri, sangat besar untuk Kota Kupang, untuk itu pembangunan tiga tahapan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Ada begitu banyak perhatian pemerintah pusat kepada Kota Kupang, yaitu drainase, pembangunan jembatan Kali Nyonya dan terminal ini. Semua ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Kupang khususnya,” kata Wali Kota.

“Diharapkan agar pembangunan ini terus berjalan lancar, dan tidak ada persoalan di kemudian hari. Semuanya harus berjalan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan terminal ini. Terminal ini akan menjadi terminal terbaik di Kota Kupang,” lanjut dia.

Jefri mengaku, pembangunan terminal tipe A akan menjadi suatu landasan bagi Pemkot Kupang untuk menata beberapa terminal di Kota Kupang, misalnya Terminal Oebobo yang harus ditata dan diatur agar lebih tertib dan terarah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Mery Salouw, mengatakan, Terminal Tipe A ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Pemkot Kupang, sehingga diharapkan pembangunannya berjalan lancar sampai pada peresmian dan penggunaannya.

“Kalau untuk ATCS, tentunya Kota Kupang sangat bersyukur, karena ini sangat bermafaat untuk pengaturan ketertiban lalu lintas, juga untuk mencegah terjadi kemacetan, kecelakaan dan lainnya. Dinas Perhubungan sebagai pengelola, haruslah menjaga serta melakukan perawatan rutin agar ATCS ini tetap berfungsi dengan baik,” jelas Mery Salouw. (R1)

POLKAM

Herman Herry Janji Perjuangkan Nasib Honorer

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan pada acara Natal bersama dengan KN ASN di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019)

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry berkomitmen untuk memperjuangkan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Herman Herry saat merayakan Natal bersama Komite Nusantara (KN) Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan itu Herman Herry mengungkapkan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak hal terkait politik yang harus dikerjakan, dan semuanya berjalan dengan baik.

“Tetapi tiba-tiba muncul persoalan revisi UU ASN, saya bingung kenapa tiba-tiba muncul persoalan ini. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan,” ungkapnya.

“Hikmat yang saya dapat adalah persolan ASN ini bisa jadi jebakan baru buat pemerintah. Kenapa, karena pemerintah harus memilih, kalau didorong untuk segera melakukan pembahasan revisi ke DPR maka pemerintah akan berhadapan dengan dilema politik, karena pasti akan dibikin jadi bola liar di DPR sebab ada dua kelompok pro dan kontra,” imbuhnya.

Menurut Herman Herry, hal ini menjadi dilematis, sebab, apabila pemerintah abaikan aspirasi ASN berarti pemerintah tidak memikirkan atau mengabaikan nasib rakyat, sebab keluhan ASN merupakan keluhan rakyat Indonesia secara riil.

“Saya berpikir, ini apa yang harus dibikin, kalau revisi tidak mungkin, bahaya sekali. Menerima juga tidak mungkin. Kenapa, karena harus menambah biaya belanja untuk bayar gaji Rp 27 triliun tiap tahun. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah juga masih mengatur keseimbangan antara pendapatan nasional dan penerimaan pajak,” paparnya.

Herman Herry berjanji, bersama-sama dengan rekan-rekannya di DPR akan memperjuangkan nasib para honorer, dengan mencarikan solusi terbaik secara tahap demi tahap.

“Sebagai legislator, pembuat Undang-undang, saya mengerti bagaimana proses pembuatan perubahan Undang-undang, termasuk hambatan apa yang akan dihadapi, karena saya sudah pengalaman belasan tahun,” katanya.

“Tetapi jangan berharap semuanya akan ideal, kita akan cari cara win win solution. Saya akan bicara dengan pemerintah, saya akan menggerakkan gerbong politik saya di Jakarta, jadi jangan berkecil hati,” tandasnya.

Natal perdana KN ASN bersama Herman Herry itu mengusung tema “Kristus Hikmat Bagi Kita” dan sub tema “Momentum Natal Membangun Kebersamaan Untuk Kesejahteraan”. Ibadah perayaan Natal tersebut dipimpin oleh Pendeta Elianor V. Manu- Nalle, S.Th.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudu, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara, mantan calon Wakil Gubernur NTT, Emy Nomleni, Ketua Alpa NTT, Anis Mase dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, maupun DPD PDI Perjuangan NTT. (R2)

Continue Reading

UTAMA

18 Pejabat Eselon II Dilantik, Wali Kota Janji Evaluasi Rutin, Copot yang Tidak Mampu

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore melantik 18 pejabat eselon II di Balai Kota, Jumat (18/1).

Kupang, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore telah melantik 18 pejabat eselon II di lingkup Pemkot Kupang.

Para pejabat ini dimutasi setelah Pemkot melakukan uji kompetensi.

Acara pelantikan berlangsung di lantai 1 kantor Wali Kota Kupang, Jumat (18/1), dipimpin langsung Wali Kota Kupang.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man dan Penjabat Sekertaris Daerah Kota Kupang Yos Rera Beka.

Turut hadir Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para undangan lainnya.

Terdapat 9 pejabat eselon II yang tidak dirotasi, yaitu Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Jefri Pelt, Kepala Dinas Kesehatan dr. Ari Wijana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Orson Nawa,  Sekwan DPRD Kota Kupang Adrianus Lusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoi, Kadis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil David Marts Mangi, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gosa Yohanes,  Kepala Dinas Perijinan Satu Atap Thomas Balukh, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Jhon Pelt.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam suatu organisasi pemerintahan, karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dia juga menegaskan akan melakukan evaluasi setiap tahun terkait kinerja kepala dinas.

Jika terbukti tidak bisa menjalankan tugas secara baik, maka akan langsung diganti.

“Setiap tahun kita evaluasi untuk ganti.  Siapa yang tidak bisa kerja akan kelihatan. Selain itu, setiap minggunya akan ada evaluasi semua pimpinan,  diharapkan momen evaluasi dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk bekerja lebih serius,” kata Wali Kota.

Harapannya, pelantikan ini dapat lebih memberikan motivasi kepada para pejabat untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku ASN, sesuai tugas dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan.

Wali Kota minta seluruh pejabat yang dilantik segera beradaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing–masing, serta membangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama efektif serta berjenjang di unit kerja yang dipimpin.

Selain itu, para pejabat eselon II yang baru dilantik, diminta secara khusus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dalam pengetahuan keterampilan dan sikap pelaku seiiring tuntutan pelayanan publik yang semakin hari semakin kompleks dan di sisi yang lain juga meningkatkan motivasi dan semangat kerja sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementata itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang Ade Manafe, mengaku, untuk Kepala Dinas Dukcapil masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

“Nanti akan ada Plt. Kepala Dinas Dukcapil dan kepala dinas yang sekarang David Mangi akan menjadi staf ahli,” kata Ade.

Dia mengaku, dalam waktu dekat, jika sudah ada persetujuan Kemendagri maka pelantikan akan segera dilakukan.

Berikut nama-nama yang dimutasi
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. Elvianus Wairata,  juga menjabat sebagai Plt. Dinas Perhubungan.

2. Asisten Administrasi Umum  Ir. Thomas Jansen Ga, juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum   dan Politik Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.

4.  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Thomas Didimus Dagang.

5. Inspektur Inspektorat Drs. Jewarus Alex

6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Ade Manafe, juga menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Kepala Badan Kesbangpol Noce Nus Loa.

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Felisberto Amaral.

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dra. Thruice Balina Oey, juga sebagai Plt Dinas Pariwisata.

10. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang

11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat  Ir. Cornelis Isak Benny Sain.

12. Kepala Dina Pertanian Obed D.R. Kadji.

13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Iskandar Kapitan.

14. Kepala Dinas Koperasi UKM,  Drs. Danberty E. Ndapamerang

15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan   Kebersihan Yeri Sabtuhar Padji Kana.

16. Kepala Dinas Sosial  drg. Retnowati.

17. Kepala Dinas Pemberdayaan  dan Perlindungan Anak Ir. Clementina R. N. Soengkono, juga sebaga Kepala Dinas Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.

18. Kepala Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Ejbends H.D.S. Doeka.

19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ir. Hendrik Paulus Soleman Saba.

Jabatan eselon II yang masih kosong, adalah Kepala Dinas Pariwisata,  Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (R1)

Continue Reading

POLKAM

DPRD NTT Teruskan Usulan Pemberhentian Jimmi Sianto ke Mendagri

Published

on

Jimmi Sianto (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Lembaga DPRD NTT telah meneruskan usulan pemberhentian anggota DPRD NTT, Jimi Sianto oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura ke Mendagri melalui gubernur.

Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (18/1/2019).

Menurut Tobias, saat ini Jimmi Sianto masih melakukan upaya hukum terhadap usulan pemberhentian dirinya tersebut, sehingga belum bisa diganti. Jimmi Sianto tidak hanya menggugat Ketua Partai Hanura, tapi juga pimpinan dewan.

“Karena Jimmi Sianto masih tempuh jalur hukum dan belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap, sehingga belum bisa diganti. Untuk ini pun, kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Tobias.

Menyinggung tentang batas terakhir seorang anggota dewan yang mundur atau diberhentikan bisa diganti, Tobias mengatakan, sesuai ketentuan paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya periodesasi.

“Karena anggota dewan hasil pemilu legislatif 2014 berakhir pada September 2019, maka paling lambat proses pelantikan sudah dilaksanakan pada Maret 2019,” katanya.

Tobias menambhakan, jika prosesnya melewati Maret, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti. Dengan demikian, kursi yang ditinggalkan, tetap lowong hingga berakhirnya periodesasi anggota dewan. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor