Connect with us

UTAMA

Terminal Tipe A Gunakan Anggaran Rp 20,6 M, ATCS Rp 3 M

Published

on

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, beserta jajaran pemerintah lainnya, meletakan batu pertama pembangnunan Terminal Tipe A Bimoku di Kelurahan Lasiana, Selasa (6/11).

Kupang, penatimor.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT, melakukan groundbreaking pembangunan Terminal Tipe A dan Area Traffick Control System (ATCS) Kota Kupang, di Bimoku, Kelurahan Lasiana, Selasa (6/11).

Acara ini dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT Syaiful.

Turut hadir Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe, Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Merry Salouw dan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Pembangunan Terminal Tipe A Bimoku diperuntukan sebagai terminal angkutan penumpang antar lintas batas negara dengan tujuan Indonesia ke Timor Leste, atau sebaliknya.

Terminal ini dibangun di atas tanah hibah dari Pemkot Kupang kepada Kemhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, dengan lahan seluas 2,3 hektare.

Alokasi anggaran pembangunan terminal ini sampai operasional dan anggaran perencanaan sebesar Rp 20,6 miliar yang bersumber dari APBN Kemhub.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama tahun 2018, berupa persiapan pembersihan lahan dan timbunan sirtu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.

Tahap kedua, tahun 2019, yaitu lanjutan timbunan sirtu sampai top level, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,5 miliar.

Sementara tahap ketiga, tahun 2020 yaitu, pembangunan fasilitas terminal yang direncanakan sampai selesai.

Sementara untuk ATCS, digunakan sebagai sistem pengaturan lalu lintas yang terintegrasi dengan pengendali dalam suatu ruang kontrol yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang, untuk mengatur keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di persimpangan.

Di tahun 2018 ini, telah dibangun tiga ATCS di tiga titik simpang, yaitu simpang Patung Kirab, simpang Kantor Gubernur NTT dan simpang Mapolda NTT, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp 3,5 miliar, untuk pengadaan dan pemasangan ATCS, CCTV, Software dan lainnya.

Sementara untuk pembangunan ruang kontrol dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kota Kupang.

Tahapan pembangunan selanjutnya, masih ada 6 simpang lagi, dimana empat simpang akan dibangun pada tahun ini, dan dua simpang lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Dengan adanya pembangunan terminal Tipe A dan ATCS diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Kupang pada khususnya dan provinsi NTT pada umumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana, mengatakan, semua program ini didukung oleh Komisi V DPR RI, terkait pembangunan sarana prasarana jalan, angkutan jalan, dan lainnya.

ATCS dan Terminal Tipe A ini merupakan suatu kegiatan strategis dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat, karena dengan dibangunnya Terminal Tipe A ini, maka seluruh bus antar kota, antar provinsi, harus keluar masuk dan antar jemput di terminal ini.

Semua bus juga harus dilakuan pemeriksaan sehingga lalu lintasnya bisa berjalan baik.

“Dengan adanya terminal ini juga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, kenyamanan para penumpang juga terjaga. Launching ATCS ini merupakan pertama di Kota Kupang, karena itu, ini merupakan sebuah proses dan model untuk modernisasi angkutan jalan,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya ATCS ini melalui kontrol, bisa mengawasi bagaimana situasi arus lalu lintas yang dipantau.

Di Kota Kupang, dalam tahun 2018, akan ada 7 simpang yang dipasang ATCS, dan dua akan dipasang di tahun 2019 mendatang.

“Kami juga meminta bantuan dan dukungan semua pihak, pemerintah daerah Kota Kupang, pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Kota Kupang yang memiliki Terminal Tipe A dan ATCS ini. Kepada pengelola ATCS, agar menjaga dan memelihara ATCS ini, karena merupakan aset yang harus dijaga agar tetap berfungsi dengan baik,” harap dia.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis, mengatakan, pembangunan Terminal Tipe A tersebut sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, tetapi lambat terlaksana karena terkendala dengan status kepemilikan lahan.

“Karena itu, kami minta agar proses pembebasan lahan ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan masyarakat, sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Fary mengaku, sejak tahun 2015, pemerintah pusat memberikan anggaran sekitar Rp 50 miliar lebih, tetapi karena tidak bisa terselesaikan masalah lahan, dana ini kemudian ditarik lagi.

“Dan tahun 2016 juga begitu, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan terminal ini, tetapi gagal juga sampai hari ini. Saya membawa Menteri Perhubungan secara langsung datang untuk melihat lokasi ini, dengan harapan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa serius menyangkut persoalan lahan,” kata Fary.

Dia mengaku, memang sampai saat ini masalah lahan sudah terselesaikan, tetapi masih ada dua tiga masyarakat yang masih mengadu tentang lahannya.

Karena itu, diharapkan kepada Wali Kota Kupang dan Ketua DPRD Kota Kupang untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini.

“Saya ingin katakan bahwa program ini sudah diusulkan sejak lama, tetapi memang hanya terkendala masalah lahan. Kami bersyukur hari ini bisa dilaksanakan groundbreaking,” ujarnya.

Dikatakan, terminal ini tidak hanya untuk keluar masuk bus, tetapi juga bisa melakukan pengawasan terhadap bus yang sudah tidak layak, sehingga bus yang melayani masyarakat bisa dikontrol dan diberikan pengecekan atau perawatan secara baik.

“Kendaraan atau bus untuk melayani masyarakat harus merupakan kendaraan yang layak, terutama untuk menjaga pelayanan, kenyamanan dan keamanan dari masyarakat pengguna jasa angkutan,” terangnya.

Terlaksananya pembangunan ini kata Fary, atas kerja sama dan kerja keras dari Pemkot Kupang, yang selalu membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, terkait pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Kupang.

“Jadi memang sangat penting bagi kepala daerah untuk terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, pembangunan Terminal Tipe A merupakan kegiatan yang dinanti-nanti.

Diakuinya, ada begitu banyak kendala yang dihadapi, tetapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik sampai bisa digelar groundbreaking.

“Kesempatan pemerintah pusat memberikan anggaran kepada Pemkot Kupang, dengan mendapat pembangunan Terminal tipe A ini, merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan secara baik. Maka kami terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan, dan akhirnya selesai sampai hari ini bisa digelar acara peletakan batu pertama ini,” ujar Wali Kota.

Anggaran Rp 20,6 miliar menurut Jefri, sangat besar untuk Kota Kupang, untuk itu pembangunan tiga tahapan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Ada begitu banyak perhatian pemerintah pusat kepada Kota Kupang, yaitu drainase, pembangunan jembatan Kali Nyonya dan terminal ini. Semua ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Kupang khususnya,” kata Wali Kota.

“Diharapkan agar pembangunan ini terus berjalan lancar, dan tidak ada persoalan di kemudian hari. Semuanya harus berjalan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan terminal ini. Terminal ini akan menjadi terminal terbaik di Kota Kupang,” lanjut dia.

Jefri mengaku, pembangunan terminal tipe A akan menjadi suatu landasan bagi Pemkot Kupang untuk menata beberapa terminal di Kota Kupang, misalnya Terminal Oebobo yang harus ditata dan diatur agar lebih tertib dan terarah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Mery Salouw, mengatakan, Terminal Tipe A ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Pemkot Kupang, sehingga diharapkan pembangunannya berjalan lancar sampai pada peresmian dan penggunaannya.

“Kalau untuk ATCS, tentunya Kota Kupang sangat bersyukur, karena ini sangat bermafaat untuk pengaturan ketertiban lalu lintas, juga untuk mencegah terjadi kemacetan, kecelakaan dan lainnya. Dinas Perhubungan sebagai pengelola, haruslah menjaga serta melakukan perawatan rutin agar ATCS ini tetap berfungsi dengan baik,” jelas Mery Salouw. (R1)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TPDI: Sita Sopi Berarti Menghina Budaya NTT

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Diperlukan kebijakan dan persepsi yang sama di kalangan aparatur daerah pada setiap kabupaten-kota di NTT tentang konstitusionalitas Sopi asli NTT agar aparat pemerintah (Polri) tidak lagi menempatkan miras Sopi sebagai produk terlarang dan haram dikonsumsi.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).

“Tidak boleh ada operasi penindakan miras di pasar-pasar sebagaimana selama ini terjadi, operasi penindakan miras oleh aparat kepolisian atau Sat Pol PP selama ini menunjukan bahwa belum adanya persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum tentang konstitusionalitas miras, peredarannya dan penggunaannya sebagai menu sehari-hari masyarakat NTT yang sah dan dilindungi konstitusi,” kata Petrus.

Menurut advokat senior Peradi asal NTT di Jakarta ini, jika kita memperhatikan proses pembuatan miras mulai dari mengambil nira dari pohon lontar, enau atau kelapa hingga proses penyulingan untuk mendapatkan alkohol dengan kadar tertentu, dengan peralatan yang sangat sederhana (tungku dari batu-batu, periuk tanah, bambu, lilitan daun untuk menutup rapat mulut periuk dan bambu yang dipasang untuk menyalurkan uap panas ketika dimasak dengan kayu bakar), hingga mendapatkan tetesan alkohol dengan takaran kadar alkohol tertentu, maka serangkaian proses untuk menghasilkan miras ini, menggambarkan bahwa para leluhur kita sejak awal telah memiliki pengetahuan tradisional dan menguasai teknologi tradisional dengan logika tinggi, tanpa menggunakan buku panduan dan peralatan canggih lainnya.

Menurut Petrus, miras lokal NTT (Moke, Sopi atau Tuak) adalah produk hasil olahan pengetahuan dan teknologi tradisional warisan nenek moyang yang merupakan buah dari ide, gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Bahkan menurut dia, pemilikan dan pewarisannya secara komunal, diakui, dirawat bahkan dijadikan sebagai salah satu menu wajib dalam setiap pesta atau pertemuan adat keluarga baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik acara resmi maupun tidak resmi.

Karena itu, lanjut Petrus, miras yang tumbuh dan berkembang di NTT jangan dipandang sebagai sebuah menu pelengkap atau sekadar asesoris dari sudut kuliner apalagi sebagai produk ilegal, akan tetapi ia mempunyai nilai magis dalam ritus upacara adat.

Miras lokal NTT ini bahkan merupakan salah satu unsur terpenting dalam setiap aktivitas ekspresi budaya tradisional masyarakat NTT dalam kehidupan ritus sehari-hari.

Munculnya operasi penindakan atas penjualan moke/sopi/arak di pasar-pasar tradisional akhir-akhir ini di beberapa kabupaten, dimana polisi menyita dan merampas miras yang diperjualbelikan di pasar tradisional, adalah tindakan yang bersifat menghina budaya NTT.

Oleh karena miras kata Petrus, bagi masyarakat NTT tidak sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi lebih daripada itu miras adalah bagian dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh Hukum Adat dan UUD 1945.

Dengan demikian, lanjut Petrus, tindakan kepolisian berupa penyitaan, perampasan dan pemusnahan terhadap miras NTT adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan dan melukai harga diri dan martabat orang NTT, menghina tradisi budaya Masyarakat NTT, karena Hukum Adat, Konstitusi 45 dan Hukum Nasional tidak melarang tindakan memproduksi, mengkonsumsi, memperjual-belikan di pasar atau di kios-kios demi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan ekspresi budaya masyarakat.

Menurut Petrus, dari mana nenek moyang kita menemukan pengetahuan tradisional untuk membuat miras, siapa yang memberikan mereka ilmu atau tekonologi tradisional menyuling nira (tuak putih) untuk mendapatkan alkohol dengan kadar alkohol tertentu dan terukur dengan peralatan tradisional kemudian diwariskan terus menerus hingga ke generasi sekarang.

Dia melanjutkan, tidak banyak orang yang tahu atau tidak ada seorangpun dari kita yang tahu mengenai siapa penemu dan kemudian mengembangkan proses pembuatan miras NTT hingga diwariskan sampai kepada generasi milenial saat ini.

Namun demikian keberadaan miras NTT telah mendapatkan pengakuan di dalam Hukum Adat sebagai salah satu menu utama dalam setiap pesta adat dan ritual adat, karena secara terus menerus diwariskan secara komunal pada generasi berikutnya untuk dijadikan sebagai bagian dari kebiasaan hidup masyarakat adat hingga mendapatkan pengakuan di dalam UUD 1945 sebagai kearifan lokal yang harus dilindungi. (R4)

Continue Reading

UTAMA

Ungkap Pelaku, DPRD Kota Kupang Minta Kasus Dishub Diproses Hukum

Published

on

Telendmark Daud dan Adrianus Talli

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan penyimpangan anggaran parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang terus berlanjut.

DPRD Kota Kupang pun menanggapi pernyataan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore yang mengaku telah mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, menegaskan agar Wali Kota Kupang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum (Apgakum), jika memang Wali Kota mengaku memegang bukti penyalahgunaan keuangan yang merugikan keuangan daerah.

“Jika memang Wali Kota memegang buktinya, maka serahkan itu ke aparat penegak hukum, karena hasil pemeriksaan Inspektorat tidak ditemukan adanya bukti kerugian negara,” kata Telendmark saat diwawancarai di ruang kerjanya belum lama ini.

Dia menjelaskan, Wali Kota harus mengambil tindakan tegas untuk melapor ke aparat kepolisian atau kejaksaan jika memang ada bukti yang dipegang.

“Berdasarkan informasi di media, Wali Kota mengaku mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat, jadi apakah memang mekanismenya seperti itu, apakah harus ada temuan baru hasil pemeriksaan itu diterima. Dari pada dikembalikan ke Inspektorat dan Wali Kota merasa Inspektorat tidak bekerja secara baik, maka langsung saja ke aparat penegak hukum,” terangnya.

Menurut Telendmark, pengembalian berkas hasil pemeriksaan ke Inspektorat seperti ekspresi ketidakpuasan Wali Kota, terkesan seperti Wali Kota ingin agar pemeriksaan itu menunjukan bukti yang memberatkan keempat pejabat Dinas Perhubungan, karena sanksi telah lebih dahulu diberikan.

“Selain itu, Kepala Inspektorat yang menjabat sekarang adalah mantan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, tentunya dia tahu masalah sebenarnya, maka cari kebenaran siapa pembisik yang menyebabkan semua masalah ini terjadi, jangan seolah-olah, hasil pemeriksaan dipaksakan untuk ada temuan kerugian, karena sanksi sudah terlanjur diberikan,” katanya.

Telendmark mengaku, masalah sebenarnya bermula dari lahan parkir, karena itu jika memang ada bukti yang dipegang, maka langsung saja ke aparat penegak hukum, agar tidak jadi polemik yang berkepanjangan.

“Karena tentunya empat pejabat Dinas Perhubungan yang dikenakan sanksi itu masih dalam beban psikoligi, karena hasil Inspektorat sudah ada tetapi dikembalikan lagi, seolah Wali Kota ingin agar mereka bersalah karena sanksi sudah diberikan,” katanya.

Dia berharap, jangan sampai Wali Kota melindungi korupsi, karena Wali Kota mengaku memegang buktinya, maka serahkan bukti itu ke aparat penegak hukum, agar diselidiki siapa oknum yang korupsi dan menyebabkan masalah ini terjadi.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, sejak awal dirinya sudah mengatakan bahwa indikasi yang ada belum tentu benar, karena indikasi merupakan sesuatu yang belum pasti.

“Harusnya, didahulukan dengan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Inspektorat, kemudian hasil pemeriksaan ini yang dipakai sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan,” katanya.

Jika sekarang sudah ada hasil pemeriksaan dan tidak ditemukan korupsi, maka harus dikembalikan ke posisinya dan harus ada pemulihan nama baik.

“Wali Kota harus tegas dan mengambil kebijakan agar mengembalikan mereka ke jabatan, dan pemulihan nama baik, Wali Kota tidak bisa hanya menggunakan indikasi untuk mengambil keputusan, karena harus ada hasil pemeriksaan yang resmi,” katanya.

Menurut Adrianus Talli, jika Wali Kota mengembalikan berkas ke inspektorat, maka akan timbul persepsi bahwa Wali Kota menjadikan orang-orang ini sebagai objek sasaran untuk tetap dihukum, sementara hasil pemeriksaan sudah ada bahwa tidak ada butki.

Inspektorat kata Adrianus, adalah lembaga yang diakui negara dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa ASN.

Jika berkas pemeriksaan dikembalikan oleh Wali Kota, maka akan timbul opini masyarakat bahwa Wali Kota tidak mempercayai Inspektorat.

“Jangan sampai orang-orang yang dihukum ini juga memegang bukti dan membukanya, lalu orang-orang di belakang Wali kota akan terungkap, siapa yang menyebabkan masalah ini. Sebagai mitra pemerintah, saya takutkan adalah orang-orang dibelakang Wali Kota yang bermain dalam hal ini,” ungkapnya.

Adrianus Talli berharap agar Wali Kota menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ada, karena semua ini demi kebaikan bersama. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Setelah 98 Tahun, HUT Jemaat GMIT Ebenhezer Oeba Berubah ke Tanggal 1 Februari

Published

on

Para pendeta dan sejumlah tokoh penting di Jemaat Ebenhezer Oeba menekan sirine tanda peluncuran buku sejarah JEO, usai ibadah syukur HUT ke-98 tahun, Jumat (12/4) malam.

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Jemaat Ebenhezer Oeba (JEO) dilakukan dengan menggelar kebaktian dan syukuran bersama jemaat.

Acara syukuran itu juga dipadukan dengan peluncuran buku sejarah Jemaat GMIT Ebenhezer Oeba.

Ketua Panitia HUT dan Launching Buku Gereja Ebenheser Oeba Drs. Ad Dohina, STh.,MM., kepada wartawan, usai ibadah syukur, Jumat (12/4) malam, mengatakan, dengan perayaan HUT ini diharapkan Jemaat Ebenhezer lebih memaknai perayaan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Usia 98 tahun menurut dia, bukan usia yang mudah lagi, namun diibaratkan manusia, usia tersebut sudah sangat tua namun bukan berarti semangat beribadah serta untuk berpelayanan menurun tetapi mesti jemaat harus meningkatkan kepercayaannya kepada Tuhan.

Dikatakan gereja tersebut dibangun hanya beberapa orang namun karena semangat dan kecintaan kepada Tuhan maka samapi saat ini gereja tersebut masih berdiri kokoh.

Dilanjutkan, perayaan HUT kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena perayaan kali ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran buku sejarah gereja.

Menurut dia, jemaat harus bersyukur karena dengan pertolongan Tuhan, walau jemaat telah menanti selama kurang lebih 15 tahun namun berkat dukungan seluruh jemaat akhirnya buku sejarah gereja besa dilaunching.

“Selama 15 tahun ini kami sudah membentuk 4 tim untuk mencari data dan menulis buku sejarah ini, namun 3 tim awal tidak berhasil dan pada tim yang ke 4 baru berhasil menulis buku tersebut,” ujarnya

Ia menambahkan selama ini jemaat merayakan HUT pada tanggal 1 April dikarenakan sesuai dengan pengakuan ahli waris pendeta yang pertama kali memimpin pada 1 April 1921.

Namun berdasarkan penelusuran diketahui fakta yang berbeda bahwa pendeta pertama mulai memimpin pada 1 Februari 1910.

“Dengan fakta yang ditemukan itu maka perayaan pada tanggal 1 April setiap tahun telah berakhir 2019 ini, dan tahun yang akan datang, perayaan HUT akan dilakukan pada bulan Februari,” katanya.

Menulis buku sejarah ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi yang akan datang untuk belajar dari masa lalu agar lebih meningkatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan.

Gereja Ebenheser merupakan satu dari tiga gereja yang dibangun zaman Belanda yakni gereja di Benteng, Gereja Kota Kupang dan Gereja Ebenhezer Oeba.

Gereja Ebenhezer Oeba sendiri sejak dibangun memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas sehingga dengan adanya perkembangan penduduk, gereja Ebenhezer memekar sebanyak lima gereja yakni Gereja Talitakumi Pasir Panjang pada tahun 1957, Gereja Kefas tahun 1962 dan Anugerah El Tari, lalu pada tahun 1965 dimekar kembali Gereja Peniel Oebobo, Gereja Galed pada tahun 2010.

Gereja tersebut yang diperhadapkan dengan masa sulit pada tahun 1918, namun para pendiri berusaha mendirikan gereja dengan bangunan setengah tembok dan beratap alang-alang.

Dana untuk pembangunan gereja saat itu mereka memanfaatkan peran ibu-ibu yang pintar menenun lalu menenun dan hasilnya dipasarkan ke Pulau Jawa.

“Tahun itu peran ibu-ibu sudah dimanfaatkan untuk membangun gedung apalagi sekarang ini. Maka dengan sejarah ini kita terus mendorong agar para pemuda-pemudi mengelola kemampuan serta kecanggihan teknologi saat ini untuk terus membangun gereja ini ke depannya,” ungkapnya.

Sejak didirikan sampai saat ini, Jemaat Ebenhezer Oeba memiliki kurang lebih 7.518 jiwa.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan pesat setelah tahun 1919 jumlah jemaat 635 jiwa.

Jumlah pendeta yang tercatat melayani di gereja tersebut sebanyak 24 orang dan yang aktif saat ini berjumlah 4 orang pendeta. (R1)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!