Connect with us

UTAMA

Terminal Tipe A Gunakan Anggaran Rp 20,6 M, ATCS Rp 3 M

Published

on

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, beserta jajaran pemerintah lainnya, meletakan batu pertama pembangnunan Terminal Tipe A Bimoku di Kelurahan Lasiana, Selasa (6/11).

Kupang, penatimor.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT, melakukan groundbreaking pembangunan Terminal Tipe A dan Area Traffick Control System (ATCS) Kota Kupang, di Bimoku, Kelurahan Lasiana, Selasa (6/11).

Acara ini dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT Syaiful.

Turut hadir Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe, Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Merry Salouw dan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Pembangunan Terminal Tipe A Bimoku diperuntukan sebagai terminal angkutan penumpang antar lintas batas negara dengan tujuan Indonesia ke Timor Leste, atau sebaliknya.

Terminal ini dibangun di atas tanah hibah dari Pemkot Kupang kepada Kemhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, dengan lahan seluas 2,3 hektare.

Alokasi anggaran pembangunan terminal ini sampai operasional dan anggaran perencanaan sebesar Rp 20,6 miliar yang bersumber dari APBN Kemhub.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama tahun 2018, berupa persiapan pembersihan lahan dan timbunan sirtu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.

Tahap kedua, tahun 2019, yaitu lanjutan timbunan sirtu sampai top level, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,5 miliar.

Sementara tahap ketiga, tahun 2020 yaitu, pembangunan fasilitas terminal yang direncanakan sampai selesai.

Sementara untuk ATCS, digunakan sebagai sistem pengaturan lalu lintas yang terintegrasi dengan pengendali dalam suatu ruang kontrol yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang, untuk mengatur keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di persimpangan.

Di tahun 2018 ini, telah dibangun tiga ATCS di tiga titik simpang, yaitu simpang Patung Kirab, simpang Kantor Gubernur NTT dan simpang Mapolda NTT, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp 3,5 miliar, untuk pengadaan dan pemasangan ATCS, CCTV, Software dan lainnya.

Sementara untuk pembangunan ruang kontrol dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kota Kupang.

Tahapan pembangunan selanjutnya, masih ada 6 simpang lagi, dimana empat simpang akan dibangun pada tahun ini, dan dua simpang lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Dengan adanya pembangunan terminal Tipe A dan ATCS diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Kupang pada khususnya dan provinsi NTT pada umumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana, mengatakan, semua program ini didukung oleh Komisi V DPR RI, terkait pembangunan sarana prasarana jalan, angkutan jalan, dan lainnya.

ATCS dan Terminal Tipe A ini merupakan suatu kegiatan strategis dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat, karena dengan dibangunnya Terminal Tipe A ini, maka seluruh bus antar kota, antar provinsi, harus keluar masuk dan antar jemput di terminal ini.

Semua bus juga harus dilakuan pemeriksaan sehingga lalu lintasnya bisa berjalan baik.

“Dengan adanya terminal ini juga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, kenyamanan para penumpang juga terjaga. Launching ATCS ini merupakan pertama di Kota Kupang, karena itu, ini merupakan sebuah proses dan model untuk modernisasi angkutan jalan,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya ATCS ini melalui kontrol, bisa mengawasi bagaimana situasi arus lalu lintas yang dipantau.

Di Kota Kupang, dalam tahun 2018, akan ada 7 simpang yang dipasang ATCS, dan dua akan dipasang di tahun 2019 mendatang.

“Kami juga meminta bantuan dan dukungan semua pihak, pemerintah daerah Kota Kupang, pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Kota Kupang yang memiliki Terminal Tipe A dan ATCS ini. Kepada pengelola ATCS, agar menjaga dan memelihara ATCS ini, karena merupakan aset yang harus dijaga agar tetap berfungsi dengan baik,” harap dia.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis, mengatakan, pembangunan Terminal Tipe A tersebut sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, tetapi lambat terlaksana karena terkendala dengan status kepemilikan lahan.

“Karena itu, kami minta agar proses pembebasan lahan ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan masyarakat, sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Fary mengaku, sejak tahun 2015, pemerintah pusat memberikan anggaran sekitar Rp 50 miliar lebih, tetapi karena tidak bisa terselesaikan masalah lahan, dana ini kemudian ditarik lagi.

“Dan tahun 2016 juga begitu, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan terminal ini, tetapi gagal juga sampai hari ini. Saya membawa Menteri Perhubungan secara langsung datang untuk melihat lokasi ini, dengan harapan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa serius menyangkut persoalan lahan,” kata Fary.

Dia mengaku, memang sampai saat ini masalah lahan sudah terselesaikan, tetapi masih ada dua tiga masyarakat yang masih mengadu tentang lahannya.

Karena itu, diharapkan kepada Wali Kota Kupang dan Ketua DPRD Kota Kupang untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini.

“Saya ingin katakan bahwa program ini sudah diusulkan sejak lama, tetapi memang hanya terkendala masalah lahan. Kami bersyukur hari ini bisa dilaksanakan groundbreaking,” ujarnya.

Dikatakan, terminal ini tidak hanya untuk keluar masuk bus, tetapi juga bisa melakukan pengawasan terhadap bus yang sudah tidak layak, sehingga bus yang melayani masyarakat bisa dikontrol dan diberikan pengecekan atau perawatan secara baik.

“Kendaraan atau bus untuk melayani masyarakat harus merupakan kendaraan yang layak, terutama untuk menjaga pelayanan, kenyamanan dan keamanan dari masyarakat pengguna jasa angkutan,” terangnya.

Terlaksananya pembangunan ini kata Fary, atas kerja sama dan kerja keras dari Pemkot Kupang, yang selalu membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, terkait pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Kupang.

“Jadi memang sangat penting bagi kepala daerah untuk terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, pembangunan Terminal Tipe A merupakan kegiatan yang dinanti-nanti.

Diakuinya, ada begitu banyak kendala yang dihadapi, tetapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik sampai bisa digelar groundbreaking.

“Kesempatan pemerintah pusat memberikan anggaran kepada Pemkot Kupang, dengan mendapat pembangunan Terminal tipe A ini, merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan secara baik. Maka kami terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan, dan akhirnya selesai sampai hari ini bisa digelar acara peletakan batu pertama ini,” ujar Wali Kota.

Anggaran Rp 20,6 miliar menurut Jefri, sangat besar untuk Kota Kupang, untuk itu pembangunan tiga tahapan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Ada begitu banyak perhatian pemerintah pusat kepada Kota Kupang, yaitu drainase, pembangunan jembatan Kali Nyonya dan terminal ini. Semua ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Kupang khususnya,” kata Wali Kota.

“Diharapkan agar pembangunan ini terus berjalan lancar, dan tidak ada persoalan di kemudian hari. Semuanya harus berjalan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan terminal ini. Terminal ini akan menjadi terminal terbaik di Kota Kupang,” lanjut dia.

Jefri mengaku, pembangunan terminal tipe A akan menjadi suatu landasan bagi Pemkot Kupang untuk menata beberapa terminal di Kota Kupang, misalnya Terminal Oebobo yang harus ditata dan diatur agar lebih tertib dan terarah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Mery Salouw, mengatakan, Terminal Tipe A ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Pemkot Kupang, sehingga diharapkan pembangunannya berjalan lancar sampai pada peresmian dan penggunaannya.

“Kalau untuk ATCS, tentunya Kota Kupang sangat bersyukur, karena ini sangat bermafaat untuk pengaturan ketertiban lalu lintas, juga untuk mencegah terjadi kemacetan, kecelakaan dan lainnya. Dinas Perhubungan sebagai pengelola, haruslah menjaga serta melakukan perawatan rutin agar ATCS ini tetap berfungsi dengan baik,” jelas Mery Salouw. (R1)

POLKAM

2.734 Pemilih di Sumba Timur Dikeluarkan dari DPTHP

Published

on

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Sebanyak 2.734 pemilih di Kabupaten Sumba Timur dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 (DPTHP2) karena pelaksanaan penetapannya tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 1351.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe sampaikan ini dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, di aula KPU NTT, Rabu (14/11/2018).

Maryanti menyatakan hal itu setelah mendengar penjelasan dari Komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur yang menyampaikan bahwa penetapan DPTHP2 itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat yang menjamin untuk segera memberikan e-KTP kepada para pemilih dimaksud.

Menurut Maryanti, hal tersebut sebenarnya belum pasti, namun pihak KPU Sumba Timur telah mengambil sikap dan keputusan untuk memasukkannya ke dalam DPT. Karena itu, KPU Sumba Timur harus mengeluarkan 2.734 pemilih tersebut dari DPTHP2.

“Karena kalau tetap diakomodir maka hal itu melanggar perintah dari KPU. Jadi kita bukan ikut rekomendasi dari pihak lain, karena lembaga ini menganut hirarki,” ujar Maryanti.

Dia menegaskan, apabila para pemilih telah melakukan perekaman e-KTP maka hal itu dimungkinkan untuk diakomodir, namun jika sama sekali belum melakukan perekaman dan hanya sekadar dijanjikan oleh Disdukcapil, tentu para pemilih tidak dapat diakomodir ke dalam DPTHP2.

“Jadi kalau belum ada perekaman dan baru dijanjikan saja maka kita jangan sekali kali berani mengakomodir. Karena itu kita juga harus berani mengakui hal ini, dan juga siap untuk mengubah. Artinya, ada pekerjaan rumah bagi KPU Sumba Timur untuk mengeluarkan by name 2.734 pemilih dari DPTHP2,” tegasnya.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, sependapat dengan KPU NTT agar sebanyak 2.734 pemilih tidak dimasukkan ke dalam kategori DPTHP2, dengan catatan nama-nama pemilih yang dikeluarkan tersebut tetap diinput agar tidak mempengaruhi pemilih-pemilih lainnya.

“Catatannya adalah agar dipastikan ketersebaran dari 2.734 ini, karena ini tidak hanya di satu lokasi saja, tetapi tersebar di sekian TPS, sekian desa dan kecamatan. Kita tidak hanya mengejar angka tetapi substansi dari nama-nama yang sebanyak 2.734 ini,” tandasnya.

Pleno tersebut berhasil menyelesaikan DPTHP2 untuk 12 dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT, sedangkan sisanya ditunda. Pleno diskors dan akan dilanjutkan pada Kamis (15/11/2018). (R2)

Continue Reading

SOSBUD

Forum Pencagahan HIV/AIDS Kota Kupang Kritik Rencana Penutupan Lokalisasi

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Rencana penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) oleh Pemerintah Kota Kupang banyak menuai kritikan oleh berbagai pihak. Sebab kebijakan ini dinilai tidak berdasarkan kajian yang jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Salah satu kekhawatiran yang muncul sebagai dampak dari penutupan lokalisasi adalah pekerja seks yang selama ini berkerja pada satu lokasi kemudian tersebar untuk tetap melakukan aktivitas ini.

“Hal ini kemudian akan mempersulit pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penyebaran HIV/AIDS,” kata Koordinator Forum Pencagahan HIV/AIDS Kota Kupang, Inosentus Natio dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini di Kupang, Rabu (14/11/2018).

Menurut Natio, kebijakan ini dinilai telah mengabaikan hak ekonomi dan sosial pekerja seks yang kemudian akan menimbulkan masalah baru karena ada sekian banyak anak yang putus pendidikannya sebab biaya pendidikan anak-anak itu didapatkan dengan bekerja sebagai pekerja seks. Hal ini bukan sebagai pembenaran khusus untuk pekerja seks namun inilah realitas yang terjadi di Karang Dempel.

“Akibat tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan kerja, lapangan pekerjaan yang sangat sulit dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam mengharuskan mereka mengambil pilihan terburuk dalam hidupnya yaitu menjadi pekerja seks,” katanya.

Dia menyebutkan, salah satu alasan penutupan KD adalah untuk mengatasi masalah penyebaran HIV AIDS. Berdasarkan data KPA Provinsi NTT dan catatan OPSI NTT, Jumlah ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) di Kota Kupang sebanyak 1.353 orang. Dari jumlah tersebut Wiraswasta menyumbang sebesar 20%, diikuti IRT sebesar 13%, pekerja seks sebesar 10% dan PNS sebesar 8%. Dari 10% pekerja sex ODHA, Karang dempel menyumbang 12 orang dari 126 pekerja seksnya.

“Dari data ini kita dapat melihat bahwa potensi penyebaran HIV AIDS lebih besar berada diluar KD karena KD hanya menyumbang 12 orang dan diluar Karang Dempel yaitu Swasta, IRT, PS, PNS, TNI POLRI dan lain sebagainya menyumbang 1.353 orang. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan menutup KD maka masalah penyebaran HIV AIDS dapat diselesaikan,” ujarnya.

Natio menjelaskan, penanganan HIV AIDS di KD sudah dilakukan oleh KPA (Komisi Penagulangan HIV AIDS) Kota Kupang sampai dengan saat ini. Tiga target besar KPA Kota Kupang adalah Zero New Infection (tidak ada lagi virus HIV baru), Zero related AIDS (tidak ada lagi yang meninggal karena AIDS) dan Zero stigma dan diskriminasi (tidak ada lagi stigma dan diskriminasi).

Bentuk kongkrit dari tiga program besar ini adalah dengan membagikan kondom, melakukan penyuluhan, monitoring dan lain sebagainya. Dengan adanya KD telah memudahkan pemerintah untuk mengintervensi program kesehatan khususnya penangulangan HIV AIDS. Sasaran programnya akan jelas dan pasti.

“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Atma Jaya bahwa penutupan lokalisasi tidak mengurangi praktik prostitusi dan pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi jumlah pekerja seks dan sebarannya sebab praktik ini terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain,” jelasnya. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Wagub NTT Minta KY Lakukan Edukasi dan Advokasi Hukum

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) RI Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tugasnya selain menerima laporan dan pemantauan sidang pengadilan, juga diharapkan dapat melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terkait penegakan hukum di daerah itu.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi sampaikan ini dalam sambutannya pada acara Public Expose Peresmian Kantor Baru Penghubung KY RI Wilayah NTT di halaman Kantor Penghubung KY NTT, Jl. Thamrin Oepoi, Kupang,Rabu (14/11/2018).

Wagub Nae Soi menaruh harapan besar terhadap keberadaan Kantor Penghubung KY Wilayah NTT. Sebagai miniatur KY, kantor penghubung hendaknya dapat melaksanakan tugasnya untuk menjaga pelaksanaan hukum yang bermartabat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi mengapresiasi dan menaruh harapan besar terhadap kehadiran kantor ini. Kiranya dapat menjalankan fungsi utama KY yakni check and balance secara bertanggung jawab di wilayah NTT. Masyarakat luas juga diharapkan semakin mendapatkan informasi tentang keberadaan KY,” ungkapnya.

Menurut Nae Soi, keberadaan penghubung KY di daerah sangat strategis. Terutama untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait persoalan hukum, serta dapat menjawabi rasa keadilan masyarakat NTT.

“Saya berharap kehadiran kantor baru penghubung ini dapat bermanfaat secara optimal. Khususnya dalam mengangkat kehormatan dan wibawa hukum di NTT,” kata Nae Soi.

Sementara itu, Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus memberikan penghargaan yang besar terhadap Pemerintah Provinsi NTT yang telah memberikan hak pinjam pakai gedung untuk kantor penghubung KY NTT.

“Waktu awal saya lihat gedung ini, keadaanya masih memprihatinkan. Tapi kemudian dipoles  sehingga tampak megah begini. Terima kasih pak wagub dan pemerintah provinsi. Dibandingkan daerah lain, bangunan gedung penghubung KY NTT relatif cukup besar dan lengkap,” ujar Jaja.

Jaja menjelaskan, pembentukan kantor penghubung daerah didasarkan pada banyaknya laporan dan mewakili wilayah di Indonesia. NTT merupakakan salah satu representasi wilayah Indonesia Timur. Kehadiran kantor penghubung diharapkan dapat memberiman layanan publik yang memuaskan masyarakat pencari keadilan.

“Untuk wilayah Timur, yang paling banyak jumlah laporannya adalah Makasar. Kemudian disusul Kupang. Jumlahnya memang dibawah Makasar. Kehadirannya bertujuan untuk ciptakan proses peradilan yang independen dan akuntabel di NTT,” tandasnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Andreas Don Rade menyambut gembira kehadiran gedung baru kantor penghubung KY tersebut. Karena dapat membawa dampak positif bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

“Dengan adanya kantor baru ini, klarifikasi pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan di Kupang, tak perlu lagi tunggu dari Jakarta. Hal ini memudahkan pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya,” ujar Andreas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator KY NTT, Hendrikus Ara dalam laporannya menyatakan, keberadaan Kantor Penghubung Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY. Sejak tahun 2013, sudah ada 12 penghubung pada seluruh provinsi di Indonesia.

“NTT dipandang perlu untuk dibentuk kantor penghubung karena probeblematika hukum dan peradilannya,” kata Hendrik. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor