Connect with us

POLKAM

Tim Alpha Komitmen Perjuangkan Tenaga Honorer Jadi PNS

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Tim Alpha dan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) berkomitmen untuk memperjuangkan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Nasional Tim Alpha yang juga pembina KNASN, Rieke Diah Pitaloka sampaikan ini pada acara pelantikan dan ikrar Tim Alpha serta Konsolidasi Akbar dan pelantikan pengurus KNASN DPW NTT di Kupang, Selasa (6/11/2018).

Rieke Pitaloka mengatakan, memperjuangkan nasib tenaga honorer, kontrak, PTT dan pegawai tetap non PNS bukan asal janji, tapi menjadi komitmen perjuangan.

Mengingat tim Alpha ini digagas oleh PDI perjuangan (PDIP), maka langkah pertama yang diambil adalah menginstruksikan secara resmi kepada semua fraksi PDIP, baik provinsi maupun kabupaten/kota di NTT untuk memperjuangkan status kerja dan jaminan sosial bagi para honorer, kontrak, PTT dan pegawai tetap non PNS.

“Kita berkomitmen untuk secara bertahap memperjuangkan nasib para honorer, kontrak, PTT dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi PNS,” kata Rieke Pitaloka.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini menyatakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat tidak berkeadilan dan tidak berpihak kepada para honorer, kontrak, PTT dan pegawai tetap non PNS.

Karena itu sedang diperjuangkan untuk dilakukan revisi terhada UU dimaksud, terutama pada pasal 131 (a). Perjuangan ini sudah ada titik terang karena sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI.

“Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, revisi UU itu segera dibahas dan ditetapkan sehingga aspirasi para honorer, kontrak, PTT dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi PNS bisa segera direalisasi,” ungkap Rieke Pitaloka.

Pada kesempatan itu dia berargumen, walau Tim Alpha dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi para honorer, kontrak, PTT dan pegawai tetap non PNS agar diangkat menjadi PNS, tapi tugas lainnya tidak terlepas dari kepentingan politik.

Dalam kepentingan pemilu presiden 2019 mendatang, Tim Alpha berjuang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Joko Widodo- Ma’aruf Amin (Jokowi- Amin).

“Karena itu saya titipkan agar semua yang hadir dalam kesempatan pelantikan dan ikrar Tim Alpha serta Konsolidasi Akbar dan pelantikan pengurus KNASN DPW NTT untuk memilih Jokowi- Amin pada pemilu presiden 2019 mendatang,” ajak Rieke Pitaloka kepada kurang lebih 5.000 hadirin.

Ketua Alpha NTT, Johanes Mase mengatakan, selama ini perjuangan para honorer, kontrak, PTT dan pegawai pemerintah non PNS untuk diangkat menjadi PNS dilakukan secara sendiri- sendiri. Kini semua perjuangan itu telah bergabung dalam Tim Alpha.

“Para peserta yang hadir pada kesempatan ini sangat menaruh harapan untuk diangkat menjadi PNS, karena yang diperjuangkan ini bukan saja untuk pribadi mereka, tapi untuk kepentingan dan kesejahteraan keluarga. Bila dibutuhkan, Tim Alpha NTT akan ke Jakarta untuk berjuang di tingkat nasional,” paparnya. (R2)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Melchias Mekeng Ajak Menteri Sri Mulyani Berkunjung ke Flores

Published

on

Melchias Marcus Mekeng dan Laurensius Leba Tukan dalam acara Pembukaan Rakor Pemenangan Pemilu Golkar Flores Timur di Aula OMK Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Senin (21/1/2019).

Larantuka, Penatimor.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI telah mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berkunjung di Kabupaten Sikka pada Jumat (25/1/2019).

Mekeng memastikan kehadiran Menkeu Sri Mulyani itu ketika berbicara di hadapan ratusan kader Golkar yang datang dari seluruh desa/kelurahan dan kecamatan di Flores Timur dalam acara Konsolidasi dan Koordinasi Pemenangan Pemilu 2019 DPD Golkar Kabupaten Flores Timur di Multi Even Hall/Gedung OMK Keuskupan Larantuka, Senin (21/1/2019).

“Saya sudah undang Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk datang di Sikka dan mengundang seluruh kepala desa di Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Ende,” ujar Mekeng.

Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur DPP GOLKAR ini menyebutkan, dengan kehadiran Menteri Keuangan ini akan membawa dampak percepatan pembangunan berbagai sektor di Flores.

Dikatakan Mekeng, atas kepercayaan yang diberikan masyarakat di Dapil NTT I kepadanya sehingga beberapa jabatan strategis di tingkat pusat dipercayakan kepadanya sehingga dia bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membangun daerah yang telah memilihnya.

“Saya bersumpah untuk membangun daerah pemilihan saya sehingga seluruh kekuatan dan kemampuan jaringan saya dikerjakan untuk datang membangun wilayah kita termasuk dengan menghadirkan Ibu Menteri Keuangan RI datang di Flores agar melihat dan mendengar langsung kondisi dan keluh kesah masyarakat kita,” ujar Mekeng.

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan, Partai Golkar telah menorehkan berbagai karya monumental di wilayah Flores Timur yang akan dikenang sepanjang jaman. Karya monumental itu diantaranya Gedung OMK Keuskupan Larantuka, jalur jalan di Adonara Barat dan Adonara Tengah serta ruas jalan di wilayah Tanjung Bunga.

“Kampanyekan semua karya Golkar ini di masyarakat dan sampaikan bahwa teruslah memilih kader Golkar agar karya-karya pembangunan di Flores Timur terus dilakukan oleh kader Golkar. Juga menangkan Jokowi-Ma’aruf Amin agar perhatian pembangunan untuk wilayah kita terus dilakukan dari pusat,” katanya.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Flores Timur, Ignasius Boli Uran mengatakan, dalam setiap hajatan pemilu legislatif, Partai Golkar Flores Timur selalu menjadi pemenang dan Pemilu kali ini dipastikan kembali menjadi pemenang.

“Kami berterimakasih kepada Pak Melky Mekeng yang telah menjadikan Flores Timur sebagai rumah kedua setelah Kabupaten Sikka dengan berbagai karya pembangunan yang sudah dirasakan oleh masyarakat Flores Timur. Kami siap menangkan Pak Mekeng di DPR RI, Jokowi Ma’aruf Amin dan juga putra putri Flores Timur di DPRD Provinsi NTT serta kader-kader Golkar di Flores Timur untuk menang di DPRD Kabupaten Flores Timur.

“Tanpa figur nasional seperti Pak Mekeng kami tidak punya kebanggan menjadi kader Golkar,” ujar Ignas, sembari menambahkan, momentum ini membangkitkan optimisme untuk kemenangan Partai Golkar.

Hadir saat itu Wasekjen DPP Golkar Herman Hayong, sesepuh Golkar Flotim Viktor Rinag Hepat, Markus Suban Bethan. Juga caleg Golkar DPRD NTT Laurensius Leba Tukan, Maria Gorety Tokan dan Valens Tukan. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Herman Herry Janji Perjuangkan Nasib Honorer

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan pada acara Natal bersama dengan KN ASN di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019)

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry berkomitmen untuk memperjuangkan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Herman Herry saat merayakan Natal bersama Komite Nusantara (KN) Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan itu Herman Herry mengungkapkan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak hal terkait politik yang harus dikerjakan, dan semuanya berjalan dengan baik.

“Tetapi tiba-tiba muncul persoalan revisi UU ASN, saya bingung kenapa tiba-tiba muncul persoalan ini. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan,” ungkapnya.

“Hikmat yang saya dapat adalah persolan ASN ini bisa jadi jebakan baru buat pemerintah. Kenapa, karena pemerintah harus memilih, kalau didorong untuk segera melakukan pembahasan revisi ke DPR maka pemerintah akan berhadapan dengan dilema politik, karena pasti akan dibikin jadi bola liar di DPR sebab ada dua kelompok pro dan kontra,” imbuhnya.

Menurut Herman Herry, hal ini menjadi dilematis, sebab, apabila pemerintah abaikan aspirasi ASN berarti pemerintah tidak memikirkan atau mengabaikan nasib rakyat, sebab keluhan ASN merupakan keluhan rakyat Indonesia secara riil.

“Saya berpikir, ini apa yang harus dibikin, kalau revisi tidak mungkin, bahaya sekali. Menerima juga tidak mungkin. Kenapa, karena harus menambah biaya belanja untuk bayar gaji Rp 27 triliun tiap tahun. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah juga masih mengatur keseimbangan antara pendapatan nasional dan penerimaan pajak,” paparnya.

Herman Herry berjanji, bersama-sama dengan rekan-rekannya di DPR akan memperjuangkan nasib para honorer, dengan mencarikan solusi terbaik secara tahap demi tahap.

“Sebagai legislator, pembuat Undang-undang, saya mengerti bagaimana proses pembuatan perubahan Undang-undang, termasuk hambatan apa yang akan dihadapi, karena saya sudah pengalaman belasan tahun,” katanya.

“Tetapi jangan berharap semuanya akan ideal, kita akan cari cara win win solution. Saya akan bicara dengan pemerintah, saya akan menggerakkan gerbong politik saya di Jakarta, jadi jangan berkecil hati,” tandasnya.

Natal perdana KN ASN bersama Herman Herry itu mengusung tema “Kristus Hikmat Bagi Kita” dan sub tema “Momentum Natal Membangun Kebersamaan Untuk Kesejahteraan”. Ibadah perayaan Natal tersebut dipimpin oleh Pendeta Elianor V. Manu- Nalle, S.Th.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudu, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara, mantan calon Wakil Gubernur NTT, Emy Nomleni, Ketua Alpa NTT, Anis Mase dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, maupun DPD PDI Perjuangan NTT. (R2)

Continue Reading

POLKAM

DPRD NTT Teruskan Usulan Pemberhentian Jimmi Sianto ke Mendagri

Published

on

Jimmi Sianto (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Lembaga DPRD NTT telah meneruskan usulan pemberhentian anggota DPRD NTT, Jimi Sianto oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura ke Mendagri melalui gubernur.

Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (18/1/2019).

Menurut Tobias, saat ini Jimmi Sianto masih melakukan upaya hukum terhadap usulan pemberhentian dirinya tersebut, sehingga belum bisa diganti. Jimmi Sianto tidak hanya menggugat Ketua Partai Hanura, tapi juga pimpinan dewan.

“Karena Jimmi Sianto masih tempuh jalur hukum dan belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap, sehingga belum bisa diganti. Untuk ini pun, kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Tobias.

Menyinggung tentang batas terakhir seorang anggota dewan yang mundur atau diberhentikan bisa diganti, Tobias mengatakan, sesuai ketentuan paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya periodesasi.

“Karena anggota dewan hasil pemilu legislatif 2014 berakhir pada September 2019, maka paling lambat proses pelantikan sudah dilaksanakan pada Maret 2019,” katanya.

Tobias menambhakan, jika prosesnya melewati Maret, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti. Dengan demikian, kursi yang ditinggalkan, tetap lowong hingga berakhirnya periodesasi anggota dewan. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor