Connect with us

POLKAM

KPA Diminta Kerja Cepat Cegah dan Atasi HIV dan AIDS

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT diminta untuk bekerja lebih cepat dalam mencegah dan mengatasi HIV/AIDS.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi sampaikan ini saat memberikan arahan dan membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Enam Bulanan KPA Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Sasando Kantor Gubernur, Selasa (6/11/2018).

Menurur Wagub Nae Soi, kerja sama lintas sektoral harus terus diupayakan dalam menyelamatkan generasi muda dari virus tersebut.

“Kasus HIV/AIDS di Indonesia sudah sangat tinggi. Provinsi NTT sendiri sudah masuk kategori lampu merah. Penyebarannya cukup merata di seluruh Kabupaten/Kota dan sebagian besar terjadi pada orang usia produktif,” jelas Nae Soi.

Nae Soi menyebutkan, data penderita HIV/AIDS di NTT sudah sangat mengkhawatirkan. Sampai dengan Juni 2018, ada 5.773 kasus di seluruh NTT. Kategori terinveksi virus HIV ada 2.769 orang dan yang mengidap AIDS 3.004 orang. Yang meninggal karena kasus ini sejumlah 1.326 orang.

“Dalam visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera,  saya meminta kita semua bekerja lebih cepat dalam menanggulangi masalah kemanusiaan ini. Penting dapatkan data secara rinci, by adress dan by name dari penderita agar dapat diobati. Juga untuk tindakan pencegahan,” harap Ketua Harian KPA NTT ini.

Dalam rapat perdana bersama jajaran KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra, Nae Soi menekankan tiga dimensi dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dalam dimensi idealis, penyakit ini berbahaya serta tidak baik dari segi agama dan etika. Namun dalam dimensi realis, prilaku menyimpang tetap terjadi dan cenderung meningkat.

“Dalam dimensi fleksibilitas atau penanganan, kita perlu cari langkah-langkah konkret. Dimensi ideal digabungkan dengan realistis sehingga bisa capai apa yang kita harapkan,” kata Nae Soi.

Lebih lanjut, Nae Soi mengatakan, perlu upaya responsif secara bersama. HIV/AIDS bukan hanya jadi urusan sektor kesehatan tetapi harus lintas sektoral.

“Ke depan, saya harapkan kita selalu berkomunikasi dengan pemuka agama. Supaya mereka juga bisa berikan konseling, penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat. Begitupun dengan tokoh masyarakat,  tokoh pemuda dan perempuan yang memiliki pengaruh atau konsen dengan generasi muda,” harap Nae Soi.

Sementara itu, Imelda Manurung, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undana mengungkapakan, dari penelitiannya tentang HIV/AIDS di NTT sejak 2015, ditemukan peran pemuka agama sangat penting dalam pencegahan dan penanganan masalah ini. Juga pentingnya peran keluarga dalam pencegahan prilaku seks sesama lelaki atau gay.

“Dalam penelitian saya lainnya tentang prilaku seks di kalangan remaja khususnya anak SMA di Kalabahi dan Kota Kupang, ditemukan sebagian besar remaja sudah melakukan hubungan seksual. Bukan saja pegang tangan atau ciuman. Faktor utama yang dorong mereka berbuat hal ini adalah media sosial,” jelas Imelda Manurung.

Selanjutnya, salah satu peserta yang adalah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengharapkan agar mereka diberi ruang dan waktu yang lebih luas untuk berkiprah.

“Kami berharap dengan kepemimpinan bapak berdua,  teman-teman saya khususnya yang masih muda dapat diberi kesempatan besar untuk bekerja. Karena kami tidak berbahaya,” harap peserta ODHA tersebut. (R2)

POLKAM

Herman Herry Janji Perjuangkan Nasib Honorer

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan pada acara Natal bersama dengan KN ASN di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019)

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry berkomitmen untuk memperjuangkan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Herman Herry saat merayakan Natal bersama Komite Nusantara (KN) Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan itu Herman Herry mengungkapkan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak hal terkait politik yang harus dikerjakan, dan semuanya berjalan dengan baik.

“Tetapi tiba-tiba muncul persoalan revisi UU ASN, saya bingung kenapa tiba-tiba muncul persoalan ini. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan,” ungkapnya.

“Hikmat yang saya dapat adalah persolan ASN ini bisa jadi jebakan baru buat pemerintah. Kenapa, karena pemerintah harus memilih, kalau didorong untuk segera melakukan pembahasan revisi ke DPR maka pemerintah akan berhadapan dengan dilema politik, karena pasti akan dibikin jadi bola liar di DPR sebab ada dua kelompok pro dan kontra,” imbuhnya.

Menurut Herman Herry, hal ini menjadi dilematis, sebab, apabila pemerintah abaikan aspirasi ASN berarti pemerintah tidak memikirkan atau mengabaikan nasib rakyat, sebab keluhan ASN merupakan keluhan rakyat Indonesia secara riil.

“Saya berpikir, ini apa yang harus dibikin, kalau revisi tidak mungkin, bahaya sekali. Menerima juga tidak mungkin. Kenapa, karena harus menambah biaya belanja untuk bayar gaji Rp 27 triliun tiap tahun. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah juga masih mengatur keseimbangan antara pendapatan nasional dan penerimaan pajak,” paparnya.

Herman Herry berjanji, bersama-sama dengan rekan-rekannya di DPR akan memperjuangkan nasib para honorer, dengan mencarikan solusi terbaik secara tahap demi tahap.

“Sebagai legislator, pembuat Undang-undang, saya mengerti bagaimana proses pembuatan perubahan Undang-undang, termasuk hambatan apa yang akan dihadapi, karena saya sudah pengalaman belasan tahun,” katanya.

“Tetapi jangan berharap semuanya akan ideal, kita akan cari cara win win solution. Saya akan bicara dengan pemerintah, saya akan menggerakkan gerbong politik saya di Jakarta, jadi jangan berkecil hati,” tandasnya.

Natal perdana KN ASN bersama Herman Herry itu mengusung tema “Kristus Hikmat Bagi Kita” dan sub tema “Momentum Natal Membangun Kebersamaan Untuk Kesejahteraan”. Ibadah perayaan Natal tersebut dipimpin oleh Pendeta Elianor V. Manu- Nalle, S.Th.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudu, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara, mantan calon Wakil Gubernur NTT, Emy Nomleni, Ketua Alpa NTT, Anis Mase dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, maupun DPD PDI Perjuangan NTT. (R2)

Continue Reading

POLKAM

DPRD NTT Teruskan Usulan Pemberhentian Jimmi Sianto ke Mendagri

Published

on

Jimmi Sianto (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Lembaga DPRD NTT telah meneruskan usulan pemberhentian anggota DPRD NTT, Jimi Sianto oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura ke Mendagri melalui gubernur.

Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (18/1/2019).

Menurut Tobias, saat ini Jimmi Sianto masih melakukan upaya hukum terhadap usulan pemberhentian dirinya tersebut, sehingga belum bisa diganti. Jimmi Sianto tidak hanya menggugat Ketua Partai Hanura, tapi juga pimpinan dewan.

“Karena Jimmi Sianto masih tempuh jalur hukum dan belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap, sehingga belum bisa diganti. Untuk ini pun, kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Tobias.

Menyinggung tentang batas terakhir seorang anggota dewan yang mundur atau diberhentikan bisa diganti, Tobias mengatakan, sesuai ketentuan paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya periodesasi.

“Karena anggota dewan hasil pemilu legislatif 2014 berakhir pada September 2019, maka paling lambat proses pelantikan sudah dilaksanakan pada Maret 2019,” katanya.

Tobias menambhakan, jika prosesnya melewati Maret, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti. Dengan demikian, kursi yang ditinggalkan, tetap lowong hingga berakhirnya periodesasi anggota dewan. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Perekaman e-KTP Serentak di Lapas dan Rutan Dimulai Hari Ini

Published

on

Perekaman e-KTP di LP Klas I A Kupang oleh Disdukcapil Kota Kupang, Kamis (17/1/2019). (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten dan kota secara serentak melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Komisioner Bawaslu NTT, Jemris Fointuna sampaikan ini kepada wartawan, Kamis (17/1/2019). Menurut Jemris, kegiatan ini akan berlangsung mulai Kamis- Sabtu (17-19 Januari 2019).

Jemris mengatakan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih di Lapas dan Rutan ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada seluruh kepala daerah (bupati/wali kota).

“Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya untuk pemenuhan ‎KTP elektronik bagi warga di Lapas dan Rutan,” ungkap Jemris.

Selain itu, lanjut Jemris, juga sekaligus untuk mendukung terpenuhinya syarat hak konstitusional pemilih dalam Pilpres 2019. Karena itu, Disdukcapil akan melakukan perekaman KTP elektronik secara serentak pada tanggal 17 – 19 Januari 2019.

“Kegiatan itu dinamakan gerakan nasional jemput bola serentak di semua Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia,” kata Jemris.

Dia mengungkapkan, selain surat dari Mendagri, juga ada surat dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kemenkumham RI Dirjen Pemasyarakatan tentang perekaman KTP elektronik di Lapas dan Rutan.

“Diharapkan semua penduduk potensi pemilih di Lapas dan Rutan yang belum punya KTP elektronik agar bisa direkam. Ini juga bertujuan agar mereka bisa diakomodir dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ,” tandasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT ini menambahkan, hari ini di LP Klas I A Kupang, sebanyak 217 warga binaan melakukan perekaman e-KTP yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Kupang, Kamis (17/1/2019). (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor