Connect with us

POLKAM

Dana Desa Harus Dioptimalkan Kurangi Angka Kemiskinan

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef A. Nae Soi menegaskan, pengalokasian Dana Desa (DD) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena itu harus dikelola secara  optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Garda terdepan dari republik ini adalah desa. Ada adagium lama yakni desa makmur, negara kaya. Sebaliknya desa melarat, negara bingung,” kata Wagub Nae Soi saat membuka dan menjadi Keynote speakers pada Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik di Aula Politeknik Negeri Kupang, Jumat (2/11/2018).

Sebagai salah satu perumus Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Josef menjelaskan, dasar dari lahirnya UU ini adalah ‘bonum commune’ atau kebaikan bersama. Kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi.

“Dengan UU ini, negara wajib hukumnya sediakan dana untuk pembangunan di desa. Ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Tetapi sekaligus rangsangan untuk mereka (kepala desa,red) yang tidak biasa mengelola keuangan dalam jumlah besar,” kata Nae Soi.

Menurut Nae Soi, hal ini dapat menciptakan beban sekaligus masalah bagi para kepala desa. Untuk itu, butuh daya tumpu dan pengungkit agar para kepala desa dapat keluar dari masalah tersebut.

“Harus diingat, yang paling berkuasa dalam pemanfaatan DD bukanlah kepala desa melainkan Musyawarah Desa. Musyawarah ini melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Mereka semua harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa,” jelas Nae Soi.

Lebih lanjut, Nae Soi menguraikan, jumlah DD untuk Provinsi NTT terus bertambah. Tahun 2015 senilai Rp800 miliar lebih,  2016 sebanyak Rp1,8 triliun lebih. Tahun 2017 meningkat sekitar Rp2,3 triliunan, dan 2018 bertambah menjadi Rp2,5 triliun lebih. Ditambah lagi intervensi dari APBD baik Provinsi dan Kabupaten, jumlah dana ke desa semakin banyak.

“Uang sebanyak itu tidak akan berdaya guna kalau pengelolaannya tidak bagus atau manajemennya tidak profesional. Saya mengajak para mahasiswa khususnya mahasiswa akuntasi untuk memberikan pendampingan bagi para kepala desa,” ajak Nae Soi.

Di akhir sambutannya, Nae Soi mengapresiasi pelaksanaan Seminar. Dia berharap seminar dapat menghasilkan cara-cara baru dalam mengoptimalkan DD sebagai daya pengungkit perubahan di desa.

“Mesti hasilkan pemikiran yang cerdas dan operasional agar DD sungguh buat desa maju, ada nilai tambah bagi pengembangan ekonomi produktif di desa. Tentu dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien,” ujar Nae Soi.

Direktur Politeknik Negeri Kupang, Nonce Farida Tuati menanggapi positif ajakan Wagub Nae Soi. Menurutnya, DD telah menciptakan banyak perubahan di desa seperti sarana dan prasarana desa yang semakin baik serta tingkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun masih juga terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan DD.

“Kiranya seminar hari ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemanfaatn DD. Kami siap bantu Pemerinntah Provinsi. Kami punya kurang lebih 1.000 mahasiswa siap turun ke lapangan, ke desa untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa. Kami juga punya teknologi yang bisa digunakan untuk memberdayakan dan mengelola hasil olahan masyarakat,” ujar Nonce. (R2)

POLKAM

Herman Herry Janji Perjuangkan Nasib Honorer

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan pada acara Natal bersama dengan KN ASN di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019)

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry berkomitmen untuk memperjuangkan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Herman Herry saat merayakan Natal bersama Komite Nusantara (KN) Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan itu Herman Herry mengungkapkan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak hal terkait politik yang harus dikerjakan, dan semuanya berjalan dengan baik.

“Tetapi tiba-tiba muncul persoalan revisi UU ASN, saya bingung kenapa tiba-tiba muncul persoalan ini. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan,” ungkapnya.

“Hikmat yang saya dapat adalah persolan ASN ini bisa jadi jebakan baru buat pemerintah. Kenapa, karena pemerintah harus memilih, kalau didorong untuk segera melakukan pembahasan revisi ke DPR maka pemerintah akan berhadapan dengan dilema politik, karena pasti akan dibikin jadi bola liar di DPR sebab ada dua kelompok pro dan kontra,” imbuhnya.

Menurut Herman Herry, hal ini menjadi dilematis, sebab, apabila pemerintah abaikan aspirasi ASN berarti pemerintah tidak memikirkan atau mengabaikan nasib rakyat, sebab keluhan ASN merupakan keluhan rakyat Indonesia secara riil.

“Saya berpikir, ini apa yang harus dibikin, kalau revisi tidak mungkin, bahaya sekali. Menerima juga tidak mungkin. Kenapa, karena harus menambah biaya belanja untuk bayar gaji Rp 27 triliun tiap tahun. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah juga masih mengatur keseimbangan antara pendapatan nasional dan penerimaan pajak,” paparnya.

Herman Herry berjanji, bersama-sama dengan rekan-rekannya di DPR akan memperjuangkan nasib para honorer, dengan mencarikan solusi terbaik secara tahap demi tahap.

“Sebagai legislator, pembuat Undang-undang, saya mengerti bagaimana proses pembuatan perubahan Undang-undang, termasuk hambatan apa yang akan dihadapi, karena saya sudah pengalaman belasan tahun,” katanya.

“Tetapi jangan berharap semuanya akan ideal, kita akan cari cara win win solution. Saya akan bicara dengan pemerintah, saya akan menggerakkan gerbong politik saya di Jakarta, jadi jangan berkecil hati,” tandasnya.

Natal perdana KN ASN bersama Herman Herry itu mengusung tema “Kristus Hikmat Bagi Kita” dan sub tema “Momentum Natal Membangun Kebersamaan Untuk Kesejahteraan”. Ibadah perayaan Natal tersebut dipimpin oleh Pendeta Elianor V. Manu- Nalle, S.Th.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudu, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara, mantan calon Wakil Gubernur NTT, Emy Nomleni, Ketua Alpa NTT, Anis Mase dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, maupun DPD PDI Perjuangan NTT. (R2)

Continue Reading

POLKAM

DPRD NTT Teruskan Usulan Pemberhentian Jimmi Sianto ke Mendagri

Published

on

Jimmi Sianto (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Lembaga DPRD NTT telah meneruskan usulan pemberhentian anggota DPRD NTT, Jimi Sianto oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura ke Mendagri melalui gubernur.

Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (18/1/2019).

Menurut Tobias, saat ini Jimmi Sianto masih melakukan upaya hukum terhadap usulan pemberhentian dirinya tersebut, sehingga belum bisa diganti. Jimmi Sianto tidak hanya menggugat Ketua Partai Hanura, tapi juga pimpinan dewan.

“Karena Jimmi Sianto masih tempuh jalur hukum dan belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap, sehingga belum bisa diganti. Untuk ini pun, kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Tobias.

Menyinggung tentang batas terakhir seorang anggota dewan yang mundur atau diberhentikan bisa diganti, Tobias mengatakan, sesuai ketentuan paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya periodesasi.

“Karena anggota dewan hasil pemilu legislatif 2014 berakhir pada September 2019, maka paling lambat proses pelantikan sudah dilaksanakan pada Maret 2019,” katanya.

Tobias menambhakan, jika prosesnya melewati Maret, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti. Dengan demikian, kursi yang ditinggalkan, tetap lowong hingga berakhirnya periodesasi anggota dewan. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Perekaman e-KTP Serentak di Lapas dan Rutan Dimulai Hari Ini

Published

on

Perekaman e-KTP di LP Klas I A Kupang oleh Disdukcapil Kota Kupang, Kamis (17/1/2019). (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten dan kota secara serentak melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Komisioner Bawaslu NTT, Jemris Fointuna sampaikan ini kepada wartawan, Kamis (17/1/2019). Menurut Jemris, kegiatan ini akan berlangsung mulai Kamis- Sabtu (17-19 Januari 2019).

Jemris mengatakan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih di Lapas dan Rutan ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada seluruh kepala daerah (bupati/wali kota).

“Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya untuk pemenuhan ‎KTP elektronik bagi warga di Lapas dan Rutan,” ungkap Jemris.

Selain itu, lanjut Jemris, juga sekaligus untuk mendukung terpenuhinya syarat hak konstitusional pemilih dalam Pilpres 2019. Karena itu, Disdukcapil akan melakukan perekaman KTP elektronik secara serentak pada tanggal 17 – 19 Januari 2019.

“Kegiatan itu dinamakan gerakan nasional jemput bola serentak di semua Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia,” kata Jemris.

Dia mengungkapkan, selain surat dari Mendagri, juga ada surat dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kemenkumham RI Dirjen Pemasyarakatan tentang perekaman KTP elektronik di Lapas dan Rutan.

“Diharapkan semua penduduk potensi pemilih di Lapas dan Rutan yang belum punya KTP elektronik agar bisa direkam. Ini juga bertujuan agar mereka bisa diakomodir dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ,” tandasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT ini menambahkan, hari ini di LP Klas I A Kupang, sebanyak 217 warga binaan melakukan perekaman e-KTP yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Kupang, Kamis (17/1/2019). (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor