Connect with us

PENDIDIKAN

Peringati Sumpah Pemuda, Fisip Unwira Gelar Diskusi Publik dan Pentas Seni

Published

on

Para narasumber sedang memaparkan materi dalam diskusi publik di Aula Informatika, Unwira Kupang, Senin (29/10) petang.

Kupang, penatimor.com – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018, digelar diskusi publik dan pentas seni.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Informatika, Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, sekira pukul 15.00, Senin (29/10).

Penyelenggarannya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unwira, dengan menghadirkan Rektor Unwira Philipus Tule, pengamat politik Fransiskus Ansi Lema dan dosen Unwira Didimus Dedi Dosa.

Ketiga orang ini tampil sebagai narasumber dalam diskusi publik tersebut.

Dekan FISIP Uniwira Marianus Kleden, mengatakan, mahasiswa disadarkan agar mereka tidak hanya kuliah, namun juga berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana harus terlibat dalam pemikiran-pemikiran yang besar.

“Mahasiswa juga harus tahu apa yang akan mereka lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini,” sebut Marianus Kleden.

Dia melanjutkan, dengan mengenang Sumpah Pemuda sebagai inspirasi, bukan berarti bahwa kaum tua tidak menginspirasi.

Namun menurut dia, kaum tua tetap menginspirasi, dengan melihat semangat dan hal positif saat masa muda mereka.

“Mahasiswa Unwira Kupang cukup menonjol dalam dunia kerja. Tidak hanya di politik, tapi juga di bidang jurnalistik, birokrasi maupun swasta. Mahasiswa sekarang ini punya potensi. Jika kita dorong sedikit saja, mereka akan cepat menyadari peran mereka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Senat FISIP Unwira, Ulrikus Hana, mengatakan, kegiatan itu untuk merefleksikan kembali semangat juang para pemuda.

“Mahasiswa harus menyadari bahwa peran mereka sangat besar dalam pembangunan sekarang,” kata Ulrikus.

Harapannya, kegiatan ini bisa mendorong semangat belajar dan pemikiran kritis dari mahasiswa.

Ditambahkan, dari angkatan 1928 sampai 1998, disadari peran mahasiswa dan kaum muda sangat penting.

Sehingga melalui kegiatan tersebut, sangat diharapkan bisa menumbuhkan daya kritis dari mahasiswa. (R3)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

DPRD NTT Dukung Aspirasi dan Perjuangan Guru Honor K2

Published

on

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo

Kupang, Penatimor.com – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung aspirasi belasan ribu guru dan tenaga kependidikan honor kualifikasi dua (K2) yang memprotes pemberlakuan

Peraturan Mentri PAN RI nomor 36 tahun 2018 yang memberlakukan batas umur maksimum 35 tahun bagi tenaga honor K2 untuk diproses menjadi CPNS/ASN.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (27/10/2018).

Menurut Winston, hal itu telah disampaikan Fraksi Partai Demokrat dalam paripurna dewan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 pada Rabu (24/10/2018).

Winston menyatakan, atas nama keadilan dan kemanusiaan bagi para guru honor yang telah mengabdi luar biasa bagi anak didiknya dan bagi pendidikan NTT selama puluhan tahun bahkan dengan mengabaikan kesejahteraan diri dan keluarga mereka, maka pemerintah pusat dan kementrian terkait harus tegas mencabut Permenpan RB nomor 36 yang kontroversial ini.

“Kami mendorong bapak gubernur dan ketua DPRD dan kawan-kawan DPRD NTT untuk berjuang bersama meneruskan aspirasi para tenaga honor K2 ke pemerintah Pusat demi keadilan dan kesejahteraan bagi para honorer K2 kita,” katanya.

Anggota Komisi V DPRD NTT ini mengatakan, sangat mendukung sikap Forum Guru Honorer Kota Kupang yang meminta agar ada kebijakan khusus dari pemerintah. Karena peraturan Menpan RB sangat merugikan para guru honorer yang telah mengabdi sekian lama, bahkan ada yang sudah mencapai 30 tahun.

Dia menambahkan, dalam rapat dengan Forum Guru Honorer beberapa waktu lalu, Komisi V memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mendata semua guru honor mulai dari jenjang pendidikan TK sampai SMA/SMK yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Pendataan ini dimaksudkan agar pemerintah mendapatkan data final yang akurat dan valid. Sehingga ketika diperjuangkan ke tingkat pusat, datanya tidak berubah lagi. Selain itu, meminta Ketua DPRD NTT atas nama lembaga menyurati Kemenpan RB agar meninjau kembali Peraturan Menpan nomor 36 Tahun 2018.

“Langkah ini harus segera diambil agar ketulusan para guru honorer yang telah sekian lama mengabdi dapat dihargai. Kami akan berkonsultasi dengan Menpan RB karena aturan yang dikeluarkan bertolakbelakang dengan semangat Presiden Jokowi untuk mensejahterakan para guru,” ujar Winston.

Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Kristofora Bantang mengatakan, Komisi V bersepakat untuk memperjuangkan nasib guru honorer K2 hingga ke tingkat kementerian terkait. Pasalnya pengabdian mereka untuk mendidik anak- anak di sekolah- sekolah sudah sangat lama, bahkan ada yang sudah 26 sampai 30 tahun.

“Kita perjuangkan nasib para guru honorer karena pengabdian sudah sangat lama,” kata Feni, sapaan untuk Kristofora Bantang.

Dia mengatakan, semestinya dalam proses seleksi calon PNS yang sedang berlangsung saat ini, para guru honorer K2 diprioritaskan. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 36 Tahun 2018, sangat merugikan para guru honorer.

Karena dalam peraturan Menpan RB dimaksud, lanjutnya, telah membatasi hanya mereka yang berusia maksimal 35 tahun yang dapat diakomodasi dalam seleksi calon PNS. Sedangkan hampir semua guru honorer K2, usianya sudah di atas 35 tahun.

“Kita minta Dinas Pendidikan untuk mendata semua guru honorer di seluruh NTT untuk selanjutnya diperjuangkan ke tingkat pusat,” tandas Feni. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

SMAK Frateran Maumere Juara Lomba Gebyar SMA/SMK

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – SMAK Frateran Maumere, Kabupaten Sikka berhasil meraih dua piala dalam lomba gebyar SMA/SMK swasta se- NTT yang diselenggarakan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT di Kupang, 22- 23 Oktober 2018.

Kegiatan yang diikuti 30 SMA/SMK se- NTT, peserta dari SMAK Frateran Maumere tampil sebagai juara satu lomba pidato Bahasa Indonesia atas nama Patrisia D.P. Gama dan juara tiga lomba cerdas cermat Bahasa Inggris.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo kepada wartawan di Kupang, Rabu (24/10) mengatakan, walaupun tidak ada sekolah yang meraih juara umum, tapi dari hasil yang ada, SMAK Frateran Maumere dikategorikan unggul karena berhasil meraih dua juara dalam lomba pidato dan cerdas cermat.

“Para juara berhak mendapat piala, piagam dan uang pembinaan sebagai motivasi bagi sekolah dan peserta,” kata Winston.

Winston yang juga anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebutkan, para peserta dan sekolah yang meraih juara pada lomba pidato Bahasa Indonesia dan lomba cerdas cermas Bahasa Inggris. Untuk lomba pidato Bahasa Indonesia, para pemenangnya yakni, Patrisia D.P. Gama (jaura satu) dari SMAK Frateran Maumere. Alexandro Ragat (juara dua) dari SMA Seminari St. Rafael Kupang. Erlopino Edon (juara tiga) dari SMA Kristen Citra Bangsa. Mujireo Berireo (juara empat) dari SMA Giovani Kupang.

Sementara itu, untuk cerdas cermat Bahasa Inggris, para pemenangnya sebagai berikut SMA NCIPS Kupang (juara satu). SMAK Giovani Kupang (juara dua). SMAK Frateran Maumere (juara tiga), dan SMK Prima Higienis Kupang (juara empat).

Pada kesempatan itu Winston mengakui sangat senang karena dua kegiatan utama gebyar SMA/ SMK dalam rangka menyongsong HUT Sumpah Pemuda yakni lomba pidato Bahasa Indonesia dan cerdas cermat Bahasa Inggris sukses dilaksanakan. Pelaksanaan lomba pun sangat kompetitif, terutama lomba cerdas cermat Bahasa Inggris. Karena naskah yang disiapkan tim dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, dapat dijawab peserta lomba.

“Hasil yang dicapai berbanding lurus dengan kemampuan akademik para peserta yang notabene berasal dari sekolah- sekolah swasta unggulan,” ujar Winston.

Kepada semua sekolah dan para peserta yang telah terlibat dalam kegiatan gebyar SMA/SMK, Winston mengucapkan selamat dan proficiat atas partisipasi yang telah ditunjukkan. Kegiatan gebyar ini akan dijadikan sebagai agenda rutin untuk mempromosikan potensi para peserta didik dan SMA/ SMK swasta di setiap daerah. Walau merupakan kegiatan perdana, tapi hasilnya sungguh menggembirakan. Ternyata SMA/SMK swasta juga sangat bermutu dan hebat, bila dibandingkan dengan sekolah negeri.

“Kita minta para peserta didik dan penyelenggara pendidikan swasta untuk jangan ragu mempromosikan keunggulan masing- masing sekolah dan para orangtua diminta tidak ragu menyekolahkan anak- anaknya di SMA/SMK swasta,” tandas Winston. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Sekolah Swasta Diminta Tingkatkan Promosi

Published

on

Seminar pendidikan dalam rangkaian kegiatan gebyar SMA/ SMK Se-NTT di gedung DPD RI, Senin (22/10/2018)

Kupang, Penatimor.com – Lembaga pendidikan swasta, terutama SMA dan SMK di NTT diminta untuk tingkatkan mutu dan promosi agar menjadi daya tarik bagi orangtua untuk menyekolahkan anak- anaknya di sekolah swasta.

Demikian intisari yang dapat dipetik dari seminar pendidikan bertajuk “Peran Sekolah Swasta Dalam Membangun Pendidikan di NTT” yang diselenggarakan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT di Kupang, Senin (22/10/2018).

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto ketika tampil sebagai narasumber mengatakan, sekolah swasta butuh suport dari pemerintah. Karena sampai saat ini, pemerintah belum memberi perhatian yang serius terhadap sekolah- sekolah swasta. Sekolah- sekolah swasta membutuhkan dukungan guru, sarana- prasarana dan infrastruktur penunjang lainnya, tapi tidak dilakukan untuk menjawabi permasalahan yang ada. Memang sudah ada bantuan yang diberikan, tapi salah urus sehingga membuat sekolah swasta mengalami permasalahan hingga saat ini.

“Peran sekolah swasta, tidak perlu didebatkan lagi karena sudah sangat baik dan sangat luar biasa serta telah dirasakan dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan anak- anak bangsa,” kata Jimmi.

Dia berargumen, keberadaan guru- guru honorer di sekolah swasta sangat memprihatinkan. Dimana honor yang diterima ada yang sebesar Rp100.000 sampai Rp200. 000/ bulan. Tahun depan, gaji guru honorer harus dinaikkan, minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Artinya, jika honor yang diterima dari Komite Sekolah masih minim, maka kekurangannya ditanggung pemerintah agar bisa setara dengan UMP.

Sekretaris Dinas Pendidikan NTT, Alo Min menyampaikan, dalam waktu dekat akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para kepala sekolah se- NTT. Dalam rapat itu, para kepala sekolah diminta untuk menyampaikan keunggulan masing- masing sekolah. Tentunya sekolah- sekolah swasta juga perlu meningkatkan promosi terkait keunggulan yang dimiliki. Memang selama ini, persepsi orangtua bahwa sekolah negeri lebih murah dari swasta. Tapi kalau dihitung- hitung, sebenarnya biaya pendidikan hampir sama antara sekolah negeri dan swasta.

“Pembinaan terhadap sekolah- sekolah swasta tetap dilakukan. Tentunya pembinaan yang dilakukan sangat selektif agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal karena sekolah swasta di bawah naungan yayasan,” terang Alo.

Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho menyatakan, sekolah- sekolah swasta yang dikelola Katolik sangat luar biasa bila dibandingkan dengan sekolah- sekolah negeri. Misalkan, SMAK Giovani Kupang, SMAK Frateran Larantuka, SMA Syuradikara, SMA Regina Pacis, SMAK Frateran Maumere, dan SMA Seminari Kisol.

“Kami dorong sekolah- sekolah swasta lain untuk meniru sejumlah sekolah swasta unggul yang ada di provinsi ini,” pinta Simon.

Ketua Umum BPMS NTT, Winston Neil Rondo meminta sekolah- sekolah swasta untuk meningkatkan mutu dan melakukan promosi tentang keunggulan yang dimiliki. Mengingat gaji guru honor terutama honor komite yang sangat minim, maka semua guru harus dibiayai pemerintah. Salah satunya melalui alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah. Kerja sama dengan Komisi Ombudsman dan Dinas Pendidikan NTT untuk pengawasan dan pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merugikan mutu pendidikan NTT sangat diperlukan. Mendesak pemerintah agar adil dalam alokasi sarana- prasarana dan infrastruktur.

“Kita menolak keras dan melakukan advokasi terhadap penarikan guru PNS dari sekolah- sekolah swasta, dan kesra guru swasta perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah sesuai kewenangan,” tandas Winston.

Winston yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengatakan, BMPS mendorong pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan kuota sertifikasi bagi guru di sekolah swasta sehingga diperlakukan adil dan merata, minimal 25 persen. Perlu ada standarisasi upah guru agar sesuai UMP dan didukung oleh Pemda. Meningkatkan alokasi politik anggaran pemda untuk memperkuat sektor pendidikan secara khusus dana yang berimbang untuk sekolah/perguruan swasta.

Selanjutnya, pendirian sekolah negeri harus pertimbangkan eksistensi sekolah swasta setempat sehingga sama-sama berkembang. Perlu ada Perda Pendidikan yang mengatur dan mendukung  sekolah swasta, dengan tujuan membangun keberpihakan yang tegas dari pemerintah terhadap sekolah swasta, dukungan bagi gerakan literasi sekaligus mencegah industrialisasi/bisnis pendidikan. (R2)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor