Connect with us

NASIONAL

Jhoni Menjadi Ikon Pembuka Jakarta Marathon

Published

on

Foto: IST

Jakarta, Penatimor.com – Yohanes Gama Marchal Lau alias Jhoni (13 tahun) menjadi ikon pembuka Jakarta Marathon 2018 yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (28/10).

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Jhoni mengangkat dan mengibarkan sang Merah Putih dan turut menyanyikan bersama seluruh peserta lomba marathon.

Untuk Lomba Jakarta Marathon 2018 kali ini, dibagi menjadi empat kategori. Mulai dari lomba lari sejauh 5 Km, 10 Km, 21 Km, dan marathon 42 Km. Adapun lari kategori anak kecil yaitu marathoons dan Joni turut ikut serta lari dengan jarak 1km dengan seluruh peserta lari anak berusia 5-9tahun.

Kisah Jhoni yang memanjat tiang bendera setinggi 15 meter untuk memperbaiki tali bendera saat upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia itu viral. PLN lantas mengundang adik Joni kembali ke Jakarta.

Sebelumnya, Jumat (26/10/2018) sore, Joni sudah tiba di Jakarta dan datang ke tempat pendaftaran Jakarta Marathon untuk di briefing

Setelah apresiasi yang banyak didapat, PLN sudah menjanjikan beasiswa sampai dengan S1, dan mengisi perabotan rumah yang saat ini tengah dibangun

Pihak PLN juga pada Sabtu (27/10) sudah mengajak Jhoni jalan-jalan keliling Jakarta. “Pertama kali ke Jakarta jalan ke Monas sekarang mau lihat banyak permainan sebelum marathon,” ucap Jhoni saat menaiki gondola di Taman mini Indonesia Indah Sabtu kemarin. (R2)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Penerapan Zona Integritas Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Published

on

Foto: IST

Jakarta, Penatimor.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengatakan, bandara dan pelabuhan menjadi gerbang utama bagi masuknya investasi dalam penguatan perekonomian Indonesia. Perbaikan kinerja dan pelayanan publik di kedua area tersebut menjadi hal yang sangat fundamental dan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Pembangunan zona integritas pada kawasan bandara dan pelabuhan merupakan role model spirit island of integrity bagi terciptanya integritas dan pelayanan publik yang baik,” ujar Menteri Syafruddin dalam acara Deklarasi Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas di Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (02/05).

Hal ini sejalan dengan strategi penguatan ekonomi nasional yaitu menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi terbaik investasi dunia. “Bappenas telah menghitung persepsi optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam 5 besar di dunia,” pungkas Syafruddin.

Lanjutnya dikatakan, melalui pembangunan zona integritas, masyarakat dapat merasakan langsung perbaikan kualitas pelayanan publik. Tata kelola lintas instansi pada kawasan strategis ini akan semakin terpadu.

“Seluruh negara di dunia berpacu menghadirkan tata kelola pemerintahan terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya,” ucap Syafruddin.

Pembangunan zona integritas akan menciptakan budaya melayani, budaya kinerja, dan budaya integritas sebagai bagian dari mengakselerasi reformasi birokrasi. Setiap unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan menjadi proyek percontohan perubahan kualitas pelayanan pemerintahan.

Menteri Syafruddin mengatakan dalam tiga tahun terakhir pembangunan zona integritas di kementerian dan lembaga berkembang sangat pesat. Ini menunjukan kuatnya komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik berintegritas yang terbebas dari korupsi. “Capaian ini tentu harus diapresiasi karena menandai semakin akuntabelnya aspek keuangan dan hukum,” tuturnya. Keduanya merupakan unsur yang sangat penting terlaksananya demokrasi dan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan zona integritas dengan mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM tidak mudah. Hal ini dikarenakan zona integritas mensyaratkan perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis dan berkelanjutan dari level pimpinan hingga pelaksa.

“Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seuruh pihak yang telah percaya dan memberikan komitmenya terhadap pembangunan zona integritas,” ujar Syafruddin.

Menurutnya, agar pelaksanaan zona integritas dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara konsisten untuk menanamkan budaya kerja bersih dan melayani. Penguatan pengelolaan manajemen SDM dengan menegakkan disiplin dan profesionalisme. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem internal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar internasional. “Momentum ini adalah simpul perjuangan kita sebagai generasi penerus aparatur negara untuk wujudkan Indonesia yang maju,” harap Menteri Syafruddin.

Hadir dalam deklarasi zona integritas ini Menteri Perhubungan Budi Karya, Ketua KPK Agus Raharjo, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Atef, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie serta beberapa pejabat di lingkungan TNI/POLRI serta pelabuhan. (R2/Humas Menpan-RB)

Continue Reading

NASIONAL

Pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu akan Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Published

on

Foto: IST

Jakarta, Penatimor.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah bersama DPR RI dan Penyelenggara Pemilu akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Hal itu dikatakannya usai menghadiri Rapat Internal Eselon I dan Eselon II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (29/04/2019).

Disebutkan, di antara hal-hal yang akan menjadi bagian evaluasi yaitu jumlah TPS dan kesiapan logistik hingga tiba di masing-masing TPS.

“Nantinya setelah selesai, awal tahun bulan Januari (tahun 2020) kita kan rapat bersama DPR RI, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), serta semua pihak terkait. Pihak kami (Pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya,” kata Tjahjo.

Tak hanya itu, lanjutnya, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo juga mengatakan Pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para Syuhada Kusuma Bangsa tersebut.

“Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berduka cita. KPU dan Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah Pilpres dan Pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan oleh Anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait.

“Saya kira DPR RI yang baru nanti setelah terbentuk akan menjadwalkan pertemuan antara Pemerintah dengan KPU, dengan elemen-elemen penggiat demokrasi termasuk kita libatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya termasuk _e-voting_ menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan,” papar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum Pemilu Serentak 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib yang ditopang dari kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target Pemerintah.

“Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI dan BIN untuk mengamankan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80 persen,” ungkap Tjahjo. (R2/Puspen Kemendagri)

Continue Reading

NASIONAL

SPBE Hasilkan Efektifitas, Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Jakarta, Penatimor.com – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

“SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin saat konferensi pers terkait Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Bidakara, Jakarta, Kamis (28/03/2019).

Dikatakan, tata kelola pemerintah yang masih silo dalam penerapan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, Kementerian PANRB bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membangun kebijakan SPBE yang  akan dijadikan pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

Untuk mengetahui maturity level (tingkat kematangan) pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan e-government di instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE yang kali pertama dilakukan pada tahun 2018. Penyerahaan hasil evaluasi SPBE dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (28/03). Acara ini dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Wakapolri dan para Kapolda.

Dalam acara tersebut dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas  menyampaikan materi berkaitan dengan SPBE.

Lebih lanjut Rini mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri dan pemda. Masih ada sejumlah Pemda yang belum sempat dievaluasi, karena adanya bencana alam, sambungan internet yang  tidak bagus. “Evaluasi SPBE bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, yang menang atau kalah, yang terhebat atau terendah. Tetapi sesungguhnya untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda,” jelasnya.

Dijelaskan, tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data  baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. (Humas MENPANRB/R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!