Connect with us

PENDIDIKAN

Sekolah Swasta Butuh Intervensi Pemerintah

Published

on

Seminar pendidikan dalam rangkaian kegiatan gebyar SMA/ SMK Se-NTT di gedung DPD RI, Senin (22/10/2018)

Penatimor.com – Peran sekolah swasta di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam membangun pendidikan bangsa sudah tak bisa diragukan lagi. Banyak sekolah swasta yang sudah mapan dan mandiri, namun masih banyak pula yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Pendidikan dengan tema “Peran Sekolah Swasta dalam Membangun Pendidikan di NTT” yang digelar dalam rangkaian kegiatan Gebyar SMA/SMK Se-NTT di Kupang, Senin (22/10/2018) dalam rangka menyongsong HUT Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018.

Seminar itu dibuka Asisten III Setda Provinsi NTT Stefanus Ratoe Oedjoe dan dipandu Pius Rangka dengan menghadirkan empat narasumber masing-masing Ketua Komisi V DPRD NTT Jimmi Sianto, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT Winston Neil Rondo, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT Alo Min, Ketua Dewan Pendidikan NTT Simon Riwu Kaho.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, peran sekolah swasta dalam membangun pendidikan sesungguhnya tidak perlu didiskusikan karena sejak dahulu hingga kini sekolah swasta tetap menunjukkan komitmen dan eksistensinya pada bidang pendidikan.

“Keliru kalau kita bahas peran sekolah swasta, karena kesannya kita meragukannya, justeru yang perlu dibahas sebenarnya adalah bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sekolah swasta biar bisa sejajar dengan sekolah-sekolah negeri yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ungkapnya.

Jimmi menegaskan, Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) itu tidak melihat adanya perbedaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, karena itu bersama mitra komisi dalam hal ini Dinas Pendidikan, dalam rapat-rapat selalu berkomitmen dan mengevaluasi agar pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap sekolah swasta.

“Bagaimanapun harus ada intervensi dari pemerintah terhadap sekolah swasta, walaupun tidak sebesar sekolah negeri tetapi harus ada, entah itu pada poin infrastruktur ataupun pada tenaga pendidiknya, walaupun kita tahu bahwa di NTT ini kekurangan guru bukan hanya pada sekolah swasta saja tetapi juga sekolah negeri,” katanya.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, seminar pendidikan ini membedah dari berbagai perspektif tentang perjalanan panjang peran serta sekolah-sekolah swasta dalam pembangunan pendidikan di NTT. Sekolah swasta sudah berperan hampir 200 tahun terakhir, sejak misi katolik dan zending protestan yang tak hanya mewartakan agama tetapi juga mendidik anak-anak di bumi Flobamora.

“Peran sekolah swasta di NTT sangat besar, 1,456 juta atau 32,5 % anak NTT mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta sebanyak 2.500, sehingga dengan porsi-porsi yang besar ini seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang adil. Karena mulai dari penerimaan peserta didik baru 2017 hingga 2018, pemerintah NTT dinilai gagal,” katanya.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik di NTT, sekolah swasta meminta Agara kebijakan pemerintah baik itu anggaran maupun program-program harus berpihak dan ikut melindungi dan peduli pada sekolah swasta.

“Sekolah swasta berharap, misalnya peraturan-peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan yang telah disusun agar mengakomodir kepentingan sekolah swasta,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Alo Min mengatakan, sekolah swasta harus bisa meyakinkan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Untuk meyakinkan orang tua siswa, sekolah swasta harus mulai memberikan profil dan promosi tentang keunggulan dari sekolah tersebut.

“Kemampuan promosi dari sekolah swasta terhadap keunggulan yang dimiliki sangat diperlukan, mungkin ini yang kurang dilakukan selama ini oleh sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang memang sudah terkenal sehingga tidak perlu promosi tetapi yang lainnya perlu melakukannya,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah memiliki anggaran yang cukup terbatas untuk membantu semua sekolah, karena itu pemerintah membuat regulasi dengan mendorong bantuan pihak ketiga atau dana CSR, agar bisa membantu sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho mengatakan, sekolah swasta di Indonesia jumlahnya jauh melebihi sekolah negeri, ini menunjukkan kepedulian sekolah swasta membangun pendidikan di negeri ini sangat tinggi. Karena itu, pemerintah juga perlu mendorong sekolah-sekolah swasta menjadi unggul dan sejajar dengan sekolah negeri.

“Ini artinya sekolah swasta sangat peduli dan tidak ingin membiarkan anak bangsa terlantar. Sehingga kepedulian ini perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau hanya harap pemerintah sendiri, tentu tidak mampu bangun sekolah sebanyak itu,” tandasnya. (R2)

PENDIDIKAN

Peringati Sumpah Pemuda, Fisip Unwira Gelar Diskusi Publik dan Pentas Seni

Published

on

Para narasumber sedang memaparkan materi dalam diskusi publik di Aula Informatika, Unwira Kupang, Senin (29/10) petang.

Kupang, penatimor.com – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018, digelar diskusi publik dan pentas seni.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Informatika, Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, sekira pukul 15.00, Senin (29/10).

Penyelenggarannya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unwira, dengan menghadirkan Rektor Unwira Philipus Tule, pengamat politik Fransiskus Ansi Lema dan dosen Unwira Didimus Dedi Dosa.

Ketiga orang ini tampil sebagai narasumber dalam diskusi publik tersebut.

Dekan FISIP Uniwira Marianus Kleden, mengatakan, mahasiswa disadarkan agar mereka tidak hanya kuliah, namun juga berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana harus terlibat dalam pemikiran-pemikiran yang besar.

“Mahasiswa juga harus tahu apa yang akan mereka lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini,” sebut Marianus Kleden.

Dia melanjutkan, dengan mengenang Sumpah Pemuda sebagai inspirasi, bukan berarti bahwa kaum tua tidak menginspirasi.

Namun menurut dia, kaum tua tetap menginspirasi, dengan melihat semangat dan hal positif saat masa muda mereka.

“Mahasiswa Unwira Kupang cukup menonjol dalam dunia kerja. Tidak hanya di politik, tapi juga di bidang jurnalistik, birokrasi maupun swasta. Mahasiswa sekarang ini punya potensi. Jika kita dorong sedikit saja, mereka akan cepat menyadari peran mereka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Senat FISIP Unwira, Ulrikus Hana, mengatakan, kegiatan itu untuk merefleksikan kembali semangat juang para pemuda.

“Mahasiswa harus menyadari bahwa peran mereka sangat besar dalam pembangunan sekarang,” kata Ulrikus.

Harapannya, kegiatan ini bisa mendorong semangat belajar dan pemikiran kritis dari mahasiswa.

Ditambahkan, dari angkatan 1928 sampai 1998, disadari peran mahasiswa dan kaum muda sangat penting.

Sehingga melalui kegiatan tersebut, sangat diharapkan bisa menumbuhkan daya kritis dari mahasiswa. (R3)

Continue Reading

PENDIDIKAN

DPRD NTT Dukung Aspirasi dan Perjuangan Guru Honor K2

Published

on

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo

Kupang, Penatimor.com – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung aspirasi belasan ribu guru dan tenaga kependidikan honor kualifikasi dua (K2) yang memprotes pemberlakuan

Peraturan Mentri PAN RI nomor 36 tahun 2018 yang memberlakukan batas umur maksimum 35 tahun bagi tenaga honor K2 untuk diproses menjadi CPNS/ASN.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (27/10/2018).

Menurut Winston, hal itu telah disampaikan Fraksi Partai Demokrat dalam paripurna dewan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 pada Rabu (24/10/2018).

Winston menyatakan, atas nama keadilan dan kemanusiaan bagi para guru honor yang telah mengabdi luar biasa bagi anak didiknya dan bagi pendidikan NTT selama puluhan tahun bahkan dengan mengabaikan kesejahteraan diri dan keluarga mereka, maka pemerintah pusat dan kementrian terkait harus tegas mencabut Permenpan RB nomor 36 yang kontroversial ini.

“Kami mendorong bapak gubernur dan ketua DPRD dan kawan-kawan DPRD NTT untuk berjuang bersama meneruskan aspirasi para tenaga honor K2 ke pemerintah Pusat demi keadilan dan kesejahteraan bagi para honorer K2 kita,” katanya.

Anggota Komisi V DPRD NTT ini mengatakan, sangat mendukung sikap Forum Guru Honorer Kota Kupang yang meminta agar ada kebijakan khusus dari pemerintah. Karena peraturan Menpan RB sangat merugikan para guru honorer yang telah mengabdi sekian lama, bahkan ada yang sudah mencapai 30 tahun.

Dia menambahkan, dalam rapat dengan Forum Guru Honorer beberapa waktu lalu, Komisi V memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mendata semua guru honor mulai dari jenjang pendidikan TK sampai SMA/SMK yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Pendataan ini dimaksudkan agar pemerintah mendapatkan data final yang akurat dan valid. Sehingga ketika diperjuangkan ke tingkat pusat, datanya tidak berubah lagi. Selain itu, meminta Ketua DPRD NTT atas nama lembaga menyurati Kemenpan RB agar meninjau kembali Peraturan Menpan nomor 36 Tahun 2018.

“Langkah ini harus segera diambil agar ketulusan para guru honorer yang telah sekian lama mengabdi dapat dihargai. Kami akan berkonsultasi dengan Menpan RB karena aturan yang dikeluarkan bertolakbelakang dengan semangat Presiden Jokowi untuk mensejahterakan para guru,” ujar Winston.

Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Kristofora Bantang mengatakan, Komisi V bersepakat untuk memperjuangkan nasib guru honorer K2 hingga ke tingkat kementerian terkait. Pasalnya pengabdian mereka untuk mendidik anak- anak di sekolah- sekolah sudah sangat lama, bahkan ada yang sudah 26 sampai 30 tahun.

“Kita perjuangkan nasib para guru honorer karena pengabdian sudah sangat lama,” kata Feni, sapaan untuk Kristofora Bantang.

Dia mengatakan, semestinya dalam proses seleksi calon PNS yang sedang berlangsung saat ini, para guru honorer K2 diprioritaskan. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 36 Tahun 2018, sangat merugikan para guru honorer.

Karena dalam peraturan Menpan RB dimaksud, lanjutnya, telah membatasi hanya mereka yang berusia maksimal 35 tahun yang dapat diakomodasi dalam seleksi calon PNS. Sedangkan hampir semua guru honorer K2, usianya sudah di atas 35 tahun.

“Kita minta Dinas Pendidikan untuk mendata semua guru honorer di seluruh NTT untuk selanjutnya diperjuangkan ke tingkat pusat,” tandas Feni. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

SMAK Frateran Maumere Juara Lomba Gebyar SMA/SMK

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – SMAK Frateran Maumere, Kabupaten Sikka berhasil meraih dua piala dalam lomba gebyar SMA/SMK swasta se- NTT yang diselenggarakan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT di Kupang, 22- 23 Oktober 2018.

Kegiatan yang diikuti 30 SMA/SMK se- NTT, peserta dari SMAK Frateran Maumere tampil sebagai juara satu lomba pidato Bahasa Indonesia atas nama Patrisia D.P. Gama dan juara tiga lomba cerdas cermat Bahasa Inggris.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo kepada wartawan di Kupang, Rabu (24/10) mengatakan, walaupun tidak ada sekolah yang meraih juara umum, tapi dari hasil yang ada, SMAK Frateran Maumere dikategorikan unggul karena berhasil meraih dua juara dalam lomba pidato dan cerdas cermat.

“Para juara berhak mendapat piala, piagam dan uang pembinaan sebagai motivasi bagi sekolah dan peserta,” kata Winston.

Winston yang juga anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebutkan, para peserta dan sekolah yang meraih juara pada lomba pidato Bahasa Indonesia dan lomba cerdas cermas Bahasa Inggris. Untuk lomba pidato Bahasa Indonesia, para pemenangnya yakni, Patrisia D.P. Gama (jaura satu) dari SMAK Frateran Maumere. Alexandro Ragat (juara dua) dari SMA Seminari St. Rafael Kupang. Erlopino Edon (juara tiga) dari SMA Kristen Citra Bangsa. Mujireo Berireo (juara empat) dari SMA Giovani Kupang.

Sementara itu, untuk cerdas cermat Bahasa Inggris, para pemenangnya sebagai berikut SMA NCIPS Kupang (juara satu). SMAK Giovani Kupang (juara dua). SMAK Frateran Maumere (juara tiga), dan SMK Prima Higienis Kupang (juara empat).

Pada kesempatan itu Winston mengakui sangat senang karena dua kegiatan utama gebyar SMA/ SMK dalam rangka menyongsong HUT Sumpah Pemuda yakni lomba pidato Bahasa Indonesia dan cerdas cermat Bahasa Inggris sukses dilaksanakan. Pelaksanaan lomba pun sangat kompetitif, terutama lomba cerdas cermat Bahasa Inggris. Karena naskah yang disiapkan tim dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, dapat dijawab peserta lomba.

“Hasil yang dicapai berbanding lurus dengan kemampuan akademik para peserta yang notabene berasal dari sekolah- sekolah swasta unggulan,” ujar Winston.

Kepada semua sekolah dan para peserta yang telah terlibat dalam kegiatan gebyar SMA/SMK, Winston mengucapkan selamat dan proficiat atas partisipasi yang telah ditunjukkan. Kegiatan gebyar ini akan dijadikan sebagai agenda rutin untuk mempromosikan potensi para peserta didik dan SMA/ SMK swasta di setiap daerah. Walau merupakan kegiatan perdana, tapi hasilnya sungguh menggembirakan. Ternyata SMA/SMK swasta juga sangat bermutu dan hebat, bila dibandingkan dengan sekolah negeri.

“Kita minta para peserta didik dan penyelenggara pendidikan swasta untuk jangan ragu mempromosikan keunggulan masing- masing sekolah dan para orangtua diminta tidak ragu menyekolahkan anak- anaknya di SMA/SMK swasta,” tandas Winston. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor