Connect with us

PENDIDIKAN

Sekolah Swasta Butuh Intervensi Pemerintah

Published

on

Seminar pendidikan dalam rangkaian kegiatan gebyar SMA/ SMK Se-NTT di gedung DPD RI, Senin (22/10/2018)

Penatimor.com – Peran sekolah swasta di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam membangun pendidikan bangsa sudah tak bisa diragukan lagi. Banyak sekolah swasta yang sudah mapan dan mandiri, namun masih banyak pula yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Pendidikan dengan tema “Peran Sekolah Swasta dalam Membangun Pendidikan di NTT” yang digelar dalam rangkaian kegiatan Gebyar SMA/SMK Se-NTT di Kupang, Senin (22/10/2018) dalam rangka menyongsong HUT Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018.

Seminar itu dibuka Asisten III Setda Provinsi NTT Stefanus Ratoe Oedjoe dan dipandu Pius Rangka dengan menghadirkan empat narasumber masing-masing Ketua Komisi V DPRD NTT Jimmi Sianto, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT Winston Neil Rondo, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT Alo Min, Ketua Dewan Pendidikan NTT Simon Riwu Kaho.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, peran sekolah swasta dalam membangun pendidikan sesungguhnya tidak perlu didiskusikan karena sejak dahulu hingga kini sekolah swasta tetap menunjukkan komitmen dan eksistensinya pada bidang pendidikan.

“Keliru kalau kita bahas peran sekolah swasta, karena kesannya kita meragukannya, justeru yang perlu dibahas sebenarnya adalah bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sekolah swasta biar bisa sejajar dengan sekolah-sekolah negeri yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ungkapnya.

Jimmi menegaskan, Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) itu tidak melihat adanya perbedaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, karena itu bersama mitra komisi dalam hal ini Dinas Pendidikan, dalam rapat-rapat selalu berkomitmen dan mengevaluasi agar pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap sekolah swasta.

“Bagaimanapun harus ada intervensi dari pemerintah terhadap sekolah swasta, walaupun tidak sebesar sekolah negeri tetapi harus ada, entah itu pada poin infrastruktur ataupun pada tenaga pendidiknya, walaupun kita tahu bahwa di NTT ini kekurangan guru bukan hanya pada sekolah swasta saja tetapi juga sekolah negeri,” katanya.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, seminar pendidikan ini membedah dari berbagai perspektif tentang perjalanan panjang peran serta sekolah-sekolah swasta dalam pembangunan pendidikan di NTT. Sekolah swasta sudah berperan hampir 200 tahun terakhir, sejak misi katolik dan zending protestan yang tak hanya mewartakan agama tetapi juga mendidik anak-anak di bumi Flobamora.

“Peran sekolah swasta di NTT sangat besar, 1,456 juta atau 32,5 % anak NTT mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta sebanyak 2.500, sehingga dengan porsi-porsi yang besar ini seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang adil. Karena mulai dari penerimaan peserta didik baru 2017 hingga 2018, pemerintah NTT dinilai gagal,” katanya.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik di NTT, sekolah swasta meminta Agara kebijakan pemerintah baik itu anggaran maupun program-program harus berpihak dan ikut melindungi dan peduli pada sekolah swasta.

“Sekolah swasta berharap, misalnya peraturan-peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan yang telah disusun agar mengakomodir kepentingan sekolah swasta,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Alo Min mengatakan, sekolah swasta harus bisa meyakinkan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Untuk meyakinkan orang tua siswa, sekolah swasta harus mulai memberikan profil dan promosi tentang keunggulan dari sekolah tersebut.

“Kemampuan promosi dari sekolah swasta terhadap keunggulan yang dimiliki sangat diperlukan, mungkin ini yang kurang dilakukan selama ini oleh sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang memang sudah terkenal sehingga tidak perlu promosi tetapi yang lainnya perlu melakukannya,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah memiliki anggaran yang cukup terbatas untuk membantu semua sekolah, karena itu pemerintah membuat regulasi dengan mendorong bantuan pihak ketiga atau dana CSR, agar bisa membantu sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho mengatakan, sekolah swasta di Indonesia jumlahnya jauh melebihi sekolah negeri, ini menunjukkan kepedulian sekolah swasta membangun pendidikan di negeri ini sangat tinggi. Karena itu, pemerintah juga perlu mendorong sekolah-sekolah swasta menjadi unggul dan sejajar dengan sekolah negeri.

“Ini artinya sekolah swasta sangat peduli dan tidak ingin membiarkan anak bangsa terlantar. Sehingga kepedulian ini perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau hanya harap pemerintah sendiri, tentu tidak mampu bangun sekolah sebanyak itu,” tandasnya. (R2)

PENDIDIKAN

SDI Naikoten 1 jadi Sekolah Ramah Anak Pertama di Kupang

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menandatangani prasasti sekolah ramah anak di SDI Naikoten 1, Kamis (10/1).

Kupang, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore meluncurkan Sekolah Ramah Anak Tingkat Kota Kupang di SD Inpres Naikoten 1 Kupang, Kamis (10/1).

Peluncuran ini dilakukan oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, didampingi Penjabat Sekda Yos Rera Beka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Filmon Lulupoy, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Elly Wairata bersama Sekretaris Dinas P3A drg. Siska Johanna, Kepala Bagian Hukum Alan Girsang, Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang Elisabeth Man Rengka, bersama camat dan lurah.

Wali Kota mengatakan, Sekolah Ramah Anak ini sangat luar biasa, dimana sekolah ini bisa menghadirkan generasi-generasi yang berkualitas.

“Banyak manfaat yang didapat dengan Sekolah Ramah Anak ini. Dulu jika ada kesalahan maka anak akan dihukum, tetapi karena sudah ada sekolah ramah anak, maka anak dibimbing dengan cara yang lebih ramah,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, dengan metode sekolah ramah anak, kadang juga anak tidak bisa diatur secara baik, karena membangkang. Hal ini yang harus dirubah agar guru pun mendapat metode dan cara yang tepat untuk mendidik anak-anak.

“Saya harapkan agar bukan hanya sekolah ini saja yang menjadi sekolah ramah anak, tetapi semua sekolah di Kota Kupang bisa menjadi sekolah ramah anak, agar kualitas anak-anak Kota Kupang dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala SD Inpres Naikoten 1, Martha Linda Mbau, menyampaikan peluncuran hari ini yang pertama di Kota Kupang.
Dia menceritakan terpilihnya SD Inpres Naikoten 1 sebagai Sekolah Ramah Anak oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang pada 14 Desember 2017 melalui beberapa tahapan seleksi.

Diakuinya, awalnya pihak sekolah menghadapi berbagai kendala. Pertama, belum semua pendidik dan tenaga kependidikan dapat menerima dan melakukan program ini karena dianggap bisa mengurangi wibawa seorang guru.

Kemudian belum adanya pemetaan dan komprehensif masalah anak di sekolah maupun guru, dalam menghadapi permasalahan anak serta kurangnya konsep pemahaman orangtua terkait sekolah ramah anak menjadi tantangan tersendiri.

Dia menyebutkan langkah yang diambil yaitu mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan pelatihan positif disiplin yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun melibatkan orangtua dan siswa dalam pelatihan tentang konsep dan proses Sekolah Ramah Anak.

“Seiring berjalan waktu, praktik sekolah ramah anak ternyata memberikan hasil yang baik. Mereka lebih riang, lebih nyaman dalam belajar, menjadikan sekolah rumah kedua, prestasi mereka meningkat dan sekaligus mendidik orangtua agar bersifat serupa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak dan menghilangkan kekerasan di rumah,” terangnya.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak, yaitu menyambut anak di gerbang sekolah dan menanamkan nilai karakter sapa, senyum, salam bagi semua warga sekolah.

Anak, lanjutnya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

Kemudian, guru terlibat langsung dalam menjaga kebersihan sekolah, dalam hal ini memberikan contoh seperti memungut sampah. Fasilitas toilet dan tempat cuci tangan disesuaikan dengan postur anak.

Fasilitas CCTV pun kata dia, terpasang di setiap kelas, ruang guru dan sudut sekolah untuk memantau anak selama jam sekolah, agar terhindar dari berbagai kegiatan atau aksi kekerasan dan lainnya yang dapat merugikan anak maupun sekolah.

Martha Linda Mbau mengatakan sekolah juga menyediakan fasilitas air, kebersihan dan fasilitas kesehatan, termasuk menyiapkan lingkungan yang bebas asap rokok.

Selain itu, fasilitas kantin ramah anak dengan menjual berbagai makanan sehat sesuai standar sekolah dan usia anak. Aturan yang mendukung kesehatan yang disepakati misalnya pemeriksaan kebersihan kuku, gigi, rambut, pakaian dan makanan dikontrol oleh dokter cilik dan duta pengaman sekolah.

“Kami juga memperbaiki lapangan sekolah sebagai tempat bermain dan mempelajari keterampilan baru. Menyediakan bengkel ramah anak maupun lopo literasi sebagai sarana positif disiplin, bila anak melanggar kesepakatan yang dibangun bersama pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Harapannya, SD Inpres Naikoten 1 benar-benar menjadi sekolah yang ramah anak baik secara fisik maupun non fisik dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah.

“Semoga semangat sekolah ramah anak dapat menyebar di sekolah lain. Kami menyadari bahwa kami tidak sempurna dan yang akan menyempurnakan adalah Tuhan. Oleh karena itu kami terus belajar menyempurnakan kekuatan kami dalam melaksanakan sekolah ramah anak,” tutup Martha Linda Mbau. (R1)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Dewan Minta Siswa SMA/SMK Dipersiapkan Hadapi UNBK

Published

on

Winston Neil Rondo

Kupang, Penatimor.com – Anggota DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan selain fasilitas, sarana dan prasarana sekolah, siswa-siswi SMA/SMK harus dipersiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Menurut Winston, pemerintah telah menginstruksikan 100 persen UNBK, karena itu sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK harus dipersiapkan dari segi fasilitas maupun peserta didiknya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah sebagian daerah di wilayah NTT masih belum terjangkau listrik maupun jaringan internet.

“Karena itu, mungkin nantinya ada kompromi, tapi itu hanya akan dilakukan di daerah yang memang tidak terjangkau listrik, karena listrik saja belum ada bagaimana dengan jaringan internet,” kata Winston kepada wartawan di Kupang, Selasa (8/1/2019).

Meski begitu, anggota Komisi V membidangi Kesra ini mengatakan, perlu diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung agar dapat memastikan sebanyak mungkin sekolah dapat berpartisipasi dalam UNBK.

“Kemarin saya komunikasi secara informal dengan Kadis Pendidikan, dan kita akan agendakan khusus untuk rapat. Dinas lagi konsolidasi untuk memastikan sebanyak mungkin sekolah kita berpartisipasi dalam UNBK tahun ini, dan di Kota Kupang katanya 100 persen bisa ikut,” ujarnya.

Winston mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT 2019 telah dianggarkan kurang lebih untuk 150 sekolah menengah bisa mendapatkan paket UNBK.

“Kalau di APBD saya lihat, kita anggarkan kurang lebih 150 sekolah dapat paket UNBK. Nanti sistemnya melakukan UNBK di sekolah terdekat, tapi ada rambu-rambu, jaraknya kurang lebih 5 kilometer. Jadi misalnya SMK swasta atau SMK negeri yang baru, mereka bisa menggunakan fasilitas di sekolah terdekat,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengungkapkan, saat ini beredar informasi di masyarakat bahwa ada SMA negeri yang melakukan pungutan Rp 1,3 juta untuk ujian Nasional (UN).

“Ini ditengarai jangan-jangan ada urusan dengan pengadaan sarana prasarana UNBK. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Memang menjadi tanggungjawab sekolah dan komite tetapi harus dirundingkan dengan orang tua siswa, dan tidak boleh memberatkan,” katanya.

Dia menegaskan, hal tersebut harus benar-benar diwaspadai, karena jangan sampai atas nama UNBK lalu berbagai macam pungutan dilakukan sehingga memberatkan bagi orang tua siswa.

“Pemerintah harus pasang badan untuk memastikan bahwa semua siswa bisa ikut ujian nasional dan juga UNBK. Kita akan dorong lagi APBD yang lebih besar,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, anggota dewan dari dapil Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua ini berargumen, kalaupun 70 – 80 persen sekolah di NTT sudah terjangkau listrik dan jaringan internet, tetapi ada tantangan baru, yaitu apakah para siswa sudah cukup siap dengan budaya digital.

“Jangan sampai saat berhadapan dengan komputer mereka gugup dan hilang konsentrasi. Sehingga diperlukan bagaimana untuk melatih mereka menghadapi peralatan ujian yang berbasis digital. Ini benar-benar menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah,” ujarnya.

Winston mengimbau agar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi NTT, memastikan persiapan dan penyelenggaraan UNBK dengan sebaik-baiknya. Para siswa harus dilatih agar terbiasa dengan sistem digital yang diterapkan dalam ujian nasional.

“Kami mau ingatkan, seluruh perhatian kita mulai Januari sampai Maret harus difokuskan pada persiapan UNBK, moga-moga tahun politik tidak mengguncang juga dunia pendidikan kita,” tandasnya. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Miris, Siswa Tamatan SMP di Belu Tidak Bisa Lanjut Sekolah Karena Alasan Ini!

Published

on

Sekretaris Camat Reihat, Sidonio Da Silva

Kupang, Penatimor.com – Saat banyak orang meributkan terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dan pembatasan Rombongan Belajar (Rombel), masyarakat di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) justeru kebingungan dan kesulitan menyekolahkan anak-anak tamatan SMP, lantaran hingga saat ini belum ada satu pun SMA di daerah itu.

Akibatnya, banyak siswa tamatan sekolah menengah pertama (SMP) di daerah itu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Camat Raihat, Sidonio Da Silva saat mendatangi DPRD NTT, Jumat, (21/12/2018). Saat di DPRD NTT, Sidonio bertemu Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo.

Menurut Sidonio, di Kecamatan Raihat terdapat empat SMP dan hanya ada satu sekolah menengah kejuruan (SMK), sedangkan untuk SMA hingga saat ini belum ada. Sehingga, hal ini menjadi kebutuhan mendasar bagi warga di daerah itu. Pasalnya, hanya sebagian kecil  lulusan dari 4 SMP itu yang diakomodir di satu-satunya SMK itu.

“Di Raihat hanya ada satu SMK‎ saja, sementara tidak bisa akomodir lulusan dari empat SMP. Apalagi saat ini penerimaan siswa gunakan sistem zonasi,” kata Sidonio.

Sidonio menyebutkan, empat SMP yang ada di Raihat itu yakni SMPN 2 Tasifeto Timur, SMPN 2 Manuk, SMP Turiskain dan SMP Satu Atap Wetear.

“Setiap tahun empat sekolah ini luluskan hampir 300 siswa. Sementara lulusan yang diakomodir di SMK Raihat hanya sebagian kecil atau hanya sekitar 150 siswa saja,” sebutnya.

Kondisi ini, lanjut dia, menyebabkan banyak lulusan yang putus sekolah, karena selain penerimaan menggunakan sistem zonasi juga daya tampung di SMK Raihat yang terbatas.

“Karena itu, lulusan banyak yang tidak bisa lanjut. Kalaupun ada yang lanjut harus ke kecamatan tetangga seperti Kecamatan Lasiolat dan Lamaknen, itu pun kalau masih ada daya tampung,” ujarnya.

Sidonio menyatakan, selaku pemerintah kecamatan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belu‎ untuk bisa mendukung rencana pembangunan SMA di Raihat. “Ini wilayah perbatasan, karena itu kita harapkan pemerintah bisa perhatikan supaya bisa dibangun satu SMA,” ujarnya.

Bahkan, Siddonio menambahkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan SMA di dekat kompleks kantor camat setempat.

‎Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, persoalan yang dialami masyarakat khususnya di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, perlu segera dicarikan solusi, agar tidak mengorbankan generasi muda bangsa dalam mengeyam pendidikan.

“Jangan biarkan anak-anak itu tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Kami dorong agar dibuka satu SMA, namun keberadaan SMA tidak boleh merugikan SMK,” kata Winston.

Menurut Winston, beberapa waktu lalu, bersama Bupati Belu, Willybrodus Lay berkunjung dan melihat langsung kondisi di Kecamatan Raihat. “Kami langsung lihat kondisi di Raihat. Pemerintah kecamatan sangat antusias untuk mengurus pembangunan SMA di wilayah tersebut,” katanya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT itu menyatakan, pemerintah harus hadir di Raihat untuk membantu anak-anak agar tidak putus sekolah. Diharapkan, UPT dan Dinas ‎harus mengkaji dan mempersiapkan agar SMA bisa hadir di Raihat.

“Saya salut kepada pimpinan kecamatan Raihat yang terus berjuang agar bisa bangun SMA di Raihat. Saya minta Dinas Pendidikan dan juga DPRD mari kita beri kado bagi Raihat.” ujarnya. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor