Connect with us

EKONOMI

Pemkot Kupang Jalin Kerja Sama dengan PT. Taspen Life

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menandatangani kerja sama dengan PT. Taspen Life yang diwakili Direktur Operasi, Indra, di Ruang Garuda, Balai Kota Kupang, Selasa (16/10).

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life).

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Aula Garuda Lantai 2 Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (16/10).

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, penandatanganan kerja sama ini sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, dan suatu peluang bagaimana ASN bisa menyadari kelanjutan kesejahteraan di kemudian hari.

Dia meminta pihak Taspen Life untuk bisa memberikan penjelasan melalui sosialisasi, agar para ASN bisa memahami tujuan dari Taspen Life dan mengerti apa yang harus dibuat, karena ini perlu dikembangkan.

“Kita ingin membantu saudara-saudara, terutama bagi tenaga PTT yang ingin mendapat jaminan hidup. Berdasarkan peraturan Permen menggarisbawahi usia 35 tahun untuk mengikuti CPNS dan lebih dari 35 tahun tidak bisa ikut tes lagi. Oleh karena itu, tenaga PTT di-save dan dibantu. Kita ingin dapat gambaran berapa yang harus di-save, berapa lama tahun dan bulannya. Agar tenaga PTT harus ikut, untuk mendapat keuntungan,” kata Jefri.

Orang nomor satu di Pemkot Kupang itu, mengatakan, ada tenaga PTT yang bekerja 10 sampai 20 tahun, tapi belum memiliki pegangan hidup di kemudian hari.

Oleh karena itu Pemkot Kupang siap membantu tambahan penghasilan, tapi dibayarkan kepada Taspen Life.

“Kita sangat senang membantu mereka, termasuk penghasilannya rendah, ikut Taspen Life. Kalau mampu jelaskan secara baik maka saya yakin para ASN bisa ikut. Khusus yang PTT setelah pensiun bisa hidup dari sini,” ujarnya.

Wali Kota melanjutkan, Taspen Life merupakan suatu terobosan luar biasa yang otomatis membayar jika ada kecelakaan dan lainnya, karena sudah ada data yang jelas.

“Sekarang dunia globalisasi sudah semakin maju, kalau tidak membuat kreatifitas, kita akan tertinggal, termasuk membantu ASN,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi PT. Taspen Life, Indra, mengatakan, penandatangan perjanjian kerja sama terkait keinginan Pemkot Kupang untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi ASN di lingkup Pemkot Kupang, melalui kesadaran berasuransi.

“Kita tahu bahwa asuransi itu adalah suatu usaha dari seseorang untuk menghindari risiko karena kecelakaan, hilangnya pekerjaan atau memasuki masa pensiun. Ini cukup bagus. Apalagi saat kita dengarkan kata pak Wali untuk mengikutsertakan ASN, termasuk juga keinginan pak Wali agar Taspen Life juga meng-cover tenaga PTT. Sebagaimana UU ASN Nomor 5 tahun 2015, tenaga PTT merupakan salah satu bagian dari ASN, namun agak berbeda dengan ASN yang mendapat full fasilitas kesejahteraan, sedangkan PTT untuk masa tua tidak di-cover oleh negara,” jelas dia.

Indra melanjutkan, di beberapa daerah, ada yang peduli dengan tenaga PTT melakukan usaha mandiri dengan cara mengikutkan tenaga PTT di dalam program asuransi jiwa, termasuk PT. Taspen Life.

Dia menjelaskan, Taspen Life memberikan jaminan pada layanan dimana peserta tidak perlu mengajukan permohonan tapi berdasarkan database, Taspen Life akan secara otomatis membayarkan klaim untuk pensiun normal.

Tapi jika peserta mengalami kejadian, maka pihak Taspen Life akan mengembangkan layanan terintegrasi terpadu dengan PT. Taspen (Persero).

Peserta bisa mengajukan klaim melalui PT. Taspen (Persero) dan secara otomatis bisa mendapatkan hak dari Taspen (Persero) dan Taspen Life.

Kelebihan Taspen Life, lanjut Indra, dari kemudahan layanan dan keterbukaan informasi. Dimana peserta melalui aplikasi my taspen life dengan android, sudah bisa melihat saldo setiap harinya.

“ASN kapan saja bisa melihat. ASN bisa top up saldo sewaktu-waktu dari M-Banking atau internet banking. Uniknya lagi Taspen Life satu-satunya asuransi jiwa yang sudah terintegrasi datanya dengan data kependudukan,” imbuhnya.

Ditambahkan, PT. Taspen Life semacam bayi raksasa yang peminatnya tidak hanya BUMN tapi juga perusahaan-perusahaan swasta. (R1)

EKONOMI

4 Tahun Mati Suri, Merpati Siap Terbang Lagi

Published

on

Ilustrasi pesawat Merpati (NET)

Jakarta, penatimor.com – PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang sejak 1 Februari 2014 berhenti beroperasi akibat kesulitan keuangan, akan kembali beroperasi lagi pada 2019 menyusul pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan.

“Rencana perusahaan pada saat dimulainya operasi penerbangan tahun depan akan dilakukan di Biak, Provinsi Papua, yang selama ini merupakan salah satu basis utama Merpati,” kata Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Capt Asep Ekanugraha seperti diberitakan Antara, Minggu (11/11/2018).

Ia mengatakan, sekalipun MNA sejak 1 Februari 2014 tidak beroperasi, bukan berarti manajemen berdiam diri dan tidak ada upaya untuk bangkit dari ”mati suri”.

Tapi, manajemen terus meyakinkan pemerintah dan swasta agar mau mengoperasikan lagi, walaupun tidak mudah dan berliku.

Manajemen, katanya, sejak perusahaan tidak beroperasi hingga kini terus melakukan pembenahan di internal.

Misalnya, menyelesaikan hak karyawan yang tidak digaji selama ini, serta berupaya meyakinkan pemerintah dan mengundang investor swasta untuk investasi.

Saat ini pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, serta investor swasta telah menyatakan bahwa MNA perlu dihidupkan kembali mengingat keberadaannya diyakini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi maskapai swasta.

“Sudah ada investor swasta yang bersedia menanamkan Rp 6,4 triliun untuk mengoperasikan kembali Merpati, dan saat ini adalah momentum yang tepat untuk perusahaan berkiprah lagi di bisnis penerbangan,” kata Asep yang didampingi Direktur Utama PT Merpati Training Center Taufan Yuniar.

Dia optimistis beroperasinya MNA akan bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lain yang ada saat ini, mengingat ceruk pasar penerbangan di Indonesia masih terbuka luas.

Salah satu dukungan yang diberikan pemerintah antara lain, dengan banyaknya dibangun sejumlah bandar udara di beberapa daerah, serta ditetapkannya 10 destinasi wisata.

Sepuluh destinasi pariwisata yang menjadi prioritas pemerintah adalah Danau Toba (Sumut), Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Perusahaan nantinya dalam mengoperasikan penerbangan, kata Asep, tidak menggunakan pesawat Boeing atau Airbus tapi akan menggunakan pesawat produksi Rusia.

“Tapi pesawat yang kami gunakan adalah buatan Rusia dan bukan yang pernah kecelakaan di Gunung Salak,” katanya tanpa mau menyebut jenis pesawat dimaksud.

Dikatakan pula, pihaknya dalam mengoperasikan MNA tahun depan tidak akan bermain di segmen maskapai penerbangan bertarif rendah (LCC).

Selain akan lebih menyasar penerbangan di wilayah Indonesia timur, pihaknya juga akan melakukan penerbangan ke wilayah Indonesia barat yang dinilai sangat potensial juga memungkinkan ke luar negeri.

“Kami sudah belajar dari kejatuhan perusahaan dan saatnya menatap ke depan yang lebih baik. Apalagi selain pemerintah dan investor swasta yang mendukung, sudah banyak perusahaan asuransi yang ikut mendorong beroperasinya MNA lagi,” kata Asep.

Saat inipun struktur organisasi baru PT MNA (Persero) juga sudah selesai disusun dan pihak investor swasta menyatakan tidak minta jatah untuk duduk di struktur.

“Investor hanya mau agar dana yang sudah ditanam bisa digunakan sebaik-baiknya, sehingga perusahaan bisa meraup laba seperti yang diharapkan,” katanya.

Bagi pemerintah, bila MNA beroperasi lagi maka akan memiliki dampak positif. Selain akan menambah penerimaan pajak, juga akan menyerap banyak tenaga kerja apalagi saat ini banyak pilot yang menganggur. Sementara masyarakat akan memiliki banyak pilihan untuk terbang ke beberapa daerah. (R4)

Continue Reading

EKONOMI

3.631 Pelanggan PDAM Kota Kupang Menunggak, Total Tagihan Rp 2 Miliar

Published

on

Petugas PDAM Kota Kupang memperbaiki jaringan pipa air di wilayah Kota Kupang beberapa waktu lalu.

Kupang, penatimor.com – Penjabat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, (PDAM) Kota Kupang Romie Seran, mengaku, tunggakan iuran rekening air di PDAM Kota Kupang sampai bulan November 2018 cukup tinggi.

Terhitung sampai Jumat (9/11), jumlah tunggakan oleh pelanggan sudah mencapai 3.631 penunggak dengan total tagihan mencapai Rp 2 miliar lebih.

“Sampai hari ini tercatat ada 3.631 pelanggan PDAM Kota Kupang yang masing menunggak pembayaran iuran, dengan berbagai alasan. Hal ini tentu akan sangat menyulitkan PDAM Kota Kupang untuk meningkatkan pelayanan,” kata Romie saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (9/11).

Romie mengatakan, suplay atau kontinuitas dan kuantitas pengairan air masih menjadi persoalan inti yang berdampak signifikan pada penunggakan oleh sejumlah konsumen di beberapa lokasi.

Selain itu, perbaikan jaringan karena kerusakan jalan juga mengakibatkan pelayanan menjadi terganggu, dan pelanggan merasa tidak disuplay air sehingga tidak mau membayar.

“Ada beberapa alasan mengapa terjadi banyak sekali tunggakan, terutama karena pelayanan yang belum maksimal sehingga masyarakat enggan membayar,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tunggakan terbanyak berasal dari wilayah-wilayah yang jaringannya terkoneksi dengan air curah yang dibeli dari Tilong. Wilayah-wilayah itu antara lain, Oesapa, Lasiana, dan Tuak Daun Merah (TDM).

Romie menjelaskan, terhadap pelanggan yang menunggak, pihaknya akan tetap melakukan penagihan, sebab pada dasarnya para penunggak sudah disuplay air oleh PDAM.

Romie menjelaskan, proses penagihan akan dilakukan dalam tiga tahap, yakni melalui penagihan langsung kepada yang bersangkutan, memberikan surat teguran jika dalam masa waktu satu bulan pelanggan tetap tidak mau membayar, memberikan surat jika setelah masa waktu satu bulan belum juga ditanggapi, dan melakukan pemutusan sambungan rumah di bulan ketiga jika tak kunjung digubris.

Namun Romie mengaku, terkadang PDAM masih memberikan toleransi walaupun pelanggan sudah menunggak lewat masa waktu tiga bulan.

Toleransi itu diberikan jika pelanggan sebenarnya memiliki itikad baik untuk membayar, namun yang bersangkutan sedang dalam kesusahan finansial.

Selain itu, pelanggan yang menunggak juga diberikan kompensasi untuk mencicil. Toleransi waktu biasanya diberikan selama satu bulan, sehingga pemutusan baru benar-benar dilakukan jika sudah lewat bulan ke empat.

Sementara itu, terkait kerjasama antara dua PDAM, yakni PDAM Kota Kupang dan PDAM Kabupaten Kupang sudah berjalan selama 11 bulan, semenjak penandatanganan kerja sama pada bulan Desember 2017.

Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, maka setiap enam bulan, PDAM Kota Kupang dan PDAM Kabupaten Kupang wajib melakukan evaluasi atas realisasi kerja sama yang dibangun.

Terkait hal ini, Romie mengaku, berdasarkan hasil evaluasi bulan Agustus 2018, sejumlah klausul kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah dilaksanakan, salah satunya adalah penambahan sambungan rumah (SR), dan perluasan jaringan oleh PDAM Kabupaten Kupang bagi warga Kota Kupang.

Namun menurut Romie, sebenarnya penambahan SR dan perluasan jaringan bukan hal prinsip yang disepakati, karena itu merupakan hak bagi PDAM Kabupaten Kupang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang.

Hal yang prinsip adalah PDAM Kabupaten Kupang harus menambah suplay air baku baru dari wilayah Kabupaten Kupang ke Kota Kupang, dan hal itu belum direalisasi.

“Sampai sekarang, PDAM Kabupaten Kupang belum melaksanakan tugasnya, yaitu menambah suplay air baku dari wilayah Kabupaten Kupang ke Kota Kupang, sehingga hal ini perlu menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Romie menjelaskan, alasan PDAM Kabupaten Kupang belum menambah suplay air baku baru bagi Kota Kupang, karena belum adanya anggaran.

Selain itu, jabatan pimpinan di PDAM Kabupaten Kupang masih bersifat sementara, usai direktur lama mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada beberapa waktu lalu.

“Karena Direktur PDAM Kabupaten Kupang juga sama seperti Kota Kupang yaitu dijabat oleh penjabat sementara, sehingga ada kebijakan dan keputusan yang tidak bisa dilakukan penjabat sementara,” kata Romie.

Untuk itu Romie mengaku, sesuai instruksi Wali Kota, maka PDAM Kota Kupang telah bersurat ke Pemerintah Kabupaten Kupang, terkait kewajiban prinsip PDAM Kabupaten Kupang untuk segera memenuhi kewajiban tersebut.

“Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Kupang juga akan menggelar rapat dengan pemerintah Kabupaten Kupang, untuk mempertegas efektivitas dari kerja sama yang telah dibangun. Kami juga sudah bersurat jadi kita tunggu hasilnya,” ungkapnya.

Sementara, terkait Bendungan Kolhua, Romie mengaku bendungan ini masih menjadi impian agar bisa diwujudkan, pasalnya bisa memenuhi semua kebutuhan air minun di Kota Kupang, jika terlaksana rencana ini.

Romie mengatakan, sampai saat ini PDAM Kota Kupang belum bisa mencukupi semua kebutuhan air bersih bagi warga Kota Kupang.

Hal itu dikarenakan kapasitas produksi air yang masih berkisar 135 liter per detik, dengan jumlah pelanggan sudah mencapai 12.000 sambungan rumah.

“Kami juga mengakui bahwa memang sampai saat ini, kami belum bisa mencukupi kebutuhan air minum masyarakat Kota Kupang, sehingga perlu adanya solusi untuk menambah jumlah suplay air yang mencukupi,” ungkapnya.

Menurut Romie, sampai kini PDAM Kota Kupang masih memberlakukan pelayanan bergilir bagi pelanggan. Hal itu membuktikan bahwa PDAM belum bisa mencukupi secara penuh kebutuhan air baku di Kota Kupang, sehingga perlu diambil langkah penjadwalan agar semua masyarakat bisa mendapat suplay air.

Namun Romie mengaku, pihaknya akan terus berupaya se-optimal mungkin, yakni dengan membangun komunikasi bersama BLUD SPAM Provinsi NTT untuk bisa meningkatkan suplay air dari Bendungan Tilong.

“Kami terus berkoordinasi dengan BLUD SPAM Provinsi, agar bisa membantu Kota Kupang dengan meningkatkan suplay air yang berasal dari bendungan Tilong,” ujarnya.
Romie menjelaskan, solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Kupang adalah dengan menambah unit produksi air baku, baik itu bersumber dari air permukaan maupun sumur tanah dalam atau sumur bor.

Namun untuk solusi terbaik, masih pada impian agar pembangunan Bendungan Kolhua bisa terwujud.

Untuk diketahui, hingga saat ini sumber air baku yang dikelola oleh PDAM Kota Kupang sebanyak 14 sumur bor dan dua sumber air permukaan, yakni Kali Dendeng dan Mata Air Oeba, dan didukung dengan pembelian air curah dari Bendungan Tilong lewat BLUD SPAM Provinsi NTT. (R1)

Continue Reading

EKONOMI

Ekonomi NTT Triwulan III 2018 Tumbuh 5,14 Persen

Published

on

Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia sedang memberikan keterangan pers kepada awak media, Senin (5/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maritje Pattiwaellapia mengatakan, perekonomian NTT triwulan Ill-2018 tumbuh sebesar 5,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 secara year on year (y-on-y).

Perekonomian NTT berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III -2018 mencapai 25,86 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,09 triliun.

“Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,60 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Eskpor yang bertumbuh sebesar 58,63 persen,” ungkapnya.

Menurut Maritje, ekonomi NTT triwulan lIl-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen dibandingkan dengan triwulan ll-2018 (q-to-q). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,78 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor sebesar 43,87 persen,” katanya.

Dia menyampaikan, ekonomi NTT pada triwulan I sampai dengan Triwulan lll 2018 tumbuh sebesar 5,14 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum persen sebesar 15,33 persen.

“Struktur ekonomi NTT pada Triwulan lII-2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,64 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar 66,94 persen,” pungkasnya. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor