Connect with us

PILKADA

Amankan PSU Pilkada TTS, Polda Siagakan 200 Personel

Published

on

Ilustrasi personel Polri (NET)

Kupang, penatimor.com – Polda NTT telah siap mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten TTS.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Jules Abast yang diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (12/10), mengatakan, untuk kegiatan pengamanan PSU tersebut, pihaknya telah mempersiapkan 200 personel.

“Ada juga personel dari Polres Kupang dan Polres TTU yang dikerahkan untuk membackup Polres TTS, termasuk dukungan personel Kodim 1621/TTS,” kata Jules.

Mantan Kapolres Manggarai Barat itu, melanjutkan, 200 personel Polda NTT yang akan dikerahkan ke TTS, terdiri atas 100 personel gabungan Polda NTT, 50 personel Pasukan Huru-Hara (PHH) dari Satuan Brimobda NTT dan 50 personel Anti Anarkis.

Sedangkan, Polres Kupang dan Polres TTU sebagai Polres terdekat bakal mengerahkan masing-masing 60 personel.

“Demi PSU Pilkada TTS yang aman dan lancar, dan untuk menjaga situasi tetap kondusif, kami terus bersinergi dengan semua pihak terkait,” ungkap Jules.

Perwira dengan pangkat tiga melati di pundak itu, meminta dukungan semua pihak, untuk bersama-sama bergandengan tangan mensukseskan pesta demokrasi masyarakat Kabupaten TTS itu.

“Masyarakat harus mempergunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab, serta tidak golput. Agar dapat menentukan pemimpin yang tepat bagi masa depan TTS selama 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Harapannya, masyarakat dapat memberikan hak politiknya sesuai hati nurani dan tidak terprovokasi dengan isu negatif dan menguntungkan salah satu pihak.

“Para tim pendukung kandidat juga kami harapkan tidak melakukan berbagai tindakan yang melanggar aturan. Apalagi memprovokasi situasi yang menguntungkan pihak tertentu,” pinta Kombes Jules Abast. (R1)

PILKADA

Sengketa Pilkada TTS, MK Putuskan Hitung Ulang di 921 TPS

Published

on

IST

SoE, penatimor.com – Persidangan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah diputuskan majelis hakim konstitusi, Rabu (29/8/2018) pagi.

Wim Mesakh, koordinator saksi yang juga saksi pihak terkait (paslon Eppy Tahun-Army Konay) kepada Fakta TTS usai sidang menyampaikan MK memutuskan penghitungan ulang di 921 TPS berdasarkan formulir C1KWK yang berhologram. MK memerintahkan demikian karena ada ketidakcocokan catatan data antara pihak pemohon (paslon Obed Naitboho-Aleks Kase), termohon (KPU TTA) dan pihak terkait.

Dikatakan MK memberikan waktu 14 hari kepada KPU TTS untuk penghitungan ulang tersebut terhitung keputusan tersebut dibacakan. Dan dalam 3 hari sejak selesai dihitung sudah harus disampaikan ke MK.

“Tiga hari setelah dihitung harus sudah disampaikan ke MK. misalnya selesai hitung besok maka terhitung 3 hari dari situ hasilnya sudah harus disampaikan. tiga hari itu termasuk dalam 14 hari penghitungan yang diberikan MK,” katanya.

Menurut Wim penghitungan ulang tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kemenangan yang sudah diraih paket Tahun-Konay.

Aleks Kase dari pihak pemohon kepada Fakta TTS melalui telepon mengatakan menghormati putusan tersebut karena putusan tersebut sudah sesuai dengan permohonan pemohon dalam gugatan. Dalam gugatan pihaknya memohon dilakukan penghitungan suara ulang di 921 TPS karena ada indikasi kecurangan yang diduga dilakukan penyelenggara pilkada.

Aleks tidak mau berkomentar saat dimintai tanggapan soal peluang terjadi perubahan data perolehan suara setelah dihitung ulang. Aleks kemudian menyoroti kinerja KPU TTS yang dirasa kurang profesional karena sudah tiga kali pilkada di TTS selalu berujung di MK. Itu pertanda kinerja KPU TTS patut dipertanyakan. Pihaknya juga sudah mengadukan KPU TTS ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Aleks berharap kondisi penghitungan ulang berjalan lancar dan baik.

Pihak termohon belum berhasil dikonfirmasi terkait waktu pelaksanaan penghitungan ulang tersebut. Santi Soinbala, salah satu komisioner KPU TTS tidak merespon panggilan.WhatsApp dari Fakta TTS. (Dikutip dari Fakta TTS.Com/jmb)

Continue Reading

PILKADA

Penggunaan Dana Pengamanan Pilkada 2018 di Sikka Diduga Bermasalah

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Sebuah laporan informasi masyarakat Kabupaten Sikka, sudah masuk ke TPDI di Jakarta, terkait penggunaan dana pengamanan Pilkada Sikka oleh Polres sebesar Rp 5.895.012.000, ditambah Rp 400.000.000 dari Pemprov NTT, atau total sekitar Rp 6.295.012.000.

Konon dana yang terserap kurang dari 20%, dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.295.012.000, atau sebesar Rp 853.000.000.

Oleh karena itu Pemda dan Kapolres Sikka harus mengklarifiksi isu ini kepada publik Sikka tentang dasar perhitungan besaran anggaran dan mengapa hanya terpakai kurang dari 20%.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/8).

Petrus sampaikan, penjelasan tentang dasar perhitungan dan alokasi anggaran serta nilai nominal untuk masing-masing pos penggunaan anggaran, menjadi sangat penting bagi publik, karena Pemda Sikka telah menganggarkan dana pengamanan Pilkada 2018 untuk Polres Sikka sebesar  Rp 5.895.012.000.

Sedangkan untuk Pilgub NTT 2018, Polres Sikka mendapatkan tambahan anggaran pengamanan  sebesar Rp 400.000.000, sementara penyerapan dana untuk pengamanan pilkada berdasarkan informasi yang diterima TPDI sangat minim yaitu hanya kurang lebih 20% dari total anggaran sebesar Rp 5.895.012.000.

“Dengan demikian kelebihan pemakaian anggaran pengamanan Pilkada Sikka  mencapai 80%, belum diketahui kemana akan digunakan,” ungkap Petrus Salestinus.

Menurut advokat senior Peradi di Jakarta itu, informasi masyarakat menyebutkan bahwa jumlah anggota Bintara Polres Sikka yang bertugas di lapangan atau PAM TPS sebanyak 310 personil hanya dibayar Rp 2.300.000 per personel atau sebesar Rp 713.000.000, sedangkan jumlah personel yang bertugas sebagai PAM Mako sebanyak 100 personel dibayar Rp 1.400.000 per personil atau sebesar Rp 140.000.000.

“Dari total anggaran untuk pengamanan Pilgub NTT dan Pilgub 2018 di Sikka adalah Rp 5.895.012.000 + Rp 400.000.000 = Rp 6.295.012.000, dengan demikian yang perlu dipertanyakan adalah apakah 80% anggaran yang belum dipakai masih ditahan Pemda Sikka atau sudah dibelanjakan untuk kebutuhan lain terkait Pilkada,” tandas Petrus.

Dengan demikian, lanjut dia, kalau dijumlah menurut personel yang bertugas di PAM TPS dan PAM Mako, maka hasilnya adalah untuk PAM TPS 310 personil x Rp 2.300.000 = Rp. 713.000.000, sedangkan untuk PAM Mako 100 personil x Rp 1.400.000 = Rp 140.000.000, sehingga total dana yang dikeluarkan oleh Polres Sikka kepada 410 personel Bintara Polres Sikka adalah sebesar Rp 853.000.000.

“Sehingga sisa dana pengamanan Pilkada Sikka yang belum terpakai atau terpakai untuk kebutuhan lain yang belum dijelaskan, jumlahnya masih sangat besar yaitu mencapai sebesar Rp 5.442.012.000,” ungkap Petrus.

Dia melanjutkan, kelebihan dana pengamanan untuk Pilkada Sikka kurang lebih sebesar Rp 5. 442.012.000, karena para Bintara Polres Sikka berjumlah kurang lebih 400 personel hanya dibayar dengan jumlah yang sangat minim ketimbang tanggung jawab yang dibebankan kepada para Bintara Polres Sikka selama Pilkada berlangsung.

Selain itu, penggunaan dana yang sangat minim, inilah yang menimbulkan tanda tanya publik terlebih-lebih di internal keluarga besar Polres Sikka, karena dana pengamanan untuk Pilkada seharusnya pembagiannya dilakukan secara layak dan proporsional kepada para Bintara Polres Sikka daripada kelebihan dana itu tidak jelas peruntukannya pasca Pilkada, sehingga menimbulkan polemik dan saling curiga.

Pemda Sikka dan Polres Sikka, lanjut Petrus, perlu memberikan penjelasan terutama tentang apa yang menjadi dasar perhitungannya sehingga dana pengamanan Pilkada Sikka sebesar Rp 5.895.012.000, hanya terserap kurang dari 20%.

“Kemana kelebihan dana anggaran Pilkada Sikka yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 5.442.012.000 disimpan, apakah masih di tangan Pemda Sikka, ataukah Pemda sudah serahkan seluruhnya tetapi penggunaannya yang belum dipertanggungjawabkan secara transparan oleh Bupati Sikka Joseph Ansar Rera. Atau dana itu sudah sepenuhnya menjadi milik Polres Sikka dan menjadi hak Polres Sikka untuk menggunakannya, sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan di internal Polres Sikka,” tandas Petrus Salestinus. (R3)

Continue Reading

PILKADA

Bawaslu NTT Miliki Anggota Perempuan Terbanyak

Published

on

Ketua dan Anggota Bawaslu RI beserta Sekretaris Jenderal Bawaslu RI berfoto dengan anggota perempuan Bawaslu Provinsi yang telah dilantik, Rabu (25/7).

Jakarta, penatimor.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan melantik 81 orang anggota Bawaslu Provinsi, Rabu (25/7).

Dengan pelantikan tersebut, persentase jumlah anggota perempuan pada Bawaslu Provinsi meningkat menjadi 22 persen dari sebelumnya 19 persen.

Dari total 188 orang anggota Bawaslu di 34 provinsi, 41 orang di antaranya adalah perempuan.

Hal itu dapat tercapai karena tingginya komitmen Bawaslu untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu memerhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

Peningkatan persentasi jumlah anggota perempuan pada Bawaslu Provinsi itu karena jumlah anggota perempuan bertambah sebanyak 18 orang. Sebelum penambahan itu, jumlah anggota perempuan hanya sebanyak 23 orang.

Adapun, jumlah anggota laki-laki pada Bawaslu provinsi sebanyak 147 orang dengan rincian, 84 orang merupakan anggota yang sudah terbentuk dan 63 orang adalah anggota yang merupakan penambahan seperti diamanatkan UU Pemilu.

“Anggota perempuan terbanyak pada Bawaslu Provinsi ada di empat provinsi yakni di Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan di NTT. Jumlah anggota perempuan di Bawaslu keempat provinsi tersebut sebanyak dua orang,” sebut Abhan.

Dalam hal latar belakang pendidikan, dari 81 orang anggota Bawaslu Provinsi yang merupakan penambahan, 39 persen berijazah S1, 55 persen S2 dan 6 persen berijazah S3.

Sedangkan, dari sisi pekerjaan, 74 orang anggota merupakan nonPNS dan 7 orang adalah PNS.

Sementara itu, berdasarkan hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi NTT tambahan yang dilaksanakan bulan Juni 2018 lalu, Bawaslu RI akhirnya menetapkan dua komisioner perempuan  untuk melengkapi jumlah 5 orang sesuai  amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dua komisioner perempuan itu adalah Melpi Marpaung yang kini menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Belu Kordinator Divisi SDM dan oOrganisasi.

Sedangkan Noldi Tadu Hungu sebelumnya juga adalah anggota Panwaslu Pilkada Kota Kupang tahun 2017.

Pengumuman kelulusan anggota Bawaslu Provinsi NTT tambahan tersebut disampaikan bersamaan dengan  seleksi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bali serta tambahan untuk 26 Provinsi, sesuai pengumuman bernomor  0505/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani Sekretaris jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro.

Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Baharudin Hamzah menjelaskan, anggota Bawaslu terpilih akan dilantik di Jakarta bersama 25 Provinsi lain dan juga dua provinsi yang mengakhiri masa jabatan yakni Bali dan Sumatera Utara pada tangal 25 Juli 2018 di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Selain pelantikan, para komisioner baru tersebut akan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) pengenalan tugas dan Capacity building di markas Paspamres di Bogor.

Usai pelantikan dan Bimtek, jelas Bahar, Komisioner Bawaslu Provinsi sudah mulai menjalankan tugas terhitung mulai awal agustus 2018 ini. Dengan penambahan ini menurut Bahar  dapat menjadi energy baru dalam mengawal tahapan pemilu yang saat ini sedang memasuki tahapan krusial seperti pencalonan anggota DPR dan DPRD serta DPD dan pemutahiran daftar pemilih Pemilu legislatif dan presiden. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor