Connect with us

UTAMA

28 Pejabat Eselon 2 Pemkot Kupang Jalani Seleksi Kompetensi

Published

on

Pemkot Kupang menggelar seleksi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di Hotel Naka, Senin (15/10).

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akhirnya menggelar seleksi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di Hotel Naka, Senin (15/10).

Seleksi ini diikuti oleh 28 peserta yang merupakan pejabat eselon II di lingkup Pemkot Kupang.

Mereka adalah Thomas Ga, Yos Rera Beka, Jacob Laurens Tokoh, Jewarus Alex, Adrianus Lusi, Iskandar Kapitan, Jhon Pelt, Ade Manafe, Thomas Balukh, Truiche Bailina Oey, Beni Sain, Hendrik Ndapamerang, Mesakh Revael Bailaen, David Mangi, Hendrik Saba, Jefri Pelt, Yeri Padji Kana, Obed Kadji, Gosa Yohanes, Clementina Soengkono, Felisberto Amaral, Noce Nus Loa, Ejbens Doeka, Thomas Dagang, Danberty Ndapamerang, Ari Wijana, Elli Wairata, dan Drg. Retnowati.

Ketua panitia seleksi yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Johanna Lisapaly, dengan anggota Asisten I Setda Provinsi NTT Michael Fernandez, dan Ketua Tim Assesor Adelino Da Cruz Soares.

Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, jabatan-jabatan yang ada di Pemkot ini harus sesuai dengan jabatan dan susunan organisasi, serta harus merupakan orang yang tepat.

“Persoalannya sekarang adalah orang-orang yang pantas menempatinya, sesuai dengan waktu yang tepat. Karena itu, kegiatan ini sebagai bentuk penataan, agar pejabat yang ditempatkan harus dengan kompetensi dan keahlian,” kata Hermanus.

Menurutnya, pejabat yang ditempatkan harus mampu menjawab tantangan yang ada. Misalnya tantangan digital dan kultur. Dengan teknologi yang sekarang, bagaimana semua bisa menggunakannya dengan baik agar mampu memudahkan pekerjaan.

“Tantangan ini, membutuhkan inovasi dan kreatifitas dari semua pimpinan OPD. Selain itu, juga tuntutan masyarakat akan pelayanan publik. Dimana masyarakat mau pelayanan yang cepat dan tepat, juga untuk menjalankan visi misi kepala daerah,” ujarnya.

Karena itu Wawali katakan, uji kompetensi ini sangat penting, agar dapat memilih dan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Selain itu, harus ada kecocokan antara tugas pokok dan fungsi, program nasional, program daerah, harus mampu dikerjakan dan dirumuskan secara baik.

“Jadi sekarang kami akan atur ulang, bagaimana yang cocok, perjalanan karier, dan lainnya. Prinsipnya tidak ada yang dinonjobkan, karena memang semua tidak ada masalah,” ujarnya.

Wawali melanjutkan, kemampuan berkoordinasi dan komunikasi juga sangat penting membuat sebuah organisasi tetap solid, dan mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab, serta mampu menggerakan sebuah organisasi menjadi lebih maju dan inovasi.

“Struktur dan SDM baik, tetapi jika tata kelolanya buruk, maka semuanya akan sia-sia. Kepada tim assesor dan semua tim diharapkan dapat hasil yang baik, dan merekomendasikan orang-orang yang tepat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya,” ujar Wawali.

Sementara itu, Ketua Pansel Johanna E. Lisapaly, mengatakan, pansel ini untuk pemetaan agar bisa mengarahkan dan memberikan masukan kepada Pemkot Kupang, di mana dan siapa yang pantas berada atau menempati jabatan tertentu.

“Semua pejabat yang sementara menduduki jabatan juga diuji, agar bisa memberikan masukan, tentang kompetensi dan posisi yang tepat,” kata Johanna.

Tim pansel, lanjut Johanna, akan bekerja selama empat hari penuh. Dua hari pertama untuk assesor yang berkaitan dengan menagerial, dan selanjutnya, pansel yang berkaitan dengan kompetensi bidang, sekaligus melihat dari dimensi motivasi minat, bakat dan perilaku.

“Dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang hasil sudah bisa diserahkan ke kepala daerah sebagai bahan pertimbangan dan masukan,” ujarnya.

Dikatakan, pada 20 Oktober mendatang, akan ada pleno dari assesor dan pansel, kemudian bisa menetapkan rekomendasi-rekomendasi yang akan diserahkan ke Wali Kota Kupang.

Menurut Johanna, uji kompetensi ini sangat bagus, untuk bisa memahani kemampuannya masing-masing, agar mampu ditempatkan di suatu jabatan yang tepat dan mampu bekerja secara profesional karena sesuai dengan kemampuannya.

“Kami hanya memberikan rekomendasi agar penempatannya bisa tepat, tetapi keputusannya tetap ada pada kepala daerah. Di samping itu, dari sisi pengalaman, bisa saja satu orang profesional di dua bidang, dan kemampuannya juga lebih, karena sering ditempatkan di beberapa bagian, atau karena sering dirolling,” terangnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah Kota Kupang Ade Manafe, mengatakan, uji kompetensi bertujuan agar mampu memetakan profil kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkot Kupang, dan untuk kepentingan mutasi yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan.

“Sementara untuk kepanitiaan, panitia seleksi sebanyak 5 orang, dan dibantu oleh tim penilai kompetensi atau assesor yang berkompeten sebanyak 6 orang, juga dibantu oleh tim sekretariat sebanyak 20 orang,” sebut Ade Manafe. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor