Connect with us

UTAMA

28 Pejabat Eselon 2 Pemkot Kupang Jalani Seleksi Kompetensi

Published

on

Pemkot Kupang menggelar seleksi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di Hotel Naka, Senin (15/10).

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akhirnya menggelar seleksi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di Hotel Naka, Senin (15/10).

Seleksi ini diikuti oleh 28 peserta yang merupakan pejabat eselon II di lingkup Pemkot Kupang.

Mereka adalah Thomas Ga, Yos Rera Beka, Jacob Laurens Tokoh, Jewarus Alex, Adrianus Lusi, Iskandar Kapitan, Jhon Pelt, Ade Manafe, Thomas Balukh, Truiche Bailina Oey, Beni Sain, Hendrik Ndapamerang, Mesakh Revael Bailaen, David Mangi, Hendrik Saba, Jefri Pelt, Yeri Padji Kana, Obed Kadji, Gosa Yohanes, Clementina Soengkono, Felisberto Amaral, Noce Nus Loa, Ejbens Doeka, Thomas Dagang, Danberty Ndapamerang, Ari Wijana, Elli Wairata, dan Drg. Retnowati.

Ketua panitia seleksi yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Johanna Lisapaly, dengan anggota Asisten I Setda Provinsi NTT Michael Fernandez, dan Ketua Tim Assesor Adelino Da Cruz Soares.

Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, jabatan-jabatan yang ada di Pemkot ini harus sesuai dengan jabatan dan susunan organisasi, serta harus merupakan orang yang tepat.

“Persoalannya sekarang adalah orang-orang yang pantas menempatinya, sesuai dengan waktu yang tepat. Karena itu, kegiatan ini sebagai bentuk penataan, agar pejabat yang ditempatkan harus dengan kompetensi dan keahlian,” kata Hermanus.

Menurutnya, pejabat yang ditempatkan harus mampu menjawab tantangan yang ada. Misalnya tantangan digital dan kultur. Dengan teknologi yang sekarang, bagaimana semua bisa menggunakannya dengan baik agar mampu memudahkan pekerjaan.

“Tantangan ini, membutuhkan inovasi dan kreatifitas dari semua pimpinan OPD. Selain itu, juga tuntutan masyarakat akan pelayanan publik. Dimana masyarakat mau pelayanan yang cepat dan tepat, juga untuk menjalankan visi misi kepala daerah,” ujarnya.

Karena itu Wawali katakan, uji kompetensi ini sangat penting, agar dapat memilih dan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Selain itu, harus ada kecocokan antara tugas pokok dan fungsi, program nasional, program daerah, harus mampu dikerjakan dan dirumuskan secara baik.

“Jadi sekarang kami akan atur ulang, bagaimana yang cocok, perjalanan karier, dan lainnya. Prinsipnya tidak ada yang dinonjobkan, karena memang semua tidak ada masalah,” ujarnya.

Wawali melanjutkan, kemampuan berkoordinasi dan komunikasi juga sangat penting membuat sebuah organisasi tetap solid, dan mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab, serta mampu menggerakan sebuah organisasi menjadi lebih maju dan inovasi.

“Struktur dan SDM baik, tetapi jika tata kelolanya buruk, maka semuanya akan sia-sia. Kepada tim assesor dan semua tim diharapkan dapat hasil yang baik, dan merekomendasikan orang-orang yang tepat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya,” ujar Wawali.

Sementara itu, Ketua Pansel Johanna E. Lisapaly, mengatakan, pansel ini untuk pemetaan agar bisa mengarahkan dan memberikan masukan kepada Pemkot Kupang, di mana dan siapa yang pantas berada atau menempati jabatan tertentu.

“Semua pejabat yang sementara menduduki jabatan juga diuji, agar bisa memberikan masukan, tentang kompetensi dan posisi yang tepat,” kata Johanna.

Tim pansel, lanjut Johanna, akan bekerja selama empat hari penuh. Dua hari pertama untuk assesor yang berkaitan dengan menagerial, dan selanjutnya, pansel yang berkaitan dengan kompetensi bidang, sekaligus melihat dari dimensi motivasi minat, bakat dan perilaku.

“Dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang hasil sudah bisa diserahkan ke kepala daerah sebagai bahan pertimbangan dan masukan,” ujarnya.

Dikatakan, pada 20 Oktober mendatang, akan ada pleno dari assesor dan pansel, kemudian bisa menetapkan rekomendasi-rekomendasi yang akan diserahkan ke Wali Kota Kupang.

Menurut Johanna, uji kompetensi ini sangat bagus, untuk bisa memahani kemampuannya masing-masing, agar mampu ditempatkan di suatu jabatan yang tepat dan mampu bekerja secara profesional karena sesuai dengan kemampuannya.

“Kami hanya memberikan rekomendasi agar penempatannya bisa tepat, tetapi keputusannya tetap ada pada kepala daerah. Di samping itu, dari sisi pengalaman, bisa saja satu orang profesional di dua bidang, dan kemampuannya juga lebih, karena sering ditempatkan di beberapa bagian, atau karena sering dirolling,” terangnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah Kota Kupang Ade Manafe, mengatakan, uji kompetensi bertujuan agar mampu memetakan profil kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkot Kupang, dan untuk kepentingan mutasi yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan.

“Sementara untuk kepanitiaan, panitia seleksi sebanyak 5 orang, dan dibantu oleh tim penilai kompetensi atau assesor yang berkompeten sebanyak 6 orang, juga dibantu oleh tim sekretariat sebanyak 20 orang,” sebut Ade Manafe. (R1)

UTAMA

KOMPAK Indonesia: Proyek Jalan dan Jembatan di NTT Harus Transparan

Published

on

Gabriel Goa

Jakarta, penatimor.com – Proyek pengembangan jalan dan jembatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp 400 miliar. Namun, proyek dari anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) NTT itu diminta harus transparan agar tidak disalahgunakan.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia, Gabriel Goa, Senin (18/3), menyebutkan sejumlah proyek tersebut bakal dikerjakan para kontraktor baru. Proyek senilai Rp 400 miliar ini diawali dengan penggantian hampir seluruh jabatan penting pada posisi Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT.

“Proyek dari APBD I untuk jalan dan jembatan itu cukup besar sehingga harus transparan dan jangan sampai disalahgunakan,” ujar Gabriel Goa.

Seperti diketahui, Kepala Dinas PUPR NTT Andre W Koreh belum lama ini digantikan oleh Maksi Nenabu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR NTT.

Selain Andre, Gubernur-Wakil Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Yosep Naesoi juga memutasikan Kadis Pertanian NTT Yohanes Tay Ruba dan Kadis Sosial Wilhelmus Foni.

Gabriel menyebutkan beberapa proyek infrastruktur dengan APBD harus dilaksanakan secara transparan. Apalagi, pengerjaan proyek jalan dan jembatan jangan hanya sekadar ganti kontraktor tetapi pola kerja dan profesionalisme tidak menunjukkan kualifikasinya.

“Semua proyek dikerjakan oleh kontraktor baru sehingga patut dipertanyakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan semua lembaga pengawasan harus mengawasi prosedur dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut,” katanya.

Seiring dengan pergantian para kepala dinas, rumor yang beredar menyebutkan ada beberapa pihak yang mulai mengatur pembagian proyek infrastruktur di NTT. Salah satu yang santer terdengar adalah Aming yang sering menjadi kontraktor pekerja pada Dinas Kelautan Perikanan NTT.

Selain itu, ada lagi kontraktor asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang ikut mengendalikan seluruh jenis pekerjaan di Provinsi NTT.

Dia menjelaskan, kehadiran KPK sangat diperlukan untuk memastikan semua pekerjaan yang telah dilelang berjalan dengan baik. Jangan sampai ada pekerjaan yang sudah sesuai aturan, namun dengan berbagai cara malah digugurkan.

“Selain itu, untuk proyek-proyek yang masih dalam tahapan pemenangan agar KPK segera perlu turun,” ujarnya.

Sebagai informasi, ada beberapa proyek yang mulai dibenahi karena mangkrak, seperti proyek NTT Fair di Lasiana Kota Kupang dan Monumen Pancasila di Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Dua proyek dengan APBD NTT tahun 2018 senilai Rp 63 miliar itu dikabarkan molor.

Plt Kadis PUPR Maksi Nenabu akan menempuh segala langkah dan berupaya untuk menuntaskan dua proyek tersebut. (fri/jpnn/R4)

Continue Reading

NASIONAL

Kominfo Panggil Facebook soal Video Penembakan Selandia Baru

Published

on

Ilustrasi. (Foto: Social Media Website)

Jakarta, Penatimor.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta Facebook meningkatkan kemampuan moderasi konten agar cepat memblokir dan mencegah konten negatif.

Hal ini diungkapkan Dirjen Aptika Semuel Pangerapan atas kegagalan Facebook mencegah video penembakan masjid di Selandia Baru yang tersiar langsung.

Semuel mengungkapkan bukan kali ini saja Facebook gagal mencegah konten negatif tersiar langsung. Pada 2017 di Indonesia, seorang pria bernama Pahinggar Indrawan menyiarkan langsung video ketika ia bunuh diri dengan cara gantung diri.

“Sebenarnya sudah ada dua kasus, dulu ada bunuh diri dan ini (penembakan). Kami mengharapkan mereka punya konten moderator yang lebih lebih canggih,” kata Semuel di Kantor Kemkominfo, Rabu (20/3).

Selanjutnya, Semuel mengatakan akan memanggil Facebook untuk membicarakan mengenai penyiaran langsung video penembakkan dua masjid di wilayah Christchurch.

“Saya secara pribadi akan panggil mereka. Kami rencana panggil minggu ini,” kata Semuel.

Semuel berharap Facebook memiliki alat moderasi kelas wahid mengingat status Facebook sebagai raksasa jejaring sosial dengan jumlah pengguna bulanan sebesar 2,1 miliar. Dia mengatakan seharusnya Facebook tidak hanya mengandalkan laporan dari pengguna untuk menyaring konten negatif.

“Jadi kami harap Facebook tidak bergantung pada laporan pengguna. Kalau sudah ada laporan berarti konten negatif sudah sudah beredar,” kata Semuel.

Semuel mengatakan Kemkominfo telah memblokir 2.856 video penembakan dua Masjid di Selandia Baru hingga Senin (18/3) pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan catatan Kemkominfo, pemblokiran video penembakan Selandia Baru melalui Instagram ada 1.501. Disusul 856 video juga melalui platform Twitter.

Selanjutnya terdapat 355 video di Facebook dan 144 video di YouTube. Nando mengatakan video-video ini merupakan video yang beredar di Indonesia. (R2/cnnindonesia)

Continue Reading

UTAMA

Maruf Amin Tampil Menyatu dengan Jokowi; Sandi Tampil Sendiri

Published

on

KH Maruf Amin

Jakarta, penatimor.com – Tampilan debat cawapres membuktikan bahwa sosok KH Maruf Amin tampil diluar dugaan banyak orang.

“KH Maruf Amin sangat berdisiplin, 4 menit visi misi penuh gagasan membumi, menjawab persoalan rakyat melalui Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja. Visi misi KH Maruf Amin terbukti menyatu dengan Jokowi. Berbeda dengan Sandiaga Uno yang lebih menampilkan gagasan pribadi dengan program usang yang praktis gagal diterapkan, yakni OK-OC,” ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Sekretaris TKN 01 tersebut mengingatkan bahwa tidak boleh wapres punya visi misi sendiri.

“Konsistensi KH Maruf Amin menjabarkan program Jokowi dan memberikan sentuhan Islami sangat pas ditampilkan. Apapun pemimpin punya tugas menciptakan kemaslahatan bangsa dan melindungi umat. Sementara Sandi lebih artificial dibungkus oleh pakaiannya yang terkesan mahal,” kata Hasto Kristiyanto yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.

Gagasan yang diangkat Sandiaga Uno menurut Hasto, ternyata tidak banyak mengalami perubahan.

Kritik yang disampaikan terhadap BPJS tanpa solusi kongkrit. Demikian halnya upaya menjadikan OK-OC sebagai program nasional sangat mengkhawatirkan mengingat kegagalan implementasi program tersebut di Jakarta.

“Data menunjukkan dari target OK-OC sebanyak 40 ribu per tahun yang mendaftar hanya 1000 atau 2.5% dan hanya 150 orang yang dapat modal. Ini cermin gagalnya OK-OC,” beber Hastom

“Debat adalah momentum menampilkan gagasan orijinal seorang pemimpin,” lanjut dia. (R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!