Connect with us

UTAMA

Dinilai Tidak Adil, Bawaslu Riau Bisa Dipecat DKPP

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Pihak HARIMAU JOKOWI meminta DKPP memecat Bawaslu Provinsi Riau, karena selaku penyelenggara Pemilu, tindakan Bawaslu Riau yang menempatkan pernyataan dukungan 11 kepala daerah Provinsi Riau sebagai sebuah pelanggaran Pemilu dan memproses hukum, jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang dan/atau mencapuradukan wewenang.

Hal ini disampaikan Pimpinan Pusat HARIMAU JOKOWI, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/10).

Menurut Petrus, pemecatan harus dilakukan karena sikap menyatakan dukungan kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin di dalam forum Panitia Penyelenggara DPD Projo Provinsi Riau, adalah tindakan yang bersifat pribadi dan dalam rangka memenuhi Undang-Undang (UU) dan HAM.

Petrus yang juga Koordinator TPDI, sampaikan, Bawaslu Riau ternyata tidak dapat memaknai ketentuan Pasal 282 dan 283 UU No. 7 Tahun 2017, karena itu Bawaslu dapat dituduh melakukan pelanggaran hukum karena lalai memenuhi kewajibannya berupa berlaku tidak adil kepada peserta Pemilu yaitu Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang telah menerima pernyataan dukungan pribadi dari 11 kepala daerah Provinsi Riau di hadapan forum Panitia DPD Projo Provinsi Riau, tidak di dalam lingkungan unit kerja pemerintah daerah.

Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 96, Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berlaku adil di sini kata Petrus, adalah memperlakukan para peserta Pemilu secara adil, dengan tetap memegang teguh asas-asas Pemilu.

Artinya, ketika dukungan sudah dilayangkan dan itu sudah menjadi milik pasangan calon, maka Bawaslu tidak boleh membatalkannya.

Sementara itu 11 kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, menurut Petrus adalah pernyataan kehendak pribadi sebagai perwujudan dari hak asasi, dalam hal ini hak untuk memilih.

Tindakan Bawaslu Provinsi Riau, dinilai Petrus, merupakan sikap kerdil, kaku bahkan bisa ditafsirkan sebagai memihak kepada Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena menempatkan dukungan 11 kepala daerah kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai sebuah pelanggaran Pemilu dan memproses hukum 11 kepala daerah Provinsi Riau.

“Ini jelas Bawaslu bukan saja telah melanggar hukum akan tetapi juga sudah melanggar etika dan pedoman perilaku. Dengan demikian maka Bawaslu Provinsi Riau bisa diadukan ke DKPP dengan tuntutan agar dipecat dari kedudukannya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau,” kata Petrus.

Yang sangat disayangkan, lanjut Petrus, adalah Bawaslu tidak bisa membedakan mana tindakan kepala daerah yang merupakan bleid atau kebijakasanaan, atau tindakan pemerintah yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan mana tindakan yang bersifat pribadi dari seorang pejabat negara atau pemerintah.

“Terkait dengan soal memilih atau mendukung Capres-Cawapres, hal itu sangat konstitusional sebagai hak pribadi, apalagi dilakukan secara deklaratif di hadapan Panitia DPD Projo Provinsi Riau,” tandas advokat senior Peradi di Jakarta itu.

Ormas HARIMAU JOKOWI, lanjut Petrus, akan melaporkan Bawaslu Provinsi Riau ke DKPP sebagai pelanggaran etika dan pedoman perilaku, dengan tuntutan agar Bawaslu Provinsi Riau diberhentikan dari jabatannya, karena Bawaslu bukan saja telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa berlaku tidak adil kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, akan tetapi juga Bawaslu telah melakukan tindakan melanggar etika dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu dengan sanksi pemecatan.

Dampak dari sikap Bawaslu, jelas dia, berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan menghambat dukungan para kepala daerah kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sikap Bawaslu menurut Petrus, memiliki korelasi dengan karangan kubu Prabowo-Sandi agar kepala daerah tidak memberikan dukungan atau kampanye untuk Prabowo-Sandi.

Padahal pernyataan mendukung Capres-Cawapres dari kepala daerah adalah tindakan yang sah, bukanlah perbuatan melanggar hukum, melainkan dibolehkan oleh UU. (R3)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!