Connect with us

UTAMA

Dinilai Tidak Adil, Bawaslu Riau Bisa Dipecat DKPP

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Pihak HARIMAU JOKOWI meminta DKPP memecat Bawaslu Provinsi Riau, karena selaku penyelenggara Pemilu, tindakan Bawaslu Riau yang menempatkan pernyataan dukungan 11 kepala daerah Provinsi Riau sebagai sebuah pelanggaran Pemilu dan memproses hukum, jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang dan/atau mencapuradukan wewenang.

Hal ini disampaikan Pimpinan Pusat HARIMAU JOKOWI, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/10).

Menurut Petrus, pemecatan harus dilakukan karena sikap menyatakan dukungan kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin di dalam forum Panitia Penyelenggara DPD Projo Provinsi Riau, adalah tindakan yang bersifat pribadi dan dalam rangka memenuhi Undang-Undang (UU) dan HAM.

Petrus yang juga Koordinator TPDI, sampaikan, Bawaslu Riau ternyata tidak dapat memaknai ketentuan Pasal 282 dan 283 UU No. 7 Tahun 2017, karena itu Bawaslu dapat dituduh melakukan pelanggaran hukum karena lalai memenuhi kewajibannya berupa berlaku tidak adil kepada peserta Pemilu yaitu Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang telah menerima pernyataan dukungan pribadi dari 11 kepala daerah Provinsi Riau di hadapan forum Panitia DPD Projo Provinsi Riau, tidak di dalam lingkungan unit kerja pemerintah daerah.

Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 96, Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berlaku adil di sini kata Petrus, adalah memperlakukan para peserta Pemilu secara adil, dengan tetap memegang teguh asas-asas Pemilu.

Artinya, ketika dukungan sudah dilayangkan dan itu sudah menjadi milik pasangan calon, maka Bawaslu tidak boleh membatalkannya.

Sementara itu 11 kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, menurut Petrus adalah pernyataan kehendak pribadi sebagai perwujudan dari hak asasi, dalam hal ini hak untuk memilih.

Tindakan Bawaslu Provinsi Riau, dinilai Petrus, merupakan sikap kerdil, kaku bahkan bisa ditafsirkan sebagai memihak kepada Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena menempatkan dukungan 11 kepala daerah kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai sebuah pelanggaran Pemilu dan memproses hukum 11 kepala daerah Provinsi Riau.

“Ini jelas Bawaslu bukan saja telah melanggar hukum akan tetapi juga sudah melanggar etika dan pedoman perilaku. Dengan demikian maka Bawaslu Provinsi Riau bisa diadukan ke DKPP dengan tuntutan agar dipecat dari kedudukannya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau,” kata Petrus.

Yang sangat disayangkan, lanjut Petrus, adalah Bawaslu tidak bisa membedakan mana tindakan kepala daerah yang merupakan bleid atau kebijakasanaan, atau tindakan pemerintah yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan mana tindakan yang bersifat pribadi dari seorang pejabat negara atau pemerintah.

“Terkait dengan soal memilih atau mendukung Capres-Cawapres, hal itu sangat konstitusional sebagai hak pribadi, apalagi dilakukan secara deklaratif di hadapan Panitia DPD Projo Provinsi Riau,” tandas advokat senior Peradi di Jakarta itu.

Ormas HARIMAU JOKOWI, lanjut Petrus, akan melaporkan Bawaslu Provinsi Riau ke DKPP sebagai pelanggaran etika dan pedoman perilaku, dengan tuntutan agar Bawaslu Provinsi Riau diberhentikan dari jabatannya, karena Bawaslu bukan saja telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa berlaku tidak adil kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, akan tetapi juga Bawaslu telah melakukan tindakan melanggar etika dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu dengan sanksi pemecatan.

Dampak dari sikap Bawaslu, jelas dia, berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan menghambat dukungan para kepala daerah kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sikap Bawaslu menurut Petrus, memiliki korelasi dengan karangan kubu Prabowo-Sandi agar kepala daerah tidak memberikan dukungan atau kampanye untuk Prabowo-Sandi.

Padahal pernyataan mendukung Capres-Cawapres dari kepala daerah adalah tindakan yang sah, bukanlah perbuatan melanggar hukum, melainkan dibolehkan oleh UU. (R3)

UTAMA

Meriahkan HUT Kota Kupang, Pemkot Bakal Pecahkan Rekor Se’i Terpanjang

Published

on

Rapat membahas tentang rangkaian kegiatan menyambut HUT Kota Kupang berlangsung di ruang Garuda, Balai Kota Kupang, Senin (18/3).

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota Kupang menggelar pertemuan dengan semua pimpinan OPD serta 11 Kepala Puskesmas di Kota Kupang, untuk membahas tentang rangkaian kegiatan menyambut HUT Kota Kupang.

Pertemuan di ruang rapat Garuda, Senin (18/3), dipimpin oleh Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man didampingi Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang Rita Lay sebagai penanggungjawab acara.

Wakil Wali Kota mengatakan, karena HUT Kota Kupang berdekatan dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres juga pekan suci Paskah, maka kegiatan menyambut HUT Kota Kupang akan efektif pada tanggal 23 sampai 25 April saja.

Menurut Hermanus, rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang untuk memeriahkan HUT Kota Kupang dengan membagikan KTP-e kepada masyarakat juga harus meriah.

“Semua petugas dan staf harus menggunakan pakaian adat, masing-masing OPD agar mengarahkan stafnya secara baik. Pakaian adat juga sangat penting sebagai salah satu bentuk pameran budaya NTT, masing-masing orang mengenakan pakaian adat daerahnya,” katanya.

Orang nomor dua di Pemkot Kupang itu menjelaskan, semua pameran-pameran lainnya digabungkan dengan kegiatan pameran buku.

Gerakan masyarakat (Germas) juga dilibatkan, termasuk akan ada olahraga bersama masyarakat di arena Car Free Day.

“Selain itu akan ada demo atau simulasi pemadam kebakaran yang melibatkan masyarakat agar perayaan HUT Kota lebih meriah. Prinsipnya berbasis budaya dengan memakai pakaian adat,” katanya.

Selain itu, lanjut Hermanus, akan ada lomba tari, pameran produk dari UKM yang diakomodir oleh Dinas Koperasi, dengan memasang umbul-umbul HUT Kota Kupang serta menyiapkan moto atau tema untuk disebarluaskan ke pelaku-pelaku usaha, BUMN, BUMD, organisasi dan perusahaan yang bersifat memotivasi dan menggerakan masyarakat.

“Kegiatan ini juga harus melibatkan organisasi keagamaan termasuk saat pawai dan menampilkan ciri khas budaya masing-masing,” ujarnya.
Dinas Pendidiman juga akan menggelar lomba menari dan permainan tradisional antar SD dan SMP di Kota Kupang.

Sementara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyiapkan pameran buku dan lomba pidato serta bercerita.

Dinas Ketahanan pangan bersana TP PKK Kota Kupang juga akan menyiapkan lomba pangan lokal.

Sementara, Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan aksi bakti sosial pemuda, sosialisai bahaya narkoba bagi pemuda, pemberian penghargaan bagi insan dan penggerak olahraga.

Dinas Dukcapil mempersiapkan pembagian KTP-e sebanyak 15.372 yang pencetakannya dilakukan di Kemendagri beberapa waktu lalu, dengan tujuan semua warga kota sudah memiliki KTP-e saat HUT Kota KUpang nanti.

Dinas Koperasi menyiapkan pameran hasil UKM, TP PKK menyiapkan festival se’i terpanjang dengan membentuk kalimat HUT Kota Kupang dan mengundang Leprit.

Asisten II Setda Kota Kupang Elly Wairata, mengatakan, bagian Kesra dapat menginformasikan ke semua stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Juga agar pada awal April nanti semua umbul-umbul menyambut HUT Kota sudah terpasang,” katanya.

Selain itu, akan ada pesta hiburan rakyat dan pesta kembang api. Semua kegiatan dikoordinasikan dengan bagian Kesra agar tidak tumpang tindih. Saat upacara semua staf PTT dan ASN wajib menggunakan pakaian adat. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bencana di Kupang, 645 Rumah Rusak, Pemkot Serahkan Bantuan

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menyerahkan bantuan kepada korban bencana di Kantor Camat Kota Raja, Sabtu (16/3). 

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mendistribusikan bantuan kepada korban bencana angin kencang di Kecamatan Kota Raja, Sabtu (16/3) lalu.

Bantuan berupa uang tunai dan beras ini  diserahkan langsung Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore.

Saat penyerahan bantuan ini, Wali Kota didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang Yos Rera Beka, Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ade Manafe, Kepala Dinas Sosial drg. Retnowati dan Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe, serta anggota DPR RI Fery Kase.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kota Kupang maupun DPR RI untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Dia meminta camat dan lurah untuk jujur dalam pendataan terhadap korban bencana yang berhak menerima bantuan.

“Karena yang dibantu pemerintah hanya masyarakat marginal, sehingga diminta pendataannya oleh lurah yang mengenal setiap warganya,” kata Wali Kota.

Jefri mengaku, Pemkot Kupang akan mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2020 sehingga penanganan bencana tidak lagi terkendala karena anggaran yang terbatas.

“Jangan sampai lurah dan camat tidak data tetapi dia bilang sudah. Anggaran  perubahan semoga ada penambahan anggaran biar pemberian bantuan terus diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Jefri juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada di musim penghujan yang masih berlangsung ini.

Pohon-pohon agar dapat dipangkas secara berkala, sehingga jangan sampai menjadi ancaman bagi warga sendiri.

“Untuk masalah bencana tentu tidak ada yang menginginkannya, tetapi kita semua perlu waspada, karena sekarang masih musim hujan, kendaraan juga tidak boleh diparkir di dekat pohon,  jika di pekarangan rumah ada pohon besar yang rapuh, maka segera dipangkas,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Operasi Penanganan Bencana Angin Kencang di Kota Kupang, Mayor Inf. Harjito dalam laporannya sebelum penyerahan bantuan menjelaskan, sejak terjadinya bencana angin kencang yang melanda Kota Kupang dan ditetapkan status tanggap darurat, maka pihaknya langsung membentuk enam tim yang bergerak di enam kecamatan untuk melakukan pendataan dan verifikasi sesuai laporan masyarakat.

Menurut Harjito, sesuai hasil verifikasi, total penerima bantuan bencana angin kencang di Kota Kupang sebanyak 645 rumah.

Ada 21 rumah rusak berat, rusak sedang 61 rumah dan rusak ringan ada 563 rumah yang tersebar di enam kecamatan.

“Kami bukan hanya melakukan pendataan tetapi kami juga melakukan crosschek kembali ke lokasi sesuai data yang masuk sehingga bantuan ini kita berikan sesuai data yang ada,” tuturnya.

Lebih lanjut Harjito menjelaskan, yang menentukan status rusak ringan, sedang dan berat adalah tim BPBD kota Kupang.

Pemberian bantuan dikonversikan dalam bentuk uang tunai sesuai tingkat kerusakan mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 7.500.000.

Kerusakan ringan Rp 500.000 – Rp 2.500. 000 dan kerusakan sedang Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 serta kerusakan berat Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000.

Harjito menambahkan, terdapat 148 rumah di Kecamatan Kota Raja yang rusak akibat angin kencang, dengan rincian rusak berat 5 rumah, rusak sedang 3 rumah dan rusak ringan ada 140 rumah.
Pembagian bantuan mulai dilakukan hari ini sampai besok.

Camat dan lurah diminta untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa penanganan tetap akan diberikan kepada masyarakat sampai tanggal 18 Maret.

Ketua DPRD Kota Kupang Yezkiel Loudoe dalam sambutannya, mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Kupang untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana angin kencang.

Jika masih ada kekurangan maka pihaknya akan memasukan dalam daftar anggaran perubahan untuk  penambahan bantuan.

“Saya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang untuk memberikan bantuan. Kalau masih ada kekurangan nanti kita tambahkan dalam anggaran perubahan biar masyarakat benar-benar dilayani,” ungkap legislatif asal PDIP itu.

Selain itu, anggota DPR RI Feri Kase mengaku kebetulan dirinya sedang berada di Kota Kupang dan mendengar berita bencana angin puting beliung maupun angin kencang maka pihaknya yang juga masuk dalam tim pengawas bencana yang diusul oleh Fraksi Hanura DPR RI untuk memantau segala bencana yang ada di Indonesia.

“Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk memantau langsung bencana di Kota Kupang,” kata Feri.

Sebagai anggota Komisi VII, lanjut Feri,  dia akan saling bahu membahu bersama Pemkot Kupang untuk memberikan bantuan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara serius.

Dia juga turut prihatin atas bencana yang melanda Kota Kupang.

“Saya turut prihatin atas bencana yang melanda Kota Kupang. Saya akan koordinasi bersama Pemkot Kupang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan yang sifatnya serius dan mendesak,” pungkas Feri Kase. (R1)

Continue Reading

UTAMA

OTT Rommy, Bukti Konkret Jokowi Tidak Politisasi Tugas KPK

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Ketua Umum PPP Rommy ca yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 saat pemerintah dan masyarakat sibuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2019, membuktikan bahwa KPK tetap on the track menjalankan tugas dan kewajibannya.

Begitu juga Presiden Jokowi tetap melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas-tugas lainnya sebagai Capres 2019, tanpa halangan apapun.

Artinya, KPK murni menjalankan tugas Undang-Undang (UU), begitu pula Presiden juga tidak mempolitisasi pelaksanaan tugas KPK termasuk dalam OTT KPK terhadap Rommy.

Hal ini dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan belum lama ini di Jakarta.

“Presiden Jokowi tidak bergantung kepada KPK, dan sebaliknya KPK pun tidak bergantung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitisional masing-masing,” tandas Petrus.

Sosok advokat senior Peradi di Jakarta itu, menilai OTT Ketua Umum PPP Rommy jelas membawa dampak positif tidak saja bagi KPK akan tetapi juga bagi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian kekhawatiran sejumlah pihak bahwa OTT KPK terhadap Rommy, Ketua Umum PPP sebagai Partai Politik dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin akan berpengaruh menurunkan elektalibilitas Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, tidaklah benar.

Hal itu menurut Petrus tidak benar, karena publik justru mengapresiasi pimpinan KPK dan Jokowi sebagai pemimpin yang tetap konsisten menjaga independensi”l KPK, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh UU.

“Meskipun efek elektoral dan elektabilitas Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin akan terus bertambah tinggi, akan tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan OTT KPK, karena ini memang tugas KPK, apalagi PPP sendiri menyikapi OTT KPK ini sebagai sesuatu hal yang positif dan tetap mendukung dan menghormati KPK memproses hukum lebih lanjut,” ungkap Patrus.

KPK menutut dia, sudah berkali-kali memberikan garansi bahwa dalam bertindak KPK tidak akan terpengaruh dengan proses politik, baik selama Pilkada maupun Pemilu dan Pilpres 2019.

Bagi KPK penindakan yang dilakukan pada masa Pemilu merupakan pendidikan politik yang baik terutama dalam membangun sistem penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dalam rangka menciptakan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Bagi Petrus, prospek pemberantasan korupsi di masa yang akan datang akan tetap mendapat dukungan penuh dari publik, karena KPK ikut bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin lokal dan nasional yang bersih dan bebas dari KKN, yang hingga saat ini belum berhasil.

Hanya di era Jokowi, lanjut dia, pemberantasan korupsi terus berlanjut tanpa intervensi dan tanpa ada kebijakan penundaan melakukan proses hukum ata alasan Pemilu Legislatif maupun Pilpres.

Artinya di era Jokowi penegakan hukum ditempatkan di atas segala kepentingan lain, kawan atau lawan diperlakukan sama, terlebih-lebih independensi KPK tidak dikurangi sedikitpun.

“OTT terhadap Ketua Umum PPP Rommy dkk di Surabaya merupakan bukti yang kesekian kalinya bahwa di era Jokowi setiap institusi penegak hukum tetap dipercaya menjalankan peran dan fungsinya secara bertanggung jawab tanpa ada intervensi apapun juga,” tandas Petrus Salestinus.

Ditambahkan, jika di era SBY pola penindakan dimulai dari pinggir atau motode makan bubur panas (dari hilirnya), maka di era Jokowi pola pemberantasan korupsi dimulai dari hulunya yaitu yang disasar adalah pucuk pimpinan Partai Politik, anggota dan pimpinan DPR, DPD RI dan DPRD dan juga pimpinan Lembaga Tinggi negara lainnya.

Karena itu Petrus menegaskan, keliru besar jika ada penilaian sejumlah pihak bahwa OTT KPK terhadap Ketua Umum PPP. Rommy akan berpengaruh negatif terhadap elektoral dan/atau elektabilitas Jokowi dalam Pilpres dan Pileg.

“Justeru pengaruhnya sangat positif tidak saja terhadap Presiden Jokowi akan tetapi juga terhadap KPK sendiri. KPK tetap memperlihatkan performanya yaitu selalu on the track terutama tetap menjaga mahkotanya yaitu independensinya, tanpa bisa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun,” tegas Petrus.

“Ini tentu sangat baik, bahkan jauh lebih baik dari Polri dan Kejaksaan yang mengambil kebijakan untuk tidak memproses hukum mereka yang ikut dalam konstetasi Pilkada, Pemilu maupun Pilpres,” pungkas dia. (R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!