Connect with us

UTAMA

Dinilai Tidak Adil, Bawaslu Riau Bisa Dipecat DKPP

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Pihak HARIMAU JOKOWI meminta DKPP memecat Bawaslu Provinsi Riau, karena selaku penyelenggara Pemilu, tindakan Bawaslu Riau yang menempatkan pernyataan dukungan 11 kepala daerah Provinsi Riau sebagai sebuah pelanggaran Pemilu dan memproses hukum, jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang dan/atau mencapuradukan wewenang.

Hal ini disampaikan Pimpinan Pusat HARIMAU JOKOWI, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/10).

Menurut Petrus, pemecatan harus dilakukan karena sikap menyatakan dukungan kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin di dalam forum Panitia Penyelenggara DPD Projo Provinsi Riau, adalah tindakan yang bersifat pribadi dan dalam rangka memenuhi Undang-Undang (UU) dan HAM.

Petrus yang juga Koordinator TPDI, sampaikan, Bawaslu Riau ternyata tidak dapat memaknai ketentuan Pasal 282 dan 283 UU No. 7 Tahun 2017, karena itu Bawaslu dapat dituduh melakukan pelanggaran hukum karena lalai memenuhi kewajibannya berupa berlaku tidak adil kepada peserta Pemilu yaitu Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang telah menerima pernyataan dukungan pribadi dari 11 kepala daerah Provinsi Riau di hadapan forum Panitia DPD Projo Provinsi Riau, tidak di dalam lingkungan unit kerja pemerintah daerah.

Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 96, Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berlaku adil di sini kata Petrus, adalah memperlakukan para peserta Pemilu secara adil, dengan tetap memegang teguh asas-asas Pemilu.

Artinya, ketika dukungan sudah dilayangkan dan itu sudah menjadi milik pasangan calon, maka Bawaslu tidak boleh membatalkannya.

Sementara itu 11 kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, menurut Petrus adalah pernyataan kehendak pribadi sebagai perwujudan dari hak asasi, dalam hal ini hak untuk memilih.

Tindakan Bawaslu Provinsi Riau, dinilai Petrus, merupakan sikap kerdil, kaku bahkan bisa ditafsirkan sebagai memihak kepada Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena menempatkan dukungan 11 kepala daerah kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai sebuah pelanggaran Pemilu dan memproses hukum 11 kepala daerah Provinsi Riau.

“Ini jelas Bawaslu bukan saja telah melanggar hukum akan tetapi juga sudah melanggar etika dan pedoman perilaku. Dengan demikian maka Bawaslu Provinsi Riau bisa diadukan ke DKPP dengan tuntutan agar dipecat dari kedudukannya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau,” kata Petrus.

Yang sangat disayangkan, lanjut Petrus, adalah Bawaslu tidak bisa membedakan mana tindakan kepala daerah yang merupakan bleid atau kebijakasanaan, atau tindakan pemerintah yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan mana tindakan yang bersifat pribadi dari seorang pejabat negara atau pemerintah.

“Terkait dengan soal memilih atau mendukung Capres-Cawapres, hal itu sangat konstitusional sebagai hak pribadi, apalagi dilakukan secara deklaratif di hadapan Panitia DPD Projo Provinsi Riau,” tandas advokat senior Peradi di Jakarta itu.

Ormas HARIMAU JOKOWI, lanjut Petrus, akan melaporkan Bawaslu Provinsi Riau ke DKPP sebagai pelanggaran etika dan pedoman perilaku, dengan tuntutan agar Bawaslu Provinsi Riau diberhentikan dari jabatannya, karena Bawaslu bukan saja telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa berlaku tidak adil kepada Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, akan tetapi juga Bawaslu telah melakukan tindakan melanggar etika dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu dengan sanksi pemecatan.

Dampak dari sikap Bawaslu, jelas dia, berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan menghambat dukungan para kepala daerah kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sikap Bawaslu menurut Petrus, memiliki korelasi dengan karangan kubu Prabowo-Sandi agar kepala daerah tidak memberikan dukungan atau kampanye untuk Prabowo-Sandi.

Padahal pernyataan mendukung Capres-Cawapres dari kepala daerah adalah tindakan yang sah, bukanlah perbuatan melanggar hukum, melainkan dibolehkan oleh UU. (R3)

POLKAM

Herman Herry Janji Perjuangkan Nasib Honorer

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan pada acara Natal bersama dengan KN ASN di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019)

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry berkomitmen untuk memperjuangkan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Herman Herry saat merayakan Natal bersama Komite Nusantara (KN) Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan itu Herman Herry mengungkapkan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak hal terkait politik yang harus dikerjakan, dan semuanya berjalan dengan baik.

“Tetapi tiba-tiba muncul persoalan revisi UU ASN, saya bingung kenapa tiba-tiba muncul persoalan ini. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan,” ungkapnya.

“Hikmat yang saya dapat adalah persolan ASN ini bisa jadi jebakan baru buat pemerintah. Kenapa, karena pemerintah harus memilih, kalau didorong untuk segera melakukan pembahasan revisi ke DPR maka pemerintah akan berhadapan dengan dilema politik, karena pasti akan dibikin jadi bola liar di DPR sebab ada dua kelompok pro dan kontra,” imbuhnya.

Menurut Herman Herry, hal ini menjadi dilematis, sebab, apabila pemerintah abaikan aspirasi ASN berarti pemerintah tidak memikirkan atau mengabaikan nasib rakyat, sebab keluhan ASN merupakan keluhan rakyat Indonesia secara riil.

“Saya berpikir, ini apa yang harus dibikin, kalau revisi tidak mungkin, bahaya sekali. Menerima juga tidak mungkin. Kenapa, karena harus menambah biaya belanja untuk bayar gaji Rp 27 triliun tiap tahun. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah juga masih mengatur keseimbangan antara pendapatan nasional dan penerimaan pajak,” paparnya.

Herman Herry berjanji, bersama-sama dengan rekan-rekannya di DPR akan memperjuangkan nasib para honorer, dengan mencarikan solusi terbaik secara tahap demi tahap.

“Sebagai legislator, pembuat Undang-undang, saya mengerti bagaimana proses pembuatan perubahan Undang-undang, termasuk hambatan apa yang akan dihadapi, karena saya sudah pengalaman belasan tahun,” katanya.

“Tetapi jangan berharap semuanya akan ideal, kita akan cari cara win win solution. Saya akan bicara dengan pemerintah, saya akan menggerakkan gerbong politik saya di Jakarta, jadi jangan berkecil hati,” tandasnya.

Natal perdana KN ASN bersama Herman Herry itu mengusung tema “Kristus Hikmat Bagi Kita” dan sub tema “Momentum Natal Membangun Kebersamaan Untuk Kesejahteraan”. Ibadah perayaan Natal tersebut dipimpin oleh Pendeta Elianor V. Manu- Nalle, S.Th.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudu, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara, mantan calon Wakil Gubernur NTT, Emy Nomleni, Ketua Alpa NTT, Anis Mase dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, maupun DPD PDI Perjuangan NTT. (R2)

Continue Reading

UTAMA

18 Pejabat Eselon II Dilantik, Wali Kota Janji Evaluasi Rutin, Copot yang Tidak Mampu

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore melantik 18 pejabat eselon II di Balai Kota, Jumat (18/1).

Kupang, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore telah melantik 18 pejabat eselon II di lingkup Pemkot Kupang.

Para pejabat ini dimutasi setelah Pemkot melakukan uji kompetensi.

Acara pelantikan berlangsung di lantai 1 kantor Wali Kota Kupang, Jumat (18/1), dipimpin langsung Wali Kota Kupang.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man dan Penjabat Sekertaris Daerah Kota Kupang Yos Rera Beka.

Turut hadir Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para undangan lainnya.

Terdapat 9 pejabat eselon II yang tidak dirotasi, yaitu Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Jefri Pelt, Kepala Dinas Kesehatan dr. Ari Wijana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Orson Nawa,  Sekwan DPRD Kota Kupang Adrianus Lusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoi, Kadis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil David Marts Mangi, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gosa Yohanes,  Kepala Dinas Perijinan Satu Atap Thomas Balukh, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Jhon Pelt.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam suatu organisasi pemerintahan, karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dia juga menegaskan akan melakukan evaluasi setiap tahun terkait kinerja kepala dinas.

Jika terbukti tidak bisa menjalankan tugas secara baik, maka akan langsung diganti.

“Setiap tahun kita evaluasi untuk ganti.  Siapa yang tidak bisa kerja akan kelihatan. Selain itu, setiap minggunya akan ada evaluasi semua pimpinan,  diharapkan momen evaluasi dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk bekerja lebih serius,” kata Wali Kota.

Harapannya, pelantikan ini dapat lebih memberikan motivasi kepada para pejabat untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku ASN, sesuai tugas dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan.

Wali Kota minta seluruh pejabat yang dilantik segera beradaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing–masing, serta membangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama efektif serta berjenjang di unit kerja yang dipimpin.

Selain itu, para pejabat eselon II yang baru dilantik, diminta secara khusus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dalam pengetahuan keterampilan dan sikap pelaku seiiring tuntutan pelayanan publik yang semakin hari semakin kompleks dan di sisi yang lain juga meningkatkan motivasi dan semangat kerja sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementata itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang Ade Manafe, mengaku, untuk Kepala Dinas Dukcapil masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

“Nanti akan ada Plt. Kepala Dinas Dukcapil dan kepala dinas yang sekarang David Mangi akan menjadi staf ahli,” kata Ade.

Dia mengaku, dalam waktu dekat, jika sudah ada persetujuan Kemendagri maka pelantikan akan segera dilakukan.

Berikut nama-nama yang dimutasi
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. Elvianus Wairata,  juga menjabat sebagai Plt. Dinas Perhubungan.

2. Asisten Administrasi Umum  Ir. Thomas Jansen Ga, juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum   dan Politik Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.

4.  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Thomas Didimus Dagang.

5. Inspektur Inspektorat Drs. Jewarus Alex

6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Ade Manafe, juga menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Kepala Badan Kesbangpol Noce Nus Loa.

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Felisberto Amaral.

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dra. Thruice Balina Oey, juga sebagai Plt Dinas Pariwisata.

10. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang

11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat  Ir. Cornelis Isak Benny Sain.

12. Kepala Dina Pertanian Obed D.R. Kadji.

13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Iskandar Kapitan.

14. Kepala Dinas Koperasi UKM,  Drs. Danberty E. Ndapamerang

15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan   Kebersihan Yeri Sabtuhar Padji Kana.

16. Kepala Dinas Sosial  drg. Retnowati.

17. Kepala Dinas Pemberdayaan  dan Perlindungan Anak Ir. Clementina R. N. Soengkono, juga sebaga Kepala Dinas Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.

18. Kepala Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Ejbends H.D.S. Doeka.

19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ir. Hendrik Paulus Soleman Saba.

Jabatan eselon II yang masih kosong, adalah Kepala Dinas Pariwisata,  Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (R1)

Continue Reading

POLKAM

DPRD NTT Teruskan Usulan Pemberhentian Jimmi Sianto ke Mendagri

Published

on

Jimmi Sianto (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Lembaga DPRD NTT telah meneruskan usulan pemberhentian anggota DPRD NTT, Jimi Sianto oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura ke Mendagri melalui gubernur.

Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (18/1/2019).

Menurut Tobias, saat ini Jimmi Sianto masih melakukan upaya hukum terhadap usulan pemberhentian dirinya tersebut, sehingga belum bisa diganti. Jimmi Sianto tidak hanya menggugat Ketua Partai Hanura, tapi juga pimpinan dewan.

“Karena Jimmi Sianto masih tempuh jalur hukum dan belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap, sehingga belum bisa diganti. Untuk ini pun, kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Tobias.

Menyinggung tentang batas terakhir seorang anggota dewan yang mundur atau diberhentikan bisa diganti, Tobias mengatakan, sesuai ketentuan paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya periodesasi.

“Karena anggota dewan hasil pemilu legislatif 2014 berakhir pada September 2019, maka paling lambat proses pelantikan sudah dilaksanakan pada Maret 2019,” katanya.

Tobias menambhakan, jika prosesnya melewati Maret, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti. Dengan demikian, kursi yang ditinggalkan, tetap lowong hingga berakhirnya periodesasi anggota dewan. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor