Connect with us

POLKAM

BENTARA Tolak Kehadiran Fahri Hamzah di NTT

Published

on

Pamflet yang beredar di media sosial terkait orasi kebangsaan dan deklarasi GARBI yang akan dihadiri Fahri Hamzah (dok.ist)

Kupang, Penatimor.com – Kelompok organisasi kemasyarakatan (Ormas) Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA) menyatakan dengan tegas menolak kehadiran politikus pecatan sebuah partai politik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah untuk berada di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator BENTARA, Marlin Bato sampaikan ini melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini di Kupang, Minggu (14/10/2018) malam.

Marlin menjelaskan, jelang momentum hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2018, pemuda dan masyarakat NTT terusik dengan beredarnya pamflet di media sosial berisi deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) dan dalam pamflet tersebut tertulis Orasi Kebangsaan yang dihadiri Fahri Hamzah, pada 18 Oktober 2018 di salah satu hotel di Kupang, NTT.

“Fahri Hamzah, dalam pengamatan kami, selama ini memiliki rekam jejak penuh kontroversi, dan kerap membuat gaduh seisi republik dengan komentar-komentar sinis, pedas dan mengandung hiperbola yang membuat masyarakat NTT yang cinta damai bingung sekaligus marah,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, Fahri Hamzah juga tidak menolak atau bahkan kerap mendukung gerakan-gerakan intoleran, ormas dari kelompok-kelompok radikal. Terbukti selama ini tak pernah satu pun pembelaan yang keluar dari mulut Fahri untuk masyarakat kecil yang terzolimi akibat ulah ormas-ormas maupun kelompok-kelompok radikal.

“Padahal jabatan wakil rakyat yang melekat seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi itu tidak dilakukan,” katanya.

Menurutnya, selama menjabat DPR RI, rekam jejak Fahri cenderung mengeluarkan statemen-statemen berbau provokatif yang mengandung unsur pemecah belah anak bangsa. Sikap Fahri yang demikian justru kerap menuai pro kontra ditengah masyarakat.

Terlebih, belum lama ini Fahri juga pernah ditolak oleh masyarakat Manado dalam sebuah agenda di Sulawesi Utara (13 Mei 2017). Tak cuma itu, Fahri juga ditolak untuk memberi ceramah di Universitas Gajah Mada (UGM) pada 22 Mei 2018.

“Melihat fakta-fakta ini kami menyimpulkan, bahwa sosok Fahri Hamzah belum layak untuk mengisi Orasi Kebangsaan di bumi NTT sebab masyarakat cinta damai dan saling toleran,” katanya.

Isu kehadiran Fahri di NTT kini telah mengema di seantero bumi Flobamora dan telah menjadi polemik ditengah masyarakat. Sejumlah nada-nada protes mulai mengisi ruang-ruang publik.

Oleh karena itu Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA) mendesak;

1. Menolak kehadiran Fahri Hamzah di bumi Nusa Tenggara Timur.

2. Meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan kegiatan deklarasi GARBI NTT, karena berpotensi mengadudomba masyarakat NTT dan dapat memicu konflik horizontal.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT, Bupati, Wali Kota dan segenap stakeholder untuk mencegah kegiatan ini.

(R2)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Perekaman e-KTP Enam Kabupaten di NTT Belum Mencapai 80 Persen

Published

on

Jemris Fointuna (Dok. Ist)

Penatimor.com – Pada pemilu 2019 serentak berlangsung pemilihan umum legislatif DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DRD Kabupaten/Kota serta Pipres.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 mengatur tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai syarat sah memilih bagi setiap warga negara.

Namun hingga saat ini, terdapat sebanyak enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang perekaman e-KTP masih belum mencapai 80 persen.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna sampaikan ini di Kupang, Minggu (11/11/2018).

Jemris menyebut enam kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kabupaten Kupang, Sumba Barat, Malaka, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kota Kupang.

“Hingga Oktober 2018 ini, perekaman e-KTP di enam kabupaten ini masih dibawah 80 persen,” ujar Jemris.

Dia merincikan, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki jumlah penduduk sebanyak 310.216, dan yang wajib KTP sebanyak 196. 533, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 113.857. Sedangkan yang belum melakukan perekaman sebanyak 82.676. Dengan demikian prosentase perekaman baru mencapai 57.93 persen.

Kabupaten Kupang dengan jumlah penduduk 400.131, wajib KTP 304.243, yang sudah melakukan perekaman 194.440, sedangkan yang belum perekaman sebanyak 109.797, sehingga prosentase perekaman mencapai 63.91 persen.

Untuk Kabupaten Sumba Barat, lanjut Jemris, jumlah penduduknya sebanyak 147.702, wajib KTP sebanyak 98.089, yang sudah melakukan perekaman 65.023, belum perekaman sebanyak 33.066. Prosentase perekaman 66.29 persen.

Kabupaten Malaka dengan jumlah penduduk 192.418, wajib KTP 139.259, perekaman 93.827, belum perekaman 45.432, prosentase perekaman 67.38 persen.

Sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan, jumlah penduduk sebanyak 466.066, wajib KTP 339.143, perekaman 255.545, belum perekaman 83.598, dengan demikian prosentase perekaman 75.35 persen.

Sedangkan Kota Kupang dengan jumlah  penduduk 438.548, wajib KTP 325.826, yang sudah perekaman 256.427, dan yang belum perekaman 69.354, sehingga prosentase perekaman 78.71 persen. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Peringati Hari Pahlawan, Lantamal VII Gelar Upacara Tabur Bunga di Laut

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Sabtu (10/11/2018), Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang Menggelar Upacara Tabur Bunga di laut, tepatnya di atas KRI Sultan Nuku – 373 dengan Komandan Kapal Letkol Laut (P) Chairul Raziqin bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Komandan Lantamal VII Kupang Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam membela negara.

Komandan Lantamal VII Kupang, Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang menjelaskan, upacara tabur bunga di laut sebagai wujud penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam merebut maupun mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan salah satu agenda nasional yang diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan perjuangan para pahlawan dan pejuang yang telah mengorbankan jiwa raganya demi tetap utuhnya Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita sebagai generasi penerus tentunya selalu harus ingat, mendoakan, meneladani, mengikuti dan mengambil semangat para pahlawan yang telah mendahului kita dengan meneruskan perjuangan pendahulu kita,” ujarnya.

Peringatan Hari Pahlawan tahun 2018 ini nengusung tema “Semangat Pahlawan Didadaku”.

“Momen ini juga adalah kesempatan untuk mengingat kembali terhadap nilai-nilai juang dan semangat para pahlawan yang telah rela berkorban harta maupun nyawa demi merebut kemerdekaan, serta mengajak semua pihak untuk bersatu dan berdaulat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan harapan bangsa,” katanya.

Hadir pada upacara itu, Wakil Komandan Lantamal VII Kupang Kolonel Laut (P) Ari Widyatmoko, para Asisten Danlantamal VII Kupang, Dir Polair Polda NTT, ADPEL Tenau Kupang, ASDP Cabang Kupang, Pelindo Kupang, Dharma Pertiwi Kupang, Persid Kartika Candra Kirana, Jalasenastri Korcab VII, PIA Adyagarini Lanud El Tari Kupang, TNI/Polri serta Korpri NTT. (R3)

Continue Reading

POLKAM

Pemerintah NTT Diminta Pertahankan Badan Pengelola Perbatasan

Published

on

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah Provinsi NTT diminta mempertahankan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT sebagai salah satu perangkat daerah terkait kebijakan restrukturisasi organisaai perangkat daerah (OPD).

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (9/11/2018).

Menurut Maxi, demikian Kasintus P. Ebu Tho biasa disapa, keberadaan badan ini sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di daerah.

“Kita minta badan pengelola perbatasan tetap dipertahankan mengingat Provinsi NTT sebagai provinsi perbatasan dengan negara asing baik laut maupun darat, yakni Australia dan Timor Leste,” ujar Maxi.

Maxi juga meminta pemerintah memfasilitasi pembentukan badan pengelola perbatasan kabupaten di tujuh kabupaten berbatasan darat dan laut dengan negara lain, yakni Timor Leste dan Australia.

Ketujuh kabupaten dimaksud yakni Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor dan Kabupaten Sabu Raijua.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga mendorong pemerintah agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT Tahun 2018- 2023 dan Rencana Strategi (Renstra) Provinsi NTT Tahun 2019, dapat mengakomodasi program dan kegiatan serta dukungan anggaran bagi Badan Pengelola Perbatasan.

Dukungan anggaran ini dalam rangka penanganan permasalahan perbatasan di Provinsi NTT.

“Kita minta pemerintah serius menindaklanjuti penyelesaian permasalahan perbatasan antar daerah di NTT yang belum tuntas, seperti antara Ngada dan Manggarai Timur,” ujar Maxi. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor