Connect with us

EKONOMI

Wujudkan Kota Kupang Tertib Ukur

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menyaksikan penandatangan MoU dengan pihak pengusaha yang ada di Kota Kupang di Aula Garuda Balai Kota Kupang, Jumat (12/10)

Kupang, penatimor.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang menggelar sosialisasi dan penandatanganan komitmen kerja tentang pembentukan daerah tertib ukur antara Pemerintah Kota Kupang dan stakeholder terkait.

Pemerintah Kota Kupang mendatangani MoU dengan para pelaku usaha di Kota Kupang, untuk mewujudkan daerah tertib ukur di Kota Kupang tahun 2018.

Penandatanganan MoU dilakukan di ruang Garuda Balai Kota Kupang, Jumat (12/10).

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, kegaiatan ini sangat stretegis di Kota Kupang. Pasalnya, kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh semua pihak, agar semua yang berkaitan dengan tertib ukur, harus sesuai dengan kenyataan.

“Tertib ukur harus dilakukan bersama-sama agar tidak ada yang dirugikan. Semua produsen maupun konsumen juga sama-sama diuntungkan dengan tertib ukur ini,” kata Wali Kota.

Dia mengatakan, Kota Kupang bersama 10 daerah lainnya akan menjadi pilot projec pembentukan daerah tertib ukur di Indonesia. Untuk itu, tertib ukur harus bisa dilaksanakan dengan baik dan diwujudkan.

“Semua stakeholder yang ada, selama ini sangat membantu Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan ekonomi di Kota Kupang. Hal ini diharapkan dapat terus berjalan dan ditingkatkan,” katanya.

Dengan tertib ukur ini kata Jefri, akan menjadi sebuah langkah maju, dan tentu akan membawa keuntungan bagi semua pihak, agar terus berperilaku jujur dalam hal alat ukur, agar semua pihak bisa diuntungkan.

“Sosialisasi juga akan terus dilakukan oleh Disperindag, terutama di pasar-pasar. Karena di pasar yang sering terjadi penyimpangan. Hal ini yang perlu dilakukan sosialisasi agar semua pihak diuntungkan,” katanya.

Jefri mengungkapkan, sering kali konsumen tidak mendapatkan haknya. Misalnya membeli barang satu kilo gram, tetapi yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dibayar.

“Hal ini mungkin dianggap kecil, tetapi akan sangat berpengaruh terutama bagi keseimbangan ekonomi dan traknsaksi yang terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembentukan Daerah Tertib Ukur Kota Kupang, Yeri Padji Kana, mengatakan, program pembentukan daerah tertib ukur yang meliputi pembinaan terhadap pengguna dan peredaran takaran timbangan dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus (UTTP BDKT) dan satuan ukur lainnya, sehingga tidak memperbesar kerugian-kerugian yang timbul akibat terjadinya praktik-praktik.

Penyimpangan perdagangan yang merugikan masyarakat konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal.

“Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha dan masyarakat khususnya di bidang meterologi legal, pemerintah berkewajiban menjamin kebenaran hasil pengukuran yang dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui pembentukan daerah tertib ukur,” kata Yeri.

Dia menjelaskan, tujuan MoU dengan pelaku usaha di Kota Kupang, yaitu untuk mendapat penilaian kelayakan sebagai daerah tertib ukur oleh Kementerian Perdagangan RI.

Dari sejumlah daerah di Indonesia, Kota Kupang dipercayakan sebagai salah satu daerah untuk ikut serta dinilai menjadi daerah tertib ukur.

“Tujuannya agar bisa menbangun kepercayaan masyarakat dan terciptanya tertib ukur dan kepastian hukum yang didapat,” katanya.

Yeri mengungkapkan, sosialisasi daerah tertib ukur ini sudah dilakukan melalui spanduk, brosur, banner, pamflet, dan tatap muka secara langsung bersama para pelaku usaha yang dilakukan di berbagai tempat.

“Pelaksanaan sidak tertib ukur ini, dilaksanakan di seluruh pasar tradisional, pasar modern dan tempat-tempat usaha lainnya yang menggunakan alat ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya,” pungkas Yeri Padji Kana. (R1)

EKONOMI

Wakil Menteri ESDM: Silakan Datang Berinvestasi di Labuan Bajo

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar bertolak ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan pasokan listrik andal karena Labuan Bajo menjadi sorotan sepuluh destinasi terbaik di Asia, Jumat (4/1/2019).

Wamen Arcandra menyampaikan, setiap pembangunan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dan dari segi kelistrikan di Labuan bajo, berdasarkan laporan cadangan daya sudah diatas 20 persen.

“Bupati Manggarai Barat sendiri mengatakan aman. Jangan kuatir lagi soal listrik, apalagi kalau perekonomian makin tumbuh, silakan datang berinventasi, PLN siap untuk membantu, jadi dengan adanya pembangkit terutama hadirnya PLTMG Rangko ini kelistrikan Labuan sudah sangat baik,” ungkap Arcandra.

Saat ini kondisi sistem kelistrikan di Labuan Bajo berstandar kelas dunia dengan adanya pekerjaan pembangunan jaringan MVTIC sepanjang 35,649 kms, pembangunan jaringan A3CS dan rekonduktoring sepanjang 30 KMS, pekerjaan uprating JTM 32 kms, rehab 52 unit gardu, jaringan tegangan rendah, pembangunan GH Gorontalo & Lembor dan nantinya pengadaan mini SCADA Labuan Bajo.

Direktur Regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara PLN, Djoko R. Abumanan mengatakan, daya mampu pembangkit pada sistem Flores sudah mencapai 35.998 kW dimana PLTMG Rangko 23.448 kW sudah beroperasi sejak Juli lalu, selanjutnya dari PLTP Ulumbu 9.000 kW sudah interkoneksi sistem Flores.

“Sedangkan untuk PLTD Golobilas 3.000kW , PLTD Waso 450 kW, dan 100kW PLTMH Wae Garit saat ini off dan standby apabila diperlukan,” ujar Djoko yang turut mendampingi Wamen saat mengunjungi PLTMG Rangko.

Kondisi Beban Puncak Sistem Manggarai (Labuan Bajo +Ruteng) saat ini 18,9 MW dan sistem kelistrikan memiliki surplus daya hingga 47,9 persen. Dari sisi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 187 kms, lalu Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 166 kms, 3 Gardu Induk di Ruteng, Ulumbu, dan Labuan Bajo dengan kapasitas 1×30 MVA  dan Gardu sebanyak 143 buah, PLN sudah melayani  19.157 pelanggan.

Djoko menambahkan, PLN sudah berhasil menyiapkan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 KV Ruteng-Ulumbu 72 titik tower dan SUTT 70 kV Ruteng-Labuan Bajo 230 titik tower yang proyeknya sudah mencapai 100 persen.

“Hal ini akan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Labuan Bajo dan sistem kelistrikan Flores karena melihat pertumbuhan listrik paling tinggi salah satunya di NTT ada di Labuan Bajo dengan daerah wisata yang semakin maju, jadi mari para investor datang ke Labuan Bajo untuk perekonomian yang lebih baik,” ajak Djoko.

Selain Wamen ESDM Arcandra Tahar, acara ini juga dihadiri Direktur PLN Regional JBTBN (Jawa Bagian Timur Bali Nusa Tenggara) Djoko Raharjo Abu Manan, Gubernur NTT yang diwakili Kepala Dinas ESDM NTT Boni Marasin, Sesditjen Gatrik Munir Ahmad, Direktur Infrastruktur EBTKE, Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, Anggota DPR Komisi VII Ferry Kase, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. (R2/PLN)

Continue Reading

EKONOMI

Desember 2018, NTT Alami Inflasi 1,84 Persen

Published

on

Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Demarce M. Sabuna saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya, Rabu (02/01/2019).

Kupang, Penatimor.com – Desember 2018 Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami inflasi sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,70.

“Dua kota IHK di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi yaitu Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan Kota Maumere sebesar 0,14 persen,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Demarce M. Sabuna kepada wartawan di kantornya, Rabu (02/01/2019).

Menurut Sabuna, inflasi Desember 2018 di Provinsi NTT terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada enam dari tujuh kelompok pengeluaran.

“Dimana kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,94 persen yang diikuti kelompok bahan makanan sebesar 3,82 persen,” ungkapnya.

Sabuna menyebutkan, selama tahun 2018, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 3,07 persen, Kota Kupang mengalami inflasi 3,23 persen dan Kota Maumere 2,00 persen.

Di Tahun 2018, penyebab utama terjadinya inflasi di NTT didorong oleh kenaikan indeks harga pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan.

“Seluruh kelompok pengeluaran selama tahun 2018 mengalami kenaikan indeks harga,” tandas Sabuna.

Dia menambhakan, dari 82 kota sampel IHK Nasional, pada Desember 2018 80 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan terendah terjadi di Kota Banda Aceh dengan inflasi sebesar 0,02 persen. (R2)

Continue Reading

EKONOMI

Jelang Natal dan Tahun Baru, Ketersediaan dan Harga Pangan di NTT Stabil

Published

on

Kupang, Penatimor.com – Dalam rangka pengendalian pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok dan strategis menghadapi hari-hari besar keagamanaan nasional (HBKN) dan untuk mengantisipasi stabilitas harga pangan menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selain melakukan pemantauan ke Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang dan peternak ayam petelur lokal (17/12/2018), juga melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Selasa (18/12/2018).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTT, Yovita A. Mitak mengatakan, secara umum ketersediaan komoditas pangan pokok aman dan stabil. “Pasokan dan harga komoditas pangan secara umum aman dan masih terkendali,” ujar Yovita.

Yovita menjelaskan, untuk harga beras berada pada kisaran Rp. 9.000,-/Kg – Rp. 11.000,-/Kg, cabai merah keriting Rp. 30.000,-/Kg, cabai merah besar Rp. 30.000,-/Kg, cabai rawit merah Rp. 40.000,-/Kg, bawang merah Rp. 15.000,-/Kg – Rp. 20.000,-/Kg, bawang putih Rp. 22.000,-/Kg, minyak goreng curah Rp. 12.500,-/liter, gula pasir curah Rp. 12.000,-/Kg, dan daging sapi murni Rp. 90.000,-/Kg.

“Beberapa komoditas memang sedikit mengalami kenaikan, seperti daging ayam ras dari Rp 26.000,-/Kg menjadi Rp 37.500,-/Kg, dan telur ayam ras berkisar ras Rp 27.000,-/Kg – Rp 33.000,-/Kg,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT, Hadji Husen menyampaikan, pihaknya terus melakukan pemantauan harga pangan di 22 kabupaten/kota di NTT, sehingga jika terjadi gejolak kenaikan harga, akan cepat terdeteksi.

“Setiap hari kami pantau harga bahan pangan pokok strategis di pasar dari seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya disampaikan kepada gubernur dan bila diperlukan segera dilakukan intervensi pasar,” tuturnya.

Kepala Divre Bulog NTT, Eko Pranoto menyampaikan, pihaknya memiliki stok yang cukup untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar.

“Stok beras Bulog saat ini sangat kuat, aman untuk empat bulan kedepan. Seperti pada saat ini, kami melaksanakan Bazar Pangan Murah di Polda yang sangat diminati oleh masyarakat antara lain yaitu beras, gula, minyak, bawang, ayam, dan telur,” ujar Eko.

Salah satu poin kesepakatan dalam
Rakor tersebut yakni akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat (21/12/2018) melakukan tindak lanjut dengan mengundang para distributor, operasi pasar, dan menambah pasokan dari Dinas Peternakan sebanyak 40 ribu ekor ayam khusus untuk HBKN dengan harga Rp. 35.000,-/Kg, maksimal Rp. 40.000/Kg. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor