Connect with us

NASIONAL

Nona Lembata Ini Jadi Menteri Sehari Gantikan Luhut Pandjaitan

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Bicaranya ceplas-ceplos. Tidak kelihatan gugup di wajahnya meski baru pertama kali ke Jakarta dan berhadapan dengan para pejabat. Omongannya lancar dan teratur.

Sepanjang Kamis (11/10), Maria Rosalinda Lengari, 15 tahun, berperan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang tengah berada di Bali menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional).

Dirilis VOA Indonesia, pengganti Luhut hari itu merupakan siswa kelas III Sekolah Menengah Pertama di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Maria – biasa disapa Osin – adalah salah satu pemenang dalam kompetisi kepemimpinan yang digelar oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Perlombaan diikuti anak dari beragam daerah di Indonesia ini dilangsungkan setiap 11 Oktober, untuk memperingati Hari Anak Perempuan Internasional.

Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Osin bercerita dirinya terpilih sebagai pemenang barsama sebelas anak perempuan lainnya. Selain Osin, ada lima pemenang lainnya yang memilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Osin menyatakan dirinya memiliki pesan khusus bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kenapa Osin ingin menjadi Menteri Kemaritiman? Dia beralasan karena kampung halamannya di Pulau Lembata memiliki banyak potensi wisata. Salah satu acara tahunan yang tersohor di kalangan pelancong asing dan domestik adalah perburuan ikan Paus.

Kalau nanti menjadi benaran, Osin akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan transportasi. Sebab dia berkaca pada kondisi kampung halamannya di Lembata.

“Di daerah kami, jalanannya masih belum terlalu bagus. Nggak aspal, hanya tanah. Di situ biasa kendaraan lalu-lalang jadi menimbulkan debu yang bisa mengganggu kesehatan juga. Kalau kami ke sekolah, kadang sesak napas gara-gara terlalu banyak menghirup debu,” ujar Osin.

Selain itu, lanjut Osin, jarak dari rumahnya ke sekolah sekitar tiga kilometer. Dia mesti bangun pukul empat subuh karena harus berjalan kaki menuju sekolah. Alhasil, dia kadang tidak dapat belajar dengan baik sebab sudah kecapekan.

Layaknya Luhut, gadis yang bercita-cita menjadi pilot tersebut berangkat pagi dari rumah dinas di kompleks Widaya Chandra. Osin menuju kantornya di Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman menggunakan mobil dinas menteri bersama sopir dan seorang ajudan.

Setibanya di kantor, Osin diajak berkeliling dan melihat suasana kerja anak buahnya. Dia juga memimpin rapat empat kementerian yang berada di bawah naungannya. Namun yang hadir kebanyakan pejabat eselon tiga.

​Sepulangnya nanti ke Lembata, Osin akan bercerita kepada keluarga dan teman-temannya bahwa menjadi menteri itu tidak gampang dan penuh kesibukan. Osin mengakui di daerahnya masih banyak pekerja anak karena mereka tidak bersekolah. Sebab orang-orang tua mereka banyak yang bekerja ke luar negeri, seperti Malaysia. Dan anak-anak mereka dititipkan ke kakek dan nenek mereka.

“Anak-anak yang tinggal sama nenek dan kakek mereka itu, mereka nggak sekolah. Karena membiayai kebutuhan hidup mereka aja susah, apalagi untuk membiayai sekolah mereka. Jadi mereka mutusin untuk kerja. Kerjanya itu biasa pergi mancing, kemudian dapat ikan, jual,” tutur Osin.

Ketua Yayasan Plan Internasional Indonesia James Ballo menjelaskan sejak 2006 pihaknya memiliki kampanye bertema Because I Am A Girl. Kampanye ini bertujuan memperjuangkan hak-hak anak perempuan agar mereka bisa menikmati hak-haknya secara setara.

Menurut James, kampanye itu bergulir hingga 2011 dan disampaikan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setahun kemudian PBB menetapkan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional.

Selama tiga tahun belakangan, lanjut James, Plan membikin kegiatan Girl’s Take Over berlangsung di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dia mengatakan dua tahun lalu, Plan Internasional menggelar Gril’s Take Over bertema Pencegahan Perkawinan dan Pekerja Anak. Tema serupa juga dipakai tahun lalu.

Dangkan tema Girl’s Take Over tahun ini adalah keamanan kota. James menambahkan sebuah hasil studi melibatkan 1.380 anak perempuan menunjukkan banyak kota di Indonesia belum aman bagi anak perempuan.

“Banyak yang mengatakan transportasi kita belum aman. Banyak yang masih mengeluhkan tentang trotoar. Kemudian penerangan di jalan dan juga masih adanya kekerasan seksual yang terjadi di kota di tempat di mana mereka tinggal. Hal yang paling sederhana misalnya disiulin. Itu dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan,” kata James.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto mengaku amat senang dengan program tersebut. Dia menambahkan Luhut ingin mengenalkan, sejak merdeka, Indonesia baru pertama kali memiliki Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Agus menekankan Luhut Pandjaitan sudah biasa berdiskusi dengan generasi milenail. Alasan itulah yang membuat Luhut mengizinkan Osin boleh menjadi menteri menggantikan dirinya untuk sehari saja.

“Ketika mendengar akan ada Girl’s Take Over ini tadi, beliau menyambut. Saya yakin beliau akan kaget benar ketia melihat yang bersangkutan (osin) baru kelas 9. Saya yakin Pak Luhut akan terkejut sekali,” pungkasnya. (R2/ voaindonesia.com)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Jokowi Tolak Mentah-Mentah Saran Kapolri

Published

on

Presiden Joko Widodo

Sibolga, penatimor.com – Kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Sibolga ternyata sempat ditentang Kapolri Tito Karnavian. Pasalnya, kota kecil di Sumatera Utara itu baru saja diguncang bom bunuh diri.

“Kapolri sampaikan kepada saya agar tidak usah ke Sibolga karena terkait keamanan. Tapi saya tolak,” kata Jokowi saat bertemu tokoh agama di Hotel Wisata Indah, Sibolga, Sumatera Utara, Minggu (17/3).

Jokowi memang mengabaikan total saran Tito. Malahan dia berkunjung ke lokasi bom bunuh diri dan menemui ratusan warga yang terdampak aksi teror itu.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu akui situasi di Sibolga bisa dikatakan belum kondusif. Namun, dia tidak bisa mengabaikan penderitaan rakyat.

“Pokoknya saya mau ketemu dengan rakyat saya, masa takut. Sedangkan ke Afghanistan saja saya pergi, masa ke Sibolga tidak berani,” kata Jokowi.

Jokowi meyakini Sibolga akan bangkit dari teror ini dan kembali menjadi kota yang damai dalam keberagaman. “Sibolga akan terus menjadi Negeri Berbilang Kaum,” pungkasnya. (dil/jpnn/R4)

Continue Reading

NASIONAL

BI, MA dan OJK Perkuat Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.

Komitmen kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Ketua MA RI, Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. pada hari ini, 6 Maret 2019 di Jakarta.

Keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (6/3/2019) menyebutkan, penandatanganan NK dirangkaikan dengan kegiatan pelatihan bagi para hakim dalam bentuk temu wicara.

Dalam kesempatan temu wicara tersebut, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara menyampaikan perkembangan kondisi makroekonomi dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Prospek ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin membaik dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi 2019 diprakirakan tetap solid pada kisaran 5,0-5,4%.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida memaparkan mengenai perkembangan kebijakan pengawasan teknologi finansial (financial technology/fintech) di Indonesia termasuk fintech peer to peer lending dan equity crowd funding yang menjadi kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK.

Salah satu tantangan yang mengemuka dalam pengembangan fintech adalah bagaimana mengembangkan industri keuangan digital yang bisa mendorong perekonomian nasional. Untuk itu, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait lainnya untuk senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi finansial yang berkembang.

Koordinasi dan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim ini telah berlangsung selama 17 tahun antara Mahkamah Agung dan BI. Sejak tahun 2013, seiring dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, kerjasama ini diperluas dengan melibatkan OJK.

BI memandang bahwa kerjasama ini menjadi sarana sosialisasi dan pengkinian informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang Rupiah, sehingga terdapat pemahaman para hakim mengenai latar belakang, pertimbangan dan tujuan kebijakan yang ditempuh BI.

Bagi OJK, kerjasama ini menjadi media sosialisasi dan edukasi keberadaan serta tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berdiri sejak 7 tahun lalu sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan industri jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, bagi MA RI, kerjasama ini bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas hakim secara lebih efektif di bidang peradilan dan penerapan hukum melalui pemahaman yang lebih optimal mengenai fungsi dan tugas lembaga-lembaga yang terkait di sektor keuangan.

Kerjasama ini juga akan dimanfaatkan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan memfasilitasi kesamaan pandang, serta memberikan masukan terkait aspek-aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas BI maupun OJK.

Nota Kesepahaman yang berlaku selama 3 tahun ini akan dipantau dan dievaluasi paling kurang setiap 6 (enam) bulan secara bersama-sama. (R2)

Continue Reading

EKONOMI

Terapkan SAKIP, 151 Pemda di Wilayah II Hemat Rp 22,3 Triliun

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Hal itu terungkap dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut,” ujar Menteri PANRB, Syafruddin dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas pemda wilayah II di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).

Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting , yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Pihaknya akan membatu daerah daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan.

“Namun realitanya, e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang,” jelasnya.

Permasalahan yang banyak terjadi adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma di hampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Senada dengan Menteri, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi.

Menurutnya, efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. “SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekadar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP. (R2/ HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!