Connect with us

NASIONAL

Nona Lembata Ini Jadi Menteri Sehari Gantikan Luhut Pandjaitan

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Bicaranya ceplas-ceplos. Tidak kelihatan gugup di wajahnya meski baru pertama kali ke Jakarta dan berhadapan dengan para pejabat. Omongannya lancar dan teratur.

Sepanjang Kamis (11/10), Maria Rosalinda Lengari, 15 tahun, berperan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang tengah berada di Bali menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional).

Dirilis VOA Indonesia, pengganti Luhut hari itu merupakan siswa kelas III Sekolah Menengah Pertama di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Maria – biasa disapa Osin – adalah salah satu pemenang dalam kompetisi kepemimpinan yang digelar oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Perlombaan diikuti anak dari beragam daerah di Indonesia ini dilangsungkan setiap 11 Oktober, untuk memperingati Hari Anak Perempuan Internasional.

Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Osin bercerita dirinya terpilih sebagai pemenang barsama sebelas anak perempuan lainnya. Selain Osin, ada lima pemenang lainnya yang memilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Osin menyatakan dirinya memiliki pesan khusus bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kenapa Osin ingin menjadi Menteri Kemaritiman? Dia beralasan karena kampung halamannya di Pulau Lembata memiliki banyak potensi wisata. Salah satu acara tahunan yang tersohor di kalangan pelancong asing dan domestik adalah perburuan ikan Paus.

Kalau nanti menjadi benaran, Osin akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan transportasi. Sebab dia berkaca pada kondisi kampung halamannya di Lembata.

“Di daerah kami, jalanannya masih belum terlalu bagus. Nggak aspal, hanya tanah. Di situ biasa kendaraan lalu-lalang jadi menimbulkan debu yang bisa mengganggu kesehatan juga. Kalau kami ke sekolah, kadang sesak napas gara-gara terlalu banyak menghirup debu,” ujar Osin.

Selain itu, lanjut Osin, jarak dari rumahnya ke sekolah sekitar tiga kilometer. Dia mesti bangun pukul empat subuh karena harus berjalan kaki menuju sekolah. Alhasil, dia kadang tidak dapat belajar dengan baik sebab sudah kecapekan.

Layaknya Luhut, gadis yang bercita-cita menjadi pilot tersebut berangkat pagi dari rumah dinas di kompleks Widaya Chandra. Osin menuju kantornya di Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman menggunakan mobil dinas menteri bersama sopir dan seorang ajudan.

Setibanya di kantor, Osin diajak berkeliling dan melihat suasana kerja anak buahnya. Dia juga memimpin rapat empat kementerian yang berada di bawah naungannya. Namun yang hadir kebanyakan pejabat eselon tiga.

​Sepulangnya nanti ke Lembata, Osin akan bercerita kepada keluarga dan teman-temannya bahwa menjadi menteri itu tidak gampang dan penuh kesibukan. Osin mengakui di daerahnya masih banyak pekerja anak karena mereka tidak bersekolah. Sebab orang-orang tua mereka banyak yang bekerja ke luar negeri, seperti Malaysia. Dan anak-anak mereka dititipkan ke kakek dan nenek mereka.

“Anak-anak yang tinggal sama nenek dan kakek mereka itu, mereka nggak sekolah. Karena membiayai kebutuhan hidup mereka aja susah, apalagi untuk membiayai sekolah mereka. Jadi mereka mutusin untuk kerja. Kerjanya itu biasa pergi mancing, kemudian dapat ikan, jual,” tutur Osin.

Ketua Yayasan Plan Internasional Indonesia James Ballo menjelaskan sejak 2006 pihaknya memiliki kampanye bertema Because I Am A Girl. Kampanye ini bertujuan memperjuangkan hak-hak anak perempuan agar mereka bisa menikmati hak-haknya secara setara.

Menurut James, kampanye itu bergulir hingga 2011 dan disampaikan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setahun kemudian PBB menetapkan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional.

Selama tiga tahun belakangan, lanjut James, Plan membikin kegiatan Girl’s Take Over berlangsung di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dia mengatakan dua tahun lalu, Plan Internasional menggelar Gril’s Take Over bertema Pencegahan Perkawinan dan Pekerja Anak. Tema serupa juga dipakai tahun lalu.

Dangkan tema Girl’s Take Over tahun ini adalah keamanan kota. James menambahkan sebuah hasil studi melibatkan 1.380 anak perempuan menunjukkan banyak kota di Indonesia belum aman bagi anak perempuan.

“Banyak yang mengatakan transportasi kita belum aman. Banyak yang masih mengeluhkan tentang trotoar. Kemudian penerangan di jalan dan juga masih adanya kekerasan seksual yang terjadi di kota di tempat di mana mereka tinggal. Hal yang paling sederhana misalnya disiulin. Itu dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan,” kata James.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto mengaku amat senang dengan program tersebut. Dia menambahkan Luhut ingin mengenalkan, sejak merdeka, Indonesia baru pertama kali memiliki Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Agus menekankan Luhut Pandjaitan sudah biasa berdiskusi dengan generasi milenail. Alasan itulah yang membuat Luhut mengizinkan Osin boleh menjadi menteri menggantikan dirinya untuk sehari saja.

“Ketika mendengar akan ada Girl’s Take Over ini tadi, beliau menyambut. Saya yakin beliau akan kaget benar ketia melihat yang bersangkutan (osin) baru kelas 9. Saya yakin Pak Luhut akan terkejut sekali,” pungkasnya. (R2/ voaindonesia.com)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

BNN Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

Published

on

Dok. Ist

Jakarta, Penatimor.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali berhasil meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Perolehan opini WTP tahun ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan​ (LK) disampaikan langsung oleh DR. Agung Firman Sampurna, selaku Anggota I BPK RI kepada Kepala BNN RI, Drs. Heru Winarko, S.H., di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Pada kesempatan​ itu, BPK menyerahkan LHP pada instansi lainnya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Badan Intelijen Negara, Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, Basarnas, KPU, Bawaslu, dan BMKG.

Dari hasil penilaian BPK, masih ditemukan sejumlah temuan, akan tetapi BPK memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga yang telah menindaklanjuti temuan BPK selama pemeriksaan masih berlangsung.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada seluruh entitas di AKN I untuk periode 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2018, sebanyak 14.477 rekomendasi (80,61%) senilai Rp5,19 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Kepada kementerian/lembaga yang telah berhasil meraih WTP, BPK tetap mengingatkan bahwa opini WTP di tahun ini, bukan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga perlu tetap konsisten dalam rangka mengupayakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (R5)

Continue Reading

NASIONAL

Jokowi Bahas Proyek di 6 Provinsi Penyumbang Kemenangan, Termasuk NTT

Published

on

Presiden Joko Widodo

Jakarta, penatimor.com – Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar rapat internal Kabinet Kerja dengan sejumlah menteri, membahas pembangunan di enam provinsi, Senin (17/6).

Keenam provinsi itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua yang kebetulan pada Pilpres lalu menjadi kantong suara bagi pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi – Ma’ruf).

Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah jika yang menjadi prioritas hanya daerah yang memberikan kemenangan bagi Jokowi sebagai capres petahana.

“Bukan (daerah yang menangkan Jokowi saja). Beliau mau meneruskan mengundang yang lain. Ini tadi dibuat jadwal untuk memanggil gubernur dan wali kota yang lain. Semua sama,” ucap Basuki.

Menurut Basuki, dalam rapat itu presiden memonitor proses usulan proyek dari bupati, wali kota maupun gubernur keenam daerah tersebut ketika diundang Kepala Negara ke Istana beberapa waktu lalu.

“Beliau (Jokowi) ingin memonitor apa saja yang dulu diusulkan oleh para gubernur, bupati dan wali kota sudah ditindaklanjuti oleh para menteri,” tegasnya.

Papua misalnya, meminta fasilitas venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Sementara Jateng dan Jatim difokuskan pada kegiatan penunjang investasi dengan dibuatnya exit tol baru di Magetan, Ngawi, maupun Kendal yang akan dibangun kawasan industri.

Kemudian membangun jalan tol Semarang – Demak agar untuk mendukung pengembangan kawasan industri di wilayah tersebuut.

“Kami mendukung itu membuat akses dari Kendal ke pelabuhan langsung, sehingga peti kemas bisa lebih lancar. Intinya Jateng dan Jatim jadi contoh untuk bisa kita kembangkan secara fokus di investasi untuk ekspor,” jelasnya. (R4)

Continue Reading

NASIONAL

Menteri PANRB Sidak Online Kehadiran ASN di Hari Pertama Masuk Kerja

Published

on

Foto: IST/net

Jakarta, Penatimor.com – Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) secara online di Command Centre Kementerian PANRB, Senin (10/06/2019).

Dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Syafruddin memantau kehadiran melalui aplikasi SiDina.

Menteri Syafruddin menjelaskan, kehadiran para ASN di 543 pemerintah daerah dan 88 pemerintah pusat terpantau melalui aplikasi tersebut. Hingga saat ini, sejumlah instansi telah menginput data kehadiran ASN. Laporan setiap instansi pemerintah itu akan ditutup pukul 15.00 WIB, sehingga data akan terus bergerak sampai batas waktu yang telah ditentukan.

“Kita memberikan batas waktu kepada instansi sampai pukul 15.00,” ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan tertulis, Senin (10/06).

Setelah keseluruhan data terkumpul, hasil akan dianalisis dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. “Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif,” jelasnya. Selain memantau secara online, Menteri Syafruddin akan melakukan sidak langsung ke sejumlah instansi.

Sebelumnya Menteri PANRB telah mengeluarkan surat no. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) diseluruh instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) seusai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yakni hari Senin tanggal 10 Juni 2019. Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN tersebut diinput melalui http://sidina.menpan.go.id.

Pada aplikasi SiDina, dapat dilihat jumlah ASN yang hadir maupun tidak hadir. Untuk pegawai yang tidak hadir, dapat diketahui juga alasannya antara lain izin, sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit, cuti tahunan atau bahkan tanpa keterangan.

Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin tanggal 10 Juni 2019, maka akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019. Apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!