Connect with us

EKONOMI

Nilai Tukar Petani NTT Naik 0,6 Persen

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan September 2018, sebesar 107,35. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2018 maka terjadi kenaikan sebesar 0,06 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (1/10/2018).

Maritje menjelaskan, NTP bulan September 2018 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2012 (2012=100). Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.

“Masing-masing subsektor tercatat sebesar 108,37 untuk subsektor tanaman padi-palawija (NTP-P), 103,95 untuk subsektor hortikultura (NTP-H), 107,61 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR), 108,10 untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 110,26 untuk subsektor perikanan (NTP-Pi),” jelasnya.

Terjadi peningkatan sebesar 0,06 persen pada NTP September 2018 jika dibandingkan dengan NTP Agustus 2018.

Menurut Maritje, terjadinya peningkatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan/daya beli dan daya tukar (term of trade) petani di pedesaan meningkat.

“Hal ini disebabkan pendapatan petani meningkat lebih besar dibanding pengeluaran petani,” ujar Maritje.

Dia menambahkan, di daerah perdesaan terjadi Inflasi pada bulan September 2018 sebesar 0,54 persen. Seluruh subkelompok mengalami inflasi. Faktor pemicunya adalah adanya peningkatan konsumsi masyarakat pada subsektor bahan makanan, makanan jadi dan kesehatan. (R2)

EKONOMI

4 Tahun Mati Suri, Merpati Siap Terbang Lagi

Published

on

Ilustrasi pesawat Merpati (NET)

Jakarta, penatimor.com – PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang sejak 1 Februari 2014 berhenti beroperasi akibat kesulitan keuangan, akan kembali beroperasi lagi pada 2019 menyusul pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan.

“Rencana perusahaan pada saat dimulainya operasi penerbangan tahun depan akan dilakukan di Biak, Provinsi Papua, yang selama ini merupakan salah satu basis utama Merpati,” kata Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Capt Asep Ekanugraha seperti diberitakan Antara, Minggu (11/11/2018).

Ia mengatakan, sekalipun MNA sejak 1 Februari 2014 tidak beroperasi, bukan berarti manajemen berdiam diri dan tidak ada upaya untuk bangkit dari ”mati suri”.

Tapi, manajemen terus meyakinkan pemerintah dan swasta agar mau mengoperasikan lagi, walaupun tidak mudah dan berliku.

Manajemen, katanya, sejak perusahaan tidak beroperasi hingga kini terus melakukan pembenahan di internal.

Misalnya, menyelesaikan hak karyawan yang tidak digaji selama ini, serta berupaya meyakinkan pemerintah dan mengundang investor swasta untuk investasi.

Saat ini pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, serta investor swasta telah menyatakan bahwa MNA perlu dihidupkan kembali mengingat keberadaannya diyakini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi maskapai swasta.

“Sudah ada investor swasta yang bersedia menanamkan Rp 6,4 triliun untuk mengoperasikan kembali Merpati, dan saat ini adalah momentum yang tepat untuk perusahaan berkiprah lagi di bisnis penerbangan,” kata Asep yang didampingi Direktur Utama PT Merpati Training Center Taufan Yuniar.

Dia optimistis beroperasinya MNA akan bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lain yang ada saat ini, mengingat ceruk pasar penerbangan di Indonesia masih terbuka luas.

Salah satu dukungan yang diberikan pemerintah antara lain, dengan banyaknya dibangun sejumlah bandar udara di beberapa daerah, serta ditetapkannya 10 destinasi wisata.

Sepuluh destinasi pariwisata yang menjadi prioritas pemerintah adalah Danau Toba (Sumut), Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Perusahaan nantinya dalam mengoperasikan penerbangan, kata Asep, tidak menggunakan pesawat Boeing atau Airbus tapi akan menggunakan pesawat produksi Rusia.

“Tapi pesawat yang kami gunakan adalah buatan Rusia dan bukan yang pernah kecelakaan di Gunung Salak,” katanya tanpa mau menyebut jenis pesawat dimaksud.

Dikatakan pula, pihaknya dalam mengoperasikan MNA tahun depan tidak akan bermain di segmen maskapai penerbangan bertarif rendah (LCC).

Selain akan lebih menyasar penerbangan di wilayah Indonesia timur, pihaknya juga akan melakukan penerbangan ke wilayah Indonesia barat yang dinilai sangat potensial juga memungkinkan ke luar negeri.

“Kami sudah belajar dari kejatuhan perusahaan dan saatnya menatap ke depan yang lebih baik. Apalagi selain pemerintah dan investor swasta yang mendukung, sudah banyak perusahaan asuransi yang ikut mendorong beroperasinya MNA lagi,” kata Asep.

Saat inipun struktur organisasi baru PT MNA (Persero) juga sudah selesai disusun dan pihak investor swasta menyatakan tidak minta jatah untuk duduk di struktur.

“Investor hanya mau agar dana yang sudah ditanam bisa digunakan sebaik-baiknya, sehingga perusahaan bisa meraup laba seperti yang diharapkan,” katanya.

Bagi pemerintah, bila MNA beroperasi lagi maka akan memiliki dampak positif. Selain akan menambah penerimaan pajak, juga akan menyerap banyak tenaga kerja apalagi saat ini banyak pilot yang menganggur. Sementara masyarakat akan memiliki banyak pilihan untuk terbang ke beberapa daerah. (R4)

Continue Reading

EKONOMI

3.631 Pelanggan PDAM Kota Kupang Menunggak, Total Tagihan Rp 2 Miliar

Published

on

Petugas PDAM Kota Kupang memperbaiki jaringan pipa air di wilayah Kota Kupang beberapa waktu lalu.

Kupang, penatimor.com – Penjabat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, (PDAM) Kota Kupang Romie Seran, mengaku, tunggakan iuran rekening air di PDAM Kota Kupang sampai bulan November 2018 cukup tinggi.

Terhitung sampai Jumat (9/11), jumlah tunggakan oleh pelanggan sudah mencapai 3.631 penunggak dengan total tagihan mencapai Rp 2 miliar lebih.

“Sampai hari ini tercatat ada 3.631 pelanggan PDAM Kota Kupang yang masing menunggak pembayaran iuran, dengan berbagai alasan. Hal ini tentu akan sangat menyulitkan PDAM Kota Kupang untuk meningkatkan pelayanan,” kata Romie saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (9/11).

Romie mengatakan, suplay atau kontinuitas dan kuantitas pengairan air masih menjadi persoalan inti yang berdampak signifikan pada penunggakan oleh sejumlah konsumen di beberapa lokasi.

Selain itu, perbaikan jaringan karena kerusakan jalan juga mengakibatkan pelayanan menjadi terganggu, dan pelanggan merasa tidak disuplay air sehingga tidak mau membayar.

“Ada beberapa alasan mengapa terjadi banyak sekali tunggakan, terutama karena pelayanan yang belum maksimal sehingga masyarakat enggan membayar,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tunggakan terbanyak berasal dari wilayah-wilayah yang jaringannya terkoneksi dengan air curah yang dibeli dari Tilong. Wilayah-wilayah itu antara lain, Oesapa, Lasiana, dan Tuak Daun Merah (TDM).

Romie menjelaskan, terhadap pelanggan yang menunggak, pihaknya akan tetap melakukan penagihan, sebab pada dasarnya para penunggak sudah disuplay air oleh PDAM.

Romie menjelaskan, proses penagihan akan dilakukan dalam tiga tahap, yakni melalui penagihan langsung kepada yang bersangkutan, memberikan surat teguran jika dalam masa waktu satu bulan pelanggan tetap tidak mau membayar, memberikan surat jika setelah masa waktu satu bulan belum juga ditanggapi, dan melakukan pemutusan sambungan rumah di bulan ketiga jika tak kunjung digubris.

Namun Romie mengaku, terkadang PDAM masih memberikan toleransi walaupun pelanggan sudah menunggak lewat masa waktu tiga bulan.

Toleransi itu diberikan jika pelanggan sebenarnya memiliki itikad baik untuk membayar, namun yang bersangkutan sedang dalam kesusahan finansial.

Selain itu, pelanggan yang menunggak juga diberikan kompensasi untuk mencicil. Toleransi waktu biasanya diberikan selama satu bulan, sehingga pemutusan baru benar-benar dilakukan jika sudah lewat bulan ke empat.

Sementara itu, terkait kerjasama antara dua PDAM, yakni PDAM Kota Kupang dan PDAM Kabupaten Kupang sudah berjalan selama 11 bulan, semenjak penandatanganan kerja sama pada bulan Desember 2017.

Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, maka setiap enam bulan, PDAM Kota Kupang dan PDAM Kabupaten Kupang wajib melakukan evaluasi atas realisasi kerja sama yang dibangun.

Terkait hal ini, Romie mengaku, berdasarkan hasil evaluasi bulan Agustus 2018, sejumlah klausul kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah dilaksanakan, salah satunya adalah penambahan sambungan rumah (SR), dan perluasan jaringan oleh PDAM Kabupaten Kupang bagi warga Kota Kupang.

Namun menurut Romie, sebenarnya penambahan SR dan perluasan jaringan bukan hal prinsip yang disepakati, karena itu merupakan hak bagi PDAM Kabupaten Kupang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang.

Hal yang prinsip adalah PDAM Kabupaten Kupang harus menambah suplay air baku baru dari wilayah Kabupaten Kupang ke Kota Kupang, dan hal itu belum direalisasi.

“Sampai sekarang, PDAM Kabupaten Kupang belum melaksanakan tugasnya, yaitu menambah suplay air baku dari wilayah Kabupaten Kupang ke Kota Kupang, sehingga hal ini perlu menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Romie menjelaskan, alasan PDAM Kabupaten Kupang belum menambah suplay air baku baru bagi Kota Kupang, karena belum adanya anggaran.

Selain itu, jabatan pimpinan di PDAM Kabupaten Kupang masih bersifat sementara, usai direktur lama mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada beberapa waktu lalu.

“Karena Direktur PDAM Kabupaten Kupang juga sama seperti Kota Kupang yaitu dijabat oleh penjabat sementara, sehingga ada kebijakan dan keputusan yang tidak bisa dilakukan penjabat sementara,” kata Romie.

Untuk itu Romie mengaku, sesuai instruksi Wali Kota, maka PDAM Kota Kupang telah bersurat ke Pemerintah Kabupaten Kupang, terkait kewajiban prinsip PDAM Kabupaten Kupang untuk segera memenuhi kewajiban tersebut.

“Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Kupang juga akan menggelar rapat dengan pemerintah Kabupaten Kupang, untuk mempertegas efektivitas dari kerja sama yang telah dibangun. Kami juga sudah bersurat jadi kita tunggu hasilnya,” ungkapnya.

Sementara, terkait Bendungan Kolhua, Romie mengaku bendungan ini masih menjadi impian agar bisa diwujudkan, pasalnya bisa memenuhi semua kebutuhan air minun di Kota Kupang, jika terlaksana rencana ini.

Romie mengatakan, sampai saat ini PDAM Kota Kupang belum bisa mencukupi semua kebutuhan air bersih bagi warga Kota Kupang.

Hal itu dikarenakan kapasitas produksi air yang masih berkisar 135 liter per detik, dengan jumlah pelanggan sudah mencapai 12.000 sambungan rumah.

“Kami juga mengakui bahwa memang sampai saat ini, kami belum bisa mencukupi kebutuhan air minum masyarakat Kota Kupang, sehingga perlu adanya solusi untuk menambah jumlah suplay air yang mencukupi,” ungkapnya.

Menurut Romie, sampai kini PDAM Kota Kupang masih memberlakukan pelayanan bergilir bagi pelanggan. Hal itu membuktikan bahwa PDAM belum bisa mencukupi secara penuh kebutuhan air baku di Kota Kupang, sehingga perlu diambil langkah penjadwalan agar semua masyarakat bisa mendapat suplay air.

Namun Romie mengaku, pihaknya akan terus berupaya se-optimal mungkin, yakni dengan membangun komunikasi bersama BLUD SPAM Provinsi NTT untuk bisa meningkatkan suplay air dari Bendungan Tilong.

“Kami terus berkoordinasi dengan BLUD SPAM Provinsi, agar bisa membantu Kota Kupang dengan meningkatkan suplay air yang berasal dari bendungan Tilong,” ujarnya.
Romie menjelaskan, solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Kupang adalah dengan menambah unit produksi air baku, baik itu bersumber dari air permukaan maupun sumur tanah dalam atau sumur bor.

Namun untuk solusi terbaik, masih pada impian agar pembangunan Bendungan Kolhua bisa terwujud.

Untuk diketahui, hingga saat ini sumber air baku yang dikelola oleh PDAM Kota Kupang sebanyak 14 sumur bor dan dua sumber air permukaan, yakni Kali Dendeng dan Mata Air Oeba, dan didukung dengan pembelian air curah dari Bendungan Tilong lewat BLUD SPAM Provinsi NTT. (R1)

Continue Reading

EKONOMI

Ekonomi NTT Triwulan III 2018 Tumbuh 5,14 Persen

Published

on

Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia sedang memberikan keterangan pers kepada awak media, Senin (5/11/2018)

Kupang, Penatimor.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maritje Pattiwaellapia mengatakan, perekonomian NTT triwulan Ill-2018 tumbuh sebesar 5,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 secara year on year (y-on-y).

Perekonomian NTT berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III -2018 mencapai 25,86 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,09 triliun.

“Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,60 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Eskpor yang bertumbuh sebesar 58,63 persen,” ungkapnya.

Menurut Maritje, ekonomi NTT triwulan lIl-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen dibandingkan dengan triwulan ll-2018 (q-to-q). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,78 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor sebesar 43,87 persen,” katanya.

Dia menyampaikan, ekonomi NTT pada triwulan I sampai dengan Triwulan lll 2018 tumbuh sebesar 5,14 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum persen sebesar 15,33 persen.

“Struktur ekonomi NTT pada Triwulan lII-2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,64 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar 66,94 persen,” pungkasnya. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor