Connect with us

NASIONAL

Gubah Lirik Lagu Potong Bebek Angsa, Fadli Zon Harus Minta Maaf

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Pimpinan Pusat Pengurus Nasional HARIMAU JOKOWI, sebuah ormas yang berbasis pada gerakan advokasi, bertindak untuk dan atas nama kepentingan masyarakat,  pada tanggal 1 Oktober 2018, menyampaikan somasi I dan terakhir kepada Fadli Zon, baik selaku pribadi maupun selaku anggota dan Wakil Ketua DPR RI.

Pimpinan Pusat HARIMAU JOKOWI, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/10), mengatakan, sejak 19 September 2018, Fadli Zon telah memposting dalam twitternya video rekaman yang menampilkan tiga pria dan enam perempuan berhijab memakai seragam biru dan hitam serta topeng, dalam formasi sedang menari atau berjoget mengikuti irama dan lirik lagu “Potong Bebek Angsa” yang sudah digubah lirik dan pesannya atau yang disebut lirik lagu editan Fadli Zon dari pesan riang gembira dunia anak-anak menjadi pesan politik yang menakutkan.

Menurut Petrus, lagu Potong Bebek Angsa yang sudah digubah lirik dan gaya serta pesan politik yang hendak disampaikan oleh Fadli Zon telah beredar luas bahkan menjadi viral dalam bentuk rekaman video di YouTube, sehingga dengan serta merta lagu Potong Bebek Angsa yang populer dikenal sepanjang masa sebagai lagu gembira riang yang diciptakan sebagai lagu anak-anak, serta merta berubah menjadi lagu yang berisi pesan politik yang provokatif, berisi fitnah, kebohongan bahkan berpotensi menebar kebencian di antara warga masyarakat dan terhadap pemerintah, termasuk kepada kepemimpinan Presiden Jokowi.

Adapun lirik lagu Potong Bebek Angsa yang digubah yaitu (kami kutip); “potong bebek angsa masak di kuali gagal urus bangsa maksa dua kali, fitnah HTI fitnah FPI, ternyata mereka lah yang PKI”.

“Potong bebek angsa masak di kuali gagal urus bangsa maksa dua kali takut diganti Prabowo – Sandi tralalalala lalalala takut diganti Prabowo – Sandi tralala lala”.

Selain daripada itu terdapat lirik lain dari lagu Potong Bebek Angsa juga beredar luas di masyarakat sebagai akibat dari postingan di Twitter milik Fadli Zon.

Petrus Salestinus menilai postingan di twitter Fadli Zon itu, bukan saja mengubah secara total lirik, substansi dan selera masyarakat konsumen terhadap lagu Potong Bebek Angsa itu, akan tetapi juga lirik lagu Potong Bebek Angsa yang diposting melalui twitter Fadli Zon itu telah menjadi viral karena mengandung fitnah, menebar berita yang mengandung kebohongan, melahirkan kebencian antar satu golongan masyarakat terhadap golongan yang lain, disamping berimplikasi hukum terhadap pelanggaran terhadap hak cipta atau pemegang hak vipta lagu Potong Bebek Angsa itu sendiri.

Tindakan Fadli Zon memposting lagu Potong Bebek Angsa yang telah digubah melalui twitternya hingga beredar secara luas dalam berbagai bentuk rekaman secara elektronik (YouTube), termasuk munculnya perubahan lirik lagu Potong Bebek Angsa dalam bebagai versi yang secara total mengubah karakter lagu Potong Bebek Angsa dari lagu-lagu yang bersifat riang gembira dan mendidik untuk kalangan anak-anak, berubah menjadi lagu yang membawa pesan politik kebencian, menakutkan, fitnah bahkan bisa menimbulkan konflik antar warga masyarakat, sebagai akibat adanya lirik yang berisi: “fitnah HTI fitnah FPI ternyata mereka-lah yang PKI” dstnya, maka tindakan demikian sudah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, baik secara Pidana, Perdata maupun secara Etika sebagaimana dimaksud dalam UU.

Petrus yang juga Koordinator TPDI dan advokat Peradi, melanjutkan, oleh karena kualifikasi dari rangkaian tindakan Fadli Zon, merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”, maka Fadli Zon harus meminta maaf bukan saja kepada anak-anak dan para orangtua, lembaga pendidikan baik swasta, akan tetapi juga kepada pemerintah termasuk kepada Presiden Jokowi.

Selain dari pada itu Fadli Zon harus menarik seluruh rekaman lagu “Potong Bebek Angsa” yang sudah diubah dan beredar secara luas di tengah masyarakat serta menghapus seluruh pemberitaan di media sosial dan online lirik lagu Potong Bebek Angsa yang telah diubah dan beredar dalam bentuk informasi elektronik karena tidak sesuai dengan lirik aslinya, sebagai berita yang tidak relevan yang mengandung kebohongan, fitnah, menebar kebencian hingga merugikan masyarakat konsumen, sebagaimana dimaksud oleh UU ITE.

“Apabila Fadli Zon tidak mengindahkan Somasi I dan terakhir ini, maka dengan sangat terpaksa, Harimau Jokowi akan melakukan tuntutan secara pidana dan perdata melalui pengadilan serta secara etika mengadukan Fadli Zon ke majelis kehormatan Dewan DPR RI sebagai pelanggaran etika dengan tuntutan agar diberhentikan dari keanggotaan DPR RI,” pungkas Petrus Salestinus. (R3)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

SPBE Hasilkan Efektifitas, Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Jakarta, Penatimor.com – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

“SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin saat konferensi pers terkait Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Bidakara, Jakarta, Kamis (28/03/2019).

Dikatakan, tata kelola pemerintah yang masih silo dalam penerapan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, Kementerian PANRB bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membangun kebijakan SPBE yang  akan dijadikan pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

Untuk mengetahui maturity level (tingkat kematangan) pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan e-government di instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE yang kali pertama dilakukan pada tahun 2018. Penyerahaan hasil evaluasi SPBE dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (28/03). Acara ini dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Wakapolri dan para Kapolda.

Dalam acara tersebut dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas  menyampaikan materi berkaitan dengan SPBE.

Lebih lanjut Rini mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri dan pemda. Masih ada sejumlah Pemda yang belum sempat dievaluasi, karena adanya bencana alam, sambungan internet yang  tidak bagus. “Evaluasi SPBE bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, yang menang atau kalah, yang terhebat atau terendah. Tetapi sesungguhnya untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda,” jelasnya.

Dijelaskan, tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data  baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. (Humas MENPANRB/R2)

Continue Reading

NASIONAL

Menkominfo Tunggu Koordinasi Hapus Game PUBG

Published

on

Menteri Kominfo RI, Rudiantara

Kupang, Penatimor.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengaku masih menunggu koordinasi dengan sejumlah pihak terkait game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).

Menteri Rudiantara sampaikan ini kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, Selasa (26/3/2019).

Menurut Rudiantara, jika game tersebut menjadi kemudaratan bagi bangsa maka tentu perlu dipertimbangkan.

“Kita tunggulah koordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya adalah MUI, karena yang mengangkat ini MUI jadi kita tunggu saja,” ungkap Rudiantara.

Ketika ditanya apakah game online PUBG ini akan dihapus di Indonesia, Rudiantara mengaku belum tahu. “Belum tahu saya, belum tahu,” singkat Rudiantara.

Untuk diketahui, saat ini MUI tengah mengkaji usulan masyarakat terkait game PUBG. Hasil kajian tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk fatwa soal game tersebut.

Game PUBG adalah salah satu permainan virtual yang dimainkan di telepon pintar bertema peperangan. Game ini dimainkan antarpengguna secara dalam jaringan (daring).

Sejumlah unsur masyarakat menilai permainan tersebut ditengarai memicu radikalisme karena mempraktikkan peperangan dan pembunuhan.

Permainan genre battle royale itu menuai kontroversi setelah disebut mirip dengan aksi pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru. (R2)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua PMKRI Pusat yang juga Putra NTT Ini Kecam Penembakan di Selandia Baru

Published

on

Juventus Prima Yoris Kago

Jakarta, penatimor.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam aksi pembantaian terhadap jemaah Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago menganggap aksi yang menewaskan 40 orang dan melukai setidaknya 20 orang itu sebagai kebiadaban.

“Itu bentuk kebiadaban terhadap kemanusiaan. Pembantaian itu merupakan bagian dari kebrutalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan persaudaraan antar manusia,” ujar Juventus.

Juventus juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut.

“Saya kira peristiwa itu murni tindakan biadab dan kriminal, bukan mengatasnamakan suatu kaum tertentu. Oleh karena itu mari kita berpikir jernih melihat masalah ini agar tidak terprovokasi. Kita jaga kondusivitas di Tanah Air,” tandas Juventus yang juga mantan Ketua Presiden PMKRI Cabang Kupang ini.

Senada dengan Juventus, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Najih Prasetyo, mengutuk keras tindakan teror terhadap kemanusiaan tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan sebaliknya mencederai persaudaraan di kalangan umat manusia.

“Kami mengutuk tindakan tercela itu. Itu sama sekali tidak mencerminkan solidaritas kemanusiaa,” imbuhnya.

Najih mengajak segenap bangsa Indonesia untuk bersama-sama menggalang solidaritas atas peristiwa duka itu dengan mendoakan para korban dan perdamaian dunia.

“Kita jaga kondusifitas, tidak usah terprovokasi, dan mari kita doakan agar perdamaian dapat terwujud di seluruh dunia,” kata dia. (fri/jpnn/R4)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!