Connect with us

NASIONAL

Tiga Gereja di Kota Jambi Disegel

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Kementerian Agama (Kemenag) membenarkan adanya penyegelan terhadap tiga gereja di Kota Jambi, Kamis (27/9). Yakni Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, dan Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo.

“Iya benar,” ujar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag Thomas Pentury saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (28/9).

Dia menceritakan, kronologi penyegelan yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi itu dimulai pada pukul 10.00-12.00 WIB. Ketiga gereja berlokasi di Jalan Lingkar Barat III Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Penyegelan berlangsung setelah mempertimbangkan hasil rapat Kesbangpol Kota Jambi, FKUB, Kepolisian, Lembaga Adat Melayu Jambi, MUI, TNI, dan warga sekitar gereja. Satpol PP dalam hal ini bertindak sebagai pem-back up aparat Kepolisian dan TNI.

Adapun latar belakang penyegelan, yaitu IMB yang belum dimiliki gereja dan tuntutan warga RT 07 Kenali Besar, Alam Barajo.

Berikut poin dalam segel yang ditempel pada pintu gereja yaitu melanggar:

1. Peraturan Daerah No 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

2. Peraturan Daerah No 11 tahun 2014 tentang Izin Gangguan.

3. Peraturan Daerah No 03 tahun 2015 tentang IMB.

Sebelum dilaksanakannya penyegelan, informasi ataupun surat pemberitahuan tidak disampaikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada pihak gereja.

Sehingga pada saat dilaksanakan penyegelan, surat keputusan tidak diberikan atau tidak dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Jambi, sehingga menyebabkan kebingungan dan menuai penolakan dari pihak gereja.

Hal itu disampaikan oleh Majelis Gereja Sidang Jemaat Allah saat ditemui BPC GMKI Cabang Jambi. Jemaat gereja pun sontak beramai-ramai datang ke lokasi penyegelan sambil histeris melihat gerejanya disegel oleh pemerintah sendiri.

“Sampai sekarang, belum ada solusi terhadap persoalan ini. Jemaat gereja tidak tahu akan beribadah di mana sampai masalah ini selesai,” pungkas Thomas. (R2/JawaPos.com)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

SPBE Hasilkan Efektifitas, Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Jakarta, Penatimor.com – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

“SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin saat konferensi pers terkait Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Bidakara, Jakarta, Kamis (28/03/2019).

Dikatakan, tata kelola pemerintah yang masih silo dalam penerapan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, Kementerian PANRB bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membangun kebijakan SPBE yang  akan dijadikan pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

Untuk mengetahui maturity level (tingkat kematangan) pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan e-government di instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE yang kali pertama dilakukan pada tahun 2018. Penyerahaan hasil evaluasi SPBE dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (28/03). Acara ini dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Wakapolri dan para Kapolda.

Dalam acara tersebut dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas  menyampaikan materi berkaitan dengan SPBE.

Lebih lanjut Rini mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri dan pemda. Masih ada sejumlah Pemda yang belum sempat dievaluasi, karena adanya bencana alam, sambungan internet yang  tidak bagus. “Evaluasi SPBE bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, yang menang atau kalah, yang terhebat atau terendah. Tetapi sesungguhnya untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda,” jelasnya.

Dijelaskan, tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data  baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. (Humas MENPANRB/R2)

Continue Reading

NASIONAL

Menkominfo Tunggu Koordinasi Hapus Game PUBG

Published

on

Menteri Kominfo RI, Rudiantara

Kupang, Penatimor.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengaku masih menunggu koordinasi dengan sejumlah pihak terkait game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).

Menteri Rudiantara sampaikan ini kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, Selasa (26/3/2019).

Menurut Rudiantara, jika game tersebut menjadi kemudaratan bagi bangsa maka tentu perlu dipertimbangkan.

“Kita tunggulah koordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya adalah MUI, karena yang mengangkat ini MUI jadi kita tunggu saja,” ungkap Rudiantara.

Ketika ditanya apakah game online PUBG ini akan dihapus di Indonesia, Rudiantara mengaku belum tahu. “Belum tahu saya, belum tahu,” singkat Rudiantara.

Untuk diketahui, saat ini MUI tengah mengkaji usulan masyarakat terkait game PUBG. Hasil kajian tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk fatwa soal game tersebut.

Game PUBG adalah salah satu permainan virtual yang dimainkan di telepon pintar bertema peperangan. Game ini dimainkan antarpengguna secara dalam jaringan (daring).

Sejumlah unsur masyarakat menilai permainan tersebut ditengarai memicu radikalisme karena mempraktikkan peperangan dan pembunuhan.

Permainan genre battle royale itu menuai kontroversi setelah disebut mirip dengan aksi pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru. (R2)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua PMKRI Pusat yang juga Putra NTT Ini Kecam Penembakan di Selandia Baru

Published

on

Juventus Prima Yoris Kago

Jakarta, penatimor.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam aksi pembantaian terhadap jemaah Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago menganggap aksi yang menewaskan 40 orang dan melukai setidaknya 20 orang itu sebagai kebiadaban.

“Itu bentuk kebiadaban terhadap kemanusiaan. Pembantaian itu merupakan bagian dari kebrutalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan persaudaraan antar manusia,” ujar Juventus.

Juventus juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut.

“Saya kira peristiwa itu murni tindakan biadab dan kriminal, bukan mengatasnamakan suatu kaum tertentu. Oleh karena itu mari kita berpikir jernih melihat masalah ini agar tidak terprovokasi. Kita jaga kondusivitas di Tanah Air,” tandas Juventus yang juga mantan Ketua Presiden PMKRI Cabang Kupang ini.

Senada dengan Juventus, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Najih Prasetyo, mengutuk keras tindakan teror terhadap kemanusiaan tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan sebaliknya mencederai persaudaraan di kalangan umat manusia.

“Kami mengutuk tindakan tercela itu. Itu sama sekali tidak mencerminkan solidaritas kemanusiaa,” imbuhnya.

Najih mengajak segenap bangsa Indonesia untuk bersama-sama menggalang solidaritas atas peristiwa duka itu dengan mendoakan para korban dan perdamaian dunia.

“Kita jaga kondusifitas, tidak usah terprovokasi, dan mari kita doakan agar perdamaian dapat terwujud di seluruh dunia,” kata dia. (fri/jpnn/R4)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!