Connect with us

HUKRIM

Pemerkosa Turis Prancis Dijemput Polres Mabar di Sumbar

Published

on

Kombes Pol Jules Abast

Kupang, penatimor.com – Aparat kepolisian bergerak cepat menangkap DPO kasus pemerkosaan terhadap wisatawan asing asal negara Prancis.

Pelaku yang diduga hendak melarikan diri, dibekuk polisi saat tiba di Pelabuhan Waekelo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), menggunakan kapal motor dari Sape, Bima, NTB, sekira pukul 06.30, Jumat (22/6).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast, yang diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (22/6), membenarkan.

“Ya, benar DPO berinisial KAP alias A alias I sudah ditangkap oleh pihak Polsek Laura di Pelabuhan Waekelo,” kata Jules.

Menurut dia, pelaku kemudian diamankan di Mapolsek Laura dan selanjutnya diserahkan ke Mapolres Sumba Barat.

“Saat ini pihak Polres Sumba Barat dan Polres Manggarai Barat (Mabar) telah berkoordinasi. Tim penyidik Polres Mabar sudah ke Sumba Barat untuk menjemput pelaku,” kata Jules.

Mantan Kapolres Manggarai Barat itu mengimbau kepada para wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Labuan Bajo atau wilayah NTT dan ingin menggunakan jasa pemandu wisata, agar menggunakan jasa guide yang terdaftar resmi pada asosiasi atau organisasi resmi.

“NTT secara umum masih aman dan kondusif. Mudah-mudahan ini kasus terakhir. Kami ajak semua wisatawan untuk tetap datang ke NTT,” imbau Jules.

Perwira menengah dengan pangkat tiga melati di pundak itu, melanjutkan, pelaku diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial MBL, 22, seorang mahasiswa asal negara Prancis yang baru saja berada di Labuan Bajo, sehari sebelum kasus asusila tersebut dialaminya.

Pelaku yang diduga asal Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende itu dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara.

Jules menguraikan, kasus tersebut bermula saat korban berkenalan dengan pelaku, kemudian korban meminta pelaku mengantarnya ke lokasi wisata air terjun Cuncawulang, sekira 25-30 Km arah timur Labuan Bajo, atau sekira 2 jam perjalanan darat, Selasa (12/6).

Sekembalinya dari Cuncawulang, pelaku yang membonceng korban menggunakan sepeda motor mengarahkan kendaraannya ke semak belukar lalu memaksa korban berhubungan intim bak suami istri.

Pelaku juga disebutkan mengancam korban jika tidak meladeninya berhubungan badan maka akan diperkosa beramai-beramai oleh sekumpulan orang yang disebut pelaku sebagai teman-temannya.

Korban yang ketakutan pun akhirnya pasrah diperkosa pelaku. Selanjutnya, keduanya melanjutkan perjalanan pulang ke hotel, tempat korban menginap di Labuan Bajo.

Sesampainya di hotel, pelaku kembali memaksa korban untuk berhubungan badan.

Namun korban menolak dan mengaku sakit, sehingga meminta pelaku mengantarnya ke Rumah Sakit Siloam.

Pelaku usai mengantar korban ke rumah sakit langsung melarikan diri. Karena korban masih dirawat, dia lalu dibesuk pihak hotel, dan saat itu korban mengungkapkan tindak pemerkosaan yang dialaminya.

Sehingga Lutfi dari pihak hotel tempat korban mengingap langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi di Mapolres Manggarai Barat.

Atas laporan tersebut, Polres Manggarai Barat melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Polres-Polres tetangga untuk mendeteksi keberadaan pelaku.

“Hasil penyelidikan terakhir kita, pelaku diketahui berada di Sape. Pelaku juga tidak menggunakan handphone,” kata Jules.

Korban setelah menjalani perawatan intensif dan dibolehkan pulang oleh tim dokter, langsung kembali ke Jakarta.

Selain itu, lanjut Jules, pihaknya juga berkoordinasi dengan ASITA untuk pengembangan pariwisata di NTT, khususnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dilansir sebelumnya, jajaran Unit Reskrim Polsek Loura, Polres Sumba Barat, dikabarkan telah berhasil mengamankan DPO asal Polres Manggarai Barat (Mabar) Constantinus Andhi Putra dengan nomor : DPO/08/VI/2018/ Sat Reskrim tanggal 21 Juni 2018 yang bertempat di Pelabuhan Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Constantinus terlibat kasus pemerkosaan terhadap WNA Prancis dan Italia dengan laporan polisi nomor: LP/109/VI/2018/NTT/Res. Mabar tanggal 13 juni 2018 dan Laporan Polisi Nomor: LP/110/VI/2018/NTT/Res. Mabar tanggal 14 Juni 2018.

Sumber tepercaya media ini di Polres Sumba Barat, sampaikan kronologis penangkapan DPO tersebut, dimana setelah menerima daftar DPO anggota Reskrim Polsek Loura melakukan penyelidikan keberadaan DPO tersebut dari hasil teridentifikasi keberadaannya sehingga anggota Reskrim Polsek Loura, Brigpol Mansyur Yangki dan Brigpol Marianus lagho dan dibantu oleh Pol Air Waikelo Bripka M. Ali Akbar pada Jumat (22/6) sekira pukul 6.30 melakukan penangkapan terhadap tersangka di TKP yang diduga akan melarikan diri dengan menggunakan perahu motor menuju Sape, Bima, NTB.

Anggota Reskrim Polsek Loura langsung mengamankan pelaku tersebut di Pelabuhan Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten SBD.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang pecahan Australia 50 dolar sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 6 lembar, uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1 lembar, dompet yang diduga milik korban berisikan ATM serta paspor, 1 buah tas yang berisikan pakaian dan uang logam Australia sebanyak 11 keping.

Jalannya proses penangkapan terhadap pelaku tersebut berjalan aman dan lancar. (R1)

HUKRIM

Prabowo Dinilai Abaikan Tanggung Jawab atas Kepentingan Publik

Published

on

Petrus Salestinus

Jakarta, penatimor.com – Sebagai seorang Calon Presiden RI 2019, sikap dan tindakan Prabowo Subianto berupa tidak memenuhi panggilan sidang pertama perkara gugatan perdata Nomor: 76/Pdt.G/2019/PN.JAK.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau tanpa memberi kuasa dengan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud, merupakan sikap dan tindakan yang tidak beretika dan tidak menaruh rasa hormat terhadap martabat lembaga peradilan serta tidak menghargai kepentingan publik yang sedang digugat.

Hal ini dikatakan Koordinator Kuasa Hukum Penggugat Harimau Jokowi, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Petrus, memang di dalam ruangan sidang ada beberapa orang yang hadir dan mengaku sebagai kuasa hukum Prabowo Subianto sebagai Tergugat I.

Akan tetapi karena kehadirannya tanpa disertai dengan surat kuasa khusus untuk mewakili Prabowo Subianto, baik sebagai Capres 2019 maupun sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, maka majelis hakim menganggap Prabowo Subianto tidak menghadiri persidangan perdana perkara gugatan tersebut.

Ketidakhadiran Prabowo Subianto, menurut Petrus, pertanda rendahya tanggung jawab seorang Capres terhadap kepentingan publik dan rendahnya kapasitas kenegarawanan seorang Capres.

Begitu pula dengan DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II dan Badan Pemenangan Nasipnal (BPN) Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno atau Paslon nomor urut 02, sebagai Tergugat III, yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh majelis hakim, namun sama sekali tidak memenuhi panggilan persidangan tanpa memberikan alasan tentang ketidakhadirannya.

Bahkan tidak mengirim kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan majelis hakim dalam perkara gugatan perdata PMH No. 76/Pdt.G/2019/PN.JAK.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.

Padahal menurut Petrus, gugatan yang dilayangkan oleh Ormas Harimau Jokowi bermuatan kepentingan publik, sehingga menuntut pertanggungjawaban atas hak-hak publik yang dirugikan akibat ucapan dan sikap seorang Prabowo Subianto yang tidak mengandung kebenaran (Hoax) dan berdampak menimbulkan ketidak percayaan publik yang meluas terhadap pelayanan publik yang diemban oleh Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta sebagai rumah sakit pemerintah yang dengan sungguh-sungguh telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien cuci darah bagi warga di seluruh DKI Jakarta bahkan di luar Jakarta.

Petrus Salestinus yang juga advokat senior asal NTT di Jakarta itu, melanjutkan, pihak yang menjadi korban akibat berita hoax yang diucapkan oleh Prabowo Subianto adalah pemerintah, RS Cipto Mangunkusumo, para pasien cuci darah dan masyarakat.

“Oleh karena itu Ormas Harimau Jokowi, atas nama kepentingan masyarakat langsung melayangkan gugatan PMH terhadap Prabowo Subianto, sebagai Tergugat I, DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II, Badan Pemenangan Nasional, sebagai Tergugat III dan pihak RSCM sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2019,” imbuh Petrus Salestinus.

Sekadar tahu persidangan perkara ini dibuka pada tanggal 19 Februari 2019, dengan total tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 1, 5 Triliun sebagai kerugian materiil dan immateriil. (R4)

Continue Reading

HUKRIM

Polda Hentikan Penyelidikan Dugaan Ijasah Palsu Bupati Rote Ndao

Published

on

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTT AKBP Anton C. Nugroho (kiri) memberikan penjelasan ke wartawan terkait hasil penyelidikan perkara dugaan ijazah palsu Bupati Rote Ndao Paulina Bullu di Mapolda NTT, Rabu (20/2).

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan terlapor Bupati Rote Ndao Paulina Bullu.

Turut menjadi terlapor dalam kasus ini, Hofra A. Anakay, Berkat N.M.F. Ngulu, Lukas D. Saudale dan Olens Ndoen.

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTT AKBP Anton C. Nugroho dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (20/2) siang, mengatakan, dalam penyelidikan perkara ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor.

“Telah diperiksa satu orang pelapor, sembilan orang saksi serta lima orang terlapor. Pemeriksaan dilakukan di Rote dan juga mengecek di Surabaya terkait dokumen yang dikeluarkan oleh Dikti Wilayah VII,” sebut Anton.

Mantan Kapolres Kupang Kota itu melanjutkan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, penyelidik berpendapat bahwa dengan adanya persesuaian keterangan antara saksi-saksi dan terlapor serta surat-surat pendukung lainnya yang menerangkan bahwa perguruan tinggi tersebut pernah ada dan terdata, serta mahasiswi Paulina Bullu dengan NPM 043026/Prodi Manejeman Perguruan Tinggi STIE Pariwisata Satya Widya Surabaya terdata pada Forlap Dikti, maka tidak memenuhi unsur pidana.

Maka berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, lanjut Anton, dilakukan gelar perkara pada Senin (18/2), dan penyelidik berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat ditindak lanjuti atau ditingkatkan ke penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan.

Mantan Wakapolres Kupang ini menambahkan, pihaknya juga mengalami kendala karena STIE Satya Widya Surabaya sudah tidak aktif lagi, namun dalam pemeriksaan di Dikti menyebutkan perguruan tinggi itu pernah ada dan terdaftar, sementara terlapor Paulina Bullu juga terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

STIE Satya Widya Surabaya juga diketahui pernah bekerjasama dengan Akademi Pariwisata Kupang di Kupang.

“Jadi tempat kuliahnya menggunakan Akademi Pariwisata Kupang dan saudari Paulina Bullu terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Manajemen,” sebut Anton.

Untuk memastikan ijasah tersebut, Anton mengaku pihaknya juga memeriksa rekan kuliah terlapor yang kini menjadi ASN di Pemprov NTT.

Dalam penyelidikan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti dokumen ijasah S1 Paulina Bullu yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi llmu
Ekonomi Pariwisata Satya Widya Surabaya tertanggal 27 Maret 2008, transkip nilai Paulina Bullu tertanggal 27 Maret 2006, Forlap Dikti data mahasiswa Paulina Bullu dan data mahasiswa Paulina Bullu dari sistem informasi manajemen perguruan tinggi.

Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, dengan obyek perkara ijasah S1 milik terlapor Paulina Bullu yang digunakan dalam pencalonan Bupati Rote Ndao pada tahun 2018 tersebut dilaporkan Bima Theodorus Fanggidae dengan LP/B/424/XI/2018/ SPKT tanggal 27 November 2018 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/575/XI 2018/Ditreskrimum tanggal 27 November 2019.

Pelapor mempermasalahkan tentang dokumen surat dari Kopertis Wilayah VII Surabaya tertanggal 29 Januari 2018 perihal verifikasi ijasah S1 paslon Paulina Bulu.

Dimana dalam surat tersebut di bagian bawah ada kalimat yang menerangkan: perlu kami sampaikan bahwa proses perkuliahan yang tidak sesuai ketentuan, ijasahnya tidak memiliki civil effect,
artinya ijasah tersebut tidak berkekuatan hukum untuk digunakan melamar pekerjaan, kenaikan pangkat dan pembinaan karir.

Pelapor juga melakukan pengecekan di website Dikti tentang status
perkuliahan dari terlapor Paulina Bulu dan menemukan keganjilan dari data tersebut yang mana antara lain Paulina Bulu di dalam keterangan dokumen Dikti terdata lulus pada tanggal 15 April 2006
dimana lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Widya Surabaya.

Dan ada keganjilan dimana tanggal ijasah yang terterah di ijasah terlapor
Paulina Bulu pada tanggal 27 Maret 2006 mendahului tanggal lulus sesuai data Dikti yakni tanggal 15 April 2006.

Pelapor juga mempermasalahkan bagaimana terlapor dapat melaksanakan perkuliahan tersebut sedangkan yang bersangkutan berada di Kupang yang kemudian legalisir pada fotocopy ijasah S1 milik terlapor tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun legalisir, sehingga diduga ijasah yang digunakan tersebut adalah palsu. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Aniaya Pegawai KPK, Sekda Papua Asal Adonara Ini Resmi Tersangka

Published

on

T.E.A Hery Dosinaen

Jakarta, penatimor.com – Setelah memenuhi pemeriksaan perdana, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penetapan dilakukan setelah penyidik mendapati dua alat bukti.

“Status Sekda Papua atas nama Pak Hery Dosinaen sudah dinaikkan dari saksi jadi tersangka,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (18/2).

Argo pun menegaskan, penetapan status tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hingga kini, yang bersangkutan masih diperiksa intensif oleh penyidik.

“Dikenakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan,” kata Argo.

Ketika disinggung apakah Hery langsung ditahan atau tidak, Argo belum bisa memastikannya. “Nanti lihat bagaimana penyidik,” tegas dia.

Diketahui, penetapan ini berdasar dari laporan pegawai KPK bernama Muhammad Gilang yang diduga dianiaya saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam 2019.

Saat itu, sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang, karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap melakukan penganiayaan.

Hal ini membuat wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu 3 Februari 2019.

Sekadar tahu, Hery Dosinaen adalah putra Adonara, Kabupaten Flores Timur yang mengabdi selama 23 tahun di pegunungan tengah Provinsi Papua.

Pada 13 Januari 2014, Hery yang ketika itu berusia 46 tahun, dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia tercatat sebagai Sekda termuda di Indonesia dengan golongan IV/E. (R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor