Connect with us

POLKAM

TKI Meninggal di Luar Negeri Didominasi Ilegal

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT meninggal di luar negeri, khususnya Malaysia didominasi oleh TKI ilegal. Pemerintah menyiapkan santunan duka Rp2,5 juta untuk TKI yang meninggal.

Gubernur Frans Lebu Raya sampaikan ini di Kupang, Jumat (8/6/2018).

Lebu Raya menguraikan, data tahun 2016 menunjukkan, dari 46 TKI yang meninggal di Malaysia, hanya empat orang yang legal. Tahun 2017, dari 61 TKI yang meninggal dan dipulangkan ke NTT, hanya satu yang legal. Tahun 2018 hingga 30 Mei, dari 35 TKI yang meninggal, hanya satu orang yang legal.

“Ini memperlihatkan sebagian besar TKI yang meninggal tersebut adalah mereka yang tidak memiliki dokumen atau non prosedural dan atau tidak melalui pemeriksaan kesehatan,” kata Lebu Raya.

Terkait organ tubuh TKI yang meninggal diambil untuk diperdagangkan, dia menyatakan, informasi seperti itu tidak benar. Berdasarkan hukum di negara Malaysia, bagi yang meninggal tidak di rumah sakit, jenazahnya diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat, Winston Rondo mengatakan, peraturan daerah (Perda) NTT tentang Perdagangan Orang tidak menyentuh keberadaan TKI asal NTT yang ada di Malaysia atau negara lainnya.

Sementara itu, lanjutnya, TKI yang meninggal dunia di luar negeri menjadi urusan pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri. Untuk itu, pemerintah NTT harus mampu yakinkan pemerintah pusat untuk memberi perhatian terhadap TKI NTT yang saat ini ada di luar negeri.

“Satuan tugas (Satgas) harus diperluas tugasnya untuk membantu para TKI yang habis masa kerja dan pulang kembali ke kampung asalnya,” ujar Winston. (R2)

POLKAM

Herman Herry Janji Perjuangkan Nasib Honorer

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry saat menyampaikan sambutan pada acara Natal bersama dengan KN ASN di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019)

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry berkomitmen untuk memperjuangkan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap (PTT), dan pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Herman Herry saat merayakan Natal bersama Komite Nusantara (KN) Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTT di gereja GMIT Koinonia Kota Kupang, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan itu Herman Herry mengungkapkan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak hal terkait politik yang harus dikerjakan, dan semuanya berjalan dengan baik.

“Tetapi tiba-tiba muncul persoalan revisi UU ASN, saya bingung kenapa tiba-tiba muncul persoalan ini. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan,” ungkapnya.

“Hikmat yang saya dapat adalah persolan ASN ini bisa jadi jebakan baru buat pemerintah. Kenapa, karena pemerintah harus memilih, kalau didorong untuk segera melakukan pembahasan revisi ke DPR maka pemerintah akan berhadapan dengan dilema politik, karena pasti akan dibikin jadi bola liar di DPR sebab ada dua kelompok pro dan kontra,” imbuhnya.

Menurut Herman Herry, hal ini menjadi dilematis, sebab, apabila pemerintah abaikan aspirasi ASN berarti pemerintah tidak memikirkan atau mengabaikan nasib rakyat, sebab keluhan ASN merupakan keluhan rakyat Indonesia secara riil.

“Saya berpikir, ini apa yang harus dibikin, kalau revisi tidak mungkin, bahaya sekali. Menerima juga tidak mungkin. Kenapa, karena harus menambah biaya belanja untuk bayar gaji Rp 27 triliun tiap tahun. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah juga masih mengatur keseimbangan antara pendapatan nasional dan penerimaan pajak,” paparnya.

Herman Herry berjanji, bersama-sama dengan rekan-rekannya di DPR akan memperjuangkan nasib para honorer, dengan mencarikan solusi terbaik secara tahap demi tahap.

“Sebagai legislator, pembuat Undang-undang, saya mengerti bagaimana proses pembuatan perubahan Undang-undang, termasuk hambatan apa yang akan dihadapi, karena saya sudah pengalaman belasan tahun,” katanya.

“Tetapi jangan berharap semuanya akan ideal, kita akan cari cara win win solution. Saya akan bicara dengan pemerintah, saya akan menggerakkan gerbong politik saya di Jakarta, jadi jangan berkecil hati,” tandasnya.

Natal perdana KN ASN bersama Herman Herry itu mengusung tema “Kristus Hikmat Bagi Kita” dan sub tema “Momentum Natal Membangun Kebersamaan Untuk Kesejahteraan”. Ibadah perayaan Natal tersebut dipimpin oleh Pendeta Elianor V. Manu- Nalle, S.Th.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudu, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara, mantan calon Wakil Gubernur NTT, Emy Nomleni, Ketua Alpa NTT, Anis Mase dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, maupun DPD PDI Perjuangan NTT. (R2)

Continue Reading

POLKAM

DPRD NTT Teruskan Usulan Pemberhentian Jimmi Sianto ke Mendagri

Published

on

Jimmi Sianto (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Lembaga DPRD NTT telah meneruskan usulan pemberhentian anggota DPRD NTT, Jimi Sianto oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura ke Mendagri melalui gubernur.

Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (18/1/2019).

Menurut Tobias, saat ini Jimmi Sianto masih melakukan upaya hukum terhadap usulan pemberhentian dirinya tersebut, sehingga belum bisa diganti. Jimmi Sianto tidak hanya menggugat Ketua Partai Hanura, tapi juga pimpinan dewan.

“Karena Jimmi Sianto masih tempuh jalur hukum dan belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap, sehingga belum bisa diganti. Untuk ini pun, kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Tobias.

Menyinggung tentang batas terakhir seorang anggota dewan yang mundur atau diberhentikan bisa diganti, Tobias mengatakan, sesuai ketentuan paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya periodesasi.

“Karena anggota dewan hasil pemilu legislatif 2014 berakhir pada September 2019, maka paling lambat proses pelantikan sudah dilaksanakan pada Maret 2019,” katanya.

Tobias menambhakan, jika prosesnya melewati Maret, partai politik tidak bisa mengusulkan calon pengganti. Dengan demikian, kursi yang ditinggalkan, tetap lowong hingga berakhirnya periodesasi anggota dewan. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Perekaman e-KTP Serentak di Lapas dan Rutan Dimulai Hari Ini

Published

on

Perekaman e-KTP di LP Klas I A Kupang oleh Disdukcapil Kota Kupang, Kamis (17/1/2019). (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten dan kota secara serentak melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Komisioner Bawaslu NTT, Jemris Fointuna sampaikan ini kepada wartawan, Kamis (17/1/2019). Menurut Jemris, kegiatan ini akan berlangsung mulai Kamis- Sabtu (17-19 Januari 2019).

Jemris mengatakan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih di Lapas dan Rutan ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada seluruh kepala daerah (bupati/wali kota).

“Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya untuk pemenuhan ‎KTP elektronik bagi warga di Lapas dan Rutan,” ungkap Jemris.

Selain itu, lanjut Jemris, juga sekaligus untuk mendukung terpenuhinya syarat hak konstitusional pemilih dalam Pilpres 2019. Karena itu, Disdukcapil akan melakukan perekaman KTP elektronik secara serentak pada tanggal 17 – 19 Januari 2019.

“Kegiatan itu dinamakan gerakan nasional jemput bola serentak di semua Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia,” kata Jemris.

Dia mengungkapkan, selain surat dari Mendagri, juga ada surat dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kemenkumham RI Dirjen Pemasyarakatan tentang perekaman KTP elektronik di Lapas dan Rutan.

“Diharapkan semua penduduk potensi pemilih di Lapas dan Rutan yang belum punya KTP elektronik agar bisa direkam. Ini juga bertujuan agar mereka bisa diakomodir dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ,” tandasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT ini menambahkan, hari ini di LP Klas I A Kupang, sebanyak 217 warga binaan melakukan perekaman e-KTP yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Kupang, Kamis (17/1/2019). (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor