Connect with us

OPINI

Rocky Gerung di Tengah Intelektual Killers

Published

on

Rocky Gerung (IST)

NAMA Rocky Gerung begitu tenar seantero negeri ini, bukan karena seorang pejabat yang punya kuasa, jabatan dan kekayaan, bukan juga karena seorang yang penuh dengan masalah.

Dia adalah seorang intelektual, ilmuwan filsafat politik yang memiliki naluri intelektual mumpuni. Kata- katanya tajam, kritis, bernalar, logika berfikir terstruktur bahkan berbicara dalam narasinya yang baik dan mampu hipnotis pendengar, mambuat semua pendengar decak kagum. Kehebatan berwicara tidak selalu mendapat pujian, berbagai caci, maki, dibully, bahkan dilaporkan berkali-kali ke aparat penegak hukum. Ibarat menentang arus, melawan badai.

Mencermati berbagai polemik terkait penyataan Rocky Gerung di ILC TVOne tanggal 11 April 2018 cukup menarik untuk kita semua. Ternyata berfikir, bernalar dan berlogika bukanlah sebuah pekerjaan yang muda. Sangat rumit serumit hiruk pikuknya dinamika perpolitikan nasional.

Bagi orang-orang yang bergulat di dunia akademia hanya dengan berfikir mampu membentuk orang dari tiada menjadi ada, orang dari bodoh menjadi pintar, orang dari daya pikir statis menjadi dinamis.

Maka, hadirnya Filsuf Rene Descartes yang menyatakan aku hidup karena akal dan pikiran (co gito ergo sum) masih berlaku bagi orang-orang yang kecerdasannya terus lahir, tumbuh dan kembang dunia oposisi yang kritis (critisism). Orang-orang benalar, berlogika secara baik juga disebut manusia yang mampu menjelajahi dunia dengan akal pikiran ( Viator mundi). Berbeda dengan teknokrat manusia yang mampu menciptakan karsa bagi dunia (faber mundi)

Barangkali Dr. Rocky Gerung adalah salah satu orang yang berada di garis pengikut Descartes. Beliau juga memancing kita untuk membuka kembali dasar-dasar filsafat pengetahuan yang mengajarkan tentang berfikir ontologis, berbicara epistemologis dan bertindak aksiologis.

Beragam reaksi negatif yang muncul hari ini menunjukkan potret sumber daya manusia bangsa ini, bahwa kita telah lama hidup dalam dunia nihil literasi. Maka tidak mengherankan jika ada sekelompok orang bereaksi keras atau menanggapi negatif atas pernyataan Rocky Gerung.

Terlepas dari mereka berpolitik di tahun politik atau untuk membungkam seorang kritikus Rocky Gerung, bahwa pemerintah saat ini mengalami kekeringan bernalar, potret buram!

Barangkali pendapat Mahmud MD mungkin saja benar tetapi sebagai profesor tentu dipahami bahwa
Rocky Gerung memperbaiki citra ilmu pengetahuan tentang “fiksi” yang dirusak karena framing politik.

Demikian pula orang-orang yang bereaksi negatif dan melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian bisa dimaklumi, meskipun sedikit emosional dan terburuh-buru seakan-akan membunuh dan membungkam akal, pikiran, perasaan dan ekspresi intelektualisme seorang manusia yang bernama Rocky Gerung.

Namun jika dilihat perspektif hukum dan HAM ternyata bisa menjadi bumerang bagi mereka yang melaporkan karena Rocky Gerung konsisten tidak menyebut agama mana dan Kitab Suci apa. Di dunia ini begitu banyak Kitab Suci yang mengatur hubungan transendental antara manusia dan Tuhan.

Selain kitab suci agama-agama soteriologi meta kosmik termasuk agama jamawi (Abrahamix religions), juga ribuan agama kosmik lainnya baik di dunia barat juga timur lebih khusus bila belajar tentang teologi orientalisme.

Oleh karena tidak menyebut objek (focus delicti), maka Rocky Gerung tidak bisa dituntut pasal penodaan agama, Bahkan justru yang melaporkan berpotensi dilaporkan balik oleh Rocky Gerung.

Fiksi itu Narasi Imajiner tentang kebenaran

Saya telah membuka beberapa kamus dan membaca beberapa literatur tentang apa yang dimaksud dengan fiksi.

Menyimak point penting dari pengertian fiksi dalam pernyatan Rocky Gerung, ILC TVONe terdapat pada; 1) cerita/Alkisah atau hikayat. 2) Imajinatif. 3) Kebenaran. 4) bisa tertulis atau lisan. 5) nilai eskatologis atau kebenaran akan terbukti di masa mendatang.

Rocky Gerung menyampaikan pengertian fiksi ternyata tidak sekedar ucap tetapi memiliki basis ilmiah dan literatur yang lasim digunakan di jurusan sastra dan budaya berbagai perguruan tunggi di Indonesia.

Dalam dunia pengetahuan bahasa dan sastra paling tidak ada tiga orang profesor dengan pendapat yang menjadi basis pendapat Rocky Gerung:

1). Burhan Nurgiyantoro, Guru Besar Sasatra Universitas Negeri Yogyakarta bahwa Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat imajiner, meskipun imajiner sebuah karya fiksi tetaplah masuk akal dan mengandung kebenaran yang dapat mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. (Teori Pengkajian Fiksi, Gajah Mada University Press, 2013)

2. Abrams penulis literasi asing 1981: Fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah tetapi suatu yang benar ada dan terjadi di dunia nyata sehingga kebenarannya pun dapat dibuktikan dengan data empiris ( MH. Abrams, A Glosarry Literary Term, 1981, Harcourt Brace, New York

3. Henry Guntur Tarigan: Fiksi adalah sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang dibuat sesuai yang diciptakan, sesuatu yang diimajinasikan.( Hendry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Puisi, Drama dan Fiksi, IKIP Bandung, 1971)
4. berbagai pengertian tentang fiksi berdasarkan Wikipedia, ensiklopedia Britanica dan Americana, juga berbagai literatur lainnya.

Beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa Fiksi merupakan sebuah karya imajinatif yang dibuat tertulis atau tidak tertulis, namun masih memiliki nilai kebenaran berdasarkan pengalaman seseorang atau lebih.

Munculnya fiksi sebagai sesuatu yang buruk, jahat bahkan pihak-pihak yang membangun framing negatif tentang fiksi mesti dilawan karena mempertahankan nilai kebenaran ilmiah tidak muda, walaupun Rocky Gerung harus membayar mahal sepertinya hari ini. Itulah tugas akademisi yang profesional, menentang arus dan melawan badai penguasa yang memutarbalikkan akal sehat, logika bahkan ilmu pengetahuan yang mulia. Orang yang cendrung panik, bisa saja menggunakan segala cara termasuk merusak tatanan dan norma ilmu pengetahuan, meskipun destruktif terhadap pengetahuan yang menjadi kebutuhan dasar.

Perspektif Kristologi: Ada Fiksi Dalam Alkitab Untuk Perkuat Iman, Harapan dan Kebenaran

Alkitab adalah Kitab Kebenaran. Beberapa kali Alkitab menasihati kita untuk menyampaikan kebenaran dan menolak kebohongan.

Catatan berikut ini rangkuman dari Nama situs Got Questions Ministries. ttps: www.gotquestions.org/Bible-fiction.html. Berjudul: What does the Bible say about reading or writing fiction?. Terdapat uraian singkat tentang cerita fiksi dalam Alkitab . Jelas! bahwa Alkitab menolak mitos dan dongeng sebagaimana pada 1 Timotius 1:4 memberi tahu kita untuk menjauhi mitos dan dongeng.

Namun, Alkitab tidak melarang membaca atau menulis fiksi. Faktanya, Alkitab, satu dua hal diajarkan dengan fiksi. Alkitab menggunakan fiksi untuk menyampaikan kebenaran. Dalam 2 Samuel 12:1-4, Nabi Natan menyampaikan sebuah cerita fiksi kepada Daud tentang seseorang yang domba milik satu-satunya dicuri dan dibunuh. Ketika kisah kejahatan fiksi ini memancing kemarahan Daud, Nabi Natan mengungkapkan cerita itu sebagai alegori mengenai perzinaan Daud dengan Batsyeba. Cerita fiksi lain yang terkenal di Alkitab, antara lain cerita Yotam (Hakim-Hakim 9:7-15) dan alegori Yehezkiel (Yehezkiel 17:1-8). Yesus seringkali berkotbah dengan perumpamaan-Nya adalah cerita fiksi.

Masing-masing mengungkapkan kebenaran rohani, memperkuat iman, menarasikan kebenaran dan harapan eskatologis. Tetapi Alkitab juga sudah dibatasi dan ditegaskan seperti dalam Efesus 4:29 mengatakan, “Jangan biarkan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan baik yang membangun orang yang membutuhkan sehingga perkataanmu itu memberi berkat bagi mereka yang mendengarnya.”.

Dalam perspektif Kristologi, pernyataan Rocky Gerung walaupun tidak menyebutkan Alkitab sebagai Kitab Suci Umat Kristiani, namun bisa dipahami sebagai pendapat pribadi sebagai seorang ilmuwan Filsafat.

Indonesia bukan negara agama (teokrasi), tetapi juga negara tidak beragama (sekularism). Agama jangan ditarik dalam sentrum utama kekuasaan tetapi juga jangan menjauhkan agama dalam pengelolahan negeri ini.

Perilaku nyeleneh yang dipertontonkan oleh pemerintah dan pendukung Jokowi cenderung memalukan. Ketika umat Islam, para ulama, Habaib, dan agama Islam dilecehkan, orang-orang ini sunyi dan bisu tetapi disaat seorang profesor tanpa menyebut Objek menarasikan untuk mendidik bangsa ini agar cerdas, bernalar, berlogika terkait rusaknya definisi “fiksi” karena diframing negarif oleh pemerintah dan pendukungnya justru dihantam balik seakan-akan mereka pembela sejati.

Mari kita sudahi polemik!. Toh semua ini hanya panggung sandiwara. (*)

(Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM, Alumni PMKRI).

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

PMII Kupang Soroti Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan di NTT 

Published

on

Hasnu Ibrahim (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi berbasis kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau dengan tiga buah pulau besar yakni Pulau Flores, Sumba dan Timor.

Dengan demikian menjadi suatu kebutuhan manakala memperhatikan serta memprioritaskan potensi kekayaan alam laut NTT demi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini, dengan pengembangan sektor pariwisata atau ekowisata sebagai agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Keelokan pariwisata NTT terus tersingkap. Upaya  tersebut menjadi salah satu agenda konsentrasi kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang baru dilantik pada tanggal 5 September  2018 tahun lalu.

Gebrakan baru dalam menyongsong “NTT Bangkit dan NTT Sejahtera” tentunya dapat dilihat dari 5 platform visi/misi pemerintah yakni Pariwisata, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi.

Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang, Hasnu Ibrahim menyebutkan, dari ke 5 program tersebut, salah satu agenda yang menarik bagi PMII Kupang yakni menakar pemahaman Pemprov NTT terkait konsep pariwisata dan ekowisata.

PMII Kupang menilai, antara konsep pariwisata dan ekowisata sering dicampur adukkan sehingga asas sustainabelity (keberlanjutan) jarang diperhatikan oleh semua kalangan terutama Pemprov selaku pemangku kebijakan.

“Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu Pariwisata dan bagaimana perbedaannya  dengan Ekowisata? Alangkah baiknya seluruh stakeholder harus memahami dulu perbedaan dari kedua pengertian tersebut,” ungkap Hasnu, Kamis (30/5/2019).

Hasnu menjelaskan, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU 10/2019 tentang Kepariwisataan).

Sedangkan ekowisata, yakni kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/ usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

“Maka antara konsep pariwisata dan ekowisata sangat jelas perbedaannya. Sehingga publik NTT harus cerdas dalam melihat setiap kebijakan otonomi daerah Pemerintah Provinsi NTT,” jelasnya.

Dia menegaskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

“Sedangkan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut bahwa gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” tegasnya.

Dalam siklus kebijakan daerah, lanjutnya, otonomi daerah dan pemerintah daerah wajib hukumnya untuk membuat peraturan daerah sebelum menjalankan dan melaksanakan program. Karena peraturan daerah (Perda) adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota masih dalam koridor UU No 32 Tahun 2004.

Pembangunan pariwisata memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata menyumbang devisa dari kunjungan wisatawan manca negara (Wisman) dan Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponennya.

Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, dan peningkatan jati diri bangsa. Dalam aspek lingkungan, pariwisata Khususnya ekowisata dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional.

Pengembangan sektor pariwisata dan penunjangnya memiliki makna penting dalam integrasi nasional. Infrastruktur bukan saja berfungsi mengikat geografi wilayah Nusantara, tetapi juga memandu lahirnya partisipasi, efisiensi dan kesejahteraan.

“Keberhasilan negara memberikan kesejahteraan bermakna hak dan kewajiban negara dan warga negara telah berjalan optimal. Warga yang sejahtera cenderung bersifat integratif dan hubungan warga negara dengan pemerintahan positif sehingga masing-masing ingin memelihara manfaat dan hubungan positif tersebut,” paparnya.

Berdasarkan The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009 (Word Economic Forum), daya saing pariwisata Indonesia tercatat pada peringkat ke-81 dari 133 Negara. Posisi diatas masih dibawah Malaysia (32 %), Singapura (10 %), dan Thailand (39 %), sedangkan Indonesia (31 %).

PMII mengapresiasi gagasan Dinas Pariwisata provinsi yang terus berusaha mengembangkan pariwisata NTT ke arah ekowisata. Seperti dituturkan Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Alexander Sena saat menjabat sebagai Kadis Pariwisata NTT berikut :

Pariwisata NTT dikembangkan dengan konsep ekowisata yaitu keberlanjutan bagi alam maupun masyarakat.

“Nusa Tenggara Timur memiliki potensi budaya dan alam. Konsep ke depan untuk NTT adalah ecotourism (ekowisata),” tutur Alexander baru-baru ini di Jakarta, kepada Kompas Travel.

Alexander menuturkan, pariwisata yang berbasis masyarakat salah satu programnya adalah pengembangan desa wisata. Sejak tahun 2012, lanjutnya, pemerintah provinsi menganggarkan Rp 50 juta per desa untuk pengembangan desa wisata.

“Kami targetnya setiap tahun itu 50 desa. Program ini sejak 2012 sampai 2018,” katanya.

Desa yang disasar adalah desa yang memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang wisata atau berpotensi wisata. Pengembangan yang diberikan berupa misalnya pelatihan sadar wisata bagi masyarakat desa wisata serta pelatihan bagi pemilik homestay.

Alexander juga menjelaskan pentingnya pelestarian alam NTT sebagai daya tarik pariwisata. Potensi alam untuk wisata yang dimiliki NTT, jelas Alex, mulai dari Pulau Komodo, Kelimutu, banyaknya titik penyelaman yang tersebar di NTT seperti di Riung (Ngada), Pulau Kepa di Alor, sampai Teluk Maumere di Maumere.

“Ini merupakan aset pariwisata bahari, karena NTT adalah kepulauan, banyak pulau besar dan kecil tersebar,” tutur Alexander.

Tambahan lagi, lanjut Alexander, adalah potensi budaya. Di NTT banyak tradisi unik seperti penangkapan ikan paus di Lembata. Lalu suku-suku tradisional yang masih hidup sesuai tradisi nenek moyang seperti Wae Rebo di Manggarai. Ada pula tradisi Pasola di Sumba.

Hanya saja, Alexander mengakui untuk infrastruktur perlu banyak pengembangan. Seperti akses penerbangan masih berupa rute domestik yang terkonsentrasi di Labuan Bajo dan Kupang. Demikian juga hotel berbintang masih terkonsentrasi di Kupang dan Labuan Bajo.

Untuk akomodasi, Alexander menganggap pentingnya pengembangan homestay di NTT. “Hampir semua kabupaten punya hotel, tinggal kelasnya saja. Kebanyakan hotel melati,” tambah Alexander.

Menanggapi hal itu, Hasnu menyatakan, pada realisasinya, gagasan serta gebrakan tersebut diatas kini telah dilupakan. Sehingga bagi PMII, ada indikasi kuat terkait kasus dugaan korupsi khususunya di Dinas Pariwisata Provinsi NTT.

“Dalam melihat indikasi kasus korupsi ini sangat sederhana, walaupun PMII Kupang belum memiliki bukti yang sangat cukup dalam membongkar persoalan ini,” tegas Hasnu.

Karena itu, Hasnu mengatakan, program yang tidak sesuai dengan realitas fisik maka besar kemungkinan ada indikasi kasus korupsi di dalamnya, karena korupsi bukan saja dinilai merampok uang negara, tapi hasil keputusan kebijkan yang salah pada tempatnya adalah suatu bentuk korupsi pada ranah administrasi publik.

“Sebagaimana yang diketahui secara seksama, NTT tidak hanya mempunyai tiga danau unik dipuncak gunung Kelimutu yang akhirnya kadang kala berubah warna dan pulau Komodo sebagai wisata unggulan. Di lain Aspek provinsi ini juga masih mempunyai banyak pantai dan teluk yang bisa menjadi tujuan wisata bahari,” katanya.

PMII Kupang juga mendesak Bidang Destinasi dan Promosi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, agar menjadikan destinasi wisata bahari seperti teluk yang diunggulkan keindahannya yakni Taman Laut Teluk Maumere, Pink Beach di Manggarai Barat, Pantai Nihiwatu di Sumba, Alor Dive, Pantai Cepi Watu di Borong Manggarai Timur dan Pantai Nemberala di Rote Ndao agar diperhatikan secara serius dan menjadi agenda prioritas Pemprov.

Sudah saatnya, sektor pariwisata menjadi kekuatan ekonomi baru bagi NTT, sebab sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 5.203 juta jiwa itu sebesar Rp 2 triliun pada 2016.

“Artinya, sektor pariwisata sudah menjadi kekuatan ekonomi baru dengan indikator wisatawan asing ke NTT 80.000 orang, domestik 369.000 orang pada 2015 dan meningkat lebih dari 100.000 orang pada 2016 atau melebihi target pemerintah 10 persen atau naik 20 persen,” tandasnya.

Terkait arus kunjungan wisatawan ke NTT dan dampaknya bagi perekonomian serta daya beli masyakat sekitar destinasi pariwisata yang ada, diakui Menteri Pariwisata RI, Dr. Arief Yahya bahkan mengapresiasi Gubernur NTT dan jajarannya karena berhasil ‘menyulap’ Flobamorata menjadi destinasi wisata dunia.

Parameternya jelas, angka kunjungan wisatawan domestik dan internasional meningkat pesat sampai 100 persen di tahun 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini membuat NTT semakin tersohor. Bahkan Menpar memperingatkan NTB karena bisa dilampaui NTT.

Kontribusi sektor ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan sektor atau bidang administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang hanya 12,67 persen.

Demikian pula terhadap sektor atau bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi Mobil dan sepeda motor yang hanya 11,07 persen dan sektor kontruksi menempati struktur paling buntut dengan kontribusi hanya 10,81 persen dalam struktur ekonomi NTT.

Dampaknya, kata dia, pada triwulan-II 2017 tercatat sebesar Rp22,25 triliun (Atas Dasar Harga Berlaku) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen (yoy).

Menurut Hasnu, berdasarkan hasil audiensi bersama Bank Indonesia (BI) dan PMII Kupang terkait “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT pada bulan Oktober 2018, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan-II 2017 mengalami peningkatan apabila dibandingkan triwulan-I 2017 yang sebesar 4,98 persen, meskipun sedikit melambat jika dibandingkan triwulan II-2016 yang tumbuh sebesar 5,35 persen (yoy).

“Hal ini katanya karena infrastruktur penunjang juga pariwisata telah semakin memadai, dengan perkembangan tersebut, maka akan memberikan manfaat dan kontribusi yang semakin besar khususnya bidang ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat NTT,” katanya.

Dia menyatakan, saat ini kontribusi sektor pariwisawa terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat NTT telah mencapai 20 persen, dan diharapkan kontribusi tersebut bisa terus meningkat dengan beragam pembenahan dan pengembangan yang dilakukan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata memberi perhatian khusus terhadap pembangunan pariwisata di NTT. Perhatian itu, dibuktikan pada kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi strategis nasional dari NTT.

“Kunjungan wisatawan domestik dan internasional ke NTT terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan konektivitas udara, darat, dan laut yang semakin lancar dari berbagai arah. Bandara El Tari di Kupang dan Bandara Komodo di Labuan Bajo kini disiapkan melayani penerbangan internasional melalui pola charter flight maupun regular flight,” katanya.

Karena itu, berbagai event skala lokal, nasional, regional dan internasional seperti Tour de Flores, Tour de Timor, sebagai bagian dari strategi menjadikan NTT mendunia.

“Terobosan baru, kita bekerja sama dengan Carnival Shipping Line, operator cruise terbesar dunia agar rutin mendatangkan kapal pesiar ke NTT. Selama ini home port kapal pesiar dunia di Singapura dan di Indonesia mereka hanya lewat saja, sehingga keuntungan ekonomisnya dinikmati Singapura,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut dia, katanya akan bangun home port cruise di Labuan Bajo dan call-call port di sejumlah kabupaten. Pemprov NTT juga jemput bola, membahas kerja sama investasi bangun infrastruktur pariwisata dengan Spanyol dan pelaku ekonominya. Kontennya dibahas di Kupang, lalu diajukan ke Bappenas untuk skema bantuan luar negeri.

“Gambaran diatas, tentu sangat bisa untuk menjawab NTT Bangkit dan NTT Sejahtera, melalui pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata,” ujarnya.

Tapi bagi PMII, pemikiran perihal integrasi usaha wisata dengan sektor pertanian atau pedesaan, dikenal dengan community-based tourism (CBT). Pada dasarnya, ada tiga komponen utama dalam pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni penjelajahan (adventure travel), wisata budaya (culture travel) dan ekowisata (ecotourism).

“Apabila dasar pikiran diatas yang dilakukan maka sudah jelas akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, khususnya terkait dengan perolehan pendapatan, kesempatan kerja, serta pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat, yang pada akhirnya akan menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Karena konsep CBT PMII menilai implementasi ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Karena budaya, lingkungan dan peninggalan sejarah adalah nyawa (Roh) dari kegiatan pariwisata Indonesia. Tanpa adanya budaya maka pariwisata akan terasa hambar dan kering,  dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

“Sehingga konsep CBT adalah hasil edukasi pemahaman ekowisata tidak kita temui dalam konsep pariwisata,” tambahnya.

PMII juga melihat, di tengah dinamika ekonomi dunia, ditandai krisis ekonomi dunia, globalisasi ekonomi yang belum tuntas, kenaikan harga minyak dunia, serta tarik menarik kepentingan ekonomi dunia maju dan dunia ketiga, telah berkembang suatu jenis jasa wisata yang memberikan jaminan bagi terciptanya kesejahteraan. Sektor usaha tersebut dikenal dengan ecotourism atau ekowisata.

“NTT memiliki potensi keindahan dan kekayaan dan kekayaan alam, khususunya apabila jasa ekowisata yang dikembangkan. Sebagai bentuk wisata yang sedang tren, ekowisata mempunyai kekhususan tersendiri yaitu mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan produk lokal dan menghargai budaya lokal,” sebutnya.

“PMII Kupang berharap, seluruh stakeholder khusunya Pemprov dan Dinas Pariwisata NTT agar memikirkan kelangsungan (sustainabelity) dari provinsi ini tidak hanya terkooptasi terhadap keuntungan berbasiskan profit oriented, tapi yang lebih penting dalam dunia wisata adalah asas konservasi serta keberlanjutan, agar generasi NTT tetap tersenyum melihat keindahan alam dari provinsi ini,” pungkasnya. (R2)

Continue Reading

OPINI

Catatan AHP Kenang Sosok Mendiang Bupati Ende Marsel Petu

Published

on

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (kiri) bersama mendiang Bupati Ende Marsel Petu (kanan)

Kupang, Penatimor.com – Bupati Ende Ir. Marselinus Y.W. Petu atau yang akrab disapa Marsel Petu, telah berpulang menghadap Sang Khalik, Minggu (26/5/2019) dini hari, sekira pukul 02.17 WITA.

Kepergian bupati yang baru saja dilantik untuk kepemimpinan periode kedua itu, membawa duka mendalam bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya masyarakat Nusa Bunga, Kabupaten Ende.

Termasuk Andreas Hugo Pareira (AHP), Anggota DPR RI / Ketua DPP PDI Perjuangan mengungkapkan duka mendalam dalam catatannya:

Selamat Jalan “Bupati Pancasila, Bupati Rakyat Ende”

Kira-kira akhir Januari 2018, saya ditelepon Marsel Petu, Bupati Ende. Beliau menyampaikan akan ke Jakarta dan ingin bertemu untuk mengobrol beberapa hal. Saya langsung jawab: “Silakan ka’e, kapan tiba di Jakarta, kontak saya, sehingga kita bertemu”.

Pertemuan berlangsung dua minggu kemudian, pertengahan Februari 2018, di ruangan kerja saya di kantor DPP PDI Perjuangan, Jln Diponegoro 58.

Dalam obrolan yang panjang, Marsel Petu menyampaikan obsesinya untuk menjadikan Ende sebagai salah satu national heritage dan destinasi wisata ideologi Pancasila.

Mengingat di Ende lah Bung Karno pernah dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda, bertemu, bergaul, berdialog dengan masyarakat, berdiskusi dan berolah pikir dengan para misionaris Katolik yang bekerja di Ende. Sehingga Ende merupakan salah satu “stepping stone” lahirnya Pancasila. Di Ende lah Bung Karno mulai menggali dan menemukan ide Ke-bhinekaan untuk philosphi hidup berbangsa dan bernegara, sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila.

Marsel menjelaskan banyak hal yang menyangkut paket rencana untuk menjadikan Ende sebagai Kota Pancasila, termasuk rencana beliau untuk membangun patung lambang negara burung Garuda di atas puncak Gunung Meja.

Marsel juga menjelaskan tekadnya untuk melakukan upacara dan parade Pancasila secara besar-besaran di setiap tanggal 1 Juni, dan menjadikan itu sebagai agenda nasional yang dilaksanakan di Ende.

Saya menyimak pembicaraan Bupati Ende ini dengan kagum karena pengetahuan dan pemahaman dan upaya pengamalannya terhadap Pancasila, yang mungkin tidak banyak lagi dimiliki oleh banyak orang termasuk oleh pemimpin maupun pejabat-pejabat kita saat ini.

Di akhir diskusi kami, Marsel Petu sambil senyum menyampaikan ke saya: “Pak Andre, baju saya memang kuning, tapi darah saya merah”.

Marsel Petu juga menyampaikan ke saya, beliau ingin kembali maju untuk pencalonan bupati periode jabatan 2019-2024, dan secara khusus menyampaikan keinginan untuk didukung oleh PDI Perjuangan.

Tanpa ragu, saya jawab: “kita akan maju bersama, PG dan PDI Perjuangan akan menjadi pilar utama pendukung Marsel-Jafar”.

Kita semua tahu, Marsel-Jafar akhirnya maju lalu terpilih kembali dan baru awal April 2019 dilantik untuk mengemban jabatan bupati/wakil bupati periode 2019-24.

Keterpilihan Marsel-Jafar dengan kemenangan yang cukup telak membuktikan betapa rakyat mencintai bupatinya yang pekerja keras dan penuh dengan ide progresif.

Ende lima tahun dibawah kepemimpinan Marsel-Jafar telah menorehkan banyak prestasi-prestasi riil, sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik tingkat propinsi dan salah satu yang terbaik tingkat nasional.

Ende pun telah membuka diri dalam hal jalur transportasi niaga laut maupun udara, sehingga menjadi salah satu pintu gerbang utama transportasi manusia dan barang dari dan ke Flores. Sehingga kota Ende dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih sibuk baik siang maupun malam. Ende telah menjadi kota kecil yang hidup 24 jam.

Dalam beberapa acara kunjungan kemasyarakatan, saya sempat bersama dengan sang bupati Pancasila ini. Betapa dalam pidato-pidatonya, Marsel selalu muncul dengan narasi kerakyatan, ungkapan bahasa kultural merupakan retorika-retorika yang menyentuh dan memotivasi rakyat untuk kerja dan menjadi lebih maju.

Rakyat mencintai sang bupati Pancasila yang merakyat ini. Di massa kepemimpinan beliau yang meskipun singkat telah meletakan dasar-dasar pembangunan menuju Kabupaten Ende yang Sare Pawe.

Selamat jalan Ka’e Marsel, selamat jalan Bupati Pancasila yang merakyat.

Andreas Hugo Pareira
Anggota DPR RI / Ketua DPP PDI Perjuangan

(R2/PenaTimor)

Continue Reading

OPINI

Catatan WALHI NTT di Peringatan Hari Air Sedunia

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Pentimor.com – Memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis tentang ketimpangan akses terhadap air di provinsi berbasis kepulauan itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (22/3/1019) menyebutkan, sumber daya air merupakan bagian penting dari kehidupan umat manusia. Sebab manusia tanpa air adalah kepunahan sehingga negara dalam hal ini berwenang untuk mengatur sebaik-baiknya untuk kesejatraan rakyat.

Hal ini pula untuk menghindari terjadinya ketimpangan akses terhadap air baik itu ketimpangan antar wilayah, antar sektor maupun antar generasi. Dengan kata lain pengolahan air harus berkeadilan antar generasi dan sektor serta merata antar wilayah.

Sebelumnya Indonesia perna dikejutkan dengan putusan MK No: 85/PUU-XI/2013 di mana putusan itu menghapus seluruh pasal dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan menghidupakan kembali UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Hal ini terjadi sebab UU No 7 Tahun 2004 melegalkan privatisasi dan komersialisasi.

Persoalan ini tentu berdampak kepada masyarakat yang akan menerima risiko kelangkaan air bersih akibat privatisasi dan komersialisasi. Ditambah lagi pengurusan izin di tingkat daerah hanya bersifat prosedural dan formal semata untuk menambah pendapatan (PAD). Situasi ini tentu akan melemahkan proses pengawasan di lapangan.

Saat ini NTT sedang sibuk melakukan pengembangan di sektor Pariwisata. Pengembangan pariwisata menghadirkan persoalan baru yang sampai saat ini belum dilihat sebagai suatu persoalan yang serius. Di Labuan Bajo contohnya, ancaman industri pariwisata terlihat sangat jelas. Sebab dengan mengembangakan pariwisata maka hotel-hotel berbintang dan jasa penginapan mulai dibangun untuk menampung arus wisatawan yang diproyeksikan mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2019.

Dampak dari pesatnya pembangunan hotel-hotel ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya air sehingga air menjadi komoditi yang akan diperebutkan. Instalasi Pengeolahan Air Wai Mese milik PDAM Waim Mbeliling dengan debit air 40 liter/detik, membagi 10 liter/detik ke 10 hotel mewah di Labuan Bajo sedangkan 18 liter/detik dibagi ke 5.000 pelanggan rumah tangga.

Bahkan dana APBN sebesar Rp 3 miliar untuk membangun instalasi air justru untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel dan jasa tinggal lainnya bukan untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketidakadilan ini tentu terjadi akibat hadirnya pariwisata di Labuan Bajo.

Jika Labuan Bajo disebut sebagai kota seribu jerigen maka Kota Kupang pantas disebut sebagai kota seribu tengki. Kebutuhan masyarakat akan air bersih benar-benar bergantung pada mobil-mobil tengki yang berporasi. Sumber daya air di Kota Kupang betul-betul dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan orientasi pada provit.

Selain mobil tengki ada juga  perusahaan air minum dalam kemasan yang menfaatkan sumber daya air yang berorientasi pada provit. Cerita ini sama hal dengan modus yang dilegalkan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu pengolahan sumber daya air dilakukan oleh swasta dan berorientasi pada provit.

Jika ditelusuri lebih dalam, kedua kota ini sebenarnya tidak mengalami kekurangan air bersih. Persoalannya di tata kelolah yang bermasalah. Ketimpangan akibat privatisasi dan komersialisasi ini harus cepat diselesaikan secara bijak sehingga air tidak lagi air tidak lagi menjadi komoditi yang diperebutkan.

Peran pemerintah bukan saja sebatas urusan izin namun sampai pada tahap pengawasan, evaluasi dan sanksi sehingga kedepan tidak terjadi lagi ketimpangan akses terhadap sumber daya air.

(R2/WALHI NTT)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!